Nurushafa Assauqiyah mengungkapkan rasa antusiasmenya bertemu langsung dengan Menteri Sandiaga Uno. Sebab selama ini bagi para finalis kebanyakan mereka hanya melihat dari televisi ataupun media massa lainnya. Momen ini adalah peluang emas untuk berinteraksi dan berdialog dengan tokoh sentral di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Mereka tiba di depan Kantor Sementara Gubernur Papua Selatan sekitar pukul 12.00 WIT, dan langsung menggelar aksi demo damai. Satu persatu memberikan orasi terkait pemilihan dan penetapan anggota MRPS tersebut.
Sebab menurut Gempar Papua, langkah pemerintah memperluas pembangunan di Papua bagian dari eksploitasi, untuk mengggeruk hasil alam Papua. "Kami minta kepada antek antek Indonesia stop berdalil membangun Papua, karena itu hanya untuk menanam investasi kolonialisme Indonesia," kata Fara, peserta Aksi saat berorasi.
"Pemerintah Kota Jayapura dari tahun ke tahun, terutama di dua tahun terakhir, kita juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat Port Numbay dengan program penguatan kelembagaan masyarakat adat melalui lembaga keondoafian yang ada," kata Dr. Frans Pekey, Rabu (9/8).
“Kalau ada dana dari Pemkab langsung diberikan kepada masyarakat adat, sehingga mereka bisa bangun obyek wisata yang mereka miliki dan mereka sendiri promosikan keluar,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa,(1/8).
Ketua Forum Intelektual Muda Tabi-Saireri, Yulianus Dwaa menyampaikan, dalam pertemuan tersebut, masing masing perwakilan menyampaikan unek unek mereka dihadapan Plh Gubernur dan Plh Sekda Derek Hegemur termasuk Ketua Pansel.
Komponen masyarakat adat Saireri dengan tegas menolak usulan Plh Gubernur Papua terkait rekrutmen bakal calon anggota MRP. Karena tidak sesuai sengan Perdasi No 5 tahun 2023 Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 tentang keanggotaan dan persyarakat, bagian satu keanggotaan.
Seruan penolakan disampaikan para kepala suku, ondoafi dan masyarakat adat di depan halaman Kantor Gubernur Papua, Kamis (27/7). Tidak hanya itu, mereka juga memasang spanduk di pelataran Kantor Gubernur dengan berbagai tulisan.
“Kan sama-sama dilindungi, aparat menjalankan tugasnya mengamankan dan wartawan juga menjalankan tugasnya meliput. Semua ada undang-undang yang mengatur. Jadi tidak bisa merasa lebih hebat atau bisa seenaknya menekan pihak-pihak lain,” cecar George Awi pada wawancara, Jumat (14/7).
"Urutan pertama itu Kabupaten Jayapura, kemudian kota Jayapura. Itu tertinggi di Papua untuk urusan palang memalang. Ini berdasarkan data dari intel,"kata Hengky Yokhu di Kota Jayapura, Sabtu (24/6).
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Keerom, Elchi Meho, diikuti 10 orang peserta dengan pemateri dari rumah kreatif Jari-Jari Keriting, Ifia-Fia, Arso XI, Asuhan Aziz Marasabessy dan Fatma Ramandey.
Bahasa ibu atau bahasa daerah adalah jati diri dari setiap orang Sentani dan upaya pelestarian sudah sangat mendesak, karena begitu banyak anak-anak yang jarang menggunakan Bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan orang tua juga tidak mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anaknya.
Ikatan Keluarga Besar Suku Mee Wilayah Lapago minta agar pihak kamanan segera memanggil Kepala Suku Wate untuk menjelaskan tentang penjualan tanah yang mengakibatkan konflik di Tapo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Ketua tim peduli pembangunan wilayah adat Walesi, Ismail Wetapo menyatakan, lima kepala suku besar dan kepala wilayah adat Walesi menegaskan, pembangunanan kantor gubenur telah diterima secara resmi sehingga harus segera dilakukan.
