Ketua KPU Papua, Steve Dumbon, mengatakan khusus untuk Provinsi Papua sendiri. Gugatan berasal dari beberapa calon legislatif (Caleg) maupun Parpol, diantaranya Kabupaten Yapen, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom, Mamberamo Raya dan Sarmi.
Komisioner KPU Devisi Teknis Yoel Logo menyatakan saat ini KPU Jayawijaya sedang melakukan sosiaisasi Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 dan persiapan penyerahan dukungan pencalonan perseorangan pemilihan serentak 2024 Khususnya Bupati dan Wakil Bupati
Rosina juga mengajak media untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memberikan informasi yang akurat serta memerangi berita-berita hoax tersebut. Hal ini lanjut dia perlu dilakukan karena pesta demokrasi Pemilukada ini akan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sehingga tensi politiknya tinggi dibandingkan dengan Pileg dan Pilpres.
Enny menjelaskan C Hasil Ikat merupakan bagian penting dari rekapitulasi suara berjenjang. “Inikan mestinya harus ada hasil secara berjenjang. Jadi, C Hasil Ikat, kemudian D Hasil Kecamatan atau Distrik, kemudian baru D Hasil Kabupaten,” katanya.
Rosina Kebubun mengungkapkan, pada Pileg dan Pilpres yang digelar 14 Februari 2024, tingkat partisipasi masyarakat Merauke dalam memberikan hak suaranya di TPS mencapai 77 persen.
Komisioner KPU Jayawijaya Devisi Teknis Pelaksanaan Yoel Logo menyatakan saat ini KPU Jayawijaya sedang menjalankan tahapan Pemilukada dengan keadaan pincang, karena setiap tahapan yang dilakukan saat ini, seperti sosialisasi saat ini saja menggunakan anggaran dari KPU Provinsi Papua Pegunungan.
Jika beberapa sosok kandidat masih dipusingkan untuk mencari pasangan termasuk mencari partai sana sini, namun satu bakal calon yang satu ini terlihat sangat siap. Tak menggunakan jalur partai melainkan maju secara independen.
Hal ini ditegaskan Robby Awi sebagai jawaban atas permintaan KPU Papua kepada daerah-daerah untuk memberikan dukungan anggaran terhadap penyelenggaraan pemilu serentak 2024 terutama dukungan anggaran untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
Menurut Hasyim, ada fenomena menarik yang terjadi dalam sistem noken pada Pileg 2024. Umumnya, kata dia, hasil suara yang diputuskan pada rekapitulasi di tingkat desa konsisten hingga kabupaten, sementara pada pemilu kali ini hasil suara berubah-ubah. "Ini kok agak aneh, di setiap tingkatan berubah, dan itu terjadi di semua partai," tutur dia.
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun menjelaskan bahwa penetapan kursi dan caleg terpilih ini dilakukan setelah pihaknya menerima pemberitahuan dari KPU Republik Indonesia, dimana KPU Kabupaten Merauke merupakan salah satu daerah di Indonesia yang tidak ada sengketa di Mahkamah Konstitus (MK).
