Direktur Eksekutif Papuan Observatory for Human Rights (POHR), Thomas Ch. Syufi, menyampaikan salah satu langkah untuk menyelesaikan Konflik senjata di Papua, negara Indonesia harus hadirkan pihak Internasional untuk membangun ruang dialog dengan Tentara Nasional Papua Barat (TNPB)
Hal ini disampaikan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin saat menerima para tokoh pegiat kemanusiaan, Hak Asasi Manusia (HAM), dan perdamaian, di Kantor Gubernur Papua, Jl. Soa Siu Dok 2, Jayapura, Selasa (10/10/2023).
Setiba di Kantor Gubernur yang berlokasi di Jalan Soa Siu, Papua. Wakil Presiden Ma'ruf Amin, lakukan audiensi dengan para tokoh pegiat kemanusiaan, HAM dan perdamaian. Pertemuan tersebut dilakukan di ruang kerja Kantor Gubernur, lantai 4, Selasa (10/10/2023) siang.
Pertama persoalan infrastruktur dasar dan Proyek strategis nasional (PSN) disini Wapres dirasa perlu terus memotivasi Pemda Papua dan pihak swasta serta masyarakat Papua untuk terus kerja keras dan bersama - sama mendorong datangnya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara untuk membuka akses ke daerah-daerah yang terpencil.
“Saya pikir Wapres melakukan gagasan yang penting dalam rangka memikirkan dua hal penyelesaian kasus HAM dan bagaimana melakukan upaya bersama untuk mengurangi secara bertahap konflik kekerasan bersenjata di tanah Papua,” ucap Frits kepada Cenderawasih Pos, Senin (9/10).
