Juni, Dana Pengamanan Pilkada TNI-Polri Dicairkan

JAYAPURAPemerintah Kota Jayapura secara resmi melakukan penandatanganan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah, (NPHD) pengamanan Pilkada untuk TNI Polri, di kantor Wali Kota Jayapura, Senin (22/4) kemarin.

Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, dari dokumen yang baru ditandatangani itu untuk pencairannya akan dilakukan sekitar bulan Juni 2024 mendatang atau 5 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Jayapura.

“PenyerahannyaĀ  akan dilakukan bulan Juni,Ā  sesuai dengan aturan itu 5 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu yaitu jatuhnya di bulan Juni. Karena itu dana yang ditandatangani dalam NPHD hari ini, dengan pihak Polresta dan juga pihak kodim setidaknya itu di bulan Juni” ujar Frans Pekey, Senin (22/4) kemarin.

Lanjut dia, di saat bulan Juni itu nanti pihaknyaĀ  juga akan menyerahkan dana tahap 2 kepada KPU dan Bawaslu kota Jayapura senilai 60% dari total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah kota Jayapura. Karena sebelumnya Pemkot Jayapura sudah menyerahkan dana Pemilu senilai 40% dari total anggaran yang disiapkan.

Baca Juga :  Manfaatkan Teknologi Untuk Hal Positif

“Itu juga nanti bersamaan dengan KPU dan Bawaslu, untuk pencairan dana tahap kedua yang 60%,”ungkapnya.

Dia menerangkan, biaya pengamanan untukĀ  PolrestaĀ  senilaiĀ  Rp 7,4 miliar, sedangkan untukĀ  kodim sebesar Rp 3,6 miliar itu dalam rangka mendukung pengamanan tahapan-tahapan Pilkada di Kota Jayapura dari awal sampai dengan pelantikan kepala daerah terpilih nantinya.

“Sehingga hari ini kita sudah laksanakan penandatanganan mudah-mudahan, pada saat penandatanganan,Ā  sudah disepakati ketepatan waktu pencairannya dalam penggunaan dan juga penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknyaĀ  juga terus Ā  melakukan komunikasi dan koordinasi, mengenaiĀ  pelaksanaannya. Terutama denganĀ  KPU, juga Bawaslu. AdaĀ  sedikit catatan pengalamanĀ  dari pemilu lalu.Ā 

Baca Juga :  Sering Makan Korban, Pantai Holtekamp Patut Diwaspadai

Yang menjadiĀ  penekananya bahwa perlu adanya perbaikan kualitas Pemilu dan tahapan Pilkada ke depan, yang jauh lebih baik lagi dari penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya. Terutama catatan bagi penyelenggara Pemilu. Terutama khususnyaĀ  di tingkat distrik, juga di tingkat kelurahan dan kampung PPS.(roy/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSĀ  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

JAYAPURAPemerintah Kota Jayapura secara resmi melakukan penandatanganan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah, (NPHD) pengamanan Pilkada untuk TNI Polri, di kantor Wali Kota Jayapura, Senin (22/4) kemarin.

Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, dari dokumen yang baru ditandatangani itu untuk pencairannya akan dilakukan sekitar bulan Juni 2024 mendatang atau 5 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Jayapura.

“PenyerahannyaĀ  akan dilakukan bulan Juni,Ā  sesuai dengan aturan itu 5 bulan sebelum pelaksanaan Pemilu yaitu jatuhnya di bulan Juni. Karena itu dana yang ditandatangani dalam NPHD hari ini, dengan pihak Polresta dan juga pihak kodim setidaknya itu di bulan Juni” ujar Frans Pekey, Senin (22/4) kemarin.

Lanjut dia, di saat bulan Juni itu nanti pihaknyaĀ  juga akan menyerahkan dana tahap 2 kepada KPU dan Bawaslu kota Jayapura senilai 60% dari total anggaran yang disiapkan oleh pemerintah kota Jayapura. Karena sebelumnya Pemkot Jayapura sudah menyerahkan dana Pemilu senilai 40% dari total anggaran yang disiapkan.

Baca Juga :  Sepakat Jaga Kebersamaan

“Itu juga nanti bersamaan dengan KPU dan Bawaslu, untuk pencairan dana tahap kedua yang 60%,”ungkapnya.

Dia menerangkan, biaya pengamanan untukĀ  PolrestaĀ  senilaiĀ  Rp 7,4 miliar, sedangkan untukĀ  kodim sebesar Rp 3,6 miliar itu dalam rangka mendukung pengamanan tahapan-tahapan Pilkada di Kota Jayapura dari awal sampai dengan pelantikan kepala daerah terpilih nantinya.

“Sehingga hari ini kita sudah laksanakan penandatanganan mudah-mudahan, pada saat penandatanganan,Ā  sudah disepakati ketepatan waktu pencairannya dalam penggunaan dan juga penyesuaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Dia menambahkan, pihaknyaĀ  juga terus Ā  melakukan komunikasi dan koordinasi, mengenaiĀ  pelaksanaannya. Terutama denganĀ  KPU, juga Bawaslu. AdaĀ  sedikit catatan pengalamanĀ  dari pemilu lalu.Ā 

Baca Juga :  Dana Otsus Pemkot Jayapura Dipangkas Rp 4 Miliar

Yang menjadiĀ  penekananya bahwa perlu adanya perbaikan kualitas Pemilu dan tahapan Pilkada ke depan, yang jauh lebih baik lagi dari penyelenggaraan pemilu yang sebelumnya. Terutama catatan bagi penyelenggara Pemilu. Terutama khususnyaĀ  di tingkat distrik, juga di tingkat kelurahan dan kampung PPS.(roy/wen)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOSĀ  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Berita Terbaru

Artikel Lainnya