Adanya tuntutan ini, karena melihat fenomena politik saat ini, dimana LMA tanah Papua sebagai pencetus lahirnya Pasal 6A UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) sama sekali tidak diakomodir sebagai bagian dari panitia seleksi ataupun tim pengangkatan DPRP dan DPRK.
Pj. Bupati Jayawijaya, Tonny M. Mayor, S.Pd , MM mengatakan, pemetaan wilayah adat memang penting dan perlu dilakukan agar peta wilayah adat bisa terdokumentasikan dengan baik secara tertulis. Sehingga generasi muda ini harus mengetahui batas-batas wilayah adat, batas-batas hak ulayat, karena sebagian besar ini sekolah keluar dari Kabupaten Jayawijaya.
Suku-suku ini masih konsisten dan tegas menolak kehadiran program pemerintah tersebut hadir di atas tanah adat mereka. Dalam pertemuan itu, masyarakat adat menilai tindakan pembongkaran hutan yang telah dilakukan pemerintah lewat PT. Jonlin Group di Ilwayab jelas-jelas melanggar hak-hak masyarakat adat.
Max Abner mengatakan dalam proses perekrutan DPRK ditemukan banyak kejanggalan, namun ia tidak menyebutkan namanya secara detail. Seharusnya kata Max Abner dalam perekrutan DPRK itu harus melibatkan MRP sebagai lembaga representasi kultural dan keaslian orang asli Papua (OAP).
Plt. Kepala DKLH Provinsi Papua, Aristoteles Ap mengatakan, program pelatihan budidaya jamur dilakukan dengan melihat potensi-potensi yang ada di dalam kawasan hutan terutama terkait dengan pemanfaatan hasil limbah yang telah dibuang atau tidak digunakan lagi, namun bisa dimanfaatkan salah satunya dengan budidaya jamur ini.
Daniel menjelaskan, dalam Pilkada Kabupaten Jayapura ia juga berharap adat harus ikut mensukseskan Pilkada Kabupaten Jayapura. Dimana seluruh masyarakat adat di seluruh tanah Papua harus terlibat aktif dalam mensukseskan Pilkada yang merupakan agenda negara untuk menentukan pemimpin lima tahun ke depan.
Peraturan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan dan proteksi dan juga memberikan jaminan hukum terhadap hak ulayat milik masyarakat hukum adat. Khusus di Papua implementasi dari peraturan tersebut belum berjalan maksimal.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Petrus Yumte mengatakan bahwa persoalan tapal batas di Kampung Wakia, Distrik Mimika Barat Tengah kini telah selesai dan wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan dasar dari kegiatan tersebut karena adanya pengaduan masyarakat adat terkait substansi dari perdasus tersebut yang dianggap melemahkan hak hukum masyarakat adat dalam mengambil tanah adat yang dikuasai secara sepihak oleh pihak kedua misalnya koorporasi, atau pemerintah dan lainnya.
Disampaikan bahwa Hutan Papua adalah salah satu hutan hujan tropis terakhir yang masih utuh di Indonesia. Selama ratusan tahun telah berfungsi sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati serta memainkan peran penting dalam pengaturan iklim global. Namun, ancaman terhadap hutan Papua telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Dijelaskan oleh Ketua LBH Papua Pos Merauke, Teddy Wakum bahwa Jumat (13/9) lalu, Marga Moiwend dan Gebze selaku pemilik hak ulayat tanah dan hutan adat di Distrik Ilawayab, Kabupaten Merauke mendatangi Keuskupan Agung Merauke untuk menyerahkan surat yang di dalamnya berisi permohonan kepada Uskup Agung agar ikut bersuara atas penderitaan warga yang tanah dan hutannya sedang diserobot dan digusur paksa oleh pemerintah atas nama PSN.
Menurutnya, itu menjadi isu krusial dalam era otonomi khusus. Pihaknya kemudian mencoba melihat isu itu dan ini kemudian bisa menjadi latar belakang pemikiran pemerintah kota membuat perlindungan secara khusus kepada masyarakat adat dengan afirmasi positif.
George Awi menegaskan sebagai orang adat, dirinya mendukung seluruh pasangan calon, baik Walikota maupun Gubernur. Khusus BMD-Dipo, George Awi menilai figur Boy Markus Dawir sebagai anak adat Port Numbay tidak perlu diragukan, karena saat ini terpilih kembali menjadi anggota DPR Papua .
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat menyebut revisi tata ruang Provinsi Papua, sementara berproses dan cukup panjang setelah dilakukan sinkronisasi dengan Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 30 Maret 2023.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, pertemuan ini sifatnya hanya audiens saja, sekaligus silahturahmi antara Samuel Siriwa sebagai Pj Bupati Jayapura yang baru saja dilantik.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, kegiatan penyambutan secara adat ini sebuah penghargaan yang luar biasa bagi dirinya, yang menerima hingga menobatkan dirinya sebagai anak adat.
Aksi ini merupakan yang kedua kalinya, setelah sebelumnya menggelar aksi demo ke Kantor DPR Kabupaten Merauke beberapa waktu lalu. Aksi demo ini diawali dari Lingkaran Brawijaya (Libra) Merauke menuju Kantor Sementara Majelis Rakyat Papua Selatan di Jalan Raya Mandala dengan long march.
Ia mengatakan dari usulan tersebut, MRP terlebih dahulu akan melakukan klarifikasi keaslian atau faktual terhadap dokumen keaslian orang asli Papua (OAP) dari para calon kepala daerah nantinya. Kemudian kata Izak, dilanjutkan dengan pasal 20 ayat (2), juga diatur dalam Perdasi dan Perdasus.
Acara minang dan sejumlah sikap dan pernyataan dari masyarakat adat berlangsung di Kampung Paray, Distrik Biak Kota. Masyarakat adat yang terdiri dari Mananwir, Kereth, Bar dan Marga dari berbagai wilayah di Kabupaten Biak Numfor hadir di tempat itu.
Sekalipun diawal dikatakan akan dilakukan dengan jalan damai namun ujung - ujungnya dipastikan terjadi kericuhan dan aksi - aksi anarkis. Mirisnya lagi tak ada satupun pihak yang menyatakan siap bertanggungjawab.
Selaku Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, ia menyatakan bahwa akan mendorong beberapa pasal dalam Perdasi diantaranya, pasal pendidikan budaya dan pasal yang akan membina dan pengawasan tentang pembentukan komisi masyarakat adat.
“Tujuan kita bentuk Manawir itu untuk selamatkan tanah, bukan untuk jual tanah. Saya setuju dan itu sudah kami bicara terus menerus. Saya mau kita membuka pikiran kita. Karena masalah jual tanah itu Mananwir yang jadi sorotan,” ungkap Yan Piter Yarangga.
Ketua Mambesakologi Tanah Papua Daniel Randongkir di Jayapura, Jumat, mengatakan benda arkeologi merupakan warisan turun-temurun masyarakat adat Papua sehingga keberadaannya harus selalu ada di daerah ini.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai menyatakan pemerintah terus bersifat aktif untuk membangun langkah -langkah menuju proses perdamaian, sesuai dengan dengan konteks budaya , dan menuju proses perdamaian ini komunikasi terus dibangun baik secara individual tiap komunitas sejak konflik itu terjadi
Ketua LMA-Tsingwarop, Litinus Niwilingame mengatakan, LMA-Tsingwarop menyiapkan strategi baik secara internal maupun secara eksternal guna menyikapi banyak hal yang terjadi di wilayah Tsingwarop.
Pj. Gubernur Papua Pegunungan mengatakan, poin penting dalam pertemuan ini adalah keinginan dari kedua belah pihak untuk menghentikan pertikaian dan bersama-sama menuju perdamaian atau kesepakatan damai.
