Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Biak Numfor, Djoni Randongkir dalam keterangan persnya di Pers Room KPU Biak Numfor, menyampaikan, partai politik yang lakukan pengajuan perbaikan dokumen, Sabtu,(8/7) adalah DPC Partai Buruh dan DPC Partai Garuda.
Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze, SH didampingi Devisi Teknis Helda Ricard Ambay, mengungkapkan, keempat Bacalon anggota DPD dari Provinsi Papua Selatan yang menyerahkan dokumen perbakian persyaratan admninistrasi tersebut adalah Frits Wakasu, Yakobus Duwiri, Sularso dan Urbanus Uleu Kaize.
“Kami telah membuka pelayanan perbaikan dari 26 Juni dan akan ditutup pada 9 Juli 2023 pada pukul 00.00 WIT, sampai dengan 6 Juli ini belum ada Parpol yang menyerahkan dokumen perbaikan bakal calon, hanya satu bakal calon DPD RI,”ungkapnya, Kamis (6/7) kemarin.
Jumlah pemilih ini dikatakan memungkinkan untuk bertambah jika melihat dibeberapa bulan sebelum 14 Februari 2024 ada warga yang telah berusia 17 tahun atau belum 17 tahun namun telah menikah.
Ketua KPU Provinsi Papua Selatan, Theresia Mahuze menjelaskan bahwa sebelum rancangan PKPU ini ditetapkan maka KPU ingin mendapatkan tanggapan dan masukan dari berbagai stakeholder yang ada di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Papua Selatan, terkait dengan kondisi yang ada di wilayah masing-masing.
Komisioner KPU Provinsi Papua Pegunungan, Melkianus Kambu menyatakan, setelah tahapan verifikasi berkas pencalonan dari 18 partai yang dilakukan sejak 15 Mei sampai 23 Juni, pihaknya mulai mengembalikan berkas tersebut kepada Parpol untuk diperbaiki dan mengupload ke aplikasi Silon.
“Dari 17.128 pemilih tersebut, 8.698 pemilih laki-laki dan 8.430 pemilih perempuan,”jelasnya dalam akun group whatsap Bawaslu dan Panwaslu Distrik Se-Kabupaten Supiori, Kamis, (22/6), kemarin.
‘‘Ada juga catatan terkait hak suara Pemilu di tahun 2024 dimana kami sampaikan bahwa peluang terjadi pelanggaran HAM ini sangat terbuka. Banyak warga punya hak pilih dan dipilih tidak akan menggunakan hak pilihnya sebab regulasi PKPU menegaskan bahwa yang berhak menggunakan hak pilih adalah masyarakat yang memegang E-KTP dan di Papua masih banyak sekali yang tidak memiliki E-KTP,“ beber Jhon Banua.
Atnike menjelaskan bahwa kunjungannya ini bagian dari program kerja terhadap pemangku kepentingan di Papua dan untuk DPR Papua pihaknya selain memperkenalkan komisionel yang baru tetapi juga menyampaikan isu yang menjadi prioritas Komnas HAM.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Papua, Jeri Yudianto menyampaikan imbauan tersebut bukan tanpa alasan. Sebab, menurut data yang disampaikan instansi terkait, jumlah pemilih pada Pemilu 2024 mendatang lebih didominasi kaum muda atau milenial.
Ketua KPU Kabupaten Merauke, Frans Papilaya mengungkapkan, dari pleno yang dilakukan tersebut telah ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilu Legeslatif 2024 sebanyak 162.942 pemilih. ‘’Jadi jumlah DPT yang telah kita tetapkan untuk Pemilu Legeslatif secara serentak 2024 mendatang sebanyak 162.942 pemilih,’’ tandasnya.
"Saya pikir kalau kami kader Gerindra, yang paling penting Prabowo presiden dulu. Jadi itu adalah agenda yang paling utama buat kami," kata Yanni, kepada sejumlah wartawan di Skouwyambe, Rabu (21/6).
Hanya saja, Theresia Mahuze belum membeberkan berapa jumlah mantan terpidana korupsi tersebut maju dalam pencalegkan tersebut karena menurutnya, belum menerima data pastinya. ‘’Yang jelas ada beberapa yang maju sebagai Caleg di Provinsi Papua Selatan,’’jelasnya.
