Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan. Ia meminta Dinas Pendidikan segera menindaklanjuti edaran wali kota yang mengatur larangan pungli, khususnya
Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bertajuk Desa Siaga Bencana yang digagas PT PLN (Persero) resmi digelar di Kelurahan Hamadi, Jayapura, selama dua hari, 5–6 Mei 2026. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara PL
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pemerintah. Sosialisasi yang diikuti puluhan penerima hibah tersebut bertujuan memberikan pemahaman menyeluruh terkait tata car
Pemerintah Kota Jayapura mendorong pengelola ritel modern untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah, khususnya melalui penyerapan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP) serta pemasaran produk-produk lokal di setiap g
emerintah Kota Jayapura melalui Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) terus memperkuat komitmennya dalam mendukung kegiatan masyarakat melalui penyaluran dana hibah yang transparan dan akuntabel. Pada tahun anggaran 2026, total dana hibah yan
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo melalui Wakil Wali Kota, Rustan Saru, memaparkan berbagai capaian pembangunan daerah sepanjang tahun 2025. Dalam laporan LKPJ, peningkatan IPM menjadi salah satu indikator positif yang mencerminkan kemajuan
Agenda ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus merumuskan langkah strategis ke depan. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, dalam pemaparannya menegaskan bahwa LKPJ merupakan laporan resmi pemeri
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan berkeadilan. Program bantuan untuk periode Februari hingga Maret 2026 tersebut menyasar sekitar 35 ribu kepala ke
Pemerintah daerah Kota Jayapura bergerak cepat menindaklanjuti penghapusan sekitar 53 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari program BPJS Kesehatan oleh pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi
Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah daerah, kuota haji Kota Jayapura tahun 2026 sebenarnya mencapai 302 orang. Namun, hanya 232 jamaah yang dapat diberangkatkan. Sekitar 70 calon jamaah tidak dapat berangkat karena berbagai kendala