Aksi ini dilakukan sebagai wujud ketidakpuasan dan kekecewaan karena jalannya penyelenggaraan kegiatan, yang mengagendakan pemilihan Ketua KAP-Papua yang baru, itu tidak sesuai dengan aturan yang telah diatur dalam ADRT KAP-Papua.
Para pemilik hak ulayat tersebut juga bertemu dan diterima oleh Sekretarius Daerah Kabupaten Merauke Yermias Ruben Ndiken, S.Sos di Lantai III Kantor bupati Merauke. Seusai menerima para pemilik hak ulayat tersebut Sekda Yermias Ndiken menjelaskan bahwa pihaknya telah bertemu dengan para pemilik hak ulayat tersebut yang digunakan oleh Dishub Kabupaten Merauke.
"Akan dibuat dalam kesepakatan, memberikan afirmasi prioritas kepada semua, berlaku kepada semua di wilayah adat yang lain di kota Jayapura. Sehingga semua berlaku dan prioritas untuk anak-anak pemilik ulayat sehingga ada keadilan,"kata Frans Pekey.
Meski belum dipastikan mengenai materi gugatan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat adat Papua itu, namun dia menyebutkan hal gugatan itu terkait dengan tuntutan masyarakat adat untuk masuk ke dalam kepanitiaan seleksi termasuk juga dalam anggota DPRK.
“Ada tambang rakyat di daerah itu, yang tadinya masyarakat mendulang dengan menggunakan alat manual namun kini sudah mulai menggunakan alat berat,” kata Soleiyan.
Menurutnya, pendekatan berbasis kearifan lokal dan konteks wilayah dapat memperkuat penerimaa dan dukungan masyarakat serta mengurangi potensi konflik sehingga implementasi strategi pembangunan menjadi lebih relevan dan efektif.
Menanggapi hal ini Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Pdt. Liypiyus Biniluk, mengatakan wilayah adat hanya berbicara administrasi. Sementara hak politik tidak ada aturan mengatur terkait itu.
Terkait hal ini, Frans Pekey pun mendapatkan doa dan dukungan dari tokoh adat, Ondoafi Kampung Tobati, agar dirinya maju dan terpilih sebagai Walikota Jayapura. Tak hanya itu, Kepala Kampung Tobati, Otniel Meraujde secara terang-terangan menyampaikan dukungannya di hadapan masyarakat yang hadir dalam peresmian sejumlah fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Kampung Tobati.
Tokoh adat yang ada di Port Numbay, kata dia, harus bergandengan tangan untuk melakukan konsolidasi kepada semua masyarakat yang ada, baik warga orang asli Papua maupun pendatang yang mendiami Kota Jayapura. "Tugas kita sekarang merangkul masyarakat, jangan sampai berjalan pada pilihan yang lain," tegasnya.
Dalam kunjungannya, Wakapolres Asmat menyampaikan tujuan dari kegiatan tersebut, yang salah satunya adalah memberikan bantuan kepada masyarakat Kampung Amborep yang sedang mempersiapkan pembangunan rumah adat Jew.
Dikatakan Max, dengan besarnya anggaran yang turun ke kampung, maka harus berdampak kepada masyarakat dan membawa perubahan sesuai dengan potensi potensi yang ada di kampung masing masing. “Baik itu potensi sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya,” kata Max.
Total sebanyak 54 perempuan yang dilantik menjadi pengurus LP3A2 Provinsi Papua. Rumasukun meyakini bahwa Ormas LP3A2 tak hanya mengurusi perlindungan bagi perempuan dan anak ada, namun akan menjadi penolong bagi kaum pria yang bergerak di sektor pemerintahan, karena lebih tahu dari mana provinsi ini harus dibangun.
Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang kemasyarakatan, SDM dan Pengembangan Otsus, Ukkas, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak, Nenu Tabuni, dan Kepala Dinas Kebakaran dan penyelamatan, Penanggulangan bencana dan satpol PP, Victor Fun, Pemerintah Kabupaten Nabire yang diwakili oleh Kasatpol PP, Kapolres Nabire, AKBP Wahyudi Satriyo Bintoro, Pimpinan dan Anggota Majelis Rakyat Papua Tengah (MRPT), Kepala suku Mee dan Moni serta beberapa perwakilan tokoh pemuda dan Masyarakat.
Dominggus mengatakan, sementara nama Mimika yang kini kita kenal artinya suatu tempat, nama Mimika diambil dari kata Mimiaika yang artinya banjir sedang berjalan atau arus sedang berjalan.
Frans Pekey, kepada wartawan usai peresmian rumah adat itu mengungkapkan, pemerintah terus mendorong penguatan kelembagaan masyarakat adat, salah satunya dengan pembangunan rumah adat ondoafi yang dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah kampung dan Pemerintah Kota Jayapura.
Anggota MRP Papua pegunungan Ustad Ismail Asso menyatakan Apa itu Honai Kaneke? Honai adalah tempat dimana benda-benda sacral seperti Hareken (batu hitam / axe) atau Kanc Eken atau Kaneke (benda pusaka) disitu tersimpan didalam lemari.
Ramses juga meminta Cakada tetap menjaga kondusifitas Kamtibmas di Kabupaten Jayapura. Tidak boleh membuat gerakan tambahan sehingga membuat gaduh atau suhu politik di Kabupaten Jayapura jadi memanas.
Dimana masyarakat adat Tabi-Saireri meminta agar pemimpin di Papua Induk harus diisi oleh orang asli Papua berwilayah adat Tabi Saireri. Pun demikian diberbagai wilayah adat lain di tanah Papua juga menuntut hak yang sama, bahwa pemimpin dserah harus diisi oleh anak asli dari wilayah adat setempat.
Direktur YPMAK, Vebian Magal didampingi lima benerapa kepala suku dan perwakilan suku kerabat saat ditemui menegaskan, oknum kelompok yang ingin melalukan aksi demo pada 18 April 2024 berkaitan dengan pengelolaan dana 1 persen bukanlah bagian dari dua suku besar di Mimika dan lima suku kerabat.
Agar program ini berjalan dengan baik, pemerintah tidak saja membiarkan masyarakat bekerja sendiri, tetapi pemerintah juga memberikan dukungan penuh terutama dengan penyiapan bibit tanaman pohon secara gratis kepada masyarakat. Program ambil bibit gratis ini diharapkan menjadi supaya untuk menarik perhatian masyarakat supaya terus menjaga kawasan hutan di papua dengan melakukan penanaman pohon.
Ketua IKB Jayawijaya Gotlief Sihombing menyatakan saat ini masyarakat batak yang ada di Jayawijaya tak bisa dipisahkan dengan daerah ini, oleh karena itu dilakukan ibadah syukuran lepas sambut Tahun ikatan keluarga Batak Jayawijaya 2023-2024 dengan maksud mensyukuri kebaikan Tuhan.
Surat tersebut ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa, Nomor Putusan Banding; 92/B/LH/2023/PT.TUN.MDO dan mengadili perkara lingkungan hidup dan perubahan iklim nomor No. 6/G/LH/2023/PTUN.JPR.
Dia menjelaskan penetapan Pimpinan lembaga kultur itu dilakukan melalui rapat pleno, yang digelar pada Kamis (25/1). Dimana selain pleno penetapan ketua definitif, juga dilakukan pleno penetapan wakil ketua 1 yang dijabat oleh Robert Horik, Waket, Max Apner Ohee.
Kedatangan Forum Adat Bersama Malind Anim Kabupaten Merauke itu untuk mengklarifikasi sekaligus memberikan pernyataan terkait dengan surat penolakan pelantikan terhadap Ketua MRP Papua Selatan periopde 2023-2028 Damianus Katayu beberapa waktu lalu.
