JAYAPURA– Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Makzi L. Atanay mengungkapkan bahwa 4 kampung di Kota Jayapura akan mendapatkan dana tambahan senilai Rp 600 juta sampai Rp 700 juta per kampung di tahun ini.
“Ada tambahan anggaran dari ADK jumlahnya sekitar 600-700 juta per kampung.” Ungkap Makzi Atanay
Menurutnya, dana tambahan ini diberikan, karena waktu itu ada salah hitung, dari pihak BPKD. Dimana mereka mengeluarkan dana infrastruktur kemudian dana yang lain-lain baru sisanya dibagi 10 persen ke kampung.
“Ternyata setelah dievaluasi oleh pusat, ternyata harus utuh, jangan bagi dulu. Utuh dulu baru dibagi 10 persen. Sehingga harus dianggarkan 10 miliar lagi untuk 14 kampung, dari kekurangan itu,” kata Makzi L. Atanay, Rabu (11/10).
Sementara itu, terkait dengan penyaluran dana desa tahap III 2023, dia meminta semua kampung segera menyerahkan laporan pertanggung jawaban pemanfaatan dana desa tahap II 2023. “Kami minta supaya semua kampung segera menyerahkan LPJ tahap dua,” katanya.
Dia mengatakan untuk pencairan Dana Desa tahap ketiga dibutuhkan LPJ penggunaan Dana Desa tahap kedua. Bahkan penyerapannya realisasi fisik 50% dan keuangan 75%.
Sampai saat ini sudah ada tiga kampung yang sudah mengajukan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap II. Pihaknya juga sudah mengajukan ke inspektorat untuk direview atas LPJ tersebut. Adapun tiga kampung yang sudah mengajukan LPJ yakni kampung.
“Kami juga menyurati 14 kepala kampung, agar segera memproses penyampaian SPJ tahap kedua. Kita berharap agar pencairan dana desa tahap III ini bisa dilaksanakan di bulan Oktober ini. Sehingga dua bulan kedepan yang tersisa ini bisa dipakai untuk menyelesaikan program program ditahap III,” tambahnya. (roy/tri)
JAYAPURA– Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, Makzi L. Atanay mengungkapkan bahwa 4 kampung di Kota Jayapura akan mendapatkan dana tambahan senilai Rp 600 juta sampai Rp 700 juta per kampung di tahun ini.
“Ada tambahan anggaran dari ADK jumlahnya sekitar 600-700 juta per kampung.” Ungkap Makzi Atanay
Menurutnya, dana tambahan ini diberikan, karena waktu itu ada salah hitung, dari pihak BPKD. Dimana mereka mengeluarkan dana infrastruktur kemudian dana yang lain-lain baru sisanya dibagi 10 persen ke kampung.
“Ternyata setelah dievaluasi oleh pusat, ternyata harus utuh, jangan bagi dulu. Utuh dulu baru dibagi 10 persen. Sehingga harus dianggarkan 10 miliar lagi untuk 14 kampung, dari kekurangan itu,” kata Makzi L. Atanay, Rabu (11/10).
Sementara itu, terkait dengan penyaluran dana desa tahap III 2023, dia meminta semua kampung segera menyerahkan laporan pertanggung jawaban pemanfaatan dana desa tahap II 2023. “Kami minta supaya semua kampung segera menyerahkan LPJ tahap dua,” katanya.
Dia mengatakan untuk pencairan Dana Desa tahap ketiga dibutuhkan LPJ penggunaan Dana Desa tahap kedua. Bahkan penyerapannya realisasi fisik 50% dan keuangan 75%.
Sampai saat ini sudah ada tiga kampung yang sudah mengajukan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahap II. Pihaknya juga sudah mengajukan ke inspektorat untuk direview atas LPJ tersebut. Adapun tiga kampung yang sudah mengajukan LPJ yakni kampung.
“Kami juga menyurati 14 kepala kampung, agar segera memproses penyampaian SPJ tahap kedua. Kita berharap agar pencairan dana desa tahap III ini bisa dilaksanakan di bulan Oktober ini. Sehingga dua bulan kedepan yang tersisa ini bisa dipakai untuk menyelesaikan program program ditahap III,” tambahnya. (roy/tri)
