Ia menjelaskan untuk teknis pendaftarannya nanti bisa berkomunikasi dengan panitia perekrutan dan penjaringan bakal calon kepala daerah yang telah dibentuk oleh partai dilokasi pendaftaran.
Adapun 3 kandidat yang telah mengembalikan berkas pendaftaran ke Kantor Sekretariat DPC PDIP Kota Jayapura, Musa Youwe, Frans Pekey dan Aloysius Gay. "Yang lain rencana Sabtu (Hari ini red) mengembalikan berkas pendaftaranya," kata Feki.
Ditanya lebih lanjut apakah pendaftaran tersebut mengisyaratkan untuk maju dalam pertarungan pemilihan Gubernur Papua Selatan, mantan Rektor Uncen ini menjelaskan bahwa kalau niat dari perseorangan pasti banyak.
Hal lain yang sedang dipersiapakan oleh KPU Kota Jayapura saat ini kata dia adalah persiapan pendaftaran Calon Kepala daerah (Cakada) baik Walikota maupun Wakil Walikota perseorangan atau jalur independen.
Adapun Abisai Rollo tidak hadir langsung dalam pengambilan formulir pendaftaran di sejumlah Parpol tersebut. Ia diwakili oleh beberapa pengurus Partai Golkar Kota Jayapura, yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Golkar Kota Jayapura, Sjamsier Husen bersama Yuli Rahman, Ketua Harian Golkar Kota Jayapura, Ahmad Sujana, Ketua AMPG Golkar Kota Jayapura, Ninoy Ayomi bersama dua anggota DPRD terpilih, Burman Waromi, Yusuf Serang Tame.
Hal ini nampaknya menjadi perhatian dari komisioner KPU Kota Jayapura yang baru, agar ada perbaikan penyelenggaraan pada Pilkada Serentak mendatang. Ketua KPU Kota Jayapura Martapina Anggai mengaku berkaca dari pemilu serentak kemarin, banyak hal yang akan menjadi PR bagi mereka sebagai penyelengara yang baru di KPU Kota Jayapura.
“Untuk 9 kabupaten/kota di Papua sebagian besar belum semuanya mencairkan dana hibah Pilkada untuk KPU, bahkan ada yang belum memberikan dana hibah Pilkada sama sekali,” kata Steve.
Tentu bukan tidak mungkin aparatur sipil negara, yang dilarang oleh pemerintah untuk ikut dalam politik praktis, bisa saja terlibat secara diam-diam untuk membantu memenangkan pasangan calon tertentu.
Rosina menjelaskan, bakal calon bupati yang akan maju lewat jalur perseorangan ini harus menyiapkan dukungan sebanyak 16.295 orang dan tersebar di 12 distrik. Dukungan berupa formulir dukungan warga yang ditandatangani diatas materai Rp 10.000 ditambah foto copy KTP. Artinya, dengan materai saja, seorang bakal calon perseorangan harus menyiapkan anggaran minimal Rp 1,6 miliar untuk membeli materai.
Menurut Tito, filosofi pelantikan serentak itu adanya harmonisasi dan sinkronisasi antara program pusat, provinsi, kabupaten/kota sama selama lima tahun. Oleh karena itu, percepatan tersebut diharapkan agar jadwal pelantikannya tak berjauhan.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Selatan mengingatkan pimpinan daerah yang ada di Papua Selatan baik gubernur, bupati dan wakil bupati yang ingin maju mencalonkan dari pada Pilkada serentak 2024 untuk tidak melakukan pergantian jabatan minimal 6 bulan sebelum penetapan calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah pada Pilkada serentak 2024.
“Seperti ada di Nabire membuka pendaftaran, silakan ambil di sana. Bagi yang jauh tidak mungkin datang ke Jayapura untuk mengambil folmulir, bisa WA (WhatsApp), nanti diprint dimasing-masing Kabupaten," jelasnya.
Yang pasti KPU Papua sudah siap melaksanakan tahapan Pilkada Papua yang tersebar di sembilan kabupaten dan kota, yaitu Kota dan Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi, Supiori, Mamberamo Raya, Biak Numfor, Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen.
Menanggapi hal itu, Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey, yang juga diisukan sudah siap maju dalam bursa pencalonan Walikota Jayapura 2024 itu mengungkapkan, pengunduran diri itu memang harus dilakukan oleh ASN, namun bukan berarti harus dilakukan saat ini.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan anggota DKPP RI, Ratna Dewi Pettalolo, Ti Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Papua Unsur Masyarakat, Yullus Gerson Athanasius Thesia dan TPD Provinsi Papua Unsur Masyarakat Hanny Grasius Dladius Tanamal.
Belakangan ini Isu berhembus kencang, bahwa Frans Pekey sudah mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah dari salah satu partai politik di Kota Jayapura. Hanya saja, Frans Pekey baru mengutus timnya untuk mengambil formulir pendaftaran itu.
Abdul Muis mengutarakan apresiasinya kepada masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel) di Kabupaten Mimika yang berambisi untuk berkontestasi sebagai calon Cawabup pada Pilkada tahun ini.
Pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Komisi E DPR Papua ini tak mau menanggapi berlebihan dengan munculnya namanya dalam bursa dan pooling yang dilakukan masyarakat. “Ya silahkan saja itu kan boleh boleh saja. Mau lewat pooling atau survey itu boleh saja,” katanya belum lama ini.
Diakui, pasti semua orang menginginkan Papua ini maju, termasuk dirinya. Namun untuks aat ini, dirinya fokus dengan bidang tugasnya saat ini. Apalagi saat ini perosalan stunting di Papua, dan DOB lanjutnya masih menjadi perhatian serius. Sehingga terkait dengan politik mesti harus dikesampingkan.
Untuk itu, bagi Calon Kepala Daerah (Cakada) yang mau maju dalam Pilkada Kabupaten Jayapura dari kalangan birokrasi ASN Pemkab Jayapura diminta tetap mengikuti aturan yang ada, sehingga tidak mencampur adukan kepentingan politik dengan aturan dalam birokrasi ASN sebagai abdi negara dan pelayanan masyarakat.
Ramses juga meminta Cakada tetap menjaga kondusifitas Kamtibmas di Kabupaten Jayapura. Tidak boleh membuat gerakan tambahan sehingga membuat gaduh atau suhu politik di Kabupaten Jayapura jadi memanas.
PDIP menyatakan memiliki dua sosok yang diusung secara internal namun jika ada nama dari luar yang bagus maka pihaknya akan fleksibel. Ia menyampaikan bahwa PDIP mengagendakan pada 31 Mei telah memiliki semua data bakal calon yang akan diperjuangkan. PDIP sendiri tidak kaku harus selalu diposisi kepala daerah tetapi bisa juga menempati posisi wakil.
Selain itu dalam hal pengawasan pihaknya akan melakukan peran dan fungsi secara tegas. Pasalnya pada pemilu serentak kemarin berbagai persoalan terjadi, dimana diduga banyak penyelenggara yang melakukan kecurangan terhadap hasil pemilu.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, mengatakan, Populasi survey ini adalah seluruh warga Negara Indonesia di Kabupaten Jayapura yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan kepala daerah tahun 2024, yaitu mereka yang telah berumur 17 tahun ke atas atau mereka yang telah menikah ketika survei dilakukan.
Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, dari dokumen yang baru ditandatangani itu untuk pencairannya akan dilakukan sekitar bulan Juni 2024 mendatang atau 5 bulan sebelum pelaksanaan Pilkada Kota Jayapura.
Sampai dengan saat ini, sudah ada tiga orang bakal Calon Bupati Jayapura yang sudah datang ke Kantor BPC PDIP Kabupaten Jayapura untuk mengambil formulir pendaftaran di Sekretariat Kantor DPC PDIP Kabupaten Jayapura di Distrik Waibu.
Meski santer, ada sejumlah pejabat yang diisukan akan maju Pilkada Kota Jayapura, namun Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, mengaku hingga kini belum ada pejabat Pemkot yang memastikan diri maju.
Dia mengakui KPU Kota Jayapura saat ini baru diisi oleh anggota-anggota baru yang baru dilantik dan juga baru melaksanakan tugasnya. Tentu hal ini butuh penyesuaian dan adaptasi terutama terkait dengan aturan yang berlaku di dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kota Jayapura.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan, Surya Ibrahim mengatakan secara internal ada dua nama yang sementara masih menjadi bakal calon dari PDIP yakni mantan Wali Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano dan mantan Bupati Biak, Hery Nap.