“Kunjungan Gibran Jumat (26/1) akan bertemu dengan tokoh adat Papua perwakilan dari beberapa wilayah adat, kemudian kunjungan ke pasar untuk mensosialisasikan program visi misi Prabowo-Gibran ke depannya,” ucap Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo Gibran Wilayah Papua, Ronald Antonio, kepada Cenderawasih Pos, Kamis (25/1).
Yanto berharap, siapa saja orangnya apakah OAP dan non OAP harus bisa menjalankan tiga hal tersebut, supaya tidak terjadi konflik sosial di tengah- tengah masyarakat, tidak ada ketimpangan sosial di masyarakat dan keadilan akan tercipta secara baik, karena adanya rasa saling menghormati, menghargai serta memanusiakan manusia . Tentunya ini adalah salah satu point penting dalam hidup bermasyarakat.
Aparat keamanan diminta selalu melakukan patroli dan sweeping, terutama di daerah merah yang ada di Sentani, guna menghindari hal- hal yang tidak diinginkan, sehingga deteksi rawan dini gangguan Kamtibmas di Kabupaten Jayapura benar-benar bisa dibaca dan dikuasai.
Kepala Suku Pouw, Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Heskiel Pouw menyatakan masyarakat adat Tabi harus menjadi pemimpin di Tanah Papua. Salah satu putra Tabi yang menurutnya layak menjadi pemimpin di tanah Papua adalah Benhur Tomi Mano.
Pertemuan dengan para tokoh Grimenawa ini untuk melakukan dialog dan membahas peristiwa kericuhan yang terjadi dan bagaimana langkah penanganan dalam melakukan penyelesaian masalah yang terjadi Kampung Karya Bumi Besum, Distrik Namblong.
“Sebagai manusia biasa kami memang merasa kehilangan sosok pemimpin yang hebat menurut LMA Biak,”ungkap Ketua Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ) Kabupaten Biak Numfor, David Rumansara ketika di hubungi Cenderawasih Pos Selasa,(2/1/2024).
Public Lecture itu di gelar dengan tajuk Otonomi Khusus ( Otsus ) dan pemenuhan hak politik orang asli Papua ( Suku Byak ) menuju Pemilu 2024 dengan narasumber utama Laus D.C. Rumayom, S.Sos, M.Si Dosen Hubungan Internasional, Universitas Cenderawasih Jayapura
Pasalnya pada saat setiap kali persidangan dilakukan kebanyakan dari mereka sibuk mengotak – atik hand phone tanpa focus memperhatikan program yang dibahas bersama dalam persidangan.
Direktur Sekolah Adat Negeri Papua Origenes Monim Selasa mengatakan, Uncen tertarik mendukung pelaksanaan kurikulum merdeka belajar dengan penerapan bahasa daerah di satuan pendidikan mulai SD-SMA/SMK atau sederajat.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Yalimo Dr. Nahor Nekwerk, Sekda Dr. Isak Yando, Ketua DPRD Kabupaten Yalimo Markus Walilo, Perwira Penghu bung Kodim Jayawijaya , para Asisten Setda , OPD di lingkungan Pemkab Yalimo serta tamu undangan lainnya ,
"Kami sudah mendatangi Polres Jayapura dan diminta membuat pengaduan terkait dugaan penggelapan dana kampung," kata masyarakat adat Kampung Yongsuspari, melalui kuasa hukumnya, Edison Awoitauw, Senin (4/12).
"Dalam bahasa Asmat Jew berarti "roh", maka Jew memiliki arti sukma atau jiwa yang menghidupkan dan menggerakkan kehidupan bersama," kata Danramil Sawaerma Letda Inf Roesli Rajab, Jumat (17/11/2023).
Ketua Dewan Adat Keerom, Jack Mekawa mengatakan, adanya MoU tersebut merupakan harapan bagi masyarakat adat di Negeri Tapal Batas, Kabupaten Keerom. “Dengan adanya penandatanganan MoU ini juga merupakan program kerja utama sejak dilantik sebagai Ketua DAK Keerom,” ungkap Jack Mekawa kepada awak media.
Masing-masing Surat yang akan dikirim ke 6 MRP itu yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah dan Papua Selatan. Dimana dalam surat tersebut berisi penolakan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bukan berasal dari wilayah adat di mana 6 provinsi itu berada.
"Perkembangannya, kita makin memperkuat komunikasi dengan para tokoh adat di sana," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jakarta, Kamis.
“Anak-anak sekolah minggu Rayon Aryom sudah punya tempat ibadah bagus jadi jangan malas sekolah minggu. Tapi hari minggu lonceng bunyi sudah datang ke rumah sekolah minggu duduk menyanyi puji Tuhan,”ujarnya saat ibadah syukuran selesai direhabnya rumah sekolah minggu Rayon Aryom, Jemaat GKI Bait-El Aryom - Soryar, Jumat,(10/11).
Ketua Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ) Kabupaten Biak Numfor, David Rumansara mengatakan, dari seleksi yang dilakukan oleh tim yang bertugas melakukan seleksi terhadap kampung – kampung di Kabupaten Biak Numfor berhasil mendapat 20 kampung yang di nilai memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi kampung adat pada 19 distrik di Kabupaten Biak Numfor.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ) Kabupaten Biak Numfor, David Rumansara mengatakan, usulan pihaknya itu telah disampaikan ke DPRD Biak Numfor untuk dilanjutkan kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua dan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) RI di Jakarta.
“Pemerintah Provinsi tidak gegabah orang bilang tidak takabur, tidak ya, pemerintah provinsi ini pemerintah, negara. Negara tidak sembarang mengambil tanah orang, tentu mengikuti aturan-aturan yang berlaku” kata Kondomo saat menanggapi Polemik lokasi kantor Gubernur di Walesi Senin (23/10) kemarin
"Kami sangat respons dan kami butuh orang yang merendah, merendah tahu kesakitan rasa seperti apa. Dia bisa ke bawah, ke tengah, dan bisa ke atas juga menyesuaikan," kata Ketua Suku Tehit Papua Barat Daya, Orgenis Richard Sadrafle, Sabtu (21/10).
“Jadi pernyataan Juru Bicara (Jubir) TPN-OPM, Sebby Sambom dan kekerasan yang dilakukan TPN-OPM terhadap warga sipil di Tanah Papua kian meresahkan dan mengaburkan perjuangan,” ucap Yuranus Jikwa melalui rilis yang diterima Ceposonline.com, Kamis (19/10/2023).
Sebab, menurut Kundrat Tukayo, salah satu tokoh Pemuda Adat Tabi, masyarakat Papua menginginkan ketenangan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, dirinya meminta kelompok tersebut menghentikan lobi-lobi politik yang memperjuangan kemerdekaan bagi Papua.
Tidak hanya itu, Hadi Tjahjanto juga menyerahkan sertipikat wakaf untuk Masjid Ammal Marwah di Distrik Sentani, Sertipikat untuk Gereja GKI Pengharapan dan Sertipikat Gereja Masehi Advent Hari ke Tujuh di Distrik Jayapura Utara.
Plh. Sekda Kabupaten Lanny Jaya Tendien Wenda,S.Th,.S.IP,.M.Si mengatakan, melalui bantuan pemda seluruh pengusaha Orang asli Lanny Jaya Beam- Kuyawagge dapat berkembang dengan baik dan hasilnya berdapak nyata dalam membangun sector usaha.
Salah satu tujuan pemerintah pusat menyalurkan Dana Desa (ADD) di setiap kampung untuk mempercepat proses pembangunan di kampung sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kampung. Dana yang mengalir ke kampung ini bisa mencapai miliaran rupiah, bisa melebihi Organisasi Perangakt Daerah di Kota Jayapura.
