Pasalnya kondisi di RSUD Jayapura dianggap sebagai "benang kusut" yang kerap berulang, bahkan dalam APBD 2024 dana yang diplotkan ke RSUD "hanya" Rp 22 M, sementara tahun-tahun sebelumnya bisa mencapai Rp 100-an M.
Dikatakan untuk kerjasama dengan RSUD Abepura pihaknya akan menandatangani MoU, terkait pelaksanaan kerjsama tersebut. "Pada prinsipnya apa yang kita dorong saat ini untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Sarmi," tuturnya.
Lantas apakah pasien rujukan Port Numbay bisa ditagih langsung ke Pemkot ? Aloysius menerangkan bisa saja, namun pihaknya memverifikasi kembali lagi kelengkapan klaim data administrasinya.
Dia mengatakan, terkait persoalan yang terjadi saat ini pihaknya sudah menerima surat pemberitahuan dari RSUD Jayapura melalui Dinas Kesehatan Kota Jayapura, mengenai penghentian sementara layanan kesehatan bagi pasien Port Numbai Sehat.
“Atas keluhan itu kita datang untuk melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Dari hasil peninjauan kami, ternyata ada yang harus segera diperbaiki misalkan beberapa alat di rumah sakit, sampah dan lainnya. Sehingga operasi di RSUD Dok II bisa berjalan dengan baik,” sambungnya.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Dr. Velix Wanggai, S.IP, M.P,A mengunjungi RSUD Wamena guna berinteraksi langsung ddan memberikan suntikan moril kepada para dokter dan nakes, serta membahas pelayanan RSUD untuk TA 2024 dengan Direktur RSUD dr. Felly Sahureka.
Sekelompok massa dari Kabupaten Lanny Jaya melakukan aksi penyerangan dan membunuh salah satu warga yang diduga sebagai pelaku pembunuhan yang terjadi di pasar Wouma.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan setelah mendengar adanya penutupan layanan di IGD RSUD Wamena karena kasus pembunuhan dalam ruangan tersebut ia mengharapkan tidak terjadi lagi hal serupa dan memberikan penegasan kepada masyarakat bahwa RSUD Wamena tetap membuka pelayanan.
Nmaun untuk program kartu Port Numbay Sehat masih berjalan sampai sekarang. Namun sistem pembiayaan dari kartu Port Numbay Sehat berbeda dengan Kartu Papua Sehat yang diprogramkan Pemerintah Provinsi.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari, mengatakan persoalan yang terjadi sebenarnya bukan karena Pemerintah Kota Jayapura tidak mampu membayar, tetapi karena manajemen rumah sakit yang kurang disiplin.
