"Mari kita sama-sama mengisi waktu kita dalam setiap bidang tugas kita di kota Jayapura, di tanah Papua untuk membangun bangsa dan masyarakat Kota Jayapura dan terus kita saling menghargai dalam kerukunan beragama di manapun kita berada di Kota Jayapura," kata Robby Kepas Awi.
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Jayapura, Yopi Hanuebi mengatakan, Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas pendidikan dan kebudayaan membuat berbagai program peningkatan kompetensi pendidik. diantaranya program magang bagi guru SMK, pemberian bantuan operasinal bagi pengawas pendidikan dari jenjang TK s/d SMA/SMK dan pemberian transport bagi MKKS SMP dan MGMP SMP.
Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Grace Linda Yoku, mengatakan sosialisasi tersebut sangat penting, karena berkaitan dengan kesejahteraan para guru di kota Jayapura.
"Kalau bisa bupati dan seluruh ASN di Keerom menjadi bapak asuh untuk anak yang kena stunting. Jika sekitar 400 anak mengalami stunting, mungkin 1 orang dibiayai selama 6 bulan dengan dua rak telur setiap bulannya. Kenapa kita harus lakukan ini, karena anak-anak ini yang diharapkan jadi generasi penerus pembangunan di tahun 2045 mendatang," tegasnya.
Kepala DPMPTSP Kota Jayapura Fillep Hamadi di Jayapura, mengatakan pengurusan NIB melalui aplikasi Online Single Submmision (OSS) di daerah itu sudah sesuai standar yang berlaku sehingga para pengusaha bisa memperoleh NIB dengan mudah.
Dia menjelaskan pengurangan alokasi dana otonomi khusus bagi Pemkot Jayapura itu, disebabkan karena adanya Silpa dari penyerapan anggaran dana otsus sebelumnya yang tidak maksimal.
Oleh karena itu, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Plt. Kepala Bapenda Kota Jayapura, masih ada OPD yang pungutan retribusinya di bawah standar. Oleh karena itu, dia berharap harus ada dukungan dari pimpinan OPD kepada bawahanya untuk bekerja di sisa waktu yang ada, sehingga capaian itu juga masih menjadi tanggung jawab masing-masing OPD kolektor.
Karena itu penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi meminta pimpinan organisasi perangkat daerah untuk memastikan anak buahnya yang bekerja di kantor supaya ketika meninggalkan kantor atau ruangan kerja harus dipastikan sudah dalam kondisi aman.
"Jadi kita secara bertahap sejak ini diperkenalkan kita offline dulu, setelah itu baru kita online. Kita dorong di 2024 ini kita sudah bisa menggunakan pelaporan siskeudes berbasis online," kata Makzi L. Atanay, Senin (6/11).
Menurut Robby, sesuai hasil monitoring meja yang dilakukan oleh Bappeda dan monitoring yang dilakukan pihaknya bersama Pj Wali Kota Jayapura, di lapangan masih banyak pekerjaan fisik yang belum tuntas dikerjakan.
"Dana hibah untuk parpol di APBD perubahan itu juga ada. Oleh sebab itu, kami harapkan kepada pimpinan-pimpinan parpol itu untuk datang mengecek dana hibah untuk dicairkan. Kalau mereka punya SPJ belum buat segera dibuat, triwulan 1 2 dan 3 itu segera, supaya triwulan 4 itu bisa keluar," kata Raimondus Mote, Jumat (3/11).
Kota Jayapura yang terus berkembang tidak hanya pembangunannya tetapi ternyata juga dibarengi dengan keberadaan kelompok – kelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas. Bahkan jumlahnya bisa dibilang mencapai ratusan.
"Situasi sekarang di Kota Jayapura memang panas, bahkan secara nasional. Kita juga perlu menjaga sumber-sumber air kita. Di dalam rumah juga misalnya instalasi listrik jangan kita bikin tahu-tahu, undang mereka yang profesional supaya pasang kabel itu baik-baik," katanya
"Kita berusaha semaksimal mungkin, November itu KUA PPAS sudah ditandatangani dan didorong sidang APBD induk 2024. Oleh karena itu, kami sedang kerja terus setiap hari, sampai malam untuk mempercepat itu," kata Robby Kepas Awi, Kamis (2/11).
