- Advertisement -spot_img

TAG

ADAT

Usul Wisata Bahari Dipadukan dengan Kearifan Lokal

Nurushafa Assauqiyah mengungkapkan rasa antusiasmenya bertemu langsung dengan Menteri Sandiaga Uno. Sebab selama ini bagi para finalis kebanyakan mereka hanya melihat dari televisi ataupun media massa lainnya.  Momen ini adalah peluang emas untuk berinteraksi dan berdialog dengan tokoh sentral di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Giliran Aliansi LMA Suku Kima-Hima Gelar Aksi Demo

Mereka tiba di depan Kantor Sementara Gubernur Papua Selatan sekitar pukul 12.00 WIT, dan langsung menggelar aksi demo damai. Satu persatu memberikan orasi terkait pemilihan dan penetapan anggota MRPS tersebut. 

Hutan Papua Bukan Utang Negara

   Sebab menurut Gempar Papua, langkah pemerintah memperluas pembangunan di Papua bagian dari eksploitasi, untuk mengggeruk hasil alam Papua. "Kami minta kepada antek antek Indonesia stop berdalil membangun Papua, karena itu hanya untuk menanam investasi kolonialisme Indonesia," kata Fara, peserta Aksi saat berorasi.

Dua Tahun Terakhir Pemkot Beri Perhatian Khusus Masyarakat Adat

   "Pemerintah Kota Jayapura dari tahun ke tahun, terutama di dua tahun terakhir, kita juga memberikan perhatian khusus kepada masyarakat adat Port Numbay dengan program penguatan kelembagaan masyarakat adat melalui lembaga keondoafian yang ada," kata Dr. Frans Pekey, Rabu (9/8).

LMA Harap Pemkab Berdayakan Masyarakat Adat

“Kalau ada dana dari Pemkab langsung diberikan kepada masyarakat adat,  sehingga mereka bisa bangun obyek wisata yang mereka miliki dan mereka sendiri promosikan keluar,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa,(1/8). 

Pemprov Fasilitasi Tua-tua Adat Temui Mendagri

Ketua Forum Intelektual Muda Tabi-Saireri, Yulianus Dwaa menyampaikan, dalam pertemuan tersebut, masing masing perwakilan menyampaikan unek unek mereka dihadapan Plh Gubernur dan Plh Sekda Derek Hegemur termasuk Ketua Pansel.

Ondoafi: Kami Harapkan Pemilihan MRP tidak Diisi Orang-orang dari Wilayah Lain

Komponen masyarakat adat Saireri dengan tegas menolak usulan Plh Gubernur Papua terkait rekrutmen bakal calon anggota MRP. Karena tidak sesuai sengan Perdasi No 5 tahun 2023 Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3 tentang keanggotaan dan persyarakat, bagian satu keanggotaan.

Hasil Seleksi Anggota MRP Ditolak Ondoafi Tabi-Saireri

Seruan penolakan disampaikan para kepala suku, ondoafi dan masyarakat adat di depan halaman Kantor Gubernur Papua, Kamis (27/7). Tidak hanya itu, mereka juga memasang spanduk di pelataran Kantor Gubernur dengan berbagai tulisan.

LMA  Minta Kasus Intimidasi Wartawan Diseriusi

   “Kan sama-sama dilindungi, aparat menjalankan tugasnya mengamankan dan wartawan juga menjalankan tugasnya meliput. Semua ada undang-undang yang mengatur. Jadi tidak bisa merasa lebih hebat atau bisa seenaknya menekan pihak-pihak lain,” cecar George Awi pada wawancara, Jumat (14/7).

Kabupaten dan Kota Tertinggi Masalah Palang Memalang

  "Urutan pertama itu Kabupaten Jayapura, kemudian kota Jayapura. Itu tertinggi di Papua untuk urusan palang memalang. Ini berdasarkan data dari intel,"kata Hengky Yokhu di Kota Jayapura, Sabtu (24/6).

LMA Keerom Dorong Kemandirian bagi Perempuan OAP

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Keerom, Elchi Meho, diikuti 10 orang peserta dengan pemateri dari rumah kreatif Jari-Jari Keriting, Ifia-Fia, Arso XI, Asuhan Aziz Marasabessy dan Fatma Ramandey.

Mendesak Dilestarikan, Bahasa Daerah Sentani Mulai Punah

Bahasa ibu atau bahasa daerah adalah jati diri dari setiap orang Sentani dan upaya pelestarian sudah sangat mendesak, karena begitu banyak anak-anak yang jarang menggunakan Bahasa ibu dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan orang tua juga tidak mengajarkan bahasa ibu kepada anak-anaknya.

Suku Mee Wilayah Lapago Dukung  Penyelesaian Tapal Batas di Nabire

Ikatan Keluarga Besar Suku Mee Wilayah Lapago  minta agar pihak kamanan segera memanggil Kepala Suku Wate untuk menjelaskan tentang penjualan tanah yang mengakibatkan konflik di Tapo, Distrik Uwapa, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.

Lima Suku Besar Walesi Minta Pembangunan Kantor Gubernur Segera Dilakukan

Ketua tim peduli pembangunan wilayah adat Walesi, Ismail Wetapo menyatakan, lima kepala suku besar dan kepala wilayah adat Walesi menegaskan, pembangunanan kantor gubenur telah diterima secara resmi sehingga harus segera dilakukan.

