JAYAPURA–Pemerintah Provinsi Papua saat ini tengah menggencarkan program cetak sawah dan optimalisasi lahan pertanian bekerja sama dengan Kementerian Pertanian sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan di kawasan timur Indonesia. Namun, kebijakan tersebut dinilai harus tetap memperhatikan kondisi alam, budaya, dan kearifan lokal masyarakat adat Papua agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Tokoh Papua, Kristhina R.I. Luluporo, menilai pembangunan pertanian modern di Papua perlu dilakukan secara hati-hati dan tidak disamaratakan dengan daerah lain di Indonesia. Menurutnya, masyarakat Papua sejak lama hidup berdampingan dengan alam sesuai karakter wilayah masing-masing.
“Masyarakat pesisir hidup dari laut dan sagu, sedangkan masyarakat pegunungan mengembangkan petatas, keladi, dan tanaman lokal lainnya sebagai sumber pangan utama,” ujarnya, Sabtu (23/5).
Ia mengatakan Papua dikenal sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, budaya, serta kearifan lokal. Karena itu, pembangunan pertanian di Papua harus menyesuaikan kondisi geografis dan budaya masyarakat setempat.
Menurut Kristhina, pemerintah memang memiliki alasan kuat mendorong program penanaman padi di Papua, terutama untuk mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah. Selama ini, ketika distribusi terganggu atau harga beras naik, masyarakat Papua ikut merasakan dampaknya. Selain itu, pola konsumsi masyarakat juga terus mengalami perubahan. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak mengonsumsi sagu dan umbi-umbian, kini nasi mulai menjadi makanan sehari-hari, khususnya di wilayah perkotaan seperti Jayapura, Timika, dan Sorong. Kondisi tersebut membuat kebutuhan beras di Papua terus meningkat setiap tahun.
Di sisi lain, Kristhina mengakui beberapa wilayah di Papua memiliki potensi untuk pengembangan pertanian skala besar, salah satunya Merauke yang selama ini dikenal sebagai calon lumbung pangan di kawasan timur Indonesia. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa persoalan utama bukan sekadar mampu atau tidaknya Papua menanam padi, melainkan apakah pembangunan tersebut benar-benar sesuai dengan kondisi alam dan kebutuhan masyarakat adat.
“Tidak semua wilayah Papua cocok untuk sawah. Banyak daerah terdiri dari pegunungan, rawa, dan hutan adat yang memiliki karakteristik berbeda dengan Pulau Jawa atau Sumatera. Ketika pendekatan pembangunan disamaratakan, masyarakat merasa program itu lebih menyerupai pemaksaan daripada solusi,” katanya.
