Ganjar Tegas, Lanjutkan Program Jokowi
MAKASSAR – Di hadapan 85 wali kota se-Indonesia, Ganjar Pranowo, Anies Rasyid Baswedan, dan Prabowo Subianto secara bergantian menyampaikan gagasan tentang Indonesia ke depan. Salah satu yang menjadi bahasan adalah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Tiga bakal calon presiden (bacapres) itu dihadirkan dalam Rakernas XVI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Makassar, Sulawesi Selatan, kemarin (13/7). Diskusi dibagi dalam tiga panel. Sesi pertama diisi Ganjar, dilanjutkan Anies, dan terakhir oleh Prabowo.
Ganjar menyampaikan sejumlah masalah yang dihadapi Indonesia saat ini berikut cara menyelesaikannya. Menurut dia, yang diinginkan masyarakat adalah pengentasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang sampai saat ini masih banyak ditemukan di masyarakat. ”Ada karakteristik yang sama dalam pemberantasan korupsi. Kita lebih serius soal itu. Makanya, kita yakin kita bisa. Satu pemerintahan yang bersih juga bisa melayani apa yang jadi problem permasalahan masyarakat di semua tempat,” ujar gubernur Jawa Tengah itu.
Persoalan lain yang juga menjadi fokus utama adalah pembangunan yang harus berlanjut. Yang sudah digagas Presiden Joko Widodo mesti dituntaskan. ”Adding value-nya ada di situ. Kalau hari ini sudah ada, utilisasi dari seluruh infrastruktur yang ada mesti menghasilkan nilai tambah,” papar bacapres yang diusung koalisi PDIP tersebut.
Kemudian, ketimpangan ekonomi juga harus diselesaikan. Termasuk masalah kesempatan kerja untuk mencapai kesempatan hidup yang lebih baik.
Terkait IKN, Ganjar menilai pemindahan tidak hanya secara substansi, tetapi juga memindahkan mindset. ”Itu mewujudkan mimpi Indonesia ke depan yang jauh. Jadi, tidak hanya fisik. Ada cerita tadi soal ekonomi biru. Harapannya, ketika gulanya ditaruh di situ, semuanya akan datang. Maka kemudian, apa yang diusulkan tadi bagaimana Kalimantan dikelola,” ujar Ganjar.
Di sesi yang berbeda, Ganjar menambahkan, pemindahan mindset juga membicarakan masa depan Indonesia. Di IKN, sejumlah misi Indonesia itu bisa diwujudkan. Misalnya, masalah sistem transportasi, zero carbon, hingga pengelolaan sampah yang jauh lebih baik. ”Jadi, kita bicara semua energi yang tidak berbasis kepada sumber daya yang mencemari,” jelasnya.
Sementara itu, Anies Baswedan dalam kesempatan yang sama mengajukan sejumlah persoalan yang dihadapi perkotaan. Mulai masalah pemerataan pembangunan, urbanisasi, persoalan lingkungan dengan kualitas udara yang masih buruk, hingga masih banyaknya kota yang belum bisa mandiri.
Masalah pemerataan pembangunan, kata dia, sekalipun tanpa data, dapat dilihat dari potret foto satelit di malam hari. Yang menampilkan kondisi daerah yang diselimuti cahaya cenderung didominasi wilayah Jawa. Sementara itu, yang tergelap berada di Indonesia bagian timur. ”Kita ingin seluruh kota di Indonesia menjadi terang. Jangan sampai kota kita gelap. Karena kalau gelap, ekonomi itu rendah,” sambungnya.
Menurut Anies, hal itu merupakan salah satu problematika yang harus diselesaikan. Pembangunan harus bisa merata menyelimuti semua daerah di Indonesia. Khususnya bagian timur.
Berikutnya, masalah urbanisasi juga menjadi persoalan yang harus disiapkan mulai sekarang. Sebab, diperkirakan 70 persen penduduk di Indonesia berada di wilayah perkotaan pada 2045. Kondisi itu akan mengakibatkan ketimpangan dengan kawasan desa. ”Tahun 2045, 70 persen penduduk Indonesia akan tinggal di perkotaan. Sekarang posisinya 57 persen. Kalau tidak serius, nanti kita ulangi masalah di Jakarta,” bebernya.
Anies yang diusung Koalisi Perubahan mengatakan, Jakarta tumbuh sebagai kota yang urbanisasinya tidak terkontrol tanpa visi. Peningkatan penduduk terus naik tiap tahun.
Lebih lanjut, kata dia, persoalan ekonomi hingga pemenuhan kebutuhan dasar yang dihadapi perkotaan juga harus menjadi concern yang diselesaikan kota.
