Buntut Penolakan Seleksi Anggota MRP
JAYAPURA – Forum Intelektual Muda Tabi-Saireri bersama tua tua adat yang tergabung dalam keondoafian Tabi-Saireri bertemu Plh Gubernur Papua M Ridwan Rumasukun, Jumat (28/7).
Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam itu berakhir dengan penyerahan aspirasi dan penyataan sikap yang diberikan kepada Plh Gubernur. Dimana sebelumnya puluhan orang yang terdiri dari para Ondoafi Tanah Tabi – Saireri menolak secara tegas hasil seleksi anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua periode 2023-2028.
Ketua Forum Intelektual Muda Tabi-Saireri, Yulianus Dwaa menyampaikan, dalam pertemuan tersebut, masing masing perwakilan menyampaikan unek unek mereka dihadapan Plh Gubernur dan Plh Sekda Derek Hegemur termasuk Ketua Pansel.
“Inti aspirasi dari masyarakat Port Numbay adalah tidak adanya keterwakilan dari masyarakat Port Numbay di adat,” kata Yulianus kepada Cenderawasih Pos, Jumat (28/7).
Selain itu, yang paling membuat mereka kecewa hingga datang memasang tanda larangan di Kantor Gubernur lantaran ada marga yang bukan Tabi-Saireri dalam usulan unsur keagamaan. “Kami berharap MRP Papua diisi oleh saudara saudara kita dari Tabi-Saireri,” tegasnya.
Dikatakan Yulianus, dalam pertemuan di Kantor Gubernur, Rumasukun juga menyampaikan proses MRP bukan lagi diranah Provinsi Papua melainkan sudah disampaikan secara resmi kepada Kementrian Dalam Negeri.
“Beliau (Rumasukun-red) menyanggupi mengutus 15 orang tua mewakili Tabi-Saireri untuk hadir ke Jakarta bertemu Mendagri kemudