Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi Papua. Bagaimana tidak, pengelolaan ini selalu berpindah-pindah, mulai di bawah kewenangan kabupat
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menargetkan 1.000 mahasiswa menerima bantuan pendidikan melalui program Mahasiswa Cerdas (Mace) sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah setempat. Gubernur Papua Mathius D Fakhiri
Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni Y. Betaubun, menegaskan bahwa selama lebih dari satu tahun menjalankan tugas sebagai anggota legislatif, pihaknya telah mendorong berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat P
Menurutnya, pengurus yang bergabung dalam organisasi olahraga harus memiliki tujuan yang sama, yakni membangun prestasi atlet Papua dan memperkuat pembinaan cabang olahraga. Fakhiri mengakui, tantangan yang dihadapi KONI Papua saat ini cuku
Usman mengaku rumahnya digeledah selama kurang lebih 30 menit. Dalam proses tersebut, ia mengklaim mendapat intimidasi dan kekerasan fisik agar mengakui tuduhan kepemilikan narkotika. "Rumah saya diacak-acak dan menjadi tontonan warga sekit
Seruan bagi para pemuda Papua meningkatkan kapasitas dan terus berfikir positif serta tetap optimis dengan kemampuan yang dimiliki kembali disuarakan seorang motivator, Kaka Jose. Dihadapan sekitar 300 pemuda di Distrik Heram, Kota Jayapura
Fakhiri menyatakan mengetahui soal "permainan lama" tersebut. “Barang itu saya tahu, gubernur-gubernur terdahulu kan membuat program bagus-bagus. Namun ada yang congkel-congkel. Saya ingatkan kali ini stop, kita mau membangun generasi emas
Pemerintah Provinsi Papua akan memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) menyusul penyesuaian harga BBM non-subsidi yang mulai berlaku 10 Juni 2026. Dalam kebijakan tersebut, harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 menjadi
Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DLHK) Provinsi Papua terus mendorong pengakuan dan penetapan hutan adat sebagai bagian dari perlindungan hak-hak masyarakat adat di Papua. Adapun saat ini telah berhasil mendorong pengakuan enam wilayah
Gubernur menegaskan bahwa inilah siklus pembangunan manusia yang ingin mereka ciptakan. “Kita memahami bahwa saat ini kewenangan pendidikan menengah atas/umum berdasarkan regulasi belum sepenuhnya berada di bawah Pemerintah Provinsi Papua.
