Fenomena ini dinilai tidak hanya mencederai etika politik, tetapi juga merusak kualitas demokrasi serta membingungkan masyarakat dalam menentukan pilihan secara rasional. Dosen Fakultas Hukum ini menegaskan bahwa kampany
Yang mana kegiatan tersebut dilakukan mulai Senin (30/6). di Gudang Logistik KPU Kabupaten Jayapura. Kabag Ops Polres Jayapura, AKP Suheriyono, menyampaikan bahwa pihak kepolisian siap mendukung dan mengamankan seluruh
Tak hanya Polri, namun Ramses juga meminta TNI dan aparat keamanan lainnya termasuk Pemerintah Provinsi Papua ikut mengambil tanggungjawab mensukseskan agenda ini. Pasalnya jika terjadi kesalahan berulang maka yang dirug
Dengan hanya pemilihan tunggal, Ramses berharap tidak ada keterlambatan. Bahkan setiap minggu dilakukan evaluasi tahapan PSU. “Dengan hanya pemilihan tunggal harusnya tidak ada keterlambatan,” ujarnya.
Pihaknya berharap, sampai dengan selesai sortir dan lipat surat suara, tidak banyak surat suara yang mengalami kerusakan, maupun cacat dan tidak dapat digunakan.
Ratusan warga yang berasal dari Kabupaten Lany Jaya dan beberapa wilayah pegunungan Papua lainnya tampak antusias menghadiri pertemuan tersebut. Dalam suasana hangat dan penuh semangat, warga menyambut BTM dengan meriah
Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar Henry Indraguna mengatakan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah mengubah tafsir ketentuan pemilu serentak sebagaimana diatur dalam Pasal 167 dan Pasal 3
Kata Yamta, sosialiasasi ini tak terlepas dari adanya beberapa informasi dari masyarakat terkait dugaan keterlibatan oknum ASN dan TNI-Polri. Sehingga itu, perlunya memasifkan pengawasan. “Ketidaknetralan dari oknum-oknu
Diana Simbiak menyatakan isu keterlambatan rekapitulasi suara tidak berkaitan dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif. Ia menegaskan tidak ada keterlambatan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), KPU juga
Hingga saat ini, Dorthea mengaku belum ada hambatan ataupun kendala dalam pendestribusian logistik ini. Dirinya juga belum mendapatkan laporan dari KPU tingkat bawah.