Isu-isu tersebut memerlukan badan khusus yang concern dan serius mengarahkan kota untuk menyelesaikannya. Selama ini yang tertangani hanya kawasan pedesaan dengan hadirnya Kementerian Desa. Setingkat kota sama sekali tidak ada. ”Nanti ada badan khusus. Apakah kementerian atau badan, harus ada yang mengoordinasi masalah perkotaan,” kata mantan gubernur DKI Jakarta itu.
Anies mengatakan, karakteristik setiap daerah berbeda sehingga penanganan juga harus berbeda. Diperlukan dukungan dan kerja sama daerah.
Terkait sejumlah proyek nasional yang digagas pemerintahan saat ini, termasuk KA Sulsel, Anies memastikan bahwa seluruh proyek yang memberikan manfaat nyata terhadap masyarakat akan tetap berlanjut. ”Tadi saya sampaikan diteruskan, dikoreksi, dihentikan, dan baru dilakukan. Hal yang baik dan memberikan manfaat, jangan khawatir, justru itu akan ditingkatkan,” tegas Anies.
Termasuk ketika ditanya soal Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Anies mengemukakan bahwa IKN memiliki dasar yang baik. Dia menilai itu akan berjalan mulus. ”Jadi, saya melihat bila ini (IKN Nusantara) adalah rencana yang baik, ya pasti jalan terus. Pasti, pasti jalan terus,” jawab Anies.
Namun, kata dia, pengelolaan program perlu direncanakan dengan baik. Tidak perlu otot politik. Anies mengatakan, program yang tidak memiliki dasar yang kuat dan tidak jelas manfaatnya acap membuat pemimpin bekerja keras dan menggunakan otot politik agar ini bisa tetap berjalan. ”Kalau dia tidak memiliki dasar yang kuat, kemudian tidak jelas yang mendapatkan manfaat siapa, wali kota itu akan bekerja keras pakai otot politik untuk membuat program yang diinginkan jalan,” jelasnya.
Sebaliknya, jika memiliki dasar yang kuat, program dengan sendirinya menggelinding dan secara kontinu akan berjalan. ”Bila ada rencana yang baik, ya pastilah jalan terus,” sambungnya.
Anies juga menyinggung APBD yang masih mengandalkan pemerintah pusat. Dia menyebut 60–70 daerah belum mandiri fiskal. Angka tersebut diambil berdasar data dari Kementerian Keuangan. ”Menurut laporan dari Kementerian Keuangan, 60–70 persen kota kita itu belum mandiri,” katanya. Dia pun mengajak para wali kota untuk sama-sama menyelesaikan masalah tersebut.
Anies juga menyebut ketimpangan APBD sangat besar. APBD terbesar ada di DKI Jakarta, yakni Rp 77 triliun. Kemudian Surabaya Rp 9,5 triliun dan Semarang Rp 2,4 triliun. Kota lainnya di bawah itu.
Sementara itu, pada sesi ketiga, Prabowo Subianto dalam sesi diskusi panel menyampaikan gagasan-gagasannya. Termasuk dalam menyiapkan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. Beberapa persoalan yang dilihatnya seperti masalah kenakalan anak-anak, kecandungan gadget, hingga perilaku yang salah. ”Dalam menghadapi tantangan ini, para pemimpin kota dan guru-guru berperan penting dalam membimbing generasi muda untuk menghargai keindahan dan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Mereka menyadari bahwa kota merupakan aset yang berharga dan menjadi kebanggaan bagi masyarakatnya,” paparnya.
Di luar itu, dia menyoroti masalah hilirisasi yang juga menjadi masalah utama yang dihadapi Indonesia. Menurut Prabowo, produk-produk Indonesia semestinya bisa dikelola dengan nilai yang lebih tinggi sebelum dipasarkan. Tidak hanya dalam produk mentah. ”Kita ingin menikmati nilai tambah dari aset-aset kita,” katanya.
Menteri pertahanan itu memuji program pembangunan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Prabowo menegaskan, yang dilakukan Jokowi sudah benar dan dirinya bertekad meneruskannya apabila diberi amanah menjadi presiden. ”Saya bertekad seandainya saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini,” tutur Prabowo.
Prabowo juga mengatakan, pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan. Tidak hanya dilakukan setiap 5 atau 10 tahun. Menurut dia, pembangunan nasional dilakukan per generasi.
Termasuk soal IKN. Prabowo menjawab dengan lebih santai persoalan itu. Menurut dia, masalah itu telah memiliki landasan hukum lewat UU. Mau tidak mau dilaksanakan. ”Pembangunan IKN sudah menjadi undang-undang. Kita akan selesaikan,” jelasnya. (an/c19/fal)
