Mantan Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua selama lima tahun sejak dilantik, terhitung 18 Desember 2023 tepat masa kepemimpinannya berakhir, dimana nanti besok ada pelantikan Pj Bupati Jayawijaya, sehingga dirinya dan wakil Bupati berharap kepada seluruh ASN yang hadir dalam acara tersebut.
ASN Pemkot Jayapura batal mengundurkan diri dari profesinya sebagai ASN dan secara otomatis yang bersangkutan mundur dari pencalegan 2024. Di mana yang bersangkutan sebelumnya mengajukan pengunduran diri demi maju sebagai Calon Legislatif yang akan bertarung pada 2024.
‘’Kita tidak tahudengan cara apa lagi untuk mengingatkan. Saya tidak mau marah kepada mereka yang hadir karena percuma juga kita marah karena mereka hadir. Mestinya yang tidak hadir,’’ kata Wabup Riduwan.
ASN di Pemkot Jayapura terancam tidak akan menerima gaji pada bulan Januari 2024 mendatang. Apabila setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemkot Jayapura itu tidak segera menyiapkan surat untuk pengusulan bendahara kemudian penetapan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPATK, dan Renkas.
Proses pengambilan tanda tangan dari para pejabat itu dilakukan dari tanggal 12-15 Desember 2023. Selanjutnya Januari 2024 nanti tanda tangan elektronik itu mulai diterapkan di semua instansi pemerintah di Kota Jayapura.
Triwarno menegaskan, sebagai abdi negara dan pelayanan masyarakat tentunya seorang ASN harus menjadi contoh teladan yang baik, jangan malah melakukan hal yang tidak baik dengan mengkonsumsi Miras lalu masuk kerja, karena hal ini bisa membuat citra kerja ASN di lingkungan Pemkab Jayapura jelek gara-gara dilakukan hanya satu oknum saja.
Penjabat Bupati Mamberamo Tengah, Manogar Sirait, SIP., Perwakilan DPRD, Sekda Mamteng, Mesir Jikwa, Kapolres Mamteng Kompol Rahman, Ketua Dewan Adat Babor Bagabol, tokoh pendiri Kabupaten Mamteng Roni Pagawak berkesempatan menyalakan lilin Natal secara bergiliran.
Sementara itu, Derek menyampaikan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNS formasi honorer serta orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja merupakan kebijaksanaan dan program yang strategis dalam pendayagunaan aparatur negara.
Dia mengapresiasi kinerja dan tanggung jawab dari seluruh aparatur sipil negara dan juga pegawai di Pemkot Jayapura yang telah bersama-sama bekerja untuk mendukung pelaksanaan program-program kerja Pemkot Jayapura.
Di sisi lain dia menyayangkan masih ada ASN di Pemkot Jayapura yang malas mengikuti apel pagi bersama. Melalui apel itu ada banyak manfaat salah satunya bisa mendengarkan informasi terbaru apa yang bisa disampaikan secara langsung oleh pejabat Walikota Jayapura. Namun demikian dia juga berharap agar pegawai yang malas ikut apel itu bukan menjadi suatu kebiasaan terus terpelihara.
Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum Pemkab Mimika, Septinus Timang saat membuka kegiatan menekankan pentingnya netralitas ASN dalam Pemilu. Sebab ASN adalah aparatur pemerintahan yang bisa saya menyalahgunakan kewenangan, kedudukan dan jabatan dalam mendukung salah satu figur.
"Arahan presiden untuk kita semua penjabat supaya menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pemilu 2024, Kita semua adalah PNS atau ASN, baik penjabat gubernur, bupati maupun walikota. Penekanan beliau adalah netralitas dalam pemilu dan juga Pilkada.”ungkapnya.
"Saya mengajak semua elemen di Kabupaten Jayapura untuk bersinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Sama-sama kita bisa mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan baik tanpa ada korupsi,"ungkap Triwarno saat menghadiri Road to Hakordia di Istora Papua Bangkit, Sentani, Selasa (14/11) kemarin.