Kemudian bagi anggota partai yang masih terdaftar sebagai pengurus partai, namun mau mendaftar sebagai anggota PPD, maka wajib membuat surat pengunduran diri dari partai politik yang dikeluarkan langsung oleh Partai Politik. "Kami KPU tidak berwenang membuat surat itu yang disebut silong, karena itu kewenangan partai politik," jelasnya.
Dia mengatakan, sebelumnya aturan penyaluran support dana Pilkada dari pemerintah daerah terutama pemerintah kota Jayapura itu dibagi ke dalam dua tahap yaitu 50% disalurkan pada 5 bulan sebelum pilkada dan 50% berikutnya disalurkan satu bulan sebelum Pilkada.
Hanya selama ini harus diakui jika sosok laki – laki selalu mendominasi dan perempuan kerap hanya dijadikan pelengkap. Padahal menurut anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Nusi seharusnya perempuan diberikan yang baik dengan melihat trek record yang sudah tersaji selama ini.
Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Raymond Mandibondibo mengatakan, belakangan ini pihaknya gencar melakukan pelayanan perekaman KTP elektronik terutama sebelum Pilkada. Selain melakukan perekaman, pihaknya juga melakukan pencetakan terhadap KTP elektronik masyarakat di kota Jayapura.
Dimana masyarakat adat Tabi-Saireri meminta agar pemimpin di Papua Induk harus diisi oleh orang asli Papua berwilayah adat Tabi Saireri. Pun demikian diberbagai wilayah adat lain di tanah Papua juga menuntut hak yang sama, bahwa pemimpin dserah harus diisi oleh anak asli dari wilayah adat setempat.
Ia melihat eskalasi bisa lebih meningkat karena masing – masing akan memberikan dukungan dan bisa saja antar satu keluarga atau satu organisasi memiliki pilihan yang berbeda. Nah ketika ini diketahui maka jika tidak bisa menerima kelebihan dan kekurangan maka bisa saja akan terjadi keributan.
Hal itu merujuk Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota. Disebutkan bahwa masa jabatan Pj gubernur adalah satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun berikutnya dengan orang yang sama atau berbeda.
“Yang pertama, saya masih Kapolda dan masih mengatur terkait pola pengamanan untuk masuk pada Pilkada nanti. Saya harus menyiapkan baik dan belajar pada Pileg kemarin untuk kemudian dievaluasi sebelum Pilkada nanti,” kata Fakhiri di kediamannya pekan kemarin.
Untuk posisi walikota dikatakan perlu diproteksi dan diberikan penghargaan bagi pemilik negeri bahwa sosok yang menjabat nanti harusnya asli Port Numbay. Sedangkan untuk wakilnya lebih fleksibel.
Manager PT. PLN (Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan ) UP3 Jayapura, Yakomina M. W. Senandi menjelaskan, kesiapan yang dilakukan mulai dari menyiapkan personel di lapangan, petugas yang siap dikantor, bahkan para anggota yang selalu proaktif menerima laporan serta pengaduan konsumen.
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan kehadiran Kemendagri untuk melakukan pemantauan dan fasilitasi tentang penyediaan anggaran Pilkada serentak tahun 2024. Sesuai ketentuan, Pilkada Serentak dijadwalkan berlangsung pada 27 November mendatang.
Steve menyebut angka minimal NPHD sudah dipenuhi oleh masing masing Pemda. “Memang ada beberapa kabupaten yang didalam salah satu point dalam NPHD disebutkan apabila dikemudian hari kekurangan dana, maka Pemda siap membantu,” ujarnya.
Baik dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jayapura sebesar Rp 55 Miliar maupun dana untùk Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura Rp 20 miliar maupun untuk pihak keamanan TNI/Polri.
Namun dari hasil voting, Roby Kepas Awi meraih suara terbanyak dengan perolehan 4 suara, kemudian Debora Diana Sallosa meraih 3 suara, dan trakhir Recky Douglas Ambrauw hanya mendapatkan 1 suara.
