JAYAPURA – Wakil Presiden, Ma’ruf Amin Senin malam (9/10) tiba di Jayapura. Berbagai persiapan dan pengamanan juga dilakukan ekstra ketat. Kedatangan wapres dan berkantor di Papua ini untuk kali pertama. Dan ada sejumlah catatan yang bisa menjadi perhatian dalam kunjungan kerja ini.
Pertama persoalan infrastruktur dasar dan Proyek Strategis Nasional (PSN) disini Wapres dirasa perlu terus memotivasi Pemda Papua dan pihak swasta serta masyarakat Papua untuk terus kerja keras dan bersama – sama mendorong datangnya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk membuka akses ke daerah-daerah yang terpencil.
Kemudian pemerintah memfasilitasi perdagangan, dan meningkatkan konektivitas untuk mendukung program strategi nasional tadi. Tentunya pemerintah juga tak ingin ada PSN yang mubazir seperti pelabuhan peti kemas di Depapre, Kabupaten Jayapura.
Ini tentunya menjadi kekecewaan oleh Presiden Jokowi karena pemerintah setempat tidak menyiapkan infrastruktur penunjang.
“PSN harus benar-benar melihat aspek keberlanjutan dan pemanfaatan. Jangan sampai seperti Dermaga Peti Kemas yang tak berjalan maksimal hingga sekarang. Saya pikir Wapres juga perlu menekankan kepada para kepala daerah di Papua tentang penting dan strategisnya kerja kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah saat ini,” beber salah satu akademisi Uncen, Marinus Yaung melalui ponselnya, Senin (9/10).
Catatan kedua menyangkut pendidikan dan kesehatan. Di sini, kata Yaung Wapres perlu mengingatkan pemda di Papua untuk fokus dan serius kerja tingkatkan kualitas mutu pendidikan dan kesehatan. Jangan lagi ada korupsi untuk dana pendidikan dan kesehatan.
Wapres juga harus membantu mencari solusi untuk membayar gaji dan honorer para guru – guru yang masih terus bermasalah dan belum diselesaikan dengan baik dan adil. Yaung mengatakan terlalu banyak guru – guru di Papua yang diperlukan tidak adil dan tidak manusiawi dalam sistem penggajian.
“Tenaga kesehatan pun demikian. Wapres perlu tegaskan kepada pemda dan para direktur rumah sakit di seluruh Papua, untuk tidak melakukan tindakan korupsi terhadap dana kesehatan yang menjadi hak para tenaga kesehatan,” sindir Yaung. Ini juga berkaitan dengan dana covid yang masih bermasalah sejak 3 tahun lalu.
Ketiga berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi local dimana menurut dosen Fisip Uncen ini Wapres perlu meluncurkan agenda strategis untuk mendukung usaha kecil dan menengah serta mengembangkan sektor ekonomi lokal seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata dapat menciptakan lapangan kerja serta pertumbuhan ekonomi.
Berikutnya menyangkut partisipasi masyarakat dimana Wapres disarankan selama di Jayapura membuka ruang partisipasi dan serap informasi serta masukan dari masyarakat luas Papua untuk perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan untuk memastikan kebutuhan dan aspirasi lokal ikut diperhatikan.
“Acara bisa dibuat seperti acara colo sagu bersama Wapres atau acara makan papeda bersama Wapres maupun ngopi bareng Wapres,” sarannya.(ade/tri)