Menanggapi hal ini pejabat Walikota Jayapura, Dr Frans Pekey mengungkapkan, kebijakan pemerintah pusat ini tentunya harus ditindaklanjuti oleh pemerintah di bawahnya. Karena itu dia memastikan apapun aturan yang diterapkan oleh pemerintah pusat, maka wajib untuk ditindaklanjuti.
Pemerintah Kota Jayapura akan mengumumkan data nama-nama tenaga kontrak kategori 2 (K2) yang sebelumnya diverifikasi dan divalidasi di tingkat pusat untuk selanjutnya diangkat menjadi CPNS melalui formasi khusus Papua.
Dalam laporannya Plt Kepala Dinas BKPSDM Keerom, Angelo Frank membeberkan bahwa dari 1000 peserta, yang gugur pada tahap seleksi administrasi berjumlah 24 orang. Sehingga yang lanjut pada seleksi CAT tinggal menyisakan 976 orang.
Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura, Grace Linda Yoku, mengatakan sosialisasi tersebut sangat penting, karena berkaitan dengan kesejahteraan para guru di kota Jayapura.
Komisioner KASN Agustinus Fatem mengakui jika dalam seleksi terbuka pimpinan tinggi Pratama merupakan salah satu cara mengukur dan menilai kompetensi, kinerja dan rekam jejak jabatan mereka layak atau tidak menduduki jabatan yang dilamar untuk mengisi 16 jabatan di Provinsi Papua pegunugan
Asisten II Setda Kabupaten Merauke Ir. Justina Sianturi, M.Si yang menjadi Ketua Panitia HUT Korpri ke-52 tersebut, mengungkapkan bahwa tali asih yang diberikan dengan mendatangi 22 titik panti asuhan dan dan asrama pelajar yang ada di kota Merauke dan sekitarnya tersebut dengan memberikan bantuan sembako dan pakaian layak pakai.
"Kalau bisa bupati dan seluruh ASN di Keerom menjadi bapak asuh untuk anak yang kena stunting. Jika sekitar 400 anak mengalami stunting, mungkin 1 orang dibiayai selama 6 bulan dengan dua rak telur setiap bulannya. Kenapa kita harus lakukan ini, karena anak-anak ini yang diharapkan jadi generasi penerus pembangunan di tahun 2045 mendatang," tegasnya.
"Jika masyarakat tahu apabila ada prilaku menyimpang anggota Polri dan ASN Polri langsung bisa sampaikan lewat nomor pengaduan propam maupun Polres Kepulauan Yapen".ungkap Ipda Romy M. behuku.
Karena itu penjabat Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi meminta pimpinan organisasi perangkat daerah untuk memastikan anak buahnya yang bekerja di kantor supaya ketika meninggalkan kantor atau ruangan kerja harus dipastikan sudah dalam kondisi aman.
Pada acara penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Penjabat Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun menekankan hal itu.
Penjabat Sekda kota Jayapura, Robby Kepas Awi meminta semua organisasi perangkat daerah di kota Jayapura supaya memaksimalkan waktu yang tersisa ini untuk mempercepat proses penyerapan anggaran di masing-masing OPD.
‘’Dari rapat yang kita gelarKamis kemarin, pimpinan OPD sepakat untuk upacara peringatan HUT I Provinsi Papua Selatan dilaksanakan di KTM Salor, yang menjadi lokasi pembangunan kantor gubernur Papua Selatan.
Adapun besaran kenaikan TPP bagi pejabat eselon II baik itu Sekda, Asisten, Staf Ahli dan para kepala dinas dan kepala badan sebesar 100 persen. Pejabat eselon III dan IV sebesar 70 persen serta staf sebesar 50 persen.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan perampingan ini dilakukan agar struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah bisa sesuai dengan kebutuhan dan tidak melebihi dari jumlah penduduknya.
