Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Marthen Kogoya mengatakan, hal ini dilakukan guna mengantisipasi jika Daerah Otonom Baru (DOB) ditetapkan. Terlebih kemarin diadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gubernur dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Papua di Jayapura.
Kunjungan tersebut terkait dengan adanya sistem atau aplikasi informasi kinerja PNS secara nasional yang dapat diintegrasikan dengan aplikasi kinerja PNS di Instansi Pemerintah. Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Pasal 60, ayat (3).
Asisten I Sekda Mappi yang juga sebagai Plt Sekda Mappi, Dra Maria Goretti Letsoin, M.Pd, mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan informasi sehubungan dengan masalah yang dialami Yohanes Anggiri tersebut yang telah pensiun sejak 2017 lalu, namun tidak mendapatkan haknya berupa gaji pensiun.
"Tadi di pemberitaan harian Cenderawasih Pos, penjelasan (BKN) yang mengatakan Kota Jayapura belum memasukkan data honorer itu tidak benar," ujar Robert J Betaubun kepada Cenderawasih Pos, Rabu (08/06).
Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional (Kanreg) IX Jayapura, Junita Ekawati, ST.,MM, mengungkapkan bahwa sampai saat ini dari 29 Kota/Kab di Provinsi Papua, masih ada 4 kabupaten/kota yang belum memasukkan data formasi pengangkatan pegawai honorer. Yakni, Kota Jayapura, Kabupaten Asmat, Mamberamo Tengah, dan Kabupaten Yahukimo.
Pada kesempatan tersebut, bupati mengatakan, sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), maka harus mempunyai rasa loyalitas terhadap tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Ini menjadi tantangan terbesar untuk kami di Papua,” kata Bupati dalam acara pembukaan pelatihan dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan III di lingkungan pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang bekerjasama dengan pemerintah Provinsi Papua, Selasa (7/6) yang diikitu 351 peserta yang berasal dari Pegunungan Bintang.
Disampaikannya, semua aparat pemerintah sudah diperintahkan terutama dalam menghadapi hari raya kurban untuk waspada dan tetap melakukan pemeriksaan yang ketat terhadap hewan hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua, Marthen Kogoya menyebutkan penghapusan tenaga honorer merupakan kebijakan nasional, sehingga penerapannya di Papua akan dilaksanakan.
"Hari ini (kemarin.red) penjabat Walikota mulai bekerja usai dilantik pada jumat lalu, maka dari itu saya mengajak pimpinan OPD, untuk bagaimana bersatu dalam mendukung kepemimpinan penjabat baru ini", tuturnya, senin, (30/5).
Hingga kemarin (29/5) Satya tidak menjelaskan kapan batas akhir pengurusan NIP. Dia mengatakan sampai sekarang proses pengurusan NIP untuk rekrutmen CPNS 2022 terus berjalan. Satya mengatakan setiap instansi yang CPNS-nya mundur, berupaya melakukan penggantian. Sehingga jumlah kursi kosong berkurang dari 105 menjadi 100 kursi.
Untuk itu kata Derek, dalam rangka mengatasi masalah masalah proses pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di papua. Pemerintah daerah di Provinsi Papua melaksaakan pelatihan kepemimpinan dan pengembangan kompotensi bagi para pemangku jabatan pimpinan tinggi Pratama dan para pemangku jabatan fungsional analis kebijakan di lingkungan pemerintah Provinsi Papua.
Terkait dengan instruksi Presiden tersebut, Juru Bicara (Jubir) Satgas Covid-19 Papua, dr Silwanus Sumule menyampaikan, Provinsi Papua tetap mengikuti keputusan pemerintah pusat.
Jangan sampai melakukan perbuatan yang justru memalukan dan tidak sesuai dengan ajaran Kristus yakni melakukan kekerasan dalam rumah tangga, berkelahi dengan istri dan anak-anak, menjadi pelaku korupsi. Mabuk-mabukan, berselingkuh dan tidak disiplin, selalu terlambat. Sebagai ASN Katolik, lanjut Uskup, harus salalu peduli terhadap sesama, saling mengasihi seperti Yesus Kristus selalu mengasihi umat-Nya tanpa batas.
Wakil Bupati Merauke, H. Riduwan, S.Sos, M.Pd, memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat Merauke terutama para tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada dan mampu menciptakan kedamaian sehingga sampai sekarang ini tercipta kedamaian dan kerukunan di Kabupaten Merauke.
"Dari hasil sidak tadi ada beberapa ASN kita yang sudah berapa tahun tak masuk kerja, karena ada sesuatu hal dan sudah ditegur sudah diberikan peringatan tapi masih belum aktif bekerja," ujar Wakil Wali Kota Jayapura, Ir. Rustan Saru kepada wartawan Rabu (11/05).
"Dari jumlah kehadiran sangat banyak yang hadir hari ini. Kurang lebih 85% sampai 90%, ini perlu kita apresiasi. Artinya para pegawai mengupayakan kinerja tetap optimal. Untuk sisanya ada yang izin maupun tanpa keterangan yang tau tiap-tiap OPD nya," ujarnya.
‘’Tadi mulai dari saya sebagai Sekda, teman-teman asisten lengkap, staf ahli bupati lengkap hadir. Memang tidak 100 persen hadir ya. Tapi antara 70-80 persen hadir seperti biasa, karena ada juga yang dinas luar. Jadi kehadirannya antara 70-80 persen,’’ kata Ruslan Ramli.
“CPNS itu dia boleh melaksanakan dinas dengan SK CP hanya 2 tahun, selanjutnya dalam kurun waktu 2 tahun itu dia harus mengikuti pelatihan dasar untuk diangkat sebagai PNS,” ucapnya.
