Nimbrot mengaku cukup banyak sungai di Jayapura yang harus ditangani BWS. Walaupun dengan alokasi dana terbatas BWS tetap berusaha untuk menangani baebagai masalah yang ada di Papua khususnya Kota Jayapura.
Lantas apakah pasien rujukan Port Numbay bisa ditagih langsung ke Pemkot ? Aloysius menerangkan bisa saja, namun pihaknya memverifikasi kembali lagi kelengkapan klaim data administrasinya.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura Gerak cepat (Gercep) untuk membersihkan lumpur, sampah dan sisah mareial yang jatu di wilayah terdampak. Adapun daerah yang terdampak banjir salah satunya di Papua Trade Center (PTC) tepatnya didepan terminal lama Entrop.
Tentunya penghargaan ini juga diberikan kepada penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey sebagai kepala daerah dalam membina BUMD PT AMJ menjadi Top CEO BUMD 2024 yang terbaik di Indonesia atas prestasi, perbaikan, dan kontribusi yang telah dilakukan, terkait kinerja bisnis, layanan, dan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari mengatakan, tahun 2023 lalu, jumlah warga Kota Jayapura yang mengidap TBC mencapai lebih dari 2.300 orang. Itu ditemukan melalui program program yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Tidak saja di fasilitas kesehatan tetapi juga melalui kader-kader yang sudah direkrut.
Ia mengaku untuk tenda darurat tidak bisa pasang dikarenakan kondisi di lokasi kejadian tersebut adalah rawa. Ia menjelaskan Dinas Sosial hanya bisa memberikan terpal dan makanan siap saji selama masa darurat berlangsung.
Selain mengapresiasi kebijakan baru itu, Pekey juga menekankan soal pentingnya peran kerjasama antara suami dan istri atau bapak dan ibu pada saat cuti tersebut. Dia mengingatkan, agar cuti bagi seorang suami itu semestinya harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama membantu istri pasca proses persalinan itu berlangsung.
Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey, mengatakan dengan adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagai aturan pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN merupakan sesuatu yang sangat baik.
Pemerintah Kota Jayapura telah mengeluarkan isntruksi walikota nomor 2 tahun 2024 tentang pembatasan dan larangan dan mengkonsusmsi minunam beralkohol selama bulan suci ramadan 1445 H, di Kota Jayapura.
Dikatakan, stunting di Kota Jayapura masih cukup tinggi. Jumlah pada tahun 2023 lalu mencapai 2000-an kasus. Di satu sisi upaya penanganannya masih saja terus dilakukan oleh pemerintah.
Dia mengungkapkan, Pemkot Jayapura memilih Masjid Nurul Haq sebagai lokasi pertama yang dikunjungi, ini juga sehubungan dengan keberadaan wilayah itu sebagai wilayah kota pengembangan kota Jayapura.
Dia menjelaskan, tahun ini, paket pekerjaan di seluruh dinas yang ada di pemerintah kota Jayapura ada 15 paket. Di mana nilainya yang mengikuti proses lelang atau tender itu di atas Rp 1 Miliar.
Disinggung soal proyek penunjukan atau pembinaan bagi pelaku usaha orang asli Papua, menurut Theodorus, hal itu sudah diatur sesuai dengan amanat Perpres 17 tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Dia mengatakan Pemerintah Kota Jayapura sebelumnya merencanakan untuk memindahkan lokasi Pasar tersebut ke lokasi yang lebih aman bebas banjir dan sebagainya.
Hal ini nampaknya yang juga menjadi perhatian serius dari Tim Penggerak PKK Kota Jayapura, yang akhirnya menjadikan upaya pencegahan dan pemberantasan Narkotika ini sebagai salah satu program utamanya pada tahun 2024 ini. Sebab ganja peredaran narkotika terutama ganja sudah merebak sampai di tingkat Kampung dan menyasar anak-anak usia sekolah dan remaja.
Lanjut dia selain membangun kios, pihaknya juga telah membangun 4 unit MCK di sekitar lokasi Pasar Youtefa. Sementara itu untuk konstruksi bangunannya langsung dibangun permanen dimulai dengan penimbunan di beberapa lahan di mana menjadi tempat dibangunnya lapak milik para korban kebakaran tersebut.
Ia menjelaskan Pasar Otonom dibangun untuk dijadikan pasar pagi. Artinya aktivitas pasar ini hanya pada pagi hari saja, tidak sampai sore atau malam. Sementara itu untuk Pasar Youtefa memang didesainnya untuk pagi sampai sore hingga malam. Robert juga membantah terkait Pasar sepi dikarenakan penjualan yang ada di luar area Pasar.
Ia juga mengaku Disperindagkop telah mengirimkan surat kepada Pj Wali Kota dan kemudian diverifikasi oleh Inspektorat mengenai data dan perencanaan yang dibuat sesuai dengan yang terjadi di Lapangan. Surat yang diajukan ke Pj Walikota adalah untuk memberikan bantuan dalam bentuk material, karena bukan Disperindagkop yang bangun kios yang terbakar itu.
Pj Wali Kota mengaku sudah memerintahkan Bagian Hukum Setda Kota Jayapura, menerbitkan aturan pembatasan beserta larangan waktu buka tutup penjualan minuman keras selama bulan suci Ramadan termasuk jam operasional tempat hiburan malam.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura, Ni Nyoman Sri Antari, mengatakan persoalan yang terjadi sebenarnya bukan karena Pemerintah Kota Jayapura tidak mampu membayar, tetapi karena manajemen rumah sakit yang kurang disiplin.
Akibatnya para pedagang memilih membangun lapak menggunakan dana pribadi. Walaupun tidak semua, tapi pantauan Cendrawasih pos, sebagian telah membangun kembali lapaknya. Bahkan ada yang membangun lapaknya secara darurat menggunakan terpal.
Rasa penasaran dengan adanya sumber air panas di Kampung Mosso, Distrik Muara Tami mendorong Cenderawasih Pos bersama beberapa teman untuk melihat lokasi ini. Sabtu (9/3) kemarin, kami menuju ke lokasi ini dengan mengunakan sepeda motor hampir satu jam lebih dari Kota Jayapura.
Dia mengingatkan, instansi teknis di Pemkot Jayapura supaya memprioritaskan penanganan masalah banjir di Kota Jayapura terutama di daerah aliran sungai atau Kali Acai yang selalu menjadi titik limpahan bencana banjir di wilayah sekitar Abepura. Selain itu, dia juga meminta, agar penanganan masalah prioritas tidak bisa dinomorduakan,.
Selain itu, LBH Papua juga minta Pemerintah Provinsi Papua wajib memastikan dan memenuhi hak atas lingkungan hidup dan hak atas kesehatan bagi warga RT 01 dan RT 02 Dusun Konya (Kota Baru, Distrik Abepura).
Tujuannya agar tidak saling bertabrakan dan akhirnya mempengaruhi banyak aspek, terlebih output dari event itu sendiri. Pihak Dinas Pariwisata lantas menyampaikan bahwa ke depan semua event perlu dilaporkan ke dinas untuk mendapatkan rekomendasi.
Pemerintah Kota Jayapura kata dia sejak lama ingin mendorong jaminan keselamatan laut di Kota Jayapura. Salah satunya dengan membangun Pos SAR di setiap tempat wisata khususnya pantai-pantai yang ada di Kota Jayapura.
Menyambut hari jadi Kota Jayapura ini, sejumlah kegiatan digelarMoment ini tentunya ditunggu tunggu berbagai pihak, terutama pemerintah Kota Jayapura. Adapun berbagai kegiatan telah dilakukan dalam rangka memeriahkan moment ulang tahun tersebut.
Dian mengaku, jika beberapa hari yang lalu pihaknya melakukan pertemuan bersama dengan Penjabat Wali Kota, Bulog, dan Aprindo membahas terkait ketersedian bahan pokok jelang Ramadan.
Kepala Disperindagkop UKM Kota Jayapura Robert Awi, di Jayapura, Selasa, mengatakan para distributor juga telah menjadwalkan pengiriman bahan pangan ke daerah ini sebanyak dua kali dalam sebulan.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ( Dispendukcapil ) Kota Jayapura, Raymond Mandibondibo menanggapi wacana soal urusan catatan sipil akan pindah ke kantor urusan agama (KUA).
Saat ini jumlah warga Kota Jayapura yang sudah memiliki KTP elektronik sebanyak 235.000. Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri menargetkan 70.000 atau 30% dari total warga yang sudah memiliki KTP elektronik itu sudah harus memiliki IKD.
