Upaya Pemkot Jayapura Meminimalisir Potensi Penyebab dan Dampak Kerugian Bencana
Memasuki akhir tahun, diperkirakan intensitas hujan akan meningkat. Berbagai kesiapan harus dilakukan, terutama dengan mengurangi penyebab yang memperparah bencana hidrometeorologi dan upaya penanggulangannya.
Laporan: Roberth Mboik _Jayapura
Pemerintah kota Jayapura melalui dinas terkait dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Jayapura pemetaan terhadap daerah-daerah yang menjadi titik rawan terjadinya bencana alam yang bisa saja berdampak buruk bagi keberlangsungan masyarakat di kota Jayapura.
Hanya saja, upaya pemetaan daerah rawan bencana ini juga butuh dukungan dari masyarakat. Terutama untuk meminimalisir dampak kerugian, bila sewaktu-waktu bencana datang.
Hal ini disampaikan Penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi saat ditanya Cenderawasih Pos, mengenai upaya upaya pemkot Jayapura dalam rangka mengantisipasi dampak bencana Hindrometeorologi di wilayah Pemkot Jayapura,terutama banjir dan tanah longsor akibat hujan, atau kebakaran hutan dan lahan, akibat kelalaian manusia.
Pemkot Jayapura belakangan ini juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Disamping itu, melalui BPBD juga sudah melakukan pemetaan terhadap kawasan bencana. Namun demikian, untuk mengantisipasi dampak bencana itu sebenarnya bukan menjadi tanggung jawab dari pemerintah saja, tetapi semua elemen masyarakat di kota Jayapura.
“Kalau dari sisi pemerintah lewat OPD teknis, yaitu dinas lingkungan hidup, juga BPBD kota Jayapura sudah lakukan sosialisasi kepada warga dan juga sudah membuat pemetaan-pemetaan situasi dan kondisi sekarang,” kata Robby Kepas Awi, Selasa (10/10).
Mantan Kepala Bappeda Kota Jayapura ini mengaku belakangan ini memang cuaca kadang tidak menentu, kadang panas terik, kadang hujan. Perubahan perubahan cuaca tersebut memang memiliki potensi bencana yang berbeda. Apabila panas, bisa menyebabkan kebakaran yang sangat cepat, terutama pada lahan-lahan yang muda terbakar.
Apalagi jika kesadaran ataupun pembukaan areal pertanian secara ilegal dikawasan kawasan tertentu yang sebenarnya dilarang oleh pemerintah. Begitu juga dengan hujan, bisa saja terjadi tanah longsor, banjir dan sebagainya. Sehingga ini sangat memerlukan kesadaran dari masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan kegiatan yang justru dapat berdampak buruk. Baik bagi masyarakat itu sendiri tetapi juga mengancam ekosistem yang ada disekitarnya.
“Sekarang cuaca kadang panas, khusus di daerah kota inikan, pohonya cuma alang-alang saja, sehingga kami juga selalu menghimbau kepada seluruh warga kota untuk tetap menjaga situasi dengan kondisi iklim seperti ini,”harapnya.
Terkait dengan potensi bencana banjir maupun tanah longsor yang bisa terjadi sewaktu-waktu di tengah intensitas hujan yang deras, Robby Kepas Awi, meminta warga di kota Jayapura, terutama yang berprofesi sebagai petani, supaya tidak membuka kebun di area atau lahan baru yang sebenarnya bukan untuk lahan pertanian.
“Kami minta masyarakat tidak membuka lahan, kebun berpindah-pindah sembarangan dan tidak boleh berpindah-pindah,”tegas Robby Kepas Awi.
Dikatakan, dari beberapa fakta yang terjadi selama ini, ada oknum oknum tertentu yang melakukan pembukaan lahan baru dengan melakukan pembabatan hutan di area kawasan hutan lindung.
Dimana area hutan lindung itu dilarang pemerintah untuk melakukan aktivitas apapun, apalagi lahan untuk pertanian atau kebun. Karena dampaknya sangat besar, selain merusak ekosistem, tetapi yang paling terasa adalah kurangnya pasokan air bersih di sejumlah tempat di kota Jayapura.
“Ini jelas sangat menganggu, terutama sumber-sumber air yang ada di Kota Jayapura. Oleh karena itu, harapan kami masyarakat yang membuka ladang supaya dikurangi dan tidak dilakukan di kawasan yang dilindungi pemerintah,”tegasnya.
Dia juga meminta kepala kampung, kelurahan, distrik, supaya memberikan perhatian serius mengenai masalah tersebut. Aparat pemerintah baik kampung, lurah dan distrik ini sangat dekat dengan masyarakat. Sehingga mereka juga harus mengambil peran, agar hal-hal seperti itu tidak sampai terjadi. Tentunya dengan melakukan tindakan pencegahan dengan memantau dan mengawasi secara langsung aktivitas warganya.
“Karena sumber daya pemerintah itu sangat terbatas, sehingga kita harus maksimalkan peran dari kepala kampung, lurah dan distrik ini untuk mengimbau dan ini menjadi tanggung jawab kita semua,” pintanya.
“Dari sisi pengawasan pemerintah, melalui OPD teknis itu selalu melakukan tugas setiap saat. Kemarin DLH menegur salah satu oknum yang membuka lahan di daerah skyland. Itu sudah sampai ke saya dan saya buat surat resmi. Kenapa?, karena semakin membuka lahan, kalau hujan dia habis, karena yang ditanamkan nenas,” tambahnya .(*/tri)