Dari sudut pandang sosial, bansos ini kata dia wajib diberikan kepada masyarakat, sesuai waktu dan tahapannya. Karena pada umumnya masyarakat indonesia masih tergolong miskin. Sehingga pemerintah bertanggungjawab memberikan bantuan kepada masyarakat miskin.
Untuk itu, Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI telah membuat indeks kerawanan pilkada serentak. Setidaknya ada 15 provinsi yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Selain Aceh dan Papua, disebut juga DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara.
Pernyataan itu dilontarkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam rakornas pencegahan korupsi daerah dan peluncuran MCP di Gedung Juang KPK kemarin (20/3). ”Coba Bapak-Ibu cek, apakah anggaran hibah atau bansos naik tahun ini?” ucapnya. Lalu, kata dia, coba dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dikatakan, saat ini gedung kantor KPU Mimika yang telah diresmikan oleh Bupati Mimika Eltinus Omaleng beberapa waktu lalu bersamamaan dengan 10 gedung kantor milik organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mimika belum dapat digunakan karena perlu dilengkapi sejumlah sarana prasarana pendukung.
Tak tanggung-tanggung, Partai Golkar berhasil meraih 6 kursi di DPRD Kabupaten Keerom. Berdasarkan hasil pleno rekapitulasi perolehan suara KPU, Partai berlambang pohon beringin itu menjadi yang teratas dengan total raihan 10 ribu lebih suara mengungguli sejumlah partai politik peserta Pemilu lainnya.
Pasalnya, usai dilaksanakan pencoblosan Pemilu Legislatif 2024 pada tanggal 14 Februari, maka tahapan pelaksanaan Pemilukada serentak juga akan dilaksanakan, khususnya di Kabupaten Jayapura. Untuk itu tentunya semua tahapan harus benar-benar dipersiapkan dengan baik.
Deadline tersebut disampaikan Plh Sekda Provinsi Papua Selatan Drs Maddaremmeng, M.Si dalam rapat yang digelar di Hotel Carrein Merauke. Dalam rapat itu, hadir KPU dan Bawaslu PPS, KPU dan Bawaslu 4 kabupaten, Sekda Asmat, Kesbangpol 4 kabupaten, BPKAD 4 kabupaten, dan Bappeda 4 kabupaten.
“Kita (ASN) harus menjaga netralitas kita sebagai aparatur negara. Kita tidak boleh berpihak mendukung si A atau si B. Kita dilarang untuk bermain politik. Mari kita jaga netralitas kita,” pesan Pj Bupati Marthen Kogoya saat memimpin apel gabungan di Lapangan Merah Putih Karubaga, Rabu (25/10).
Rapat koordinasi digelar di Timika, Jumat (13/10/2023) dihadiri Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, Bupati Mimika Eltinus Omaleng, Plh Sekjen Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Risnandar Mahiwa, serta Forkopimda dan pengurus partai politik dari 8 kabupaten se-Provinsi Papua Tengah.
Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa ( PPPS ) Bawaslu Kabupaten Supiori, Jani Daniel Herik Prawar, SH mengatakan, kegiatan supervisi yang dilakukan ke setiap Panwaslu Distrik di Kabupaten Supiori dilakukan dalam rangka mensukseskan Pemilu 2024 di Kabupaten Supiori.
Ketua KPU Kota Jayapura, Oktovianus Injama, melalui Kordinator Penyelenggara Pemilu 2024, Semuel Repasi, menyampaikan berbagai tahapan pemilu telah mereka kerjakan. Saat ini KPU Kota Jayapura sedang melakukan proses verfikasi terhadap hasil pencermatan rancangan data Daftar Calon Tetap (DPT), anggota DPRD Kota Jayapura.
Kapolda menjelaskan bahwa pertemuan diskusi yang dilakukan ini untuk mencari solusi bersama sehingga Pemilu serentak besok bisa berjalan dengan aman, nyaman dan damai. Selaku Kapolda, bersama Pangdam dan Kabinda datang ke masing-masing wilayah untuk bertemu bertukar pikiran dengan semua pemangku kepentingan mulai dari penyelenggara sampai pada peserta termasuk masukan dari masing-masing unsur wilayah.