Robby mengatakan, kunjungan ke Negeri Paman Sam itu untuk menghadiri acara wisuda mahasiswa dari Port Numbai, yang telah dibiayai oleh Pemkot Jayapura sejak kepemimpinan Walikota BTM dan kembali dilanjutkan saat ini oleh Pj. Walikota Jayapura, Frans Pekey.
"Uncen sudah turun lakukan kajian dan sudah ada hasilnya, nanti akan kami laporkan ke Pj Wali Kota Jayapura," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jayapura, Jece Mano, Selasa (31/10) kemarin.
"Rencananya di APBD Perubahan 2023, kami sudah siap menggunakan kartu kredit di tiga instansi yang menjadi pilot project yaitu BPKAD, Inspektorat dan PUPR," kata Dessy Yanti Wanggai, Selasa (31/10).
Seolah tidak berpuas diri, Pemkot Jayapura kemudian melakukan langkah kerjasama dengan Pemkab Keerom. Ini salah satu jurus baru Pemkot Jayapura, di tengah gempuran ancaman inflasi secara nasional bahkan global saat ini.
Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi dalam sambutanya mengatakan, dengan melihat trend pembangunan di Kota Jayapura, maka dianggap penting untuk mempertahankan keberadaan kawasan hutan/ruang terbuka hijau.
"Anggota Korpri itu ASN, tentu itu semua diatur dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan. Mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun, semua sudah diatur termasuk hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak berdemokrasi,hak berpolitik itu sudah diatur semua," katanya.
Penjabat Wali Kota Jayapura,Dr.Frans Pekey mengatakan, peran pemuda dalam pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia ini sangat besar. Diawali dengan gerakan Budi Utomo 1908, kemudian puncaknya pada kongres pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang menyatakan satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa.
"Hari ini kita lakukan aksi bersih bersama organisasi kepemudaan yang ada di kota Jayapura terutama mereka yang menerima hibah dari pemerintah kota Jayapura. Kita gandeng juga bersama dengan Pramuka Kota Jayapura dan beberapa SMA/SMK yang kita undang untuk membantu dalam aksi ini"kata Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Rocky Bebena, Jumat (26/10).
"Dalam FGD yang kami lakukan ini membicarakan tentang Rancangan peraturan Gubernur tentang pengangkatan anggota DPR dari kursi pengangkatan DPRK," kata Raimondus Mote, Jumat (27/10), sore.
"Saat ini sudah masuk pada minggu ke-4 di bulan Oktober, artinya anggaran kita di tahun 2023, sedikit lagi akan berakhir, sehingga program dan kegiatan yang sudah dicapai oleh masing-masing organisasi perangkat daerah, Minggu lalu kita sudah laksanakan monitoring meja triwulan ketiga. Terima kasih kepada OPD-OPD yang sudah mencapai target penyerapannya. Baik realisasi fisik maupun realisasi keuangan yang lebih dari 75 persen," kata Widy Hartanti, Rabu (15/10).
"Setelah saya tanya ke warga yang melakukan pengeboran sumur ini. Sebenarnya mereka ini petani Tambak Bandeng yang mengebor sumur untuk mencari air asin. Ternyata seperti ini mengeluarkan gas dan tentunya ini sangat berbahaya. Itu juga akan menjadi perhatian dari pemerintah kota terutama para petani tambak ikan bandeng," kata Frans Pekey, awal pekan lalu.
Penjabat walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey menjelaskan, sehubungan dengan hal itu, saat ini tim dari Universitas Cendrawasih dan Dinas Lingkungan Hidup kota Jayapura sedang melakukan kajian terkait dengan fenomena semburan gas dari sumur yang digali atau dibuat oleh masyarakat di kampung Bugis, Holtekamp, Kota Jayapura.
"Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas kerja aparatur pemerintah kampung di Kota Jayapura" kata Pj Walikota Jayapura, melalui asisten 2 Setda Kota Jayapura, Widy Hartanti, Rabu (25/10).
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, melalui kegiatan itu, pihak-pihak terkait berkomunikasi dan berdiskusi, dalam rangka untuk menyukseskan penyelenggaraan pemilu serentak 2024.
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia John Wempi Wetipo mengapresiasi kebijakan pejabat Walikota Jayapura, Dr Frans Pekey, yang sudah menjadi inisiator terlaksananya kegiatan tersebut.
asalah kedisiplinan pegawai yang berdinas di Kantor Walikota Jayapura kembali disentil oleh Asisten II Setda Kota Jayapura, Widy Hartanti. Pasalnya, tidak sedikit pegawai di Pemkot Jayapura itu, yang dinilai kurang disiplin terutama pada saat mengikuti apel pagi setiap Senin.
Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Grace Yokhu menjelaskan, kegiatan festival Tunas bahasa ibu itu merupakan program kegiatan yang dilakukan dari pemerintah pusat sampai di daerah. Kegiatan itu dilaksanakan dalam rangka melestarikan bahasa ibu atau bahasa daerah juga dalam rangka merevitalisasi bahasa daerah.
Menanggapi pertanyaan Cenderwasih Pos mengenai sebab musabab lambatnya penyerapan anggaran ini, menurut Frans Pekey, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Namun yang paling disoroti adanya ketidakpatuhan dari pihak ketiga dalam menagih sesuai dengan aturan yang berlaku.
Pj. Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey melalui pesan singkat yang diterima Cenderawasih POs, Sabtu (21/10) mengatakan, penghargaan Paritrana Award 2023 diberikan kepada Pemerintah Kota Jayapura sebagai salah satu kota yang peduli perluasan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan hingga menjangkau masyarakat miskin ekstrem Zona Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.
Penjabat Walikota Jayapura, Dr Frans Pekey mengatakan, target nasional adalah penurunan kemiskinan ekstrem, yang diarahkan presiden kepada kepala-kepala daerah. "Target nasional pada tahun 2024 itu turun sampai 0 persen untuk kemiskinan ekstrem," kata Frans Pekey belum lama ini.
Pemerintah daerah di seluruh Indonesia melalui organisasi perangkat daerahnya terus didorong untuk mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya dengan pemanfaatan digitalisasi dalam melakukan pelayanannya.
Pasalnya di berbagai tempat seperti supermarket maupun pertokoan, masih marak dengan adanya parkir liar. Dimana tidak semua petugas parkir menyediakan karcis sebagai bukti pembayaran parkir.
“Ke perbatasan sudah ada rutenya berdasarkan peraturan Walikota nomor 14 tahun 2022, tentang jaringan trayek di wilayah Kota Jayapura, termasuk di lokal Koya. Kode Trayeknya I, silakan para pelaku usaha yang berkecimpung di dunia transportasi untuk bisa melayani rute ke sana," kata Justin Sitorus, Kamis (18/10).
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, Justin Sitorus mengakui, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Yakni, terkait dengan kehadiran angkutan online seperti grab, Maxim dan lainnya, yang memicu berkurangnya pendapatan dari para sopir taksi konvensional itu.
Pemkot Jayapura sejak September 2022 lalu, dalam rangka untuk menekan inflasi di kota Jayapura. Sebagaimana diketahui pada September 2022, angka inflasi di Kota Jayapura mencapai 8 persen. Namun dengan adanya komitmen, konsistensi yang kuat dari Pemkot Jayapura, laju inflasi di kota Jayapura akhirnya berhasil dikendalikan.
Mewakili kepala daerah kota Jayapura, Asisten I setda Kota Jayapura, Evert Merauje mengatakan, dalam rangka mendukung kebijakan tata kelola data pemerintahan untuk menghasilkan data yang akurat dan mutakhir, maka pemerintah berinisiatif membuat program nasional yaitu Program Satu Data Indonesia.
"Hari ini kita rapat koordinasi untuk penanganan stunting yang dihadiri oleh Kelurahan, distrik dan juga OPD, yang beberapa waktu lalu sudah di-SK-kan sebagai bapak asuh stunting. Tadi disepakati bahwa dalam satu dua hari ke depan, setiap OPD Kelurahan, Distrik, untuk penanganan gizi dilakukan rapat bersama di distrik, untuk mulai penanganan balita yang mengalami stunting," kata Robby Kepas Awi, Kamis (18/10).
"Saya berharap kepala kampung bisa memastikan warganya sudah terdaftar sebagai wajib pilih pada pemilu nanti. Ini sangat penting supaya kita bisa memberikan hak politik kita di pemilu serentak itu," kata Dr. Frans Pekey, Rabu (18/10).
