Fakta ini menunjukkan bahwa korupsi kepala daerah bukan persoalan yang terjadi di satu wilayah tertentu saja, tetapi merupakan masalah yang tersebar di berbagai daerah diseluruh Indonesia. Karena itu, penting untuk melih
Menurut dia, saat ini e-voting juga sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu untuk pemilihan kepala desa (pilkades). Tujuannya, yakni untuk menekan politik uang yang angkanya juga fantastis.
"Kita telah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, dari pemilihan serentak 27 November 2024 hingga Pemungutan Suara Ulang 6 Agustus 2025. Dengan keteguhan hati dan semangat pantang menyerah, kita persembahkan tenaga
Keduanya direncanakan Rabu pukul 08.00 WIT akan dilantik sebagai Gubernur dan wakil Guberur Papua, periode 2025-2030 oleh presiden di istana negara. Pelantikan ini juga akan mengakhiri kekhawatiran publik terkait kepemim
Penetapan ini merupakan tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Papua. Sesuai aturan, setelah pengumuman penetap
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRP Denny H. Bonai didampingi para wakil ketua. Turut hadir Pj Sekda Papua Suzana Wanggai, Ketua dan anggota KPU Papua, serta seluruh unsur Forkopimda. Hanya saja dari pasangan terpilih, h
“Kami menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh masyarakat Papua yang telah menjaga kedamaian dan ketentraman selama proses Pemilukada, sejak awal tahun hingga penetapan putusan MK. Ini adalah bukti bahwa Papua
Penetapan gubernur Papua tersebut oleh KPU dijadwalkan akan digelar hari ini (Sabtu, 20 September 2025) sekira pukul 15.00 WIT di Kantor KPU Papua, Jln Raya Pantai Holtekamp. Penetapan ini dilakukan setelah MK memutuskan
Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni mengimbau masyarakat untuk menghormati seluruh proses yang sudah dilaksanakan. “Sabtu (20/9) kita akan mengikuti penetapan, setelah penetapan ada proses-proses berikutnya,” kata Fatoni, kep
Isu yang dibawa masih sama yakni menganggap pelaksanaan PSU lalu diwarnai berbagai kecurangan. Menariknya, pendemo menganggap bahwa kondisi PSU yang tak sesuai harapan mereka tak lepas dari dugaan keterlibatan Pj Gubernu
Dengan ditolaknya gugatan tersebut, pasangan Mari-Yo dipastikan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih periode 2025–2030. Putusan MK ini dianggap oleh massa pendukung BTM-CK tidak berdasarkan fakta sidang dan
Dalam putusannya, MK menolak semua dalil yang diajukan pemohon termasuk eksepsi dari para pihak. Dalil-dalil tersebut antara lain terjadinya perubahan perolehan suara, tidak responsifnya KPU Papua menangapi keberatan pem
Tak sedikit yang menilai kunjungan dari wakil presiden tersebut mempunyai misi khusus, salah satu diantaranya untuk meredamkan suasana di tengah tinginya tensi politik di Papua. Menanggapi itu, Dosen Hukum Stikom Semaran
Perkara dengan nomor registrasi 328/PHPU.GUB-XXIII/2025 ini diajukan oleh pasangan calon Benhur Tomi Mano-Constant Karma (BTM-CK). Mengingat tingginya atensi publik terhadap putusan tersebut, Polda Papua menyatakan kesia
Pilkada bukan hanya soal siapa yang menang, tetapi juga bagaimana prosesnya dijalankan. Persidangan yang berlangsung sejak awal September 2025 memperlihatkan adanya perbedaan tafsir antar pihak mengenai apakah pelaksanaa
Masyarakat diminta untuk menghormati putusan tersebut dan tidak melakukan tindakan merugikan. “Besok (Rabu-red) itu juga pengumuman PSU Pilkada Papua, apapun hasilnya kita hormati dan jaga Tanah Papua bersama-sama,” ungk
"Kami berharap semua berjalan dengan aman, semua pihak menanggapi dengan dewasa untuk bisa menerima hasil putusan MK. Serta kami berharap agar masyarakat tetap menjaga kerukunan dan persatuan yang sudah terjalin dengan t