“Pembentukan ASN melalui pendidikan dan pelatihan prajabatan yaitu memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah pada aspek pelayanan terhadap masyarakat, yang diharapkan memahami sepenuhnya tugas pokok dan fungsi yang hakiki dalam mewujdukan cita cita dan tujuan sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara dengan sebaik baiknya,” beber Suzana saat membacakan sambutan Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun.
Pj Bupati Marthen Kogoya dalam arahannya menyampaikan syukur kepada Tuhan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kerja sama selama satu tahun masa kepemimpinannya, sehingga ia kembali dipercayakan untuk memimpin Kabupaten Tolikara masa jabatan tahun 2023-2024.
Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Provinsi Papua, Anni Johana Rumbiak menyampaikan, dalam sistem informasi kepegawaian tahun 2023. Menitikberatkan pada implementasi pengaturan BKN Nomor 3 tahun 2023.
“Kita (ASN) harus menjaga netralitas kita sebagai aparatur negara. Kita tidak boleh berpihak mendukung si A atau si B. Kita dilarang untuk bermain politik. Mari kita jaga netralitas kita,” pesan Pj Bupati Marthen Kogoya saat memimpin apel gabungan di Lapangan Merah Putih Karubaga, Rabu (25/10).
asalah kedisiplinan pegawai yang berdinas di Kantor Walikota Jayapura kembali disentil oleh Asisten II Setda Kota Jayapura, Widy Hartanti. Pasalnya, tidak sedikit pegawai di Pemkot Jayapura itu, yang dinilai kurang disiplin terutama pada saat mengikuti apel pagi setiap Senin.
Dalam sambutannya, Pj Gubernur Ridwan Rumasukun menyampaikan bahwa tugas berat sudah menanti Derek. Namun, mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun Pemilu 2024 mendatang menjadi salah satu fokus yang mesti menjadi perhatian utama, demi terciptanya Pemilu yang kondusif di wilayah Papua.
Mereka dikerakan untuk mendata ASN, khususnya para guru-guru yang bertugas di sekolah-sekolah di TK, SD, SMP, SMA , SMK yang ada di lima distrik se-kabupaten Yalimo dan juga ASN di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Yalimo.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jayawijaya, Salman, SH. MH, usai penyerahan mengatakan, aset tersebut merupakan aset Pemda yang sampai sekarang masih dikuasai oleh pihak ketiga, dimana pihak ketiga itu didominasi oleh pensiunan ASN Pemda Jayawijaya.
Bupati Kabupaten Yalimo Dr. Nahor Nekwek,SPD.MM bertindak selaku penerima apel pegawai di lingkungan pemda Kabupaten Yalimo pada Senin (16/10) yang dipusatkan di halaman kantor Bupati Yalimo. Apel pegawai yang diikuti oleh para assisten sekda, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah serta para pegawai di lingkungan Pemda Yalimo.
Dia menuturkan, bahwa kedisiplinan dan kinerja harus menjadi catatan bagi setiap ASN secara pribadi. Sebab ASN ada karena masyarakat."Kita hadir di sini oleh karena adanya masyarakat yang perlu kita layani. Sehingga Bapak Bupati meminta kepada seluruh ASN untuk memberikan pelayanan terbaik. Serta disiplin," ungkap Edy Buntan.
"Dari 817 yang dinyatakan lulus untuk menjadi CPNS dan harus melakukan ujian CAT ada 35 orang tidak ikut terdiri 4 orang meninggal dunia dan 31 tanpa keterangan,"ucapnya di Gunung merah Sentani, Senin (16/10)kemarin.
Nantinya setelah pemerintahan Belanda meninggalkan Irian Barat (Papua) barulah pemerintah Indonesia masuk dan mengambil alih perusahaan tersebut yang kemudian menggantikan nama menjadi Perusahaan Negara Irian Bhakti.