Berharap Masyarakat Tidak Membela Oknum Yang Membuat Kegaduhan

  "Masalah ini sudah terjadi berulang ulang dan tidak ada toleransi buat para pelaku yang membuat keonaran, untuk para korban kami siap akan membantu apabila ada kerusakan kerusakan dengan kendaraannya," ujarnya.

Sering Dipalak, Masyarakat Mengadu ke Ondoafi Nafri

  Adapun tujuan kedatangan kedua suku tersebut, untuk mengadakan musyawarah kepada tua tua adat di kampung tersebut. Terkait permasalahan (Pemalakan) yang sering mereka hadapi selama ini.

Dilantik! Pengurus IKT Kota Jayapura Siap Berikan Perubahan

  Ketua Umum IKT Provinsi Papua, Edie Rante Tasak mengatakan, lahirnya ketua terpilih tersebut merupakan keinginan dari masyarakat Toraja di Kota Jayapura. Dia meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Amos Randalinggi kepengurusan organisasi dapat berjalan lebih baik dan selalu mendukung program pemerintah ke depan.

Diselesaikan dengan Denda Adat

Kapolres Jayawijaya AKBP Heri Wibowo, SIK menyatakan Kasus yang terjadi pada tanggal 10 April 2023 lalu, hari ini pihak pelaku yang diwakili oleh Kapolres Tolikara menyerahkan uang denda sesuai permintaan keluarga korban sebagai tanda bahwa masalah tersebut telah diselesaikan dengan keluarga korban.

Masyarakat Kampung Iwon Siap Hibahkan Lahan untuk Bangun BTS

Ondoafi Kampung Adat Iwon, Costat Trapen, mengungkapkan bahwa, ia telah mengirim surat kepada Kominfo Kabupaten Jayapura sebelumnya mengenai rencana pembangunan tower.

Dikhawatirkan Hutan Bakau Habis Ditimbun

  Iapun mengajak warga pemilik lokasi untuk melestarikan, sebab hutan mangrove merupakan tempat yang menghidupi. ”Jangan tergiur dengan rupiah yang dengan sekejap bisa habis tapi bagaimana mempertahankan lokasi untuk berkelanjutan yang artinya anak  cucu masih bisa melihat dan menikmati serta memiliki kebanggaan karena memberikan kehidupan,” bebernya.

LMA Minta Jangan Pilih Caleg yang Tak Pro Lingkungan

Ada sejumlah catatan persoalan lingkungan yang kata Ondoafi Warke ini harus dipikirkan. Pertama menyangkut sampah kota yang terus dikeluhkan. Persoalan ini terasa tidak habis - habisnya, kedua berkaitan dengan ketersesediaan air di tengah bertambahnya penduduk.

LMA Port Numbay Siap Bantu Tugas KY

Koordinator Penghubung Komisi Yudisial (PKY) RI Wilayah Papua, Dr. Methodius Kossay, S.H, M.Hum dan asistennya kali ini menyambangi Ketua Lembaga Musyawarah Adat (LMA) Port Numbay, Ondoafi George A. Awi, bertempat di Tanah Hitam, Jayapura, Papua, Jumat (19/5).

Dukungan Masyarakat Adat ke BTM Mulai Mengalir

  Sosok Dr. Benhur Tomi Mano, Staf Ahli Menteri Sosial RI, yang menyatakan siap maju sebagai Calon Gubernur Papua, digadang-gadang sebagai salah satu calon kuat yang berpotensi memimpin provinsi di timur Indonesia itu. Karena itu, dukungan masyarakat pun mulai mengalir.

LMA Distrik Ibele Gagalkan Penyisipan Dana BLT Sembako Rp 100 Juta

Ketua LMA Distrik Ibele, Loudwik Mosib, S.SI menyatakan, dari pembagian dana BLT Sembako yang disalurkan oleh Kantor Pos Indonesia, Cabang Wamena, data penerima 1000 orang lebih dengan jumlah anggaran Rp 955.800.000.

7 Wakil Adat dan 12 Wakil Perempuan Lolos Seleksi 

Setelah dilakukan seleksi verifikasi dokumen kelompok masyarakat adat dan organisasi perempuan, Panitia Seleksi (Pansel) MRP Kota Jayapura menetapkan ada 7 orang perwakilan masyarakat adat  dan 12 perwakilan perempuan yang lolos seleksi.

Berharap Generasi Muda mampu Melestarikan Tarian Adat yang Ada di Tanah Papua

-Tim Sanggar Reimue Kampung Kayo Batu itu nantinya yang akan menyambut kedatangan Presiden, sebelum presiden masuk ke Gedung Papua Youth Crative Hub untuk meresmikan Gedung Papua Youth Crative Hub, selasa (21/3) hari ini.

SK Perhutanan Sosial dan Hutan Adat Diserahkan

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo telah menyerahkan SK Perhutanan Sosial, Hutan Adat dan SK Tanah Obyek Reforma Agraria kepada  5 Lembaga Desa, 1 Kelompok Tani Hutan dan 5 SK Penetapan Status Hutan Adat kepada Masyarakat Hukum Adat  dengan dengan total luas 25.582 Ha di Provinsi Papua.

Pemkab  Persiapkan Tata Ruang Berbasis Adat

"Sekarang ini Pemerintah Kabupaten Jayapura dengan tim dari provinsi  dan juga konsultan dari Universitas Brawijaya juga Uncen  sedang mempsiapkan satu bentuk tata ruang Kabupaten Jayapura  yang berbasis adat," kata Mathius Awoitauw.

Latest news

- Advertisement -spot_img