"Masalah ini sudah terjadi berulang ulang dan tidak ada toleransi buat para pelaku yang membuat keonaran, untuk para korban kami siap akan membantu apabila ada kerusakan kerusakan dengan kendaraannya," ujarnya.
Adapun tujuan kedatangan kedua suku tersebut, untuk mengadakan musyawarah kepada tua tua adat di kampung tersebut. Terkait permasalahan (Pemalakan) yang sering mereka hadapi selama ini.
Ketua Umum IKT Provinsi Papua, Edie Rante Tasak mengatakan, lahirnya ketua terpilih tersebut merupakan keinginan dari masyarakat Toraja di Kota Jayapura. Dia meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Amos Randalinggi kepengurusan organisasi dapat berjalan lebih baik dan selalu mendukung program pemerintah ke depan.
Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo, SIK menyatakan Kasus yang terjadi pada tanggal 10 April 2023 lalu, hari ini pihak pelaku yang diwakili oleh Kapolres Tolikara menyerahkan uang denda sesuai permintaan keluarga korban sebagai tanda bahwa masalah tersebut telah diselesaikan dengan keluarga korban.
Ondoafi Kampung Adat Iwon, Costat Trapen, mengungkapkan bahwa, ia telah mengirim surat kepada Kominfo Kabupaten Jayapura sebelumnya mengenai rencana pembangunan tower.
Iapun mengajak warga pemilik lokasi untuk melestarikan, sebab hutan mangrove merupakan tempat yang menghidupi. ”Jangan tergiur dengan rupiah yang dengan sekejap bisa habis tapi bagaimana mempertahankan lokasi untuk berkelanjutan yang artinya anak cucu masih bisa melihat dan menikmati serta memiliki kebanggaan karena memberikan kehidupan,” bebernya.
Ada sejumlah catatan persoalan lingkungan yang kata Ondoafi Warke ini harus dipikirkan. Pertama menyangkut sampah kota yang terus dikeluhkan. Persoalan ini terasa tidak habis - habisnya, kedua berkaitan dengan ketersesediaan air di tengah bertambahnya penduduk.
Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (PKY) RI Wilayah Papua, Dr. Methodius Kossay, S.H, M.Hum dan asistennya kali ini menyambangi Ketua Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Port Numbay, Ondoafi George A. Awi, bertempat di Tanah Hitam, Jayapura, Papua, Jumat (19/5).
Sosok Dr. Benhur Tomi Mano, Staf Ahli Menteri Sosial RI, yang menyatakan siap maju sebagai Calon Gubernur Papua, digadang-gadang sebagai salah satu calon kuat yang berpotensi memimpin provinsi di timur Indonesia itu. Karena itu, dukungan masyarakat pun mulai mengalir.
Ketua LMA Distrik Ibele, Loudwik Mosib, S.SI menyatakan, dari pembagian dana BLT Sembako yang disalurkan oleh Kantor Pos Indonesia, Cabang Wamena, data penerima 1000 orang lebih dengan jumlah anggaran Rp 955.800.000.
Setelah dilakukan seleksi verifikasi dokumen kelompok masyarakat adat dan organisasi perempuan, Panitia Seleksi (Pansel) MRP Kota Jayapura menetapkan ada 7 orang perwakilan masyarakat adat dan 12 perwakilan perempuan yang lolos seleksi.
-Tim Sanggar Reimue Kampung Kayo Batu itu nantinya yang akan menyambut kedatangan Presiden, sebelum presiden masuk ke Gedung Papua Youth Crative Hub untuk meresmikan Gedung Papua Youth Crative Hub, selasa (21/3) hari ini.
Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo telah menyerahkan SK Perhutanan Sosial, Hutan Adat dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria kepada 5 Lembaga Desa, 1 Kelompok Tani Hutan dan 5 SK Penetapan Status Hutan Adat kepada Masyarakat Hukum Adat dengan dengan total luas 25.582 Ha di Provinsi Papua.
"Sekarang ini Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan tim dari provinsi dan juga konsultan dari Universitas Brawijaya juga Uncen sedang mempsiapkan satu bentuk tata ruang Kabupaten Jayapura yang berbasis adat," kata Mathius Awoitauw.