Raport Dua Tahun Prabowo-Gibran
JAKARTA – Hampir separo masyarakat Indonesia tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wapres Gibran Rakabuming Raka. Ada banyak indikator ketidakpuasan itu. Di antaranya beberapa program prioritas yang kontroversi, seperti makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa (kopdes). Untuk program MBG mendapat skor penilaian sebesar 5,5 karena kasus-kasus keracunan.
“Setahun pertama pemerintahan di mana publik memberikan apresiasi tinggi kepada program MBG. Terbongkarnya kasus korupsi hingga bongkar pasang pimpinan BGN dalam waktu singkat membuat dukungan publik menyusut,” ungkap peneliti senior Arawicaksa Institute Rudi Hartono dalam press release di Jakarta pada Selasa (13/10).
“Secara umum publik masih menilai MBG sebagai program yang baik dan dibutuhkan, tapi banyak masalah terkait tata kelola hingga kasus-kasus keracunan harus ditangani dengan serius,” imbuh Rudi. Program prioritas dan unggulan Prabowo-Gibran lainnya yang kontroversi sejak awal adalah Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program itu pencapaian skornya dinilai rendah, hanya (2,1).
Selain itu masih ada program kerja Prabowo-Gibran yang masih mendapat skor rendah, seperti target pembangunan 3 juta rumah rakyat (2,3), Sekolah Unggul Garuda (1,4), dan Kampung Nelayan Merah Putih (1,2). “Pemerintahan Prabowo-Gibran berangkat dari tekad untuk keberlanjutan dari era sebelumnya, terlihat dari masih cukup tingginya dukungan publik terhadap program hilirisasi sumber daya alam, dengan skor penilaian 4,7,” pungkas Rudi.
Adapun survei Arawicaksa Institute untuk melihat tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Prabowo-Gibran yang pemerintahannya hampir dua tahun. Hasilnya, tingkat kepuasan publik hanya sebesar 50,1 persen. Jika dibedah lagi, sebanyak 3,3 persen menyatakan sangat puas.Sedangkan yang merasa tidak puas mencapai 44,8 persen. Sebanyak 6,1 persen di antaranya menyatakan sangat tidak puas terhadap kinerja pemerintah. Sisanya sebanyak 5,1 persen menyatakan tidak tahu/tidak jawab.
Menurut Rudi, rendahnya tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo bukan sesuatu yang anomali. Kondisi itu sebetulnya sama dengan era pemerintahan sebelumnya Joko Widodo (Jokowi) yang ketika itu mengambil kebijakan tidak populer dengan menaikkan harga BBM bersubsidi.