Kemudian dalam rapat terbaru itu juga disepakati mengenai pembayaran biaya kuliah untuk tahun 2024 sampai 2026. Terkait itu, juga sudah disepakati angka-angkanya di setiap daerah, mulai dari tingkat provinsi, kota dan beberapa kabupaten di tanah Papua yang mana intinya tetap ditanggung bersama.
Pejabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Kota Jayapura itu sebagai upaya membantu Pemerintah Kota Jayapura dalam menekan angka inflasi di Kota Jayapura. Meskipun saat ini inflasi di Kota Jayapura masih dapat dikendalikan.
Frans Pekey menyatakan Pemerintah Kota Jayapura telah berkerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ketenagakerjaan, untuk memberikan santunan ahli waris bagi petugas yang menjadi korban Pemilu serentak pada rabu (14/2/2024) lalu.
"Jadi kita tidak ada lagi pengawas ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, karena sudah dialihkan ke provinsi dan terkait dengan tugas-tugas mereka, itukan mengawasi pekerjaan yang terkait dengan tenaga kerja yang diberdayakan," bebernya.
Menurutnya, tahun 2024 ini Pemerintah Kota Jayapura fokus untuk melanjutkan untuk membiayai program beasiswa Otsus yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir ini. "Jadi tidak ada seleksi siswa baru lagi ataupun mengirimkan siswa pelajar keluar tahun ini,"terangnya.
Kegiatan nikah massal tahun ini digelar dua kali, yakni untuk muslim digelar Rabu (28/2) pean kemarin dengan jumlah 46 pasangan yang ikut program nikah massal. Sementara untuk no mulsim, baik Katolik, Kristen Protestan, Hindau dan Buddha digelar Pemerintah Kota Jayapura melalui dinas kependudukan dan catatan sipil kota Jayapura di aula Sian Soor, Sabtu (2/3).
Bersamaan dengan HUT Kota Jayapura ini, panitia juga menggelar peringatan hari ulang tahun Pekabaran Injil (PI) di Kota Jayapura yang puncak acaranya akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2024, namun akan dimajukan pada tanggal 9 Maret 2024.
Sebagai kota yang harmonis, pihaknya mengimbau agar di moment puasa, yang bersamaan dengan dinamika politik ini, masyarakat harus saling memberikan sebuah perwujudan nyata bahwa harmoni award yang diterima Kota Jayapura 2020 lalu, bukan sekedar simbol tapi bentuk nyata dalam membangun kebersamaan diantara umat yang majemuk.
Di mana secara umum penyelenggaraan kegiatan Pemilu serentak itu berjalan aman dan sukses. Meskipun di satu sisi ada beberapa TPS yang harus melaksanakan pemilihan umum ulang atau melanjutkan kegiatan pemilihan umum, namun hal itu tidak mempengaruhi situasi Kamtibmas secara umum di wilayah kota Jayapura.
Dia juga mengajak seluruh warga di Kota Jayapura agar selalu menjaga kebersihan dan keindahan Kota Jayapura. Itu dimulai dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan tempat tinggal di manapun masyarakat berada. Karena perilaku tidak menjaga kebersihan itu outputnya akan membuang sampah di sembarang tempat, sehingga dampaknya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kota Jayapura.
Sekadar diketahui, pada 14 Desember 2023 lalu Pemkot Jayapura telah mengumumkan hasil verifikasi dan validasi (Verval) Tenaga Honorer (THK-II) dan Tenaga Kontrak Formasi Tahun 2021 adalah sebanyak 1.200 orang. Dimana alokasi formasi CASN sebanyak 836 orang dan alokasi formasi CPPPK 192 orang.
Dikatakan, kompetensi atau kemampuan dalam dunia kerja sangat penting karena dengan begitu masyarakat akan bersaing secara sehat. Sebaliknya apabila bermalas-malasan atau tidak meningkatkan kompetensi maka akan mengalami ketertinggalan dari masyarakat lainnya.
Setidaknya ada satu anggota KPPS yang berprofesi sebagai anggota Satpol PP di Pemkot Jayapura dan juga oknum lurah yang ikut ditangkap dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Bawaslu Papua sesaat setelah pelaksanaan Pemilu serentak tersebut.