Kapolresta Jayapura Kombespol Viktor Mackbon menegaskan, sehubungan dengan kegiatan penyelenggaraan Pemilu 2024 nanti, ada sejumlah potensi-potensi kerawanan yang terjadi yang dapat memicu terjadinya gangguan Kamtibmas selama penyelenggaraan pemilu serentak itu.
‘’Kalau Pj tidak bisa maju. Karena statusnya terikat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjabat sekarang ini, sehingga secara hirarki politiknya tidak diperbolehkan. Karena tugasnya dia, untuk mempersiapkan pelaksanaan Pemilu serentak dan kepala daerah defenitif,’’ tandas Bupati Jayawijaya 2 periode tersebut.
. Meski sudah ditetapkan sebanyak 955 dalam rapat pleno pada 12 Mei lalu, namun berdasarkan koordinasi vertikal dan berjenjang yang dilakukan KPU, maka jumlah TPS bertambah jadi 1006.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura, Dr. Hana S. Hikoyabi menegaskan, ASN dan Kakam aktif yang maju menjadi Bacaleg wajib mengundurkan diri. Pasalnya, ASN dan Kakam merupakan perangkat Negara, baik Kakam yang berada di tingkat kampung, tidak seharusnya ikut andil menjadi caleg dan sebagainya, kecuali mengundurkan diri.
“Sejauh ini belum ada ASN yang mengajukan untuk maju Caleg atau pensiun dini demi terjun ke dunia politik,” terang Kepala BKD Papua Marthen Kogoya saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Senin (12/6).
‘’Untuk verifikasi administrasi sudah dilakukan oleh admin. Verifikasi itu baik bakal calon DPD RI maupun bakal calon legeslatif. Intinya kita melakukan tahapan sesuai dengan jadwal,’’ kata Theresia Mahuze, ditemui di Hotel Nirmala yang saat ini menjadi Kantor KPU Provinsi Papua Selatan, Jumat (9/6).
Semuel menyebut sebagian besar kekurangan berkas para bacaleg ini menyangkut, dukungan lampiran, seperti bacaleg yang masih status ASN, yang belum mengajukan surat pemberhentian.
Menurut Mega, masyarakat mesti objektif. ’’Kalau ada orang sepertinya menutup mata, mengatakan bahwa kerja Pak Jokowi membuat transportasi dalam pengertian jalan itu, saya pikir orang itu kurang bijaksana,’’ ujar Mega dalam konferensi pers bersama Jokowi, Ganjar Pranowo, dan Puan Maharani setelah pembukaan Rakernas III PDIP di Jakarta kemarin (6/6).
Hal tersebut diungkapkannya terkait kemungkinan masih adanya warga yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) akhir yang sudah diplenokan beberapa hari lalu oleh Panitia Pemilihan Distrik (PPD).
“Pleno hari ini berjalan baik, aman, lancar dan tidak ada temuan dugaan pelanggaran, ini berkat kerjasama yang baik antara PPD dan PPS dengan Panwaslu distrik dan PKD se-Distrik Supiori Timur,”ucapnya.
"Ada beberapa ASN yang melapor meminta rekomendasi. Saya tidak memberikan larangan, karena itu hak politik, hak demokrasi. Silahkan mendaftar, tetapi untuk mendaftar, kemudian terpilih itu hak politik dan hak masyarakat untuk memilih.
“Kami mohon memperhatikan persiapan pleno, berkoordinasi dengan undangan pleno sehingga bisa mendapatkan undangan lebih awal untuk memastikan kegiatan pleno benar-benar dilakukan,”ucapnya.
Ia mengungkapkan, dengan luas wilayah dan kondisi geografis Mimika yang begitu luas maka Bawaslu tidak sanggup untuk bisa melakukan pengawasan secara menyeluruh. Untuk itu, Bawaslu melibatkan pemilih partisipatif untuk ikut terlibat salah satunya tukang ojek.
Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Keerom, Piter Gusbager juga melantik BAPPILU Kabupaten Keerom dengan diketuai oleh Japen Hutapea serta melantik BSNPG Keerom yang diketuai oleh Arief Nugroho.
Untuk itu, Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus W.A Maclarimboen meminta dukungan dan peran serta seluruh komponen masyarakat, juga stakeholder di Kabupaten Jayapura, untuk sama-sama kompak menjaga Kamtibmas serta sukseskan Pemilu 2024.