"Pelaksanaan monitoring lapangan triwulan II (dua) sudah terlaksana dan setelah monitoring meja triwulan III (tiga) akan dilanjutkan dengan pelaksanaan monitoring lapangan triwulan III (tiga)," kata Cony Rory Huwae, dalam laporanya saat rapat evaluasi monitoring meja triwulan III di Pemkot Jayapura, Selasa (17/10).
Angka kemiskinan di kota Jayapura masih tinggi, ada sekitar 11 persen dari jumlah penduduk di Kota Jayapura, tetapi beberapa intervensi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura dari tahun ke tahun," kata Frans Pekey, Selasa (17/10).
Namun pemerintah pusat dan juga Pemkot Jayapura terus melakukan verifikasi dan validasi ulang data-data tersebut supaya mereka yang masuk dalam program PKH ini benar-benar sebagai keluarga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
Namun hingga saat ini pemanfaatan MPP tersebut belum maksimal karena banyak masyarakat yang belum mengetahui dan juga pelayanan dari sejumlah organisasi perangkat daerah yang sudah menyediakan pelayanan di MPP itu, belum sepenuhnya membuka pelayanan di MPP.
"Tetap waspada manakala sewaktu-waktu bisa terjadi hujan lebat, banjir kemungkinan terjadi atau longsor. Manakala musim kemarau, atau tidak hujan 1-2 minggu, waspada dan antisipasi. Karena kekeringan juga bisa keterbatasan sumber air minum dan sebagainya. Tetap siaga tetap Waspada kepada seluruh masyarakat," kata Pekey.
"Karena informasi yang saya dapat, sopir itu dia mabuk. Kalau sudah seperti itu kan berarti ada kesalahan yang dilakukan oleh si pengendara. Karena itu, dia harus bertanggung jawab. Karena itu aset negara," tegas Pekey, Senin (16/10).
Wakil Ketua Komisi B, DPRD Kota Jayapura, Yuli Rahman menyatakan Pemerintah Kota Jayapura harus segera memperbaiki guiding block yang ada di Kota Jayapura, sebab menurutnya guiding block yang ada saat ini, hampir seluruhnya rusak.
Bahkan, upaya untuk mengantisipasi hal ini sudah berlangsung sejak lama. Ini menjadi salah satu bagian perhatian prioritas pemkot Jayapura, untuk menjamin kambtibmas di kota Jayapura. Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah tidak bekerja sendiri, tapi dengan menggandeng tokoh masyarakat, adat, FKUB, juga aparat keamanan.
Ketua PKK Kota Jayapura, Maria Yuvita G. Pekey mengatakan, maksud dan tujuan dari kegiatan itu, untuk memperkuat integritas dan produktivitas generasi masa kini. Menanamkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda, memperkuat generasi muda, berinovasi dan berwawasan kebangsaan.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kota Jayapura, Raimondus Mote menjelaskan, Pemprov Papua memberikan waktu selama 2 bulan ini kepada Pemkot Jayapura dan pihak pihak terkait lainya, untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan peraturan Gubernur tentang mekanisme pengangkatan DPRK.
Plt. Kasat Pol PP Kota Jayapura, Sefnat Kambuaya mengatakan, seiring dengan implementasi kebijaksanaan pemerintah tentang sosialisasi penegakan Peraturan Daerah Kota Jayapura di lingkungan Pemda Kota Jayapura melalui Satpol PP dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat, khususnya pedagang kaki lima.
“Pj Walikota pada saat penyerahan DPA APBD Perubahan menekankan, bahwa Diskominfo harus ambil alih sebagai leading sector penerapan digitalisasi di lingkungan Pemkot Jayapura," kata Kepala Dinas Kominfo Kota Jayapura, Binton Nainggolan, Rabu (11/10).
Menurutnya, dana tambahan ini diberikan, karena waktu itu ada salah hitung, dari pihak BPKD. Dimana mereka mengeluarkan dana infrastruktur kemudian dana yang lain-lain baru sisanya dibagi 10 persen ke kampung.
"Kemudian ada aksi kebersihan dan tanam pohon, bersama pemuda dan OKP, terutama OKP yang menerima hibah dari Pemkot Jayapura, mulai dari HMI, PMKRI, KNPI, GMNI, komunitas Pancasila dan karang taruna. Kemudian ada juga keterlibatan dari Pramuka,"kata Rocky Bebena, Rabu (11/10).
Pemerintah kota Jayapura melalui dinas terkait dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura pemetaan terhadap daerah-daerah yang menjadi titik rawan terjadinya bencana alam yang bisa saja berdampak buruk bagi keberlangsungan masyarakat di kota Jayapura.