Penjabat Sekda kota Jayapura, Robby Kepas Awi mengatakan, belum adanya penanganan itu disebabkan karena terkait ketersediaan anggaran. Apalagi untuk mengerjakan pengaman atau talud di sepanjang kawasan pantai Skouw ini membutuhkan anggaran yang cukup besar.
Apabila ada oknum ASN yang terlibat menurutnya semua diserahkan semuanya kepada pihak penyelenggara sebab tentunya ada perangkat sistem untuk penyelesaian dan tindakan.
"Saat ini sudah memasuki musim tanam pertama sehingga kami segera menanam pada lahan yang telah disiapkan namun kami lebih dulu melihat kebutuhan jika itu terkait dengan program nasional terkait penurunan stunting maka kami menanam padi Inpari IR Zinc," katanya.
Pihaknya juga menegaskan bagi nama-nama yang sempat diumumkan lulus namun tidak bekerja atau berada di luar kantor dinas, namun namanya muncul, sudah pasti akan diverifikasi dan divalidasi kembali sehingga yang tidak bekerja sudah pasti akan dibatalkan atau dikeluarkan dari data yang sudah diumumkan lulus tersebut.
Selanjutnya H -1 salah satu 13 Februari, lanjutan distribusi logistik keempat distrik lainnya akan dilakukan. Karena itu pihaknya berharap dengan tepat waktunya proses distribusi logistik ini, akan memperlancar proses pelaksanaan Pemilu di kota Jayapura terutama persiapan-persiapan di TPS. Mulai dari pelaksanaan pemungutan suara perhitungan suara sampai pada tahapan penetapan suara.
Dia mengatakan, keterlibatan masyarakat yang sudah tercatat memiliki hak pilih, akan turut memberikan kontribusi untuk menentukan pemimpin terbaik bangsa ini dan juga calon wakil rakyat untuk 5 tahun kedepan. Karena itu dirinya juga meminta supaya masyarakat tidak boleh golput.
Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, apa yang telah diarahkan dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan dan lingkungan hidup terkait dengan pengelolaan sampah APK ini tentu akan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Jayapura melalui dinas teknis.
"Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada Muhammadiyah yang terus memberikan kontribusi dalam pembangunan dalam berbagai bidang di kota Jayapura. Muhammadiyah ini telah menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Jayapura dalam membangun Kota Jayapura. Dari waktu ke waktu sampai dengan saat ini," kata Frans Pekey, Jumat (9/2).
Dia mengatakan, pers selain sebagai fungsi kontrol terhadap pemerintah, lembaga publik. Juga memiiliki peran pengawasan terhadap lembaga-lembaga sosial atau kemasyarakatan yang ada.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Djoni Naa mengungkapkan, pelatihan keterampilan dan program padat karya di Kota Jayapura itu menjadi hal penting yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura dalam rangka menekan angka pengangguran di Kota Jayapura.
Pasalnya ketika Terminal Tipe A tersebut diresmikan pemanfaatannya pada tahun 2023 lalu yang kemudian mewajibkan semua Angkot untuk menurunkan dan menaikkan penumpang dari terminal tersebut. Namun nyatanya sampai saat ini masih cukup banyak sopir angkot yang tidak mematuhi aturan tersebut.
Untuk program padat karya ini Pemerintah Kota Jayapura mendapatkan alokasi anggaran dari DPA Dinas Tenaga Kerja sementara untuk pelatihan bersumber dari dana otonomi khusus dan dana alokasi umum Pendidikan.
Penundaan ini karena pertimbangan kesibukan masyarakat dalam persiapan terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2024 yang dimulai pada tanggal 14 Februari 2024. Pihaknya, juga merasa tidak elok mengumpulkan masyarakat menjelang pemilu.
Surat edaran liburan dan cuti bersama di Pemkot Jayapura itu sebagai tindak lanjut dari edaran sekretariat daerah provinsi Papua nomor 003/0942/SET tanggal 23 Januari 2024 tentang hari libur resmi dan cuti bersama di bulan Februari 2024.
Dia mengatakan, Dinas Pariwisata Kota Jayapura telah mengusulkan tiga event, yakni Festival Port Numbay, Kemudian dari komunitas itu ada dua usulan, yaitu Numbay Creative Festival, dan Papua Reggae Festival.
Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Jayapura Robby Awi, mengatakan keputusan untuk melarang sementara peredaran minuman beralkohol berdasarkan hasil rapat antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu setempat.
Dia mengatakan sehubungan dengan agenda kegiatan hari ulang tahun kota Jayapura itu ada sejumlah kegiatan yang akan digelar oleh panitia. Mulai dari kegiatan pengobatan gratis, donor darah perekaman KTP anak, pelepasan balon HUT kota, pembukaan papan selubung.
Karena itu, pihaknya meminta seluruh masyarakat di Kota Jayapura untuk waspada terkait penyebaran penyakit tersebut, terutama pada saat musim penghujan tiba. Meski tidak disebutkan secara detail presentasi peningkatan yang sudah terjadi belakangan ini, namun dia menyebutkan kenaikan atau peningkatan jumlah kasus diare dan ISPA di Kota Jayapura belakangan ini cukup tinggi jika dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.
"Sesuai dengan surat dari BPJS, itu sudah ada pada pemerintah kota Jayapura untuk jaminan keselamatan termasuk linmas dan satuan polisi pamong praja, dan seluruh penyelenggara Pemilu. Pemerintah kota Jayapura, akan menjamin keselamatan mereka saat mereka bertugas," ungkap Sekda Robby, Rabu (31/1).
Secara simbolis, atribut perlengkapan dinas itu diserahkan oleh Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi, Rabu (31/1). Robby Kepas Awi mengatakan, atribut perlengkapan akan digunakan oleh seluruh anggota Linmas dipakai pada saat pelaksanaan Pengamanan pemilu mulai dari pemilihan legislatif, Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan kepala daerah.
Ia menjelaskan yang dimaksud dengan netral itu, artinya ASN tidak boleh terlibat dalam kampanye politik, atau menyebarkan berita-berita yang sifatnya imbauan untuk memenangkan golongan atau Pasangan calon atau kandidat tertentu, termasuk partai tertentu. Karena sanksinya itu cukup berat apabila diketahui dan dilaporkan, maka bisa mendapatkan sanksi hukuman disiplin pegawai.
“Ada dua hal yang penting, dimana pertama setiap usaha kami minta untuk bisa memasang CCTV agar bisa memonitor lingkungan sekitar jika terjadi hal – hal yang tak diinginkan. Lalu yang kedua tempat usaha perlu menyediakan APAR,” jelas Frans Pekei di PTC, Rabu (24/1).
Namun 14 Februari tahun ini sedikit berbeda, dimana secara serentak di seluruh Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak untuk, memilih pasangan presiden dan wakil presiden serta legislative. Karena itu, bagi yang berusia 17 tahun atau mempunyai hak pilih, wajib untuk memberikan hak suaranya dalam Pemilu ini.
Kepala BKPP Kota Jayapura, Robert Betaubun menerangkan,dalam manajemen organisasi, kegiatan administrasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan, bahkan dapat dikatakan tanpa pengelolaan administrasi yang baik, maka tujuan organisasi tidak akan dapat tercapai.
Dia berharap Pansus nanti tidak hanya mendalami mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura terkait dengan data-data tenaga honorer, tetapi secara menyeluruh harus mengusut tuntas masalah tersebut. "Bukan untuk perekrutan saja, tetapi mengusut tuntas masalah ini," ujarnya.
Penjabat Walikota Jayapura, Dr Frans Pekei menyatakan bahwa Pemkot tengah menyiapkan aturan main untuk menertibkan warga yang biasa mabuk dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi warga lain.
Intinya semua spare part yang di luar bawaan pabrik atau dealer apalagi yang mengeluarkan suara berisik dan mengganggu kenyamanan bisa ditindak. Ditlantas Polda Papua, Kombes Pol Abrianto Pardede menyampaikan bahwa dari kasus viral terjadi beberapa waktu lalu yang berbuntut keributan, pihaknya mencoba menumbuhkan kesadaran warga dengan pelarangan.
Karena itu, Pemerintah Kota Jayapura menjanjikan untuk segera membenahi kawasan itu. Namun Pemkot Jayapura tidak bisa bergerak sendiri, tetapi akan meminta bantuan pemerintah pusat dan juga Pemerintah Provinsi Papua.