Anggaran tersebut itu akan dipakai untuk pembiayaan tahapan pemilu di Kota Jayapura. "Ini baru sebatas pengusulan anggaran saja dan belum ada pembahasan dengan Pemkot Jayapura,” kata Ketua KPU Kota Jayapura, Oktovianus Injama, Selasa (30/5) .
"Di Kota Jayapura ada indikasi ASN daftar sebagai Calon anggota DPRD, untuk itu kami minta agar sebelum pengumuman DCS keluar, maka statusnya sudah berhenti dari ASN," ujarnya.
"Intinya tahapan seleksi calon Anggota KPU Provinsi Papua sudah masuk 10 besar tinggal tunggu keputusan KPU RI untuk ujian Propertes," jawab singkat Ketua Timsel KPU Papua, kepada Cendrawasih Pos saat dihubingi via telepon, senin (29/5).
Ada sejumlah catatan persoalan lingkungan yang kata Ondoafi Warke ini harus dipikirkan. Pertama menyangkut sampah kota yang terus dikeluhkan. Persoalan ini terasa tidak habis - habisnya, kedua berkaitan dengan ketersesediaan air di tengah bertambahnya penduduk.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura Abdul Hamid Toffir mengatakan, dalam pemilihan kursi legislatif di Kabupaten Jayapura pada Pilkada Februari 2024 mendatang, akan ada penambahan 5 kursi dewan dari 25 kursi menjadi 30 kursi , karena ada penambahan populasi jumlah penduduk di Kabupaten Jayapura.
Ridwan mengaku sejauh ini tidak ada kendala terkait dengan dana Pemilu tersebut, hanya saja pihaknya belum memasukkannya ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan.
Permintaan itu sampaikan saat menyampaikan materi kepada pengurus partai politik Se-Kabupaten Biak Numfor, pada kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif bagi peserta Pemilu / partai politik di Kabupaten Biak Numfor, di Swiss Bell Hotel, Kamis, (25/5), kemarin.
‘’Untuk pemeriksaan administrasi mulai dilakukan terhitung Selasa (23/5) kemarin. Pemeriksaan administrasi ini dilakukan oleh admin KPU,’’ kata Plt Ketua KPU Kabupaten Merauke Michael Sarawan, ditemui media ini Rabu (24/5).
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Jayapura Frans Rumsarwir, menyampaikan saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap proses tahapan pemilihan legislatif di Kota Jayapura.
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika menyampaikan, pendanaan penyelenggaraan Pemilu legislatif dan Pilpres berdasarkan Undang undang 7 tahun 2017 bersumber dari Anggran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
Provinsi Papua Pegunungan, ada 18 Parpol yang menjadi peserta Pemilu 2024, namun pada saat pendaftaran Caleg, 1 sampai 14 Mei, hanya 17 Parpol saja yang menyerahkan berkas calon anggota DPRD Provinsi ke KPU.
Hasyim mengatakan, selama proses pendaftaran pihaknya hanya mengecek kelengkapan syarat. Adapun validitas dari berkas-berkas tersebut, baru di cek per 15 Mei 2023. Dalam memvalidasi berkas, ada dua aspek yang dipastikan, yakni kebenaran dokumen persyaratan dan juga keabsahan dokumen.
Ketua Bawaslu Kabupaten Biak Numfor, Simon Yason Mandowen berharap kepada seluruh Partai Politik(Parpol) peserta Pemilu, Tahun 2024 di Kabupaten Biak Numfor, agar tetap mematuhi aturan (regulasi ) yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilu Tahun 2024.
Dari 18 partai politik yang ada di Kota Jayapura, semuanya telah mendaftarkan bakal calonnya masing masing. Pada hari terakhir tahapan pendaftran terdapat 6 partai politik yang resmi mendaftarkan bakal calonnya ke KPU Kota Jayapura.
Ia pun menyebut walaupun proses pemilihan legislatif sudah masuk pada tahapan pemeriksaan berkas administrasi bakal calon, namun pembiayaan itu masih menggunakan dana ABN. Masih cukup dengan dana ABPN, tapi memang hal ini tetap kita usulkan ke Pemkot.
Yani menambahkan dari 45 bakal calon yang didaftrkan ke KPU Papua, kompetensinya teruji. Sementara itu bakal calon yang diusung Gerindra, terkomposisi 30 laki laki dan 15 perempuan.