Wakil bupati Merauke, H. Riduwan, S.Sos, M.Pd, memberi apresiasi kepada jajaran Baznas yang menginisasi sosialisasi ini dan berharap para pejabat di masing-masing OPD bisa mendapat gambaran dan penjelasan terkait Intruksi Presiden Nomor 3 tahun 2014.
Kamis kemarin, calon peserta mendatangi kantor BPSDM yang berlokasi di Kotaraja Dalam untuk melakukan persiapan registrasi dan pemberkasan untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Dengan adanya perekrutan ASN di lingkungan Pemkab Merauke, baik melalui formasi umum maupun melalui pengangkatan honorer, maka jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Merauke mencapai 6.334 orang. Saat ini, jumlah ASN sudah mencapai 4.933 orang.
“Tetap bekerja seperti biasa, untuk jam berapa dan jam berapa kami belum lihat, tetapi tidak ada perubahan,” kata Jerry kepada wartawan yang ditemui saat menghadiri peringatan Hari Penyiaran Nasional di Jayapura, Jumat (1/4) kemarin.
Namun pendaftaran penerimaan clon ASN ini akan dilakukan setelah proses Nomor Induk Pegawai (NIP) dari formasi umum 2018, dan honorer sudah selesai. ‘’Kita masih selesaikan proses NIP untuk formasi 2018 dan untuk honorer K2 sebanyak 20.000 di Papua, di mana untuk kita di Merauke diberikan kuota 800 orang,’’ kata Urbanus Kaize kepada media ini, Senin (21/2).
Anggota DPRD Merauke, Moses Kaibu meminta ASN yang ada di lingkungan Pemkab Merauke yang saat ini menduduki jabatan agar tidak perlu risau dengan belum adanya pelantikan pejabat, apakah nantinya masih akan mendapatkan jabatan atau tidak.
Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya menjelaskan, setelah penyelesaian permasalahan honorer di Provinsi Papua, maka Pemerintah Provinsi Papua akan membuka Farmasi Umum.
"Dengan dikeluarkannya PP 94 Tahun 2021 meningkatkan disiplin ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dan benar-benar diperketat apa lagi, saat ini ASN dilingkungan Pemprov Papua sudah menerima TPP," katanya kepada Cenderawasih Pos, Rabu (9/2) kemarin.
Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa menjelaskan, mobil yang disiapkan BPBD Provinsi Papua ini pastinya akan sangat membantu mereka dalam.hal penanganan bencana alam.
Kepala BKD Provinsi Papua, Marthen Kogoya menjelaskan sejak tanggal 20 Desember tahun 2021 lalu, tim dari BKD Provinsi Papua, Kanreg Regional IX, BPKP sebagai instansi yang ditunjuk oleh Kemenpan untuk memverifikasi dan validasi data honorer Provinsi Papua sudah bekerja pada tahap finalisasi.
Pelantikan ini masih ditunggu-tunggu oleh para pejabat lingkup Pemkab Merauke. Karena dengan adanya perubahan terkait struktur OPD lingkup Pemkab, maka pasti ada perubahan struktur OPD dan ada juga pembentukan OPD baru. Untuk OPD baru tersebut yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
Universitas Negeri Musamus (Unmus) Merauke melakukan kerja sama tripartit dengan Universitas Negeri Jogjakarta (UNJ) dan Pemerintah Kabupaten Mappi dalam mengatasi masalah pendidikan terutama guru yang ada di daerah itu. Rektor Unmus Merauke DR. Beatus Tambaip, MA, menungkapkan, kerja sama tripartit antara Unmus-UNJ dan Pemkab Mappi tersebut dilakukan tahun 2022.
Selain itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Biak Numfor, Ir. Andares F. Lameky, MM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Biak Numfor, Jacob Paru, S.Sos, MM, Staf Ahli Bupati, Simon Rumaropen, SH, MM dan Drs. I Putu Wiadyana.
Rekrutmen guru ASN kategori pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menyisakan persoalan. Yaitu banyaknya guru-guru tetap yayasan yang ditarik ke sekolah negeri, setelah dinyatakan lulus seleksi PPPK. Yayasan selaku pengelola lembaga pendidikan swasta meminta guru mereka dikembalikan ke tempat semula mengajar.
“Batas waktu libur Natal dan tahun baru telah berakhir, diharapkan seluruh ASN Pemkab Yahukimo yang masih ada di luar Yahukimo untuk segera kembali untuk melaksanakan tugas rutin seperti biasa di Yahukimo,”ungkap Sekda Elai Giban, SE, MM dalam keterangannya yang disampaikan kepada Cenderawasih Pos, Senin (10/1) kemarin.
Menurut Romanus, jika selalu mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menjadi cahaya dan menunjuk jalan bagi Umat-Nya. "Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita di sepanjang 2022 ini. Tapi dengan dengan iman kita melangkah, maka apapun rintangan yang akan kita hadapi, pasti semuanya terlewati dengan indah,’’ ungkapnya.
Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengaku telah menjalani hubungan baik dengan Anggota Polri yang bertugas di Dittipikor. Bahkan, ada beberapa anggota Polri yang juga pernah bertugas di KPK.
Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke Ruslan Ramli, SE, M.,Si, menyebut hampir semua ASN yang ada di lingkungan Pemkab Merauke masuk kantor setelah libur Natal.
Setelah libur Natal yang cukup panjang dimulai tanggal 22-28 Desember, maka hari ini, Rabu 29 Desember 2021, ASN yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke di Provinsi Papua resmi kembali kantor lagi.