Doa bersama tersebut berlangsung di Panti Asuhan Pelangi Abepura dan Panti Asuhan Muhammadiyah Abepura. Selain doa, BTM yang didampingi oleh sang Istri Kristina Luluporo juga menyerahkan santunan dan bantuan sembako bagi
Salah satu dalil pemohon yang didalami lebih lanjut yakni mengenai dugaan partisipasi pemilih yang melebihi 100 persen Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 62 tempat pemungutan suara (TPS) di 8 kabupaten/kota pada Pemungutan Su
Menurut Lily keputusan ini menunjukkan bahwa MK tidak serta-merta menolak atau mengabulkan permohonan, melainkan memberi kesempatan bagi para pihak untuk membuktikan dalil dan bantahannya secara terbuka di hadapan hukum.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Sukarnito mengatakan pengamanan tersebut merupakan bagian dari Operasi Mantap Praja yang telah dimulai sejak tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua hingga pelaksanaan Pemungut
Wakil Ketua MK, Saldi Isra, menyatakan agenda sidang adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli, serta mengesahkan alat bukti tambahan. Sebut Saldi adapun keputusan ini diambil setelah MK menemukan cukup alasan untuk
Dijelaskan Fajar putusan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan MK Nomor 9 tahun 2025 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota.
Mereka menggelar demo damai mensikapi situasi politik terkini dimana hasil rekapitulasi KPU sedang disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Pj Gubernur dituding ikut campur atas pelaksanaan PSU pada Agustus lalu. Massa datang
‘’Tanggal 10 September besok baru putusan MK apakah lanjut atau ditolak,’’ kata Ketua KPU Papua Selatan Theresia Mahuze saat dihubungi lewat telpon selulernya yang saat ini sedang di Jakarta mengikuti sidang MK atas guga
Menjelang putusan itu, Ketua Sinode GKI di Tanah Papua, Pdt. Andrikus Mofu, menyampaikan harapan agar MK dapat menjalankan fungsi sebagai lembaga peradilan yang profesional, independen, dan adil dalam memutuskan perkara
Dijelaskan bahwa situasi saat ini masih terbilang dinamis, namun pihaknya tetap memetakan semua potensi yang memungkinkan karena ada tanggung jawab memberikan rasa aman dan kenyamanan di setiap daerah.
Sejak awal persidangan, yang disiarkan langsung di akun YouTube resmi Mahkamah Konstitusi (MK) berlangsung dinamis. Kuasa hukum pemohon berusaha meyakinkan majelis hakim bahwa telah terjadi pelanggaran fundamental yang b
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua (Termohon) menyebut dalil Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1, Benhur Tomi Mano-Constant Karma (Pemohon) tidak disertai dengan adanya bukti pelanggaran hukum atau kesalahan pet
Para tokoh ini mendesak MK lebih peka melihat lamanya proses demokrasi di Papua. Rakyat Papua masih harus menunggu untuk hasil MK dan ini dikatakan sangat merugikan. Para tokoh ini memberi pernyataan agar MK segera memut
Dalam arahannya, Wakapolda menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas keberhasilan mengawal aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 1–2 September 2025. Menurutnya, pengamanan berjalan lancar berkat dedikasi, integr
Pemohon mendalilkan selisih suaranya sebesar 0,8 persen atau 4.134 suara dengan Paslon Nomor Urut 2 Matius Fakhiri-Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen (Pihak Terkait) karena adanya partisipasi pemilih di atas 100 persen m
Prinsipnya, kata Fajar, dalam persidangan dan jawaban pihaknya akan menampilkan hal-hal yang menurut mereka sudah dilakukan dan sesuai ketentuan. Karena KPU pada prinsipnya meyakini bahwa apa yang sudah ditetapkan itu ad