DPRD Merauke sebanyak 13 Parpol yag telah mendaftar dan mengkonfirmasi ke KPU Kabupaten Merauke. Sedangkan untuk DPD RI, dari 17 bakal calon yang lolos dukungan masyarakat, seluruhnya telah mendaftar dan mengkonfirmasi untuk mendaftar.
Pendaftaran tersebut dipimpin langsung Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Selatan Yusak Yaluwo, SH, M.Si. Sedangkan untuk DPD Golkar Kabupaten Merauke dipimpin Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Merauke Dominikus Ulukyanan, S.Pd.
“Keinginan kami tidak muluk-muluk, target kami pada Pileg 2024 adalah 6 kursi, 2 kursi di 3 Dapil yang ada sesuai dengan hasil Rakerda Partai Golkar Keerom,” ungkapnya.
Ketua DPW PKS Provinsi Papua Pegunungan, Terius Yigibalom, SH memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran PKS, dan juga para Caleg yang telah mempersiapkan berkasnya sehingga pada saat proses pendaftaran, tak ada kendala.
Ketua DPC PPP, Ir. Burhanuddin Yasin menjelaskan, dari 30 kursi yang akan diperebutkan di DPRD Merauke, pihaknya hanya mengisi 28 bakal Caleg. Ini terjadi karena tidak memenuhi keterwakilan perempuan, sehingga Caleg yang dipasang tidak 100 persen.
PKN mendaftar ke KPU pada tanggal 11 Mei 2023 pukul 14.00 WIT. Rombongan dari PKN berangkat dari Markas Komando (Mako) Bappilu PKN Kabupaten Jayapura, di Doyo Baru, Distrik Waibhu, Kabupaten Jayapura, dikawal aparat kepolisian.
Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya Thinus Wuka, ST menyatakan, sampai saat ini belum ada Parpol yang mendaftarkan Calegnya untuk maju dalam pemilihan anggota DPRD Jayawijaya, Tahun 2024.
Usai penerimaan rombongan, berkas partai langsung dibongkar dan diteliti satu persatu. Proses verifikasi ini sedikit ketat dimana langsung disaksikan dan dikoreksi oleh pihak Bawaslu Papua. Pihak partai juga mengikuti dengan seksama item peritem.
Ketua KPU Jayawijaya, Thinus Wuka ST, mengakui, KPU Kabupaten Jayawijaya hanya bisa melakukan pemantauan lewat aplikasi Silon dari KPU RI, dari tanggal 1 sampai 9 Mei ini, baru 9 Parpol yang mendaftarkan calegnya untuk berkompetisi dalam Pemilu 2024 mendatang,
Samuel menambahkan batas akhir pendaftaran bakal calon Legislatif, sampai minggu (14/5) mendatang. Untuk teknis pendaftaran, lanjut dia, Bacaleg wajib menyiapkan dokumen pengajuan bakal calon dan dokumen pendaftaran bakal calon. Kedua dokumen ini wajib dilampirkan oleh masih masing bakal calon saat mendaftr ke KPU.
Kapolres Jayapura, AKBP Fredrickus W. A. Maclarimboen, S.IK., MH., mengatakan, pihaknya melakukan pengamanan pendaftaran Bacaleg dengan mekanisme tertutup "Untuk pengamanan kegiatan pentahapan itu dari Polri sendiri nanti ada namanya operasi pengamanan Pileg dan Pilpres 2024.
Diharapkan, pemilih pemula yang sudah terdaftar dalam DPT namun ternyata nantinya menjadi anggota TNI-Polri maka itu juga dilaporkan ke kepala kampung sehingga nantinya dilaporkan secara berjenjang hingga ke KPU.
Selain itu juga setidaknya meringankan beban para bakal calon legislatif, untuk mengurus surat kesehatan jiwa, karena di Tanah Papua RSJ hanya ada di Papua Induk," ujar Ema kepada wartawan di ruang kerjanya Jumat (5/5).
Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Abepura, Provinsi Papua, Guy Yama Emma Come, menyampaikan saat ini pihaknya mulai gencar berkunjung ke daerah baik di Papua Induk, Papua Barat maupun Daerah Otonomi Baru (DOB) untuk memberikan pelayanan pengurusan surat kesehatan rohani bagi bakal calon legislatif.
