JAYAPURA-Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menegaskan seluruh pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua wajib menyerap bahan pangan dari masyarakat lokal. Kebijakan itu dilakukan agar program nasional tersebut tidak hanya memberi manfaat bagi siswa penerima, tetapi juga menggerakkan perekonomian rakyat hingga ke tingkat kampung.
Menurut Fakhiri, seluruh kebutuhan dapur MBG ke depan harus dipasok dari hasil pertanian, perikanan, dan usaha masyarakat Papua. Mantan Kapolda Papua ini tidak ingin bahan pangan untuk program tersebut masih didatangkan dari luar daerah ketika Papua memiliki potensi sumber daya yang besar untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
“Ke depan semua pengelola MBG yang sudah kita bangun wajib mengambil jualan mama-mama Papua dan produk lokal. Tidak perlu lagi mengambil ayam atau kebutuhan lainnya dari luar. Kita bangun di Papua sehingga mata rantai ekonomi di Papua bisa berjalan dengan baik,” tegas Fakhiri.
Ia mengaku telah meminta seluruh kepala daerah di Papua mulai menyiapkan kawasan pertanian, perikanan, dan sentra produksi masyarakat sebagai pemasok utama kebutuhan dapur MBG. Langkah tersebut dinilai penting agar perputaran ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, bahan pangan seperti sayur-mayur, ikan, telur, hingga hasil kebun masyarakat harus dibeli dari pasar-pasar lokal maupun kelompok usaha rakyat. Dengan demikian, uang yang beredar melalui program MBG akan kembali kepada masyarakat Papua.
“Ambil dari pasar-pasar, ambil dari mama-mama Papua, ambil dari rumah tangga supaya memutar mata rantai ekonomi di tengah masyarakat. Manfaatnya harus dirasakan keluarga-keluarga di Papua,” ujarnya.
JAYAPURA-Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri menegaskan seluruh pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua wajib menyerap bahan pangan dari masyarakat lokal. Kebijakan itu dilakukan agar program nasional tersebut tidak hanya memberi manfaat bagi siswa penerima, tetapi juga menggerakkan perekonomian rakyat hingga ke tingkat kampung.
Menurut Fakhiri, seluruh kebutuhan dapur MBG ke depan harus dipasok dari hasil pertanian, perikanan, dan usaha masyarakat Papua. Mantan Kapolda Papua ini tidak ingin bahan pangan untuk program tersebut masih didatangkan dari luar daerah ketika Papua memiliki potensi sumber daya yang besar untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
“Ke depan semua pengelola MBG yang sudah kita bangun wajib mengambil jualan mama-mama Papua dan produk lokal. Tidak perlu lagi mengambil ayam atau kebutuhan lainnya dari luar. Kita bangun di Papua sehingga mata rantai ekonomi di Papua bisa berjalan dengan baik,” tegas Fakhiri.
Ia mengaku telah meminta seluruh kepala daerah di Papua mulai menyiapkan kawasan pertanian, perikanan, dan sentra produksi masyarakat sebagai pemasok utama kebutuhan dapur MBG. Langkah tersebut dinilai penting agar perputaran ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, bahan pangan seperti sayur-mayur, ikan, telur, hingga hasil kebun masyarakat harus dibeli dari pasar-pasar lokal maupun kelompok usaha rakyat. Dengan demikian, uang yang beredar melalui program MBG akan kembali kepada masyarakat Papua.
“Ambil dari pasar-pasar, ambil dari mama-mama Papua, ambil dari rumah tangga supaya memutar mata rantai ekonomi di tengah masyarakat. Manfaatnya harus dirasakan keluarga-keluarga di Papua,” ujarnya.
