Masing-masing Surat yang akan dikirim ke 6 MRP itu yakni Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah dan Papua Selatan. Dimana dalam surat tersebut berisi penolakan terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang bukan berasal dari wilayah adat di mana 6 provinsi itu berada.
"Perkembangannya, kita makin memperkuat komunikasi dengan para tokoh adat di sana," kata Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Jakarta, Kamis.
“Anak-anak sekolah minggu Rayon Aryom sudah punya tempat ibadah bagus jadi jangan malas sekolah minggu. Tapi hari minggu lonceng bunyi sudah datang ke rumah sekolah minggu duduk menyanyi puji Tuhan,”ujarnya saat ibadah syukuran selesai direhabnya rumah sekolah minggu Rayon Aryom, Jemaat GKI Bait-El Aryom - Soryar, Jumat,(10/11).
Ketua Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ) Kabupaten Biak Numfor, David Rumansara mengatakan, dari seleksi yang dilakukan oleh tim yang bertugas melakukan seleksi terhadap kampung – kampung di Kabupaten Biak Numfor berhasil mendapat 20 kampung yang di nilai memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi kampung adat pada 19 distrik di Kabupaten Biak Numfor.
Ketua Lembaga Masyarakat Adat ( LMA ) Kabupaten Biak Numfor, David Rumansara mengatakan, usulan pihaknya itu telah disampaikan ke DPRD Biak Numfor untuk dilanjutkan kepada Penjabat Gubernur Provinsi Papua dan Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) RI di Jakarta.
“Pemerintah Provinsi tidak gegabah orang bilang tidak takabur, tidak ya, pemerintah provinsi ini pemerintah, negara. Negara tidak sembarang mengambil tanah orang, tentu mengikuti aturan-aturan yang berlaku” kata Kondomo saat menanggapi Polemik lokasi kantor Gubernur di Walesi Senin (23/10) kemarin
"Kami sangat respons dan kami butuh orang yang merendah, merendah tahu kesakitan rasa seperti apa. Dia bisa ke bawah, ke tengah, dan bisa ke atas juga menyesuaikan," kata Ketua Suku Tehit Papua Barat Daya, Orgenis Richard Sadrafle, Sabtu (21/10).
“Jadi pernyataan Juru Bicara (Jubir) TPN-OPM, Sebby Sambom dan kekerasan yang dilakukan TPN-OPM terhadap warga sipil di Tanah Papua kian meresahkan dan mengaburkan perjuangan,” ucap Yuranus Jikwa melalui rilis yang diterima Ceposonline.com, Kamis (19/10/2023).
Sebab, menurut Kundrat Tukayo, salah satu tokoh Pemuda Adat Tabi, masyarakat Papua menginginkan ketenangan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, dirinya meminta kelompok tersebut menghentikan lobi-lobi politik yang memperjuangan kemerdekaan bagi Papua.
Tidak hanya itu, Hadi Tjahjanto juga menyerahkan sertipikat wakaf untuk Masjid Ammal Marwah di Distrik Sentani, Sertipikat untuk Gereja GKI Pengharapan dan Sertipikat Gereja Masehi Advent Hari ke Tujuh di Distrik Jayapura Utara.