Ketua KPU Kabupaten Merauke, Theresia Mahuze, SH, saat ditemui media ini mengungkapkan, sesuai dengan tahapan jadwal, pendaftaran dilakukan mulai 1-14 Mei 2023. ‘’Sesuai dengan tahapan jadwal, pendaftaran dilakukan mulai 1-14 Mei mendatang, namun belum ada satu partai politik peserta Pemilu yang datang mendaftar,’’ jelasnya.
Ia meminta pengurus PAN di empat provinsi harus bisa menjawab tantangan dan keluar sebagai pemenang. Kerja dan strategi yang akan dijalankan harus disiapkan secara matang guna memastikan bahwa PAN akan berbuat lebih pada Pemilu 2024 mendatang.
Hasil Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diumumkan oleh KPU Provinsi Papua, diharapkan bisa direspon oleh masyarakat untuk memberikan masukan kepada KPU. Pasalnya pihak penyelenggara pasti membutuhkan banyak masukan terkait pemilih yang sudah masuk list.
Sekertaris Tim Seleksi Anggota Bawaslu Provinsi Papua Selatan, Dwi Hariyanto, saat dicegat di Polres Merauke saat akan menemui Kapolres Merauke mengungkapkan, dari 39 yang mendaftar ke panitia, ternyata dari hasil seleksi administrasi yang dilkaukan, hanya 39 orang yang memenuhi syarat.
Tahapan KPU mulai mendekati waktu yang ditunggu – tunggu. Jika sesuai jadwal, maka 2 hari lagi seluruh bakal calon anggota legislative sudah bisa mendaftarkan diri. Hanya prosesnya tidak lagi menggirimkan dokumen fisik ke KPU namun melalui Silon atau system informasi pendaftaran calon.
Adapun salah satu persyaratan yang wajib siapkan oleh bakal calon Legilatif adalah Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan dimasing masing wilayah pemilihan.
“Kepada seluruh pengurus DPD maupun DPC dan ranting serta anak ranting se Provinsi Papua dari keputusan DPP ini secara otomatis kita di Papua sudah harus siap bekerja mendukung dan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden 2024-2029,” tegas Kenius melalui ponselnya, Selasa (25/4).
Koordinator Ganjaris Papua, Deny Patty mengatakan dalam rangka mendukung pencalonan Ganjar Pranowo sebagai Capres, pihaknya mulai bekerja keras untuk memenangkan pria berambut putih itu, minimal mendapatkan 75 persen suara pendukung dari Bumi Cendrawasih.
Menurut Prabowo, kedatangannya ini merupakan hal yang biasa. Bahkan beberapa kali lebaran, dia mengunjungi Jokowi. “Jadi tidak ada pembicaraan yang terlalu politis, karena ini hari Lebaran,” tutur Menhan.
Dia menilai, dari tiga koalisi yang ada yakni Koalisi Perubahan, Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) semuanya masih punya peluang bergeser. Namun jika melihat dinamika, KKIR yang paling rawan.
Berbagai “pintu” telah dimasuki mulai dari sosialisasi di pasar tradisional, di wilayah perbatasan, lewat bagi takjil, ke lapas termasuk kepada penyandang disabilitas juga telah dilakukan.
Ketua Bawaslu Kota Jayapura, Frans Rumsarwir, menyatakan saat ini proses rekapitulasi hasil pencocokan dan penelitian (coklit) di tingkat kelurahan dan kampung oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (pantarlih) sudah selesai dan diumumkan pada 31 Maret 2023 kemarin.
Pj Wali Kota Jayapura Frans Pekey mengakui, adanya penurunan kursi DPRD Kota Jayapura dari 40 kursi menjadi 35 kursi dalam Pilkada 2024. Hal ini tentu menjadi persaingan ketat dan berpengaruh terhadap anggaran.
Diketahui pada PKPU Nomor 6 tahun 2023 tentang daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum 2024 mendatang, alokasi kursi DPRD Kota Jayapura berkurang menjadi 35 kursi dari pemilu sebelumnya 40 kursi.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel semakin mantap memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS Sulawesi Selatan menggelar Konsolidasi Pemenangan Anggota Pelopor, Minggu 19 Maret 2023 di Novotel Grand Shayla Makassar kemarin.
Ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa pesta demokrasi tidak ternoda dengan ulah oknum anggota yang ikut berpolitik praktis. Ia juga mewanti untuk anggota Polresta bisa menjadi anggota polisi yang loyal dan patuh terhadap aturan.