Ia menerangkan, sidang akan dimulai pada 2 September dengan agenda sidang pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon, dilanjutkan dengan sid
Disatu sisi Renida juga menyebutkan bahwa pelaksanaan PSU paska putusan MK berlangsung demokratis. Hal ini ia sampaikan jika melihat dari proses yang berjalan selama ini dilakukan oleh pihak penyelenggara yakni Komisi Pe
Adapun Permohonan itu telah diregistrasi MK pada Jumat (22/8/2025) dengan Nomor Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik 22/PAN.MK/e-AP3/08/2025. Meski begitu, Kadiv Hukum KPU Papua, Yohannes Fajar Irianto Kambon men
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Papua, Yimin Weya mengatakan, sebelumnya anggaran yang dialokasikan kepada Dinas Pariwisata sebesar Rp50 miliar. Namun dikarenakan adanya PSU, maka anggaran yang diterima pada Tahun 2025
"PSU Papua belum berakhir. Kami bersama masyarakat masih terus berjuang mencari kebenaran di Mahkamah Konstitusi (MK). Saya optimis perjuangan ini akan membuahkan hasil yang memuaskan bagi rakyat Papua yang menginginkan
Dalam pernyataannya, BTM-CK menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang terus memberikan perhatian terhadap pembangunan di Papua melalui berbagai program strategis nasional (PSN) maupun program berbasis kerakyata
“Kami Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua terus berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mencegah potensi gangguan pasca-penetapan PSU Pilgub,” katanya di Jayapura, Senin (25/8).
Dalam akta tersebut, berkas permohonan BTM-CK telah tercatat dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3). Sesuai Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024, pemohon diberi waktu tiga hari kerja untuk melengkapi berka
Ia menerangkan, sesuai ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, bahwa peserta pemilihan kepala daerah dapat mengajukan sengketa/pembatalan SK penghitungan perolehan suara paling lambat ti
Ia menegaskan, proses demokrasi harus diikuti dengan sikap dewasa dan penerimaan hasil sesuai aturan hukum yang berlaku. Agus mengatakan, setelah pleno penetapan hasil PSU oleh KPU Papua, tahapan berikutnya akan bergantu
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat yang telah berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan selama proses tahapan
Masih ada upaya yang bisa dilakukan untuk mencari keadilan. BTM - CK tidak menerima hasil pleno yang menyebut hasil 255.683 suara dan 259.817 suara. Dan Jumat (22/8) siang kemarin paslon ini akhirnya muncul ke publik mem
Dengan adanya sikap keberatan itu, maka kemenangan Mari-Yo bergantung pada putusan MK sebagai lembaga peradilan tertinggi yang berwenang memutus sengketa hasil Pemilu. Terkait ini, Guru Besar Sosiologi Universitas Cender
Contohnya saja praktik-praktik politik uang, ketidaknetralan penyelenggara negara dalam hal ini ASN, TNI-Polri, kepala daerah, kepala kampung dan dugaan pelanggaran lainnya. Dari banyaknya pelanggaran ini menurut Kepala
Penetapan ini dibacakan pukul 22.40 WIT. Namun, hasil ini ternyata mendapat penolakan dari saksi kubu BTM-CK. Mereka menolak menandatangani berita acara hasil penetapan. Mereka juga menyampaikan catatan kejadian khusus d
Ia mengaku banyak pemberitaan yang muncul di media mainstream yang mengabarkan adanya dugaan kuat pelanggaran netralitas penyelenggara negara. Demikian pula adanya PSU lagi di 13 Tempat Pemungutan Suara (TPS) merupakan i
Aksi tersebut dilakukan lantaran adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini KPU dan kurang tegasnya Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Papua dalam mengawasi jalannya PSU.
