"Urutan pertama itu Kabupaten Jayapura, kemudian kota Jayapura. Itu tertinggi di Papua untuk urusan palang memalang. Ini berdasarkan data dari intel,"kata Hengky Yokhu di Kota Jayapura, Sabtu (24/6).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Keerom, Elchi Meho, diikuti 10 orang peserta dengan pemateri dari rumah kreatif Jari-Jari Keriting, Ifia-Fia, Arso XI, Asuhan Aziz Marasabessy dan Fatma Ramandey.
Bahasa ibu atau bahasa daerah adalah jati diri dari setiap orang Sentani dan upaya pelestarian sudah sangat mendesak, karena begitu banyak anak-anak yang jarang menggunakan Bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan orang tua juga tidak mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anaknya.
Ikatan Keluarga Besar Suku Mee Wilayah Lapago minta agar pihak kamanan segera memanggil Kepala Suku Wate untuk menjelaskan tentang penjualan tanah yang mengakibatkan konflik di Tapo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Ketua tim peduli pembangunan wilayah adat Walesi, Ismail Wetapo menyatakan, lima kepala suku besar dan kepala wilayah adat Walesi menegaskan, pembangunanan kantor gubenur telah diterima secara resmi sehingga harus segera dilakukan.
"Masalah ini sudah terjadi berulang ulang dan tidak ada toleransi buat para pelaku yang membuat keonaran, untuk para korban kami siap akan membantu apabila ada kerusakan kerusakan dengan kendaraannya," ujarnya.
Adapun tujuan kedatangan kedua suku tersebut, untuk mengadakan musyawarah kepada tua tua adat di kampung tersebut. Terkait permasalahan (Pemalakan) yang sering mereka hadapi selama ini.
Ketua Umum IKT Provinsi Papua, Edie Rante Tasak mengatakan, lahirnya ketua terpilih tersebut merupakan keinginan dari masyarakat Toraja di Kota Jayapura. Dia meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Amos Randalinggi kepengurusan organisasi dapat berjalan lebih baik dan selalu mendukung program pemerintah ke depan.
Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo, SIK menyatakan Kasus yang terjadi pada tanggal 10 April 2023 lalu, hari ini pihak pelaku yang diwakili oleh Kapolres Tolikara menyerahkan uang denda sesuai permintaan keluarga korban sebagai tanda bahwa masalah tersebut telah diselesaikan dengan keluarga korban.
Ondoafi Kampung Adat Iwon, Costat Trapen, mengungkapkan bahwa, ia telah mengirim surat kepada Kominfo Kabupaten Jayapura sebelumnya mengenai rencana pembangunan tower.
Iapun mengajak warga pemilik lokasi untuk melestarikan, sebab hutan mangrove merupakan tempat yang menghidupi. ”Jangan tergiur dengan rupiah yang dengan sekejap bisa habis tapi bagaimana mempertahankan lokasi untuk berkelanjutan yang artinya anak cucu masih bisa melihat dan menikmati serta memiliki kebanggaan karena memberikan kehidupan,” bebernya.
Ada sejumlah catatan persoalan lingkungan yang kata Ondoafi Warke ini harus dipikirkan. Pertama menyangkut sampah kota yang terus dikeluhkan. Persoalan ini terasa tidak habis - habisnya, kedua berkaitan dengan ketersesediaan air di tengah bertambahnya penduduk.
Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (PKY) RI Wilayah Papua, Dr. Methodius Kossay, S.H, M.Hum dan asistennya kali ini menyambangi Ketua Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Port Numbay, Ondoafi George A. Awi, bertempat di Tanah Hitam, Jayapura, Papua, Jumat (19/5).
Sosok Dr. Benhur Tomi Mano, Staf Ahli Menteri Sosial RI, yang menyatakan siap maju sebagai Calon Gubernur Papua, digadang-gadang sebagai salah satu calon kuat yang berpotensi memimpin provinsi di timur Indonesia itu. Karena itu, dukungan masyarakat pun mulai mengalir.
Ketua LMA Distrik Ibele, Loudwik Mosib, S.SI menyatakan, dari pembagian dana BLT Sembako yang disalurkan oleh Kantor Pos Indonesia, Cabang Wamena, data penerima 1000 orang lebih dengan jumlah anggaran Rp 955.800.000.
Setelah dilakukan seleksi verifikasi dokumen kelompok masyarakat adat dan organisasi perempuan, Panitia Seleksi (Pansel) MRP Kota Jayapura menetapkan ada 7 orang perwakilan masyarakat adat dan 12 perwakilan perempuan yang lolos seleksi.
-Tim Sanggar Reimue Kampung Kayo Batu itu nantinya yang akan menyambut kedatangan Presiden, sebelum presiden masuk ke Gedung Papua Youth Crative Hub untuk meresmikan Gedung Papua Youth Crative Hub, selasa (21/3) hari ini.
Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo telah menyerahkan SK Perhutanan Sosial, Hutan Adat dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria kepada 5 Lembaga Desa, 1 Kelompok Tani Hutan dan 5 SK Penetapan Status Hutan Adat kepada Masyarakat Hukum Adat dengan dengan total luas 25.582 Ha di Provinsi Papua.
"Sekarang ini Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan tim dari provinsi dan juga konsultan dari Universitas Brawijaya juga Uncen sedang mempsiapkan satu bentuk tata ruang Kabupaten Jayapura yang berbasis adat," kata Mathius Awoitauw.