Dikatakan, penanganan jalan melalui mekanisme inpres tersebut usulannya dari Pemkot Jayapura. Tetapi ditangani oleh Balai Jalan, seperti Jalan Patin dan Jalan Swakarsa di Koya Timur, Jalan Baring-baring di Koya Barat, Jalan Rambutan.
Yang tersisa tinggal symbol – symbol rumah ibadah untuk mencerminkan jika seluruh agama di Jayapura hidup rukun. Terkait ini, Pj Walikota Jayapura, Frans Pekei meminta agar seiring dibangunnya lagi tugu yang rusak tersebut maka sikap toleransi antar umat beragama harus terus dijaga.
Meskipun tergolong memiliki pasar yang terbuka, namun Potensi perikanan ini belum cukup memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kota Jayapura. "Potensi kita ada, tetapi kontribusi dari sumber sumber daya ini belum ada," ungkap Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan kota Jayapura, Matheys Sibi, Sabtu (20/1).
Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, penggunaan dana otonomi khusus di Pemkot Jayapura tetap difokuskan untuk beberapa program unggulan yang menjadi prioritas. Terutama di bidang pemberdayaan ekonomi, kesehatan dan pendidikan bagi orang asli Papua.
Karena sesungguhnya yang menjadi poin penting dari sistem DPA digital itu, Pemkot Jayapura kini menerapkan sistem belanja menggunakan dua pendekatan, yaitu tunai dan tunai non tunai.
Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey mengakui, dari data yang dimilikinya angka stunting di Kota Jayapura masih cukup tinggi, bahkan hingga saat ini tercatat sudah mencapai 2000-an kasus. Tingginya angka stunting ini salah satu penyebabnya karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyambut program-program yang dijalankan oleh pemerintah.
Yang lagi marak adalah masalah kebakaran yang terbilang intensitasnya cukup tinggi. Pasalnya hampir setiap bulan ada saja bangunan yang terbakar. Untuk penanganannya jika akses bisa dijangkau tentu tidak susah, namun jika di lokasi padat penduduk ditambah dengan akses yang sempit plus warga yang datang hanya untuk menyaksikan dan membuat siaran langsung tentunya lebih menyulitkan petugas.
Dia mengatakan pembentukan Perda yang yang kemudian menjadi dasar untuk pemisahan unit pemadam kebakaran dari satuan polisi pamong praja menjadi Dinas Pemadam Kebakaran karena melihat kebutuhan dan urgenitas yang terjadi saat ini. Terutama jika dilihat Kota Jayapura yang saat ini sudah mengalami perkembangan pesat baik dalam pembangunan dan kotanya berkembang.
"Sekarang yang sedang gencar-gencarnya yang kita lakukan adalah melakukan perekaman KTP elektronik ke sekolah-sekolah. Yang sudah kita lakukan dari tahun 2021, 2022 sampai dengan hari ini," kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura Raymond Mandibondibo, Rabu (17/1).
Frans Pekey mengaku sudah membicarakan hal ini dengan pimpinan Forkopimda. Ia meminta agar dalam operasi Miras, apabila kedapatan ada yang mabuk-mabukkan di jalan atau saat membawa kendaraan agar diberikan sanksi sosial.
Pj. Walikota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, momen Grand Opening Honda Mitra Jayapura, menandai langkah baru dalam pertumbuhan dan perkembangan Kota Jayapura sebagai kota perdagangan dan jasa.
Menurut Pekey, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk terus melakukan patroli pada malam hari guna menertibkan orang yang mengonsumsi minuman beralkohol.
Dia menjelaskan program itu merupakan program Dinas Perikanan yang sedang dilaksanakan dalam 3 tahun kedepan sesuai dengan Renstra dan berdasarkan potensi keunggulan perikanan di Kota Jayapura.
"Kebakaran di Pasar Youtefa yang menghanguskan beberapa los, yang terjadi pada hari minggu yang lalu, sudah ada laporan dan datanya Dinas Perindagkop. Pasar adalah aset pemerintah kota, sehingga pemerintah kota juga memikirkan untuk memperbaiki aset yang sudah terbakar ini," kata Frans Pekey, Selasa (16/1).
