Akibat pencurian tersebut, ikon kebanggaan Papua khususnya Kota Jayapura itu hingga kini tampak gelap gulita pada malam hari. Rustan Saru menilai tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.
Wakil Wali Kota menegaskan pentingnya keselarasan seluruh program kerja OPD dengan visi dan misi Wali Kota Jayapura sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dalam sidak tersebut, Rustan Saru mengakui adanya peningkatan tingkat kehadiran aparatur sipil negara (ASN) di kedua OPD tersebut. Berdasarkan hasil pengecekan, tingkat kehadiran pegawai di Dinas Sosial mencapai 92 pers
Saat ini, Pemerintah Kota Jayapura telah melantik sebanyak 26 pimpinan OPD sebagai pejabat definitif. Namun demikian, masih terdapat beberapa OPD yang sementara diisi oleh pelaksana tugas (Plt) maupun pelaksana harian (P
Untuk itu, Rustan Saru meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura agar segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ASN yang tidak disiplin. “Beri peringatan, beri sanksi. Kalau perlu gaji ditahan, TPP ditunda, bah
Menurut Barend, kehadiran Tim Terpadu ini menjadi salah satu program unggulan Pemkot Jayapura dalam memperkuat pengawasan dan menjaga ketertiban di wilayah kota. Dalam beberapa waktu terakhir, Tim ini mengungkap dugaan p
Rustan Saru menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 merupakan masa penyesuaian kebijakan sejak dirinya bersama Wali Kota Jayapura mulai menjalankan roda pemerintahan.
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, dalam pertemuan bersama warga (ruang pablik) menjelaskan bahwa pembayaran ganti rugi tidak dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan harus melalui proses pengkajian dan perhitun
Rustan menjelaskan, dukungan dana dari Pemkot Jayapura tidak selalu harus sama dengan nominal yang diajukan dalam permohonan. Menurutnya, setiap bantuan akan dipertimbangkan secara cermat dengan melihat kondisi riil di l
Menurut Abisai Rollo, kebijakan ini bertujuan agar setiap aspirasi, keluhan, dan masukan warga dapat benar-benar didengar secara langsung, khususnya oleh OPD yang berkaitan dengan persoalan yang disampaikan masyarakat.