Tersisah satu Kabupaten yaitu Biak Numfor yang saat ini sementara melakukan rekapitulasi di tingkat KPU Papua. Kondisi ini memungkinkan persaingan antar Paslon nomor urut 01, Benhur Tomi Mano-Constan Karma (BTM-CK), dan
Diketahui PSU tersebut dilakukan KPU untuk kedua kalinya di ketiga TPS itu, pasca terbukti terjadi pelanggaran dalam PSU pemilihan gubernur (Pilgub) dan wakil gubernur (Wagub) Papua pada, 6 Agustus 2025 lalu.
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan pleno tersebut. Ia mengakui bahwa kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bertarung adalah putra terbaik Papua.
Dengan lima daerah yang baru menyelesaikan rekapitulasi tingkat provinsi, maka untuk pleno ditingkat provinsi besar kemungkinan akan molor atau tak sesuai dengan jadwal. “Sabtu (16/8), KPU Papua belum bisa menetapkan pas
Bahkan, data-data perolehan suara kerap disebarkan melalui media sosial. Padahal, saat ini KPU Provinsi Papua sedang melaksanakan rapat pleno di tingkat provinsi, hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilihan
Tim Hukum menyatakan memiliki 17 catatan dugaan bukti pelanggaran yang dilakukan oknum aparat keamanan selama penyelenggaraan PSU. Ada dugaan aparat ikut terlibat secara terstruktur dan sistematis dalam PSU. Bukti ini ju
Ia mengingatkan bahwa perbedaan pandangan dan pilihan adalah hal yang wajar dalam sebuah pesta demokrasi. Ia berharap perbedaan ini tidak lantas menjadi pemicu perpecahan di masyarakat.
Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambaya bersama Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze dan 3 komisioner lainnya yang memantau langsung Pleno Terbuka Rekapitulasi Penghitungan Suara yang dilakukan
Adapun TPS yang akan melaksanakan PSU adalah: TPS 001 Kampung Berap, Distrik Nimbokrang, TPS 002 Kampung Waiya, Distrik Depapre, TPS 002 Kampung Yobe, Distrik Sentani dan TPS 002 Kampung Doyo Lama, Distrik Waibhu, yang d
Ketua KPU Papua, Diana Dorthea Simbiak menyampaikan, PSU ulang tersebut berdasarkan rekomendasi Pandis kepada Panitia Pemilihan Distrik (PPD) yang diklarifikasi oleh panitia pemungutan suara (PPS), kelompok penyelenggara
Sedangkan untuk beberapa wilayah lainnya masih dalam tahapan penyelesaian rekapitulasi tingkat kabupaten/kota. “Untuk beberapa wilayah lainnya, kota dan beberapa kabupaten masih dalam tahapan penyelesaian rekapitulasi di
Meski HUT RI kali ini berdekatan waktunya dengan pleno rekapitulasi suara PSU Pilgub Papua di KPU Provinsi Papua, namun kepolisian memastikan hanya akan menerapkan pola pengamanan rutin yang dilakukan setiap tahun, terma
Ketua Tim Hukum BTM-CK, Baharudin Farowowan, mengatakan, pelanggaran yang ditemukan mencakup campur tangan dalam proses rekapitulasi, hingga ancaman terhadap petugas pemilu. Bukti-buktinya, kata dia, sedang dilengkapi ol
‘’Direncanakan hari ini 7 PPD. Mudah-mudahan dari 7 PPS tersebut sudah datang dari distrik. Sementara 3 PPD lainnya rencana Rabu besok. Karena dijadwal yang disusun KPU Boven Digoel, pleno tingkat kabupaten akan berlangs
Menurutnya, hal ini menandakan masyarakat tidak lagi menghendaki adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) jilid II. “PSU ini adalah pertarungan harga mati, yang diharapkan jauh dari aspek pelanggaran Pemilu yang sifatnya ters
Tiga TPS tersebut yakni TPS 27 dan 28 di Kelurahan Entrop, dan TPS 06 di Kelurahan Ardipura. Ketiganya diindikasikan melakukan pelanggaran dalam pemungutan suara ulang (PSU) pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pi
Menurutnya, sejak dimulai, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tanpa hambatan berarti. Suasana pleno terpantau tertib, baik di dalam ruang sidang maupun di area luar hotel. Petugas gabungan melakukan pengamanan berlap
Terkait itu, Komnas HAM Papua kata Frits, sudah memberi saran kepada Bawaslu Papua paling tidak Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk mengecek keberadaan yang bersangkutan. Apakah Hp yang bersangkutan hilang, atau yang b
Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen, mengatakan hingga proses pleno di tingkat distrik yang hampir rampung, kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Jayapura tetap terj
Anggota Bawaslu Papua, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas (Koordiv P2H), Yofrey Piryamta Kebelen mengatakan, sejak awal Bawaslu sudah menyampaikan ke KPU melalui surat imbauan untuk memastikan seluruh jajar
Petugas PPD Distrik Abepura saat mengangkat kotak suara ke dalam truk untuk dibawa ke KPU Kota Jayapura dengan pengawalan ketat aparat, Senin (11/8). (foto:Jimi/Cepos)
Aparat keamanan menerapkan strategi pengamanan berlapis dengan sistem tiga ring. Ring I difokuskan pada pengamanan di dalam gedung pleno, Ring II mengamankan area sekitar gedung, sementara Ring III bertugas mengatur lalu
“Sejauh ini PPD yang sudah membacakan hasil pleno di tingkat kabupaten antara lain PPD Bonggo, PPD Bonggo Timur, PPD Pantai Timur, PPD Sarmi Selatan, PPD Sarmi Timur, PPD Sarmi, PPD Tor Atas, dan PPD Pantai Barat,” jelas
Beragam tulisan di spanduk itu di antaranya "Copot jabatan para penjahat demokrasi". Narasi ini menempelkan beberapa foto mulai dari Menteri Bahlil Lahadalia, Pj Gubernur Agus Fatoni dan juga Kapolda Papua, Irjend Pol Pa
Menurut Herald, rendahnya partisipasi lebih dipengaruhi oleh banyaknya warga yang sudah pindah domisili, bekerja, atau kuliah di luar Papua, namun tidak melapor ke Disdukcapil. Selain itu, terdapat pula warga yang telah
Bupati Gusbager dianggap melakukan dugaan intervensi dan intimidasi terhadap penyelenggara pemilu di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) calon Gubernur dan Wakil Gurnur Papua pada 6 A
Ia menilai, PSU bukan hanya merugikan pasangan calon, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat. Apalagi, pelaksanaan PSU menggunakan dana APBD yang saat ini mengalami penyusutan akibat pemekaran daerah otonomi baru
Hanya saja jika melihat kondisi terkini nampaknya kedua Pasangan Calon (Paslon) gubernur dan wakil gubernur Papua justru masih saling mengklaim kemenangan lewat hasil penghitungan cepat atau quick count. Baik pasangan no
Guru Besar Sosiologi Universitas Cenderawasih (Uncen), Prof Dr Ave Lefaan MS, mengatakan bahwa kurang lebih dua tahun terakhir pembangunan di Papua berjalan kurang stabil. Hal ini, menurutnya, disebabkan karena pemerinta
“Prinsipnya KPU akan menindaklanjutinya. Namun menindaklanjuti ini ada dua yaitu menindaklanjuti untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan, itulah yang sementara dilakukan oleh teman-teman di KPU Sarmi dan KPU Kabupaten
Dari kecepatan mengumpulkan data ini memunculkan harapan agar hal serupa juga bisa dilakukan ketika berbicara kemanusiaan atau hal lain yang berkaitan dengan data. Dosen Hukum Tata Negara Universitas Cenderawasih (Uncen)
Kadiv Hukum KPU Papua, Fajar Irianto Kambon mengungkapkan, dari supervisi yang dilakukan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melihat masyarakat ikut mengawal proses rekap. Meski tak menampik bahwa terjadi dinamika, namun itu bi
Rapat Pleno tersebut terbuka untuk umum, dan dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Papua Diana Dorthea Simbiak. Kepada Cenderawasih Pos di kantor KPU Kota Jayapura usai kegiatan Dorthea menyampaikan proses rekapitulasi pero
Menurut Fajar, penyelenggara wajib membuka ruang bagi publik yang ingin menyaksikan langsung jalannya proses rekapitulasi. Hal ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan proses pemilu berjala
Dari temuan tersebut, berawal dari laporan Panwas Distrik (Pandis) Nimbokrang pada 5 Agustus 2025, saat logistik tiba di Kampung Berap. Penyelenggara di tingkat kampung (PPS) bersama KPPS, PTPS, PKD, Linmas, dan aparat k
Hal ini dilakukan setelah Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) mengunggah C hasil ke aplikasi Sirekap yang kemudian dilakukan rekapitulasi di tingkat distrik.