Pj Sekda Maddaremmeng menyebut sesuai UU Nomor 14 tahun 2022 tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, pada Pasal 10 diosebutkan biaya pelaksanaan Pilkada di Provinsi Papua Selatan tahun 2024 mendatang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan dapat didukung APBD sesuai peraturan peundangan-undangan
Aturan tersebut menurut dia, diatur dalam Pasal 235 Ayat 5 UU nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilu yang menyebutkan bahwa "dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan pasangan calon tidak mengajukan bakal pasangan calon, partai politik bersangkutan dikenai sanksi tidak mengikuti pemilu berikutnya".
Karenanya ia mencoba memastikan kondisi seluruh peralatan yang dimiliki dengan mengecek satu persatu kendaraan yang sewaktu – waktu akan diturunkan. Pengecekan ini dimulai dari apel gelar kendaraan dinas sekaligus melakukan pengecekan kendaraan taktis roda dua, roda empat dan roda enam di GOR Cenderawasih Kota Jayapura.
Hal ini berkaitan dengan rencana waktu pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2024 dimajukan dari tanggal 27 November 2024 menjadi bulan September 2024. "Beberapa waktu lalu, kami KPU Provinsi Papua, telah mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pilkada Serentak tahun 2024 di Jakarta," kata Steve Dumbon, Sabtu (30/9).
Ketua KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun menjelaskan bahwa pencermatan ini wajib dilakukan oleh setiap Parpol peserta pemilu tersebut untuk memastikan nama, gelar akademik dari setiap Daftar Calon Sementara (DCS) tersebut sebelum ditetapkan menjadi daftar calon tetap.
” Saya lihat sejumlah spanduk yang mencantumkan peserta pemilu mulai beredar di Kota Nabire. Mohon, Seluruh peserta pemilu menahan diri dan mengikuti jadwal tahapan yang sudah ditetapkan KPU, ” Kata Kordiv pencegahan partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat Bawaslu Papua Tengah, Meky Tebai,S.IP via seluler, Sabtu (30/9/2023).
Hal ini disampaikan oleh Menkopolhukam dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Operasi Mantab Brata 2023-2024 di Mabes Polri, Rabu (27/9/2023) yang dipimpin langsung oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo.
Adapun tanggapan masyarakat pada tahap uji publik, pertama terkait daftar bakal calon sementara, yang berhalangan tetap (meninggal dunia) dan terhadap DCS yang tidak memenuhi kuota. Tanggapan itu kemudian diajukan ke Bawaslu untuk dilakukan perbaikan.
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey memgatakan, total 90an miliar itu berdasarkan data kebutuhan anggaran yang diajukan oleh sejumlah instansi dan lembaga di wilayah pemkot Jayapura.
Sekretaris KPU Kabupaten Merauke Alfred B.D. Dodu ditemui media ini mengungkapkan bahwa anggaran Pilkada serentak tersebut sudah diajukan ke Pemerintan Kabupaten Merauke.
Besarnya anggaran pengamanan di Pilkada serentak 2024 tersebut disampaikan Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan, SIK, melalui Kabag Ops AKP Jerry Koagouw, SH, MH menjawab pertanyaan media ini, di Mapolres Merauke, Rabu (30/8).
"Kalau untuk perbaikan itu sudah tidak ada ruang karena kami sudah berikan kesempatan sampai tiga kali sejak 26 Juni sampai dengan 9 Agustus dan itu sudah tiga kali perpanjangan. Jadi tidak ada lagi peluang untuk bakal caleg melakukan perbaikan dokumen.
Mereka mendesak KPU dan Tim Seleksi (Timsel) untuk menghentikan tahapan proses seleksi calon anggota KPU Lanny Jaya, sebab ada pergeseran nomor urut dari salah satu calon yang digantikan dengan calon lain.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, pihaknya menemukan ketidaksinkronan antara total jumlah caleg yang memenuhi syarat dan hasil penjumlahan caleg laki-laki serta perempuan.
Dimana, seluruh partai politik telah menyusun daftar bacaleg sesuai kuota kursi yang disediakan erdasarkan daerah pemilihan masing-masing. Untuk itu, OAP menurutnya harus dipriorotaskan dan mendominasi.
Empat kantor yang mengalami kebakaran yakni Kantor KPU Kabupaten Jayapura, Kantor Arsip, Kantor Perpustakaan dan Kantor Radio Kenambay Umbay yang berada di paling belakang Komplek perkantoran Gunung Merah Sentani.