Sertipikat yang diberikan, merupakan Sertipikat Hak Pengelolaan tanah ulayat suku Sawoi Hnya untuk pengembangan kawasan pertanian bagi kurang lebih 130 Kepala Keluarga atau 600 masyarakat dengan total luas tanah sebesar 699,7 Hektar.
Didimus juga menyatakan bahwa pihaknya tidak mau terjadi masalah tanah lagi, tapi sekali sepakat harus jalankan, jangan membingungkan pemerintah dan pihak lain yang ingin membangun di wilayah ini
Pemberian surat pelepasan hak ulayat tanah kepada Pemerintah Provinsi diwarnai dengan tradisi adat bakar batu dengan jumlah wam (babi) 40 ekor di lokasi pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan.
Pihaknya berharap demikian karena anak-anak asli setempat memiliki daya saing dan nilai tawar yang rendah bila di banding dengan warga bukan asli setempat sehingga tidak mungkin bisa mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD kabupaten / kota pada salah satu daerah di luar Papua.
Ia menilai hal tersebut merupakan suatu unsur kesengajaan karena tanpa disadari dengan membakar sampah pada bagian pohon yang telah mengering menyebabkan dahan pohon patah dan roboh menimpah gedung Kantor Dewan Adat Byak Mun Supiori yang dipinjam pakai tersebut.
Kantor Dewan Adat Byak Mun Supiori yang dipinjam pakai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Supiori pada Selasa, (3/10) siang sekitar pukul 10.30 WIT tertimpah pohon kering berukuran besar tinggi yang patah dan roboh.
Dewan Adat Byak menurut Gerald Kafiar resmi berdiri sebagai organisasi kemasyarakat pertama di Tanah Papua pada tahun 1947 dan di pimpin oleh Manfun Kawasa Byak Markus O. Kaisepo. Untuk itu kata dia Dewan Adat Byak merupakan organisasi kemasyarakatan terbesar, terdewasa dan terkemuka di atas Tanah Papua.
Saat ditanya Cepos, Senin (2/10), apakah ada kemungkinan pemerintah akan melakukan pembayaran uang permisi terhadap pemilik ulayat, sebagai syarat untuk membuka palang? Dengan tegas Frans Pekey menjawab, hal itu tidak akan dilakukan. Pemerintah Kota Jayapura akan mengambil kebijakan sesuai dengan aturan yang ada.
Diakuinya dalam proses pembangunan perkantoran kala itu, ada masyarakat adat dari suku Hamadi Machbi, lakukan komunikasi dengan pemerintah Kota Jayapura terkait tanah tersebut hingga berujung pada aksi pemalangan. Bahkan kata dia, aksi pemalangan ini sebenarnya sudah terjadi beberapa kali sejak pemerintahan Walikota Kambu dan Walikota Benhur Tomi Mano hingga terbaru Senin (2/10).
Aksi palang memalang fasilitas milik pemerintah yang dilakukan oleh oknum masyarakat adat, di kota Jayapura belakangan ini memang semakin marak. Jika sebelumnya menyasar Kantor Gubernur Papua, lembaga pendidikan fasilitas kesehatan hingga kantor BPBD Provinsi Papua, saat ini menyasar Kantor Walikota Jayapura.
Sekda Jayawijaya Thony M Mayor, SPd, MM menyabutkan pemetaan wilayah adat Klen Suku ini memang haru berjalan, namun dari keterangan tim yang telah turun ke lapangan masih ada 5 Distrik yang belum dilakukan pemetaan wilayah adat seperti Bolakme, Melagalome, Tagime, Tagineri dan Koragi
Kampung Skouw Yambe, salah satu kampung adat di Kota Jayapura yang letaknya berada di Distrik Muara Tami. Letak kampung ini cukup jauh dari pusat Kota Jayapura, kurang lebih butuh waktu sekitar 1 jam bahkan lebih, untuk bisa sampai ke kampung yang memiliki pantai berharap langsung dengan samudra pacific ini.