Ia menegaskan bahwa PSU telah berlangsung secara terbuka, dan rakyat Papua telah menggunakan hak pilihnya. Menurutnya, hasil suara yang diperoleh oleh pasangan BTM-CK merupakan bentuk aspirasi murni rakyat tanpa ada peng
Beberapa diantaranya, hak suara dari kelompok yang secara objektif tidak dapat hadir di TPS asal, seperti mahasiswa yang sedang KKN, pekerja atau aparatur yang bertugas di luar domisili, pasien dan tenaga kesehatan di ru
"Jadi rekapitulasi itu adalah proses yang terbuka untuk umum dan publik juga untuk mengawal," kata Fajar kepada Cenderawasih Pos via telepon. Sehingga proses yang tengah berjalan ini dapat terwujud dengan baik. Untuk itu
Ia menyoroti bahwa hampir dua tahun terakhir, pemerintahan di Provinsi Papua berjalan tanpa kepastian karena hanya dipimpin oleh Penjabat Gubernur. Hal ini menyebabkan keterbatasan dalam membuat program baru karena dibat
Kepala Divisi Hukum KPU Papua, Yohannes Fajar Irianto Kambon menjelaskan, setelah dilakukan pemungutan dan penghitungan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akan mengungah C hasil yang kemudian dilakukan rekap
Ia juga mengajak masyarakat Papua tetap mempertahankan situasi yang kondusif di lingkungan masing-masing. “Siapa pun yang terpilih, itulah yang sudah Tuhan tentukan. Jika sudah ketentuan Tuhan, maka kita semua harus mene
Adapun Dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebut berada di Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Sarmi. Anggota Bawaslu Papua, Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas, Yofrey Piryamta Kebelen saat dikonfermasi membe
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) harusnya bisa bersikap, terlebih mantan Pj Gubernur Papua Tengah itu sedang berada di Papua dalam rangka pemantauan PSU.
Yang terlihat di lapangan justru masih banyak pelanggaran baik yang tak kasat mata hingga terang-terangan. Satu lembaga yang langsung berbicara adalah Komnas HAM Papua. Mereka tak menampik terjadi banyak pelanggaran bahk
“Kami tidak hadir langsung, namun dalam pertemuan sebelumnya kami sudah melakukan penguatan kelembagaan untuk memberikan pendampingan. Termasuk mengarahkan teman-teman di Bawaslu untuk berkoordinasi melakukan penertiban
Pj Gubernur juga mengingatkan bahwa proses PSU adalah momen penting untuk memperkuat demokrasi di Tanah Papua. Karena itu, seluruh pihak diminta menjaga suasana kondusif yang selama ini sudah terjaga.
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi, Ardin, mengatakan bahwa mobilisasi masyarakat ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran PSU di wilayah-wilayah yang sec
