JAYAPURA-Teka teki mengenai kepastian kunjungan wakil presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin berkantor ke wilayah Indonesia Timur Papua sudah mulai ada titik terang. Anggota Badan Percepatan Pembangungan otonomi khusus Papua (BP3OKP) Pdt Albert Yokhu mengatakan Wapres akan mengunjungi beberapa wilayah, mulai dari Wamena Papua Pegunungan, untuk peletakan baru pertama pembangunan kantor pemerintahan tingkat provinsi Papua Pegunungan, termasuk akan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM dan lain sebagainya.
Kemudian akan melihat pengungsi akibat konflik Nduga, di Wamena. “Nanti setelah itu akan ke Papua Selatan. Kegiatan pertamanya meletakan batu pertama kantor dan fasilitas pemerintahan Provinsi Papua Selatan,”ujarnya usai pertemuan dengan Pemkot Jayapura, Rabu (4/10) kemarin.
Pdt. Albert Yokhu mengatakan, dalam menjalankan tugasnya di Papua, saat ini pihaknya mulai melakukan tugas sinkronisasi, harmonisasi, koordinasi dan evaluasi terhadap kerja kerja pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
Pemerintah pusat terkait dengan kerja kerja kementerian lembaga. Misalnya proyek dan kegiatan kegiatannya dilangsungkan di satu pemerintahan daerah baik kabupaten/kota dan provinsi perlu dikoordinasikan.
“Kemudian kerja-kerja pemerintah di daerah, misalnya pemerintah kota, kalau ada pekerjaan-pekerjaan yang melampaui kemampuan daerah, itu bisa dikondisikan dengan pihak BP3OKP untuk disinkronkan dengan keuangan keuangan negara yang ada di kementerian dan lembaga,” singkatnya.
 “Kehadiran BP3OKP ke pemkot Jayapura untuk perkenalan sekaligus mengajak, berkoordinasi dan kerja kerja bersama semua program kerja di masing masing OPD yang ada di pemkot Jayapura yang melampui kemampuan plafon anggara daerah,” kata Pdt. Albert Yokhu, Rabu (4/10).
Lanjut dia, Badan pengarah percepatan pembangunan otonomi khusus papua adalah badan yang mengawasi baik anggaran belanja negara, oleh kementerian dan lembaga maupun APBD ditingkat propinsi dan kota dan termasuk penggunaan dana Otsus.
“Jadi kita lakukan ini karena dalam evaluasi pemerintah pusat pada 2001 sampai dengan 2021 itu ada sekitar Rp 1007 triliun dana yang turun ke Papua, yang bersumber dari kementerian lembaga maupun Apbd provinsi, kota dan kabupaten termasuk dana otsus,” ujarnya.
Dana tersebut bersumber dari kementrian lembaga senilai Rp 750 triliun, anggaran dana bagi hasil dan lain-lain sekitar Rp250 triliun, dan dana otsus Rp139 triliun. Mirisnya dama 1000an triliun ini banyak pihak menilai tidak ada dampaknya.
Karena itu, bagaimana hal ini diimplementasikan dan dikoordinasikan. Ini yang sekarang sedang pihaknya lakukan evaluasi.
“Maka BP3OKP harus melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan komunikasi dengan kementerian lembaga yang bekerja di kota Jayapura, seluruh program mereka juga harus diketahui Oleh pemerintah Kota Jayapura. Sehingga dalam evaluasi penggunaan anggaran dari 2021-2041 rencana induk percepatan pembangunan papua, selama 20 tahun, ini tidak lagi 1000 triliun itu (seperti) tidak ada buktinya. Disitulah tugas dari BP3OKP yang yang dipimpin wapres melakukan koordinasi, sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi.
“Apabila terdapat hal hal yang tidak ada sinkronisasi itu kementerian lembaga dan pemerintah dapat kami panggil langsung ke sekretariat negara untuk dilakukan evaluasi dan sinkronisasi,” pungkasnya. (roy/wen)