Mereka meminta dilakukan pencabutan SK Nomor 82 tahun 2021 yang dikeluarkan Dinas PMPTSP lantaran dianggap merugikan dan menyalahi. Putusan PTUN Jakarta telah menolak gugatan yang diajukan PT Megakarya Jaya Raya dan PT Kartika Cipta Pratama atas surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menjadi dasar untuk meminta SK ini dicabut.
“Kami organisasi masyarakat adat Indonesia, Thailand, Philippines dan Nepal di fasilitasi oleh CI untuk berkonsultasi dan berdialog berbagi pengalaman dari negara masing tentang kendala serta tantangan mengakses pendanaan untuk mendukung masyarakat adat dalam menjaga, mengelola dan melestarikan hutan yang merupakan sumber kehidupannya,” ungkap Weyasu kepada Cenderawasih Pos via telepon selulernya, Rabu (16/9).
Wakil Ketua DPRD Biak Numfor, Adrianus Mambobo, S.Pd mengatakan, Perda tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat sama dengan Perda tentang Kampung Adat, karena belum ada nomor registrasinya dari pemerintah daerah Biak Numfor untuk diundangkan.
Nurushafa Assauqiyah mengungkapkan rasa antusiasmenya bertemu langsung dengan Menteri Sandiaga Uno. Sebab selama ini bagi para finalis kebanyakan mereka hanya melihat dari televisi ataupun media massa lainnya. Momen ini adalah peluang emas untuk berinteraksi dan berdialog dengan tokoh sentral di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Mereka tiba di depan Kantor Sementara Gubernur Papua Selatan sekitar pukul 12.00 WIT, dan langsung menggelar aksi demo damai. Satu persatu memberikan orasi terkait pemilihan dan penetapan anggota MRPS tersebut.
Sebab menurut Gempar Papua, langkah pemerintah memperluas pembangunan di Papua bagian dari eksploitasi, untuk mengggeruk hasil alam Papua. "Kami minta kepada antek antek Indonesia stop berdalil membangun Papua, karena itu hanya untuk menanam investasi kolonialisme Indonesia," kata Fara, peserta Aksi saat berorasi.
"Pemerintah Kota Jayapura dari tahun ke tahun, terutama di dua tahun terakhir, kita juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat Port Numbay dengan program penguatan kelembagaan masyarakat adat melalui lembaga keondoafian yang ada," kata Dr. Frans Pekey, Rabu (9/8).
“Kalau ada dana dari Pemkab langsung diberikan kepada masyarakat adat, sehingga mereka bisa bangun obyek wisata yang mereka miliki dan mereka sendiri promosikan keluar,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa,(1/8).
Ketua Forum Intelektual Muda Tabi-Saireri, Yulianus Dwaa menyampaikan, dalam pertemuan tersebut, masing masing perwakilan menyampaikan unek unek mereka dihadapan Plh Gubernur dan Plh Sekda Derek Hegemur termasuk Ketua Pansel.
Komponen masyarakat adat Saireri dengan tegas menolak usulan Plh Gubernur Papua terkait rekrutmen bakal calon anggota MRP. Karena tidak sesuai sengan Perdasi No 5 tahun 2023 Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 tentang keanggotaan dan persyarakat, bagian satu keanggotaan.
Seruan penolakan disampaikan para kepala suku, ondoafi dan masyarakat adat di depan halaman Kantor Gubernur Papua, Kamis (27/7). Tidak hanya itu, mereka juga memasang spanduk di pelataran Kantor Gubernur dengan berbagai tulisan.
“Kan sama-sama dilindungi, aparat menjalankan tugasnya mengamankan dan wartawan juga menjalankan tugasnya meliput. Semua ada undang-undang yang mengatur. Jadi tidak bisa merasa lebih hebat atau bisa seenaknya menekan pihak-pihak lain,” cecar George Awi pada wawancara, Jumat (14/7).