Jika selama ini hanya dilakukan penyelidikan awal namun kali ini Polda menurunkan tim lengkap. Tim penyidik yang diturunkan Polda untuk menyelidiki kasus ini selain Bid Labfor ada juga Unit Identifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Papua dan Unit Identifikasi Satuan Reserse Kriminal Polres Yahukimo.
Pengunduran dirinya ini tentu mengejutkan, mengingat proses dan tahapan Pemilu serentak 2024 sedang berlangsung. Dengan mundurnya Frans papilaya, komisioner KPU Merauke saat ini tinggal menyisakan 3 orang.
Ketua KPU Papua, Steve Dumbon mengatakan konsolidasi ini digelar guna menyatukan persepsi terkait tahapan Pemilu 2023. "Proses ini untuk menyatukan persepsi kita tentang tahapan Pemilu yang sudah berjalan," katanya.
Devisi Teknis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambay, ditemui media ini disela-sela mengikuti perayaan syukur 118 tahun misi Katolik di Papua Selatan mengungkapkan bahwa verifikasi atas perubahan administrasi calon sementara anggota legeslatif terhadap 17 parpol tersebut akan dilakukan KPU Provinsi Ppaua Selatan sampai Selasa 15 Agustus 2023.
Forum tertinggi partai tersebut telah memberikan mandat untuk mengusung Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar. “PKB telah berijtihad untuk mengusung Gus Imin dalam Pilpres 2024," ujarnya kemarin.
Dukungan dideklarasikan langsung kepada Prabowo oleh Ketua Umum (Ketum) Golkar Airlangga Hartarto dan Ketum PAN Zulkifli Hasan secara bersama di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta kemarin (13/8). Hadir juga dalam kesempatan itu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Selatan memastikan 1 dari 3 Bakal Calon (Bacalon) anggota DPR Papua Selatan (DPRPS) merupakan mantan terpidana korupsi, harus dilakukan pergantian karena belum memenuhi syarat untuk maju dalam Pemilu Legeslatif periode 2024-2029.
‘’Tercatat 4 Parpol yang sudah lengkap dokumen administrasinya,’’ kata Devisi Tehnis KPU Kabupaten Merauke Rosina Kebubun, SIP, MAP, ketika ditemui media ini di Kantor KPU Kabupaten Merauke, Rabu (9/8).
Komisioner Devisi Penyelenggara KPU Provinsi Papua Pegunungan, Melkianus Kambu menyatakan,dari 6-11 Agustus, pihaknya akan melakukan pencermatan dan penyusunan DCS anggota DPRD provinsi dan kabupaten/ kota, sehingga teman–teman KPU kabupaten diminta untuk menyiapkan hal itu.
“Saya sangat prihatin dan kecewa kantor KPU dibakar. Entah dibakar atau terbakar, hanya alam Dekai, Tuhan dan pelakunya yang tahu. Namun ini murni kriminal dan ini dalam wilayah otoritas Polisi untuk mengejar, menangkap, menghukum dan mengadili pelaku,” tegas Bupati Didimus Yahuli kepada wartawan, Minggu (6/8) malam.
Penyerahan hasil seleksi ini setelah melalui proses yang panjang. Ketua Timsel Bawaslu 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan, Yoseb Boari, mengungkapkan, penyerahan hasil seleksi ini dilakukan setelah pihaknya melakukan seleksi terakhir yakni tes kesehatan dan wawancara.
Ajakan ini disampaikan Pj Apolo Safanpo pada gerakan cerdas memilih menuju pemilu cerdas bagi kaum milenial sebagai pemilih pemula yang digelar LPP RRI Merauke di lapangan Mandala Merauke, Sabtu (22/7).
Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte memastikan dana tersebut mulai dialokasikan dalam APBD Perubahan 2023. Namun sebelum diakomodir, Pemkab Mimika kembali melakukan rasionalisasi terhadap usulan tersebut.
Dia menyebut hubungannya dengan Jokowi bukan sebatas ketua umum partai dan presiden. Namun, ada hubungan personal yang cukup dekat. Menurut Paloh, keharmonisan hubungan elite sangat penting di tahun politik.
