JAYAPURA-Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri meminta pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua memperbanyak penggunaan ikan dalam menu makanan bagi siswa. Selain meningkatkan kualitas gizi anak, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mendukung pemasaran hasil tangkapan nelayan dan produk pangan lokal Papua.
Permintaan itu disampaikan Gubernur saat menyoroti pelaksanaan program MBG yang dinilai belum optimal memanfaatkan potensi perikanan daerah. Padahal, tingkat konsumsi ikan masyarakat Papua telah mencapai 56,63 kilogram per kapita per tahun, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
“Ini menjadi indikator positif dalam upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan pencegahan stunting di tanah Papua. Saya berharap ikan bisa menjadi sumber utama gizi bagi kita di Provinsi Papua,” kata Fakhiri, saat Rapat Forum Koordinasi Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua, Rabu (4/6).
Mantan Kapolda Papua itu mengaku menemukan menu MBG yang masih didominasi daging ayam saat melakukan kunjungan ke Serui beberapa waktu lalu. Kondisi tersebut bertolak belakang dengan potensi perikanan yang dimiliki Papua dan upaya pemerintah mendorong peningkatan konsumsi ikan di kalangan masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
“Kemarin saat kami di Serui, dari lima hari belajar, menu MBG-nya daging ayam semua. Ini terbalik, sangat terbalik,” ujarnya.
Fakhiri mengusulkan agar komposisi menu MBG diubah dengan memperbanyak konsumsi ikan. Dari lima hari kegiatan belajar mengajar, tiga hari di antaranya sebaiknya menggunakan menu berbahan dasar ikan, sedangkan dua hari lainnya dapat dikombinasikan dengan sumber protein lain seperti tempe maupun daging.
Ia meminta Dinas Kelautan dan Perikanan berinovasi menciptakan berbagai olahan ikan yang menarik sehingga lebih disukai peserta didik. “Kita tidak membiasakan anak-anak untuk makan ikan. Ini menjadi tantangan bagi kepala dinas agar produk ikan dibuat lebih bervariasi, sehingga anak-anak sekolah senang mengonsumsi ikan,” katanya.
Selain persoalan menu, Gubernur juga menyoroti belum maksimalnya penyerapan hasil produksi masyarakat lokal oleh dapur-dapur MBG.
Ia menegaskan akan mengeluarkan regulasi dan instruksi kepada seluruh kepala daerah untuk memastikan bahan baku yang digunakan berasal dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan masyarakat Papua.
“Mulai dari pekarangan keluarga yang menanam tomat, cabai, bawang dan sayuran lainnya, hingga hasil tangkapan nelayan, semuanya harus bisa masuk ke dapur MBG yang ada di Papua,” tegasnya.