Pemerintah Kota Jayapura bersama Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura dan Badan Pengawas Pemilu Kota Jayapura secara resmi telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) terkait dengan pelaksanaan Pilkada 2024 di Kota Jayapura.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi Papua, Imaji Papua berkolaborasi bersama Yayasan Kopernik Bali menggelar pelatihan produksi konten kreatif bagi 24 anak-anak muda dari Kota Jayapura dan kabupaten Jayapura.
"Pemerintah mengajak seluruh lapisan masyarakat di Kota Jayapura supaya tetap menjaga kebersihan kota sebagaimana yang sudah dilakukan selama ini," kata Robby Kepas Awi, Senin (9/10).
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, beberapa hal penting itu sudah disampaikan pihaknya dalam pertemuan singkat dengan perwakilan kantor BP3OKP Papua di kantor walikota Jayapura beberapa waktu lalu.
Pemerintah Kota Jayapura akan memperbaiki akses jalan umum di Koya, Distrik Muara Tami Kota Jayapura. Hal ini disampaikan Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey, Senin (9/10). Menurutnya, tahun ini pemerintah sudah masuk dalam perencanaan pekerjaan di 2024 mendatang.
Tak hanya itu, pemukiman padat penduduk dan kurangnya pemahaman atau kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya kebakaran, membuat musibah kebakaran di pemukiman warga ini susah dicegah. Bahkan, bila terjadi satu kebakaran, cenderung beruntuk terjadi beberapa kebakaran di tempat lainnya di Kota Jayapura.
"Termasuk juga memperluas sekolah penggerak, juga guru penggerak. Harapan Kita semua sekolah menjadi sekolah penggerak dan semua guru di sekolah menjadi guru penggerak. Karena itu harus terus dilakukan pengimbasanya ke sekolah-sekolah," ujar Dr. Frans Pekey, usai melangsungkan pertemuan dengan sejumlah guru dari berbagai jenjang di kota Jayapura, Jumat (6/10).
"Saya belum tahu teman-teman dari Lurah dan Kampung sudah melakukan validasi dan verifikasi data kemiskinan yang sudah dikirim kah belum ini. Yang dikirim oleh Bappeda dan Dinas Sosial, dari tahun yang lalu kah atau tahun ini. Kita harus selesaikan karena ada hubungannya dengan stunting," tegas Frans Pekey, Kamis (5/10).
Selama ini hanya ada satu SMA Negeri di wilayah Distrik Heram, yaitu SMA Negeri 3 Jayapura. Itupun jumlah siswa selalu membludak, karena banyaknya siswa yang mendaftar untuk melanjutkan pendidikan menengah atas di sekolah itu.
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat mulai melakukan penataan di kawasan pekuburan umum di Buper Waena Kota Jayapura, Jumat (6/10). Selain melakukan penataan secara fisik, Pemkot mulai menghijauhkan lahan pekuburan yang tandus dan gersang itu dengan ribuan pohon.
Sehingga dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis digital atau elektronik, pemerintah kota sejak beberapa tahun yang lalu hingga saat ini terus melakukan transformasi. Dengan mendorong
Pj. Walikota Jayapura, Dr Frans Pekey dalam sambutannya meminta kepada seluruh organisasi perangkat daerah dan pihak terkait lainnya untuk memperhatikan beberapa program prioritas nasional dalam menjalankan program kerja di masing-masing organisasi perangkat daerah termasuk Pemerintah distrik dan kelurahan.
Hal ini tidak terlepas daripada upaya untuk meningkatkan kinerja masing masing stakholder, dalam memberikan pelayanan kepada masayarakat. Khususnya PN Jayapura, pihaknya membahas terkait perosalan yang terjadi selama ini, dimana menurutnya kendala utama yang dihadapi dan selalu dikeluhkan masyarakat terkait pelayanan atau proses persidangan yang dinilai tidak tepat waktu.
Dia mengatakan, melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memberikan informasi kepada masyarakat setempat bagaimana cara atau langkah-langkah yang perlu dilakukan pada saat terjadinya bencana gempa bumi atau tsunami. Baik dari masyarakat setempat maupun stakeholder yang melakukan penanganan terhadap bencana tersebut.
