JAYAPURA- Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura, Dr Robert J. Betaubun mengungkapkan bahwa Pemkot Jayapura sudah memasukkan tenaga honorer sejak April lalu. Hal ini ditegaskan terkati dengan informasi berita bahwa Kota Jayapura menjadi salah satu dari empat kabupaten/kota yang belum memasukan data tenaga honorernya yang diajukan untuk diangkat menjadi pegawai negeri.
“Tadi di pemberitaan harian Cenderawasih Pos, penjelasan (BKN) yang mengatakan Kota Jayapura belum memasukkan data honorer itu tidak benar,” ujar Robert J Betaubun kepada Cenderawasih Pos, Rabu (08/06).
Menyikapi informasi itu, pihaknya segera melakukan cross check untuk memastikan hal tersebut. Karena menurutnya, BKPP Kota Jayapura sudah menginput data sejak bulan April lalu. “Tadi juga saya sudah minta untuk dikonfirmasi ke ibu kabid di bagian itu. Itu ada kekeliruan informasi, karena kota Jayapura sudah mengajukan sejak di awal bulan April dengan datanya lengkap untuk tahap kedua. Jadi Kota Jayapura sudah mengajukan dan sekarang lagi tahap verifikasi. Jadi ada miss dalam pemberitaan tadi,” jelasnya.
Atas kekeliruan tersebut, pihaknya meminta pihak BKN untuk segera melakukan klarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang fatal atas kinerja Kota Jayapura. “Saya sudah menugaskan kabid data dan informasi untuk melakukan cross check lagi ke BKN dan pengakuannya bahwa itu salah informasi. Jadi mudah-mudahan pemberitaan itu bisa segera diklarifikasi secepatnya. Kalau tidak besok ya lusa,” imbuhnya.
Diketahui sebanyak 3. 134 data honorer sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Mempan dan 1.230 ke vervalnya. Sedangkan kuota untuk Kota Jayapura hanya diangka 1.200 tenaga saja. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian masalah tenaga honorer di Indonesia dan merupakan program dari kementerian sendiri.
JAYAPURA- Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Jayapura, Dr Robert J. Betaubun mengungkapkan bahwa Pemkot Jayapura sudah memasukkan tenaga honorer sejak April lalu. Hal ini ditegaskan terkati dengan informasi berita bahwa Kota Jayapura menjadi salah satu dari empat kabupaten/kota yang belum memasukan data tenaga honorernya yang diajukan untuk diangkat menjadi pegawai negeri.
“Tadi di pemberitaan harian Cenderawasih Pos, penjelasan (BKN) yang mengatakan Kota Jayapura belum memasukkan data honorer itu tidak benar,” ujar Robert J Betaubun kepada Cenderawasih Pos, Rabu (08/06).
Menyikapi informasi itu, pihaknya segera melakukan cross check untuk memastikan hal tersebut. Karena menurutnya, BKPP Kota Jayapura sudah menginput data sejak bulan April lalu. “Tadi juga saya sudah minta untuk dikonfirmasi ke ibu kabid di bagian itu. Itu ada kekeliruan informasi, karena kota Jayapura sudah mengajukan sejak di awal bulan April dengan datanya lengkap untuk tahap kedua. Jadi Kota Jayapura sudah mengajukan dan sekarang lagi tahap verifikasi. Jadi ada miss dalam pemberitaan tadi,” jelasnya.
Atas kekeliruan tersebut, pihaknya meminta pihak BKN untuk segera melakukan klarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang fatal atas kinerja Kota Jayapura. “Saya sudah menugaskan kabid data dan informasi untuk melakukan cross check lagi ke BKN dan pengakuannya bahwa itu salah informasi. Jadi mudah-mudahan pemberitaan itu bisa segera diklarifikasi secepatnya. Kalau tidak besok ya lusa,” imbuhnya.
Diketahui sebanyak 3. 134 data honorer sudah dimasukkan ke dalam aplikasi Mempan dan 1.230 ke vervalnya. Sedangkan kuota untuk Kota Jayapura hanya diangka 1.200 tenaga saja. Hal ini dilakukan untuk mempercepat penyelesaian masalah tenaga honorer di Indonesia dan merupakan program dari kementerian sendiri.