Lantas Seberapa penting dinas pemadam kebakaran di kota Jayapura ini dibentuk? Pemerintah beralasan salah satu faktornya adalah tingginya intensitas peristiwa kebakaran yang terjadi di kota Jayapura.
Lama tak terdengar beroperasi, Kapal wisata Teluk Youtefa, pekan kemarin digunakan jajaran Pemkot Jayapura untuk melakukan rapat koordinasi antar pimpinan OPD. Sembari rapat, kapal ini bergerak mengelilingi Teluk Youtefa yang dikenal dengan keindahannya.
Dia menjelaskan, saat ini data-data honorer di Pemkot Jayapura sudah dikumpulkan dari masing-masing OPD dan sudah diserahkan ke BPKP. Karena ada beberapa sumber data yang perlu disandingkan kembali oleh kepegawaian dan BPKP dengan data yang baru, kemudian data yang lama dengan data keputusan dari Menpan RI, yang sudah diamankan sebelumnya.
Pemerintah beralasan penggantian atau penghapusan warna tersebut sebagai tindak lanjut dari keluhan masyarakat dan juga ada alasan pada malam hari terkesan gelap sehingga dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas.
Dia mengatakan, dari rincian kegiatan yang telah mencapai target, adalah pajak bumi dan bangunan, dan juga BPHTB (Bea Perolean atas Hak Tanah dan Bangunan), juga ada pajak restaurant, pajak hotel, dan juga ada sebgaian dari retribusi. Sedangkan retribusi yang berhasil dicapai adalah retribusi yang dikelola oleh Dinas Perindakop, yaitu retribusi pasar.
Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey, mengatakan pihaknya akan menganggarkan melalui APBD induk atau perubahan 2024 untuk pemasangan CCTV di daerah yang dianggap rawan seperti di Jembatan Youtefa, lingkaran Abepura dan pusat kota.
Pelatihan tersebut, berlangsung mulai Senin 15-18 Januari 2024 mendatang di Jayapura. Dengan menghadirkan 2 orang narasumber yakni Ketua IDI Kota Jayapura dr. Hartono dan Ketua IBI Papua Dionesia Pri Utami.
Dimana untuk pemilihan presiden dan DPD RI, logistik sudah siap. Bahkan, secara resmi logistic khususnya surat suara ini telah dibuka segelnya di gudang logistik Pemilu di Entrop, Sabtu (13/1), untuk selanjutnya dilakukan pelipatan dan penyortiran. Termasuk surat suara yang lain juga sudah tiba di Jayapura.
Dessy Wanggai mengaku, untuk tahun 2024 ini dana Otsus yang diterima Pemkot Jayapura jumlahnya mencapai Rp 181 miliar. Jika dibandingkan ditahun2023 lalu, ada kenaikan dimana dana Otsus yang diterima Pemkot Jayapura sebesar 169 miliar.
Karena itu, penting sekali data-data di setiap organisasi perangkat daerah yang menjadi leading sektor setiap pelaksanaan program-program Pemerintah Kota Jayapura untuk dilakukan secara baik dan benar.
Diakui memang sangat disayangkan, kapal yang dibeli dengan uang rakyat dalam APBD Pemkot Jayapura ini, ternyata tidak difungsikan sebagaimana yang diharapkan. Padahal bila difungsikan dengan baik, bisa menambah Pendapatan Asli Daerah.
Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Menteri Sosial Bidang Rehabilitasi, Dr Benhur Tomi Mano meminta agar pemerintah harus merespon kasus kebakaran tersebut secara serius. Salah satunya dengan mendorong peningkatan SMD Damkar Kota Jayapura.
Dia menjelaskan, bantuan yang diberikan pihaknya itu berupa bahan makanan. Meskipun warga korban juga meminta bantuan kasur dan peralatan tidur dan dapur. Pihaknya menyanggupi dan akan segera memberikan bantuan. Sejauh ini Pemkot Jayapura sudah turun tangan dan sudah langsung menyerahkan bantuan makanan siap saji.
Dari sejumlah kasus kebakaran yang terjadi, warga berharap peristiwa kebakaran ini jangan sampai terulang lagi. Palign tidak, bila terjadi kebakaran, diharapkan bisa cepat ditangani, sehingga api tidak merembet dan menimbulkan kerugian material yang lebih besar, apalagi jangan sampai ada korban jiwa.
