JAYAPURA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Papua resmi menggelar Rapat Kerja (Raker) untuk kepengurusan masa bakti 2025–2028, di Hotel @HOM, Tanah Hitam, pada Sabtu (6/6). Pertemuan strategis ini menempatkan isu kesejahteraan, jaminan keselamatan kerja, dan perlindungan hukum bagi para dokter sebagai agenda pembahasan paling utama.
Raker yang dihadiri oleh pengurus wilayah dan delegasi IDI Cabang dari berbagai kabupaten/kota di Tanah Papua ini menjadi momentum krusial. Tantangan geografis yang berat serta tingginya risiko bertugas di pedalaman Papua dinilai harus sebanding dengan perhatian yang diberikan terhadap hak-hak para tenaga medis.
Ketua IDI Wilayah Papua masa bakti 2025–2028, dr. Nickanor Kaladius Reumi Wonatorey, Sp.U menegaskan bahwa organisasi berkomitmen penuh untuk menjadi benteng pelindung dan penyambung lidah bagi anggotanya, terutama mereka yang mengabdi di garda terdepan.
“Pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat Papua tidak akan terwujud, jika hak-hak dasar dan keselamatan nyawa para dokter di lapangan belum terjamin dengan baik. Di forum ini, kami menyatukan suara untuk mendesak regulasi yang lebih memihak pada kesejahteraan anggota,” tegasnya kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (6/6/2026).
dr. Nickanor menyampaikan sejumlah poin rekomendasi strategis terkait kesejahteraan anggotanya antara lain: mendorong pemerintah daerah di seluruh klaster Papua untuk menyetarakan insentif dan tunjangan kemahalan yang layak, adil, serta dibayarkan tepat waktu bagi para dokter di daerah terpencil.
JAYAPURA – Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Papua resmi menggelar Rapat Kerja (Raker) untuk kepengurusan masa bakti 2025–2028, di Hotel @HOM, Tanah Hitam, pada Sabtu (6/6). Pertemuan strategis ini menempatkan isu kesejahteraan, jaminan keselamatan kerja, dan perlindungan hukum bagi para dokter sebagai agenda pembahasan paling utama.
Raker yang dihadiri oleh pengurus wilayah dan delegasi IDI Cabang dari berbagai kabupaten/kota di Tanah Papua ini menjadi momentum krusial. Tantangan geografis yang berat serta tingginya risiko bertugas di pedalaman Papua dinilai harus sebanding dengan perhatian yang diberikan terhadap hak-hak para tenaga medis.
Ketua IDI Wilayah Papua masa bakti 2025–2028, dr. Nickanor Kaladius Reumi Wonatorey, Sp.U menegaskan bahwa organisasi berkomitmen penuh untuk menjadi benteng pelindung dan penyambung lidah bagi anggotanya, terutama mereka yang mengabdi di garda terdepan.
“Pelayanan kesehatan yang prima kepada masyarakat Papua tidak akan terwujud, jika hak-hak dasar dan keselamatan nyawa para dokter di lapangan belum terjamin dengan baik. Di forum ini, kami menyatukan suara untuk mendesak regulasi yang lebih memihak pada kesejahteraan anggota,” tegasnya kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (6/6/2026).
dr. Nickanor menyampaikan sejumlah poin rekomendasi strategis terkait kesejahteraan anggotanya antara lain: mendorong pemerintah daerah di seluruh klaster Papua untuk menyetarakan insentif dan tunjangan kemahalan yang layak, adil, serta dibayarkan tepat waktu bagi para dokter di daerah terpencil.