Ketua Kadin Papua diketahui turut memberikan materi kepada ratusan mahasiswa tersebut. Adapun materi yang disampaikanya terkait dengan motivasi bagi para mahasiswa bagaimana menjadi pelaku usaha pemula didunia usaha.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Papua, Anthonius Ayorbaba menyampaikan untuk program penerimaan CPNS tahun ini, Kemenkumham Papua hanya mendapatkan 6 kuota. Jumlah tersebut merupakan kuota yang ditentukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkumham RI.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, kebijakan itu terkait pengaturan jam kerja dan pelayanan di kompleks Kantor Gubernur Papua.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas menyatakan bahwa dalam UU anyar tersebut ada percepatan perkembangan kompetensi. Hal itu menjadi kewajiban untuk para ASN.
“Kami sudah melakukan pertemuan dimana Pj Gubernur Papua diwakili oleh Kepala Bappeda Papua dan Karo Umum, mereka menyampaikan bahwa tetap diproses dan akan dibahas dengan Pj Gubernur, Sekda dan Ketua Bappeda,” terang Perawat di RSUD Jayapura, Barbalina Dekeniap kepada wartawan di Kantor Gubernur.
emerintah Kota Jayapura menggelar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun 1445 H, di kantor walikota Jayapura, Rabu (4/10). Pj. Walikota Jayapura, Dr Frans Pekey mengatakan, kegiatan seperti ini sebenarnya menjadi agenda rutinitas setiap tahunnya namun tahun ini sedikit berbeda dengan mengundang sejumlah stakeholder bersama ASN.
Kepala BKPP Kota Jayapura, Robert Betaubun mengatakan, empat ASN yang magang di BKPP Kota Jayapura itu dalam rangka untuk meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, khususnya di bidang Kepegawaian.
Ini merupakan rolling kedua yang dilakukan Bupati Omaleng pasca diaktifkan kembali mulai 1 September 2023. Pelantikan dilakukan pada Senin (2/10) di Pendopo dan dihadiri Plt Sekda Mimika, Robert Mayaut bersama Forkopimda dan para pimpinan OPD.
Belum diketahui penyebab pasti Dari peristiwa ini, namun sang istri kesehariannya menjual pakaian di Kota Jayapura menuturkan, sesaat sebelum pihaknya menemukan suami meninggal dengan cara gantung diri di dalam kamar, korban sempat meminta istrinya pulang.
Bagian ini menjadi sorotan pejabat Walikota Jayapura itu karena sering mendapatkan pegawai maupun staf di sejumlah OPD itu kurang disiplin terutama sehubungan dengan jam masuk kantor pemerintah untuk bekerja termasuk kedisiplinan dalam mengikuti apel gabungan.
Pj Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan penggunaan batik bagi pegawai di lingkup Pemkot Jayapura itu dalam rangka memperingati hari batik nasional. Ini selaras dengan keputusan Unesco yang menetapkan batik Indonesia sebagai salah satu warisan budaya non benda.
Plt Kepala Dinas Pemuda Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan Soleman Jambormias mengungkapkan bahwa pihaknya mengagendakan olahraga bersama ini digelar satu kali dalam sebulan.
"Sudah barang tentu perkara yang bersangkutan kita hentikan atau SP3 karena sudah meninggal. Tapi, proses penghentian perkara yang bersangkutan kita hentikan setelah menerima akta kematian," jelasnya.
"Sejak malam mereka (warga-red) sudah berada di Kantor Gubernur dan melakukan pemalangan. Yang melakukan pemalangan masih warga yang sama, mereka menuntut hak ulayat," ucap pria yang namanya enggan dikorankan tersebut.
Kata Bupati, para peserta telah mengikuti tes CAT dan tinggal menunggu pengumuman. Kemudian dengan adanya isu terkait pungli yang dilakukan oleh oknum, dengan mengiming-imingi jatah PNS, Bupati menegaskan bahwa tidak ada pungli soal rekrutmen PNS di Kabupaten Keerom.
