Direktur Eksekutif POHR Thomas Ch. Syufi Soal HUT-114 Kota Jayapura
Kamis (7/3) hari ini, Kota Jayapura tepat berusia 114 tahun. Usia yang lebih dari satu abad ini, harusnya sudah menjadikan Kota Jayapura ini sebagai kota maju, smart city dan julukan lainnya. Lantas apakah bertambahnya usia Kota Jayapura ini sudah berbanding dengan capaian kemajuan yang terjadi. Berikut catatan dari Direktur Eksekutif Papuan Observatori for Human Rights (POHR). Thomas Ch. Syufi.
Laporan: Carolus Daot_Jayapura
Menyambut hari jadi Kota Jayapura ini, sejumlah kegiatan digelarMoment ini tentunya ditunggu tunggu berbagai pihak, terutama pemerintah Kota Jayapura. Adapun berbagai kegiatan telah dilakukan dalam rangka memeriahkan moment ulang tahun tersebut.
Seperti baru baru ini melalui Dinas Pencatatan Sipil, (Capil) mengadakan pencatatan perkawinan masal, untuk masyarakat yang ada di Kota Jayapura. Serta rangkaian kegiatan lain yang digelar masing masing OPD di Kota Jayapura.
Terlepas dari pada itu, ada harapan besar dititipkan di pundak pemerintah untuk pembangunan Kota Jayapura kedepan. Salah satunya disampaikan oleh Direktur Eksekutif Papuan Observatori for Human Rights (POHR). Thomas Ch. Syufi.
Thomas sapaan akrab Direktur POHR itu mengatakan, secara angka usia Kota Jaya bukan usia muda, tapi usia yang cukup matang. Satu sisi pencapaian ini perlu diapresiasi, namun di satu sisi, moment HUT Kota Jayapura bisa dijadikan sebagai momen untuk pembenahan diri dalam memproyeksikan pembangunan Kota Jayapura kedepan.
Menurutnya, berbagai persoalan masih terus terjadi di Kota Jayapura, seperti persoalan sosial, ekonomi tapi juga pendidikan yang belum merata. Khusus persoalan sosial, hal mendasar menurut Pengacara Muda asal Papua itu, yang belum terselesaikan hingga saat ini, adalah memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat OAP.
Hal itu dilihat dengan banyaknya masyarakat orang asli Papua (OAP), khususnya di Kota Jayapura yang hidup terlantar. Bahkan hingga mengalami depresi. Persoalan ini bukan lazim terjadi, dimana setiap sudut sudut kota masih saja terlihat, adanya OAP yang depresi. Sayangnya pemerintah tampak mengabaikan itu.
Padahal persoalan semacam ini sudah menjadi tugas pokok pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Sayangnya yang terjadi setiap tahun jumlah orang dengan gangguan jiwa semakin tingg, bahkan berkeliaran disetiap sudut Kota Jayapura.
Selain itu persoalan sosial lainnya, peredaran miras masih menjadi masalah utama, yang belum terselesaikan. Hal ini menurutnya terjadi karena kurangnya ketegasan pemerintah dalam menerapkan aturan terkait larangan peredaran miras di Kota Jayapura, akibatnya kriminalitas, seperti pembunuhan dimana mana. Begitu juga dengan kasus pencurian masih menghantui warga Kota Jayapura setiap saatnya.
Selain itu dari segi penataan kota, masalah kebersihan di Kota Jayapura belakangan ini mestinya menjadi perjatian serius, tapi sayangnya tidak diurus. Padahal Kota Jayapura beberpa tahun sebelumnya telah mendapatkan [iagam penghargaan sebagai kota bersih, namun sayang dua tahun belakangan ini penghargaan itu tampak hilang bak ditelan bumi. Itu terjadi akibat karena minimnya perhatian pemerintah dalam menata lingkungan di Kota Jayapura.
“Hal lain, terkait masalah ekonomi, ini juga masih menjadi tugas besar Pemerintah Kota Jayapura, kita lihat bagaimana nasib masyarakat OAPkhususnya Port Numbay yang tinggal dirumah reyot, atau tidak layak huni, jadi saya pikir ini yang perlu di perhatikan pemerintah kedepan,” kata Thomas, Selasa (5/3).