Pencocokan dan Penelitian (Coklit) daftar pemilih yang dilakukan oleh Petugs Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) sejak 12 Februari lalu, berakhir 14 Maret 2023.
‘’Tahapannya mulai dari sosialisasi yang sedang berjalan dan akan dimulai pendaftaran pada 28 Maret-6 April mendatang. Proses seleksi ini akan berlangsung sampai Juni 2023 mendatang,’’ kata Vitalis Dambi.
Dalam rangka menghadapi pemilu serentak tahun 2024 mendatang, mesin partai PDIP memang sudah mulai dipanaskan. Pelantikan pengurus di Provinsi Papua dan juga daerah otonom baru juga sudah dilakukan.
Ketua KPU Papua, Diana Simbiak menyampaikan tak perlu lagi kajian penetapan dapil Pemilu tahun 2024 di Papua pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Pasalnya, sudah ditetapkan.
"Apalagi, peran perempuan dalam dunia politik sangatlah penting," kata Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Adeltje Pekade di Jayapura, Kamis.
Plh Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun menyerahkan gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua kepada pihak KPU yang diterima oleh Ketua KPU Papua, Diana Simbiak, Selasa (7/3) kemarin.
Menko Polhukam Mahfud MD menjawab desas-desus soal penundaan Pemilu 2024. Namun, menteri pertahanan di era Presiden Ke-4 KH Abdurrahman Wahid itu memastikan bahwa pemilu akan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tidak ada penundaan.
-Plt Ketua DPD Golkar Papua Ahmad Dolli Tanjung, menyampaikan pihaknya telah menginventarisir kader kader Golkar Papua untuk Pilkada 2024, salah satunya Abisasi Rollo akan diusung untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Jayapura pada pilkada 2024 mendatang.
Kapolres Jayapura, AKBP Fredrickus Maclarimboen mengatakan, yang menjadi penekanan menjelang Pemilu 2024 adalah seluruh anggota selalu menjaga kekompakan dan solidaritas.
Plh. Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun mengajak kepala daerah di delapan kabupaten dan satu kota untuk tetap menjaga stabilitas keamanan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2024 mendatang di bumi Cenderawasih.
Pembukaan seleksi calon anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan di Jayapura, diminta ditutup dan dibatalkan. Pasalnya hal itu dinilai tidak etis dan menyulitkan pelamar yang ada di wilayah Lapago dari sisi persyaratan untuk mengikuti seleksi tersebut.
Ketua PPD Distrik Merauke, Daniel Taraneno, S.Pd, M.Pd, mengungkapkan, pelantikan Pantarlih ini sebenarnya dilakukan masing-masing PPS. Namun karena PPS kesulitan tempat, sehingga pihaknya dari PPD mengambil langkah untuk melakukan secara kolektif secara bersama-sama.
Ketua Panwaslu Distrik Merauke Johanes Resubun, S.Sos, ditemui media ini seusai pelantikan tersebut mengungkapkan, hal penting yang ia sampaikan kepada 16 Panwas Desa atau Kampung yang ada di Distrik Merauke bahwa menjadi pengawas Pemilu harus memiliki netralitas dan integritas yang tinggi.
Pembukaan pendaftaran berdasarkan Keputusan KPU Nomor 71 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi Papua Pegunungan Periode 2023 – 2028,
Ketua DPD PDIP Papua Herry Ario Naap dalam sambutannya menyampaikan konstelasi kondisi sosial ekonomi budaya dan politik di Papua harus dilihat dalam sebuah kacamata yang jelas.
Hanura nampaknya ingin menjaring sejak awal sosok yang memang memiliki kompetensi dan kualitas. Lewat partai ini, Hanura ingin menyiapkan sosok yang memang bisa membawa perubahan bagi daerah terutama dapil dimana caleg itu berdomisili.
Bakal calon presiden RI yang diusung NasDem itu ada lima orang. Pertama Ganjar Pranowo, yang sekarang menjabat sebagai Gubenur Jawa Timur, kemudian Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Panglima TNI Andika Prakasa dan kelima Bupati Jayapura Mathius Awoitauw.
Dirjen Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan, pembiayaan pilkada melalui APBD bisa dipenuhi melalui skema multiyears. Artinya, jika pada satu tahun anggaran tidak memadai, daerah dapat mencicil selama beberapa tahun anggaran.