"Saat ini sudah mulai banyak warga yang membuat surat kuning pencari kerja karena ada pembukaan penerimaan CPNS, pegawai di BUMN atau instansi vertikal pemerintah, TNI/Polri,"ungkapnya, Selasa (19/9) kemarin.
Sebab menurut Bupati Gusbager, sangat banyak Kepala OPD di Kabupaten Keerom yang dianggap "Kapal Kayu" dengan meninggalkan kantor tanpa sepengetahuan pimpinan daerah.
Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Mutasi ASN BKPSDM Kabupaten Yalimo Yohanes Penius Lanny mengatakan saat ini , sebenarnya berjumlah 500 sejak tahun 2019 lalu, dan sampai dengan tahun ini tersisah 497 karena 3 orang meninggal dunia, hari ini dilakukan simulasi, untuk mengikuti test yang akan dilaksanakan 3.
"Saya tegaskan, karena kita sedang masuk pada masa-masa menuju pesta demokrasi. Tahapan-tahapan menuju kesana sedang berjalan," ungkap Bupati Gusbager, Senin (18/9) pagi kemarin.
“Pemda akan kembali membuka pendaftaran CPNS sebanyak 246 formasi dalam waktu dekat, setelah penetapan NIP formasi 1000 kemarin,” ujar Bupati Keerom, Piter Gusbager dalam apel pagi di halaman kantor Bupati Keeron, Senin (18/9/2023).
“Semua kepala OPD kalau melakukan perjalanan dinas ke luar daerah harus melaporkan agenda bapak ibu ke bupati,” ujar Bupati Piter Gusbager saat pimpin apel pagi di halaman kantor Bupati Keerom, Senin (18/9/2023).
“Kita akan sampaikan kepada partai politik yang berstatus sebagai ASN atau TNI/Polri dapat menyampaikan surat pemberhentian dari yang bersangkutan,” ungkap Gobay kepada awak media belum lama ini.
Komisioner Komisi Informasi Provinsi Papua, Joel Betuel Agaki Wanda berharap dengan kewenangan M Ridwan sebagai Penjabat Gubernur Papua, maka bisa segera dan tegas menindaklanjuti penyelesaian masalah-masalah di Provinsi Papua yang saat ini membutuhkan penyelesaian secepatnya.
Kepala BKD Kabupaten Yahukimo, Yohanes Pahabol dalam laporannya mengungkapkan bahwa SK CPNS Formasi 2018 ini berjumlah sebanyak 421 orang. Pada saat tahap awal telah diserahkan sebanyak 418 orang, oleh Bupati pada Selasa (5/9).
Selain mau ditempatkan dimana saja dalam bertugas, ASN juga harus loyal terhadap pimpinan dan bekerja dengan baik, serta mampu melakukan komunikasi, koordinasi dan bekerja secara tim. "Sebagai seorang ASN kita mengabdi kepada masyarakat dan negara, kita harus bekerja dari hati,"ujar Sekda Hana, Jumat (4/9).
Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Yermias Paulus Ruben Ndiken, S.Sos, menyebut, jumlah kuota formasi CPNS untuk Kabupaten Merauke tahun 2023 lebih dari 1.000 orang. Jumlah ini terdiri dari tahap pertama sebanyak 287 orang.
Dia menekankan terutama jangan sampai ada oknum ASN maupun pegawai di Pemkot Jayapura yang nekat menjalin asmara di lingkungan kantor Pemkot Jayapura baik itu pacaran apalagi berselingkuh.
“Sebagai pembina ASN, saya minta DWP Kabupaten Jayapura menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Istri ASN harus bisa mendukung kerja suami dan organisasi DWP harus punya andil dalam hal ini,"ucapnya, Sabtu(2/9).
Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr Frans Pekey mengatakan, pemerintah kota masih menunggu kejelasan pengangkatan CPNS maupun P3K bagi 1200 pegawai kontrak di Pemkot Jayapura.
Penghargaan diterima oleh Penjabat Bupati Nduga Edison Nggwijangge yang diserahkan oleh Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian BKN, Dr. Otok Kuswandaru di Gedung Aithosa di Wamena, Jumat 1 September 2023.
