JAYAPURA– Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey menyebut, tidak ada masalah dengan penggunaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) digital di Pemkot Jayapura.
Karena sesungguhnya yang menjadi poin penting dari sistem DPA digital itu, Pemkot Jayapura kini menerapkan sistem belanja menggunakan dua pendekatan, yaitu tunai dan tunai non tunai.
“Bukan DPA digitalnya, tetapi kita menerapkan belanja, dengan menggunakan dua pendekatan. Pendekatan belanja tunai, dan juga belanja menggunakan kartu kredit pemerintah. 60% belanja tunai dan 40% belanja non tunai,” kata Frans Pekey, Jumat (19/1).
Karena itu, kata dia, tidak ada masalah dengan hal itu termasuk untuk permintaan Uang Persediaan (UP), yang sementara ini juga sudah berjalan. Namun demikian, diakuinya yang menjadi masalah saat ini terjadi antara Bank Papua dan Bank BI terutama dalam penyelesaian administrasi yang hubungannya dengan penggunaan kartu kredit pemerintah.
“Yang soal adalah masih belum tuntas antara Bank Papua dan Bank BI, dalam rangka menyelesaikan administrasi yang hubungannya dengan penggunaan kartu kredit pemerintah, yang 40%. Namun yang 60% itu sudah jalan dan sudah mulai,” bebernya.
Terkenal itu pihaknya juga sudah mendapatkan konfirmasi dari Bank Papua bahwa persoalan itu segera diselesaikan dan dipastikan Januari ini juga sudah berjalan normal.
“Tapi yang 40% itu dijanjikan oleh oleh Bank Papua dalam bulan Januari ini, sudah tuntaslah begitu urusan administrasinya dengan Bank Indonesia. Kalau itu sudah bisa maka, dengan belanja tunai juga jalan, dengan kartu kredit pemerintah juga jalan,” pungkasnya. (roy/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