Ketua Timsel Papua Frist Karubaba mengatakan, berdasarkan keputusan KPU Nomor 891 Tahun 2023 tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan seleksi Calon Anggota KPU. Bagi yang berminat untuk mendaftar sebagai calon anggota KPU harus memenuhi sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan.
Pernyataan ini disampaikan Anies saat menyampaikan pidato politik dalam acara Apel Siaga Perubahan yang digelar oleh Partai NasDem di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Minggu (16/7).
Memang benar KPU Papua masih bertugas mendampingi ketiga KPU yang merupakan hasil pemekaran dari Papua yakni Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan," kata Steve Dumbon di Jayapura, Jumat.
Tiga bakal calon presiden (bacapres) itu dihadirkan dalam Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin (13/7). Diskusi dibagi dalam tiga panel. Sesi pertama diisi Ganjar, dilanjutkan Anies, dan terakhir oleh Prabowo.
“Dalam hubungan ini, politisasi terhadap “sistem” noken yang terus terjadi dalam Pemilu di Papua hanya melahirkan politikus-politikus atau para pemimpin yang tidak berkualitas dan tidak berwawasan sebagai negarawan. Bahkan, cenderung melahirkan pemimpin yang korup,” kata Anthon kepada Cenderawasih Pos, Kamis (13/7).
“Kemarin kami turun dari pesawat itu kayak ‘diculik’, tidak sempat ke rumah. Jadi dari bandara langsung ke kantor. Saya masuk dan langsung pimpin pleno, hari Sabtu (8/7) sampai pukul sepuluh malam. Selesai bukan karena jadwal tetapi setelah kami tunggu tidak ada Parpol yang datang,” bebernya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (11/7).
SETELAH mendapat informasi pelantikan lima orang komisioner KPU Provinsi Papua Periode 2023-2028, pada tanggal 5 Juli 2023 lalu, Cenderawasih Pos langsung menghubungi Steve Dumbon salah satu komisioner KPU Papua yang dilantik KPU RI di Jakarta bersama empat orang rekannya, Diana Dorthea Simbiak, Yohanes Fajar Irianto dan Abd. Hadi, untuk memberikan ucapan selamat.
Ketua KPU Provinsi Papua, Steve Dumbon mengatakan, KPU Provinsi Papua menangani verivikasi Bacaleg DPD RI Perwakilan Provinsi Papua dan Bacaleg DPR Papua. Proses verfikasi ini menurut Steve Dumbon akan berlangsung dari tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 30 Juli 2023.
Dikatakan, apabila dalam verifikasi ini terdapat Bacaleg yang TMS (tidak memenuhi syarat), maka Parpol berhak melakukan perbaikan. "Kalau Parpol mau ajukan perbaikan atau tidak itu haknya mereka,” ujarnya.
Ketua Lembaga Komunikasi Masyarakat Papua Bersatu di Tanah Papua, Krisman Fonataba sudah sejalan dengan lahirnya peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2001 tentang kewenangan lembaga pelaksanaan kebijakan otonomi khusus di Bab III pasal 32 ayat 1-6. Nomenklaturnya mengatur tentang kursi pengangkatan unsur Orang Asli Papua.
Ketua KPU Merauke, Frans Papilaya, SE, M.Si, saat ditemui wartawan mengungkapkan, 514 Bacaleg dari 18 Parpol peserta Pemilu telah melakukan regitrasi pada batas waktu yang telah ditentukan Minggu 9 Juli 2023 pukul 23.59 WIT.
Matheus G. Ronsumbre menyatakan, KPU Biak Numfor, tidak bisa mengeluarkan atau mencoret orang meninggal dari DPT tanpa ada surat keterangan kematian dari pemerintah kampung, distrik atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Ketua KPU Merauke, Frans Papilaya, SE, M.Si saat ditemui media ini di kantornya mengaku belum menerima surat dari pimpinan DPRD Merauke sehubungan dengan permohonan PAW tersebut.
Menurut Kapolda ke depan sistem ikat atau sistem noken khusus untuk wilayah pegunungan sudah harus diubah menjadi pemilihan one man one vote atau satu orang satu suara. Ini juga bercermin pada penerapan demokrasi yang lebih maju sesuai dengan aturan main.