"Ini memang sengaja kami siapkan karena, saya tidak mau sampai terjadi kekosongan beras ASN, sehingga stok beras memang kami siapkan banyak, " Katanya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (29/8) kemarin.
“Satpol PP harus melakukan pengecekan ke setiap OPD di luar jam kantor. Jika ada OPD yang bekerja lembur lewat jam 03.00 WIT harus lapor ke Satpol PP supaya bisa dipantau. Lewat jam 05.00 WIT harus off semua, lampu dimatikan dan ASN yang lembur pulang, jangan lagi ada di kantor,”ujarnya.
Kepala Kantor Pos Indonesia Merauke Johanes Kesaulija, yang ditemui media ini mengungkapkan, penyaluran beras bagi ASN ini dilakukan terhitung sejak Januari 2023 yang kontraknya ditanda tangani di Februari 2023.
Penghargaan tersebut diberikan atas apresiasi dari pemerintah daerah terhadap aparatur negara yang memiliki dedikasi tinggi di Pemerintahan Kabupaten Mappi. Pegawai yang menerima penghargaan sebanyak 7 orang. Empat diantaranya ASN dan 3 orang pegawai kontrak daerah.
Pejabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si., mengakui, mereka sudah mengajukan pengunduran diri dan juga telah mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Kota Jayapura terkait dengan status kepegawaiannya di Pemkot Jayapura.
Kepala BKPSDM Mimika, Ananias Faot yang ditemui Selasa (22/8) mengatakan, 60 honorer sudah dipanggil dan akhirnya bisa memberikan klarifikasi. Kata dia, dari hasil klarifikasi dan perbaikan, ternyata yang bermasalah adalah registrasi ijazah sehingga dikomunikasikan dengan Dikti.
“Berdasarkan kontrak kami dengan pihak Bulog hingga akhir tahun 2023, kami yakin bisa terealisasi dengan baik, karena sejauh ini tidak ada kendala dalam penyaluran,” jelasnya lagi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mimika, Marten Mallisa yang ditemui Senin (21/8) mengatakan, serapan belanja baru mencapai 31 persen atau sekitar Rp 1,6 triliun. Jadi ia pun mengakui jika serapan belanja sangat terlambat.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke Stephanus Kapasiang, S.Pd, mengingatkan para guru P3K tersebut, untuk tidak mengajukan pindah tempat tugas seperti Pegawai Negeri Sipil.
"Itu belum, kemarin waktu rakor itu belum disampaikan batas akhirnya bulan November, karena persoalannya merupakan persoalan nasional. Sehingga ada kemungkinan kebijakan-kebijakan lain yang akan dibuat untuk menyelesaikan karena dampaknya luas," kata Frans Pekey, Kamis (10/8).
Pj Bupati Sarmi dalam arahannya pelantikan pejabat daerah mengatakan pelantikan ini merupakan rangkaian dalam upaya mendorong jalannya roda pemerintahan kabupaten Sarmi.
Ribka menyampaikan bahwa aktivitas perekonomian dan pendidikan belum berjalan normal. Sehingga itu, butuh dukungan semua pihak untuk sama sama menjaga kondusifitas keamanan di Dogiyai.
"Saya lihat ada yang belum punya papan nama, belum punya logo Korpri," kata Frans Pekey saat apel pagi gabungan seluruh pegawai di pemerintahan Kota Jayapura, bertempat di lapangan apel kantor Wali Kota Jayapura, Senin (7/8).
"Sampai hari ini masih di Kemenpan dan BKN sedang divalidasi dan verifikasi data tenaga kontrak K2 dan itu melibatkan BPKP," kata penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey, Senin (7/8).
