Mulai ADRI LII, ADRI XLIX, ADRI XLV, sampai ADRI XLVII. Dia ingin memastikan angkutan perairan milik Angkatan Darat itu dalam kondisi siap mendistribusikan logistik ke berbagai daerah.
Dia mengatakan, dari lima calon bupati Jayapura itu, dirinya mengaku sudah sangat mengenal betul sosok Jan Jap Ormuseray (JJO), sejak sebelumnya yang bersangkutan bekerja di Dishut Papua. Dimana program program kerja penyelamatan hutan yang dilakukan selama ini dianggap selaras dengan apa yang diperjuangkan oleh mantan gubenur Papua itu.
Dalam kunjungan kerja ke Merauke itu, Mentrans Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara didampingi Kasrem 174/ATW Kolonel Inf Ahmad Hadi Hariono melakukan panen bersama dan peninjauan kawasan daerah transmigrasi di Kampung Telagasari, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Diketahui, Bawaslu Papua telah melayangkan rekomendasi ke BKN terkait dugaan kasus tersebut. Rekomendasi itu berdasarkan hasil kajian atas laporan dugaan netralitas Pj Wali Kota Jayapura yang telah dilakukan Bawaslu Papua.
Soal aduan masyarakat, rupanya Pemerintah Provinsi Papua sudah menerapkannya sejak 2013. Dengan nama Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat. Dimana masyarakat bisa menyampaikan laporannya secara langsung kepada instansi pemerintah berwenang.
Diakuinya, BPS baru bisa memastikan perubahan dampak kenaikan PPN ketika peraturan tersebut sudah dijalankan, akan tetapi Adriana menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN pasti berdampak bagi masyarakat.
Sebelumnya, gubernur menginstruksikan pemerintah kabupaten/kota terkait pelaksanaan simulasi makan gizi gratis. “Saya minta kepada daerah di kabupaten/kota membuat simulasi makanan bergizi dengan memanfaatkan kearifan lokal masing-masing daerah yang ada di Papua,” ucap Ramses.
"Kita telah melakukan kegiatan-kegiatan preventif. Dit Propam Polda Papua telah melakukan pemeriksaan HP terhadap anggota secara acak baik itu di Polda maupun di Polres Jajaran kita melakukan pemeriksaan," ungkap Brigjen Faizal.
"Banyak dampak negatif dari pinjol ilegal, seperti meneror nasabahnya, mengancam, penagihan yang tidak wajar, hingga tidak jarang banyak konsumen yang nekat mengakhiri hidupnya karena ancaman pinjol ilegal, " ucap Ikhsan kepada Cenderawasih Pos,
BPKAD terus mendorong agar 40 OPD di jajaran Pemprov mempercepat program dan kegiatan mereka, sehingga bisa diikuti dengan realisasi keuangan dan anggaran.
“Selain itu, setiap Minggu kami meminta laporan realisasi anggaran para OPD. Setiap mereka mengajukan dukungan penganggaran, atau melalui mekanisme tambahan uang atau ganti uang, kami selalu meminta harus punya laporan realisasi,” ujarnya.