Anggota Badan Percepatan Pembangungan otonomi khusus Papua (BP3OKP) Pdt Albert Yokhu mengatakan Wapres akan mengunjungi beberapa wilayah, mulai dari Wamena Papua Pegunungan, untuk peletakan baru pertama pembangunan kantor pemerintahan tingkat provinsi Papua Pegunungan, termasuk akan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM dan lain sebagainya.
Berdasarkan data yang diperoleh Pemkot Jayapura, jumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa yang awalnya dianggarkan Pemprov Papua itu sebanyak 600-an mahasiswa. Data tersebut berdasarkan KTP mahasiswa yang berdomisili di Kota Jayapura.
Pejabat Walikota Jayapura, Frans Pekey, dalam sambutannya meminta kepada seluruh nelayan lokal orang asli Papua yang sudah menerima bantuan tersebut supaya betul-betul memanfaatkan bantuan peralatan tersebut sesuai dengan peruntukannya.
Penjabat Walikota Jayapura Dr Frans Pekey mengatakan keberadaan atau kehadiran Tentara Nasional Indonesia di Papua secara khusus di Papua yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, sangat penting. Ini untuk menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.
emerintah Kota Jayapura menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 H, di kantor walikota Jayapura, Rabu (4/10). Pj. Walikota Jayapura, Dr Frans Pekey mengatakan, kegiatan seperti ini sebenarnya menjadi agenda rutinitas setiap tahunnya namun tahun ini sedikit berbeda dengan mengundang sejumlah stakeholder bersama ASN.
Kepala BKPP Kota Jayapura, Robert Betaubun mengatakan, empat ASN yang magang di BKPP Kota Jayapura itu dalam rangka untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, khususnya di bidang Kepegawaian.
Penjabat walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, ada sejumlah langkah dan upaya yang sudah mulai dilakukan oleh pemerintah, mulai dari kegiatan operasi pasar atau sidak dan melaksanakan pasar murah di beberapa lokasi di Kota Jayapura. Ini semata mata untuk menjaga harga pangan tetap terjangkau.
Belum diketahui penyebab pasti Dari peristiwa ini, namun sang istri kesehariannya menjual pakaian di Kota Jayapura menuturkan, sesaat sebelum pihaknya menemukan suami meninggal dengan cara gantung diri di dalam kamar, korban sempat meminta istrinya pulang.
Saat ditanya Cepos, Senin (2/10), apakah ada kemungkinan pemerintah akan melakukan pembayaran uang permisi terhadap pemilik ulayat, sebagai syarat untuk membuka palang? Dengan tegas Frans Pekey menjawab, hal itu tidak akan dilakukan. Pemerintah Kota Jayapura akan mengambil kebijakan sesuai dengan aturan yang ada.
Bagian ini menjadi sorotan pejabat Walikota Jayapura itu karena sering mendapatkan pegawai maupun staf di sejumlah OPD itu kurang disiplin terutama sehubungan dengan jam masuk kantor pemerintah untuk bekerja termasuk kedisiplinan dalam mengikuti apel gabungan.
Terkait dengan kondisi ini, pemerintah berharap agar masyarakat tidak terlalu panik yang berlebihan karena wilayah Kota Jayapura dan Papua pada umumnya tidak kekurangan bahan makanan. Untuk itu, dia meminta masyarakat di Kota Jayapura supaya kembali untuk mengkonsumsi pangan pangan lokal yang memang ketersediaannya cukup melimpah.
"Kami mohon supaya palang ini dibuka, karena para pegawai harus melaksanakan kegiatan pelayanan di kantor atas. Untuk persoalan ini kita akan pertemuan secepatnya, karena ada beberapa pihak yang akan kita undang. Ada dari provinsi, pertanahan, juga dari pihak PT Bintang Mas," ujar Dr. Frans Pekey, di hadapan masyarakat dan pegawai yang hadir dalam proses dialog tersebut.
Pj Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan penggunaan batik bagi pegawai di lingkup Pemkot Jayapura itu dalam rangka memperingati hari batik nasional. Ini selaras dengan keputusan Unesco yang menetapkan batik Indonesia sebagai salah satu warisan budaya non benda.
Moment hari lingkungan hidup pada 5 Juni mendatang nampaknya menjadi momentum untuk mengingatkan kembali warga kota, terkait regulasi yang sudah ada, terutama menyangkut lingkungan.