Pj Gubernur Papua Selatan Dr. Apolo Safanpo, ST, MT, menjelaskan, hasil seleksi yang telah dilakukan untuk beberapa jabatan tinggi pratama lainnya tersebut beberapa waktu lalu masuk ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito, SIP MSi sudah mendapat laporan langsung terkait adanya sekitar 60 calon ASN, formasi honorer yang bermasalah dalam proses penetapan SK.
Moudy Hermawan memiliki alasan tersendiri agar para pejabat dan ASN untuk belanja di UMKM. Menurutnya, belanja terbesar di Indonesia adalah pemerintah. Termasuk di Papua Selatan yang setiap tahunnya masih didominasi oleh belanja pemerintah.
Dari sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke yang pindah ke Provinsi Papua Selatan dengan membawa mobil dinas, ternyata sampai sekarang ini baru 1 orang yang mengembalikan kendaraan dinas tersebut ke Pemerintah Kabupaten Merauke.
Komisioner KPU Papua Pegunungan, Devisi Penyelenggaraan, Melkianus Kambu, menyatakan, sesuai Undang–undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN terlibat dalam partai politik harus mengajukan pengunduran diri pada instansinya, apalagi sudah mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif kabupaten maupun provinsi.
Kepala BKPSDM Mimika, Ananias Faot Senin (31/7) mengungkapkan, saat ini proses pengangkatan sudah memasuki tahap pengurusan Nomor Induk Pegawai (NIP). Tapi setelah diproses melalui sistem, ternyata ada 60 orang yang tidak bisa diangkat karena masalah ijazah. "Ada yang satu ijazah dipakai dua orang," katanya.
‘’Saya ingatkan kepada seluruh pimpinan OPD agar bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Diperhatikan tentang administrasi keuangan. Perencanaan harus diperhatikan dengan baik,’’ tandas bupati Merauke Romanus Mbaraka kepada wartawan seusai memimpin rapat bersama dengan seluruh pimpinan OPD lingkup Pemkab Merauke, Rabu (26/7).
Pejabat eselon II, III dan IV yang akan dilantik tersebut, tidak hanya yang mengalami kekosongan saat ini karena pejabat yang dilantik sebelumnya pindah ke provinsi atau karena memasuki masa purna tugas, namun juga ada karena akan ada pergeseran pejabat baik eselon II, III maupun IV.
‘’Kita sudah sebarkan surat edaran dari Bapak Bupati Merauke terkait larangan berkeliaran di jam-jam kerja sehubungan dengan disiplin pegawai negeri sipil,’’ kata Kepala Satpol PP Kabupaten Merauke Fransiskus Kamijay, S.STP ditemui media ini, Selasa (25/7).
Progres itu dilaporkan dalam rapat monitoring dan evaluasi yang dipimpin Pj Sekda Mimika, Petrus Yumte didampingi Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling, MSi di Hotel Grand Tembaga, Selasa (25/7/2023). Rapat dihadiri para pimpinan OPD, pejabat pembuat komitmen hinga operator Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Jangan sampai berdampak pada masalah hokum, seperti yang dialami salah satu pegawai di Dinas Lingkungan Hidup(DLH) Kabupaten Jayapura, yang saat ini ditetapkan jadi tersangka di Polres Jayapura, akibat kasus penganiayaan anak buahnya.
Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkot Jayapura diingatkan kembali soal kedisiplinan terutama penggunaan waktu dan kedisiplinan dalam hal berpakaian. Hal ini ditegaskan oleh Asisten 2 Setda Kota Jayapura, Widi Hartanti saat memimpin apel pagi bersama di lingkup Pemerintah Kota Jayapura, Senin (10/7) kemarin.
Tapi pengisiannya, tidak serta merta dilakukan begitu saja, tapi dilakukan berdasarkan aturan. Dalam pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II dilakukan dengan dua cara yaitu seleksi terbuka dan job fit.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua Jery Agus Yudianto menyampaikan, mendekati hari H masih on progress. Bahkan, khusus di area Kantor Gubernur karena persiapan, maka hampir semua utility di halaman Kantor Gubernur Papua.’
