ILAGA-Image bahwa Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah merupakan daerah rawan konflik, mendapat perhatian dari anggota Komisi 1 DPR RI, Yan Permenas Mandens.
Menurutnya, apa yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini di Kabupaten Puncak, mengindikasikan bahwa masyarakat di Kabupaten Puncak butuh perhatian dan sentuhan dari pemerintah, khususnya dari pemerintah pusat.
Diakuinya, cara pemerintah dalam menangani konflik di Papua, termasuk di Kabupaten Puncak sudah tidak relevan.
“Semua cara yang kita lakukan dalam menangani konflik di Papua tidak relavan. Operasi sudah kita lakukan berulang kali dan korban berjatuhan dari pihak masyarakat, TNI-Polri dan KKB, namun turun-temurun tidak juga tuntas sehingga masih terjadi konflik,” jelasnya kepada awak media di Ilaga, Kabupaten Puncak, Kamis (22/6).
Terkait dengan kondisi ini, Mandenas mengaku sudah melakukan berbagai pertemuan dengan seluruh komponen masyarakat termasuk generasi muda, dirinya melihat tingginya antusias dari masyarakat khususnya generasi muda agar bagaimana mereka dapat mengikuti pendidikan sangat tinggi.
Oleh sebab itu, Mandenas akan mendorong pemerintah pusat memberikan perhatian terhadap masalah pendidikan dan kesehatan di Papua.
“Saya akan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk fokus memberikan perhatian terhadap kesehatan dan pendidikan di Papua. Jadi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota serta provinsi di tanah Papua, tetapi pusat harus melakukan percepatan di dua program ini,” pintanya.
“Dengan adanya percepatan yang dilakukan pemerintah di dua bidang ini, maka anak-anak Papua bisa mengikuti pendidikan dengan baik sampai ke perguruan tinggi, selanjutnya kembali untuk membangun daerahnya serta mengubah maindset masyarakat bahwa pemerintah memberikan sentuhan yang baik untuk keberlangsungan hidup generasi muda di Papua khususnya di daerah konflik,” sambungnya.
Mandenas juga memberikan apresiasi kepada para kepala daerah di daerah konflik seperti di Kabupaten Puncak. Dimana Bupati Puncak tahan banting dalam membangun dan mengurus masyarakatnya di tengah dinamika yang terjadi di daerahnya.
“Walaupun dari sisi keamanan tidak stabil, kadang konflik dan kadang reda, namun tetap bisa dikendalikan dengan baik. Sehingga masyarakat bisa wellcome membuka keterisolasian dengan pemerintah,” tutupnya.(nat/tho)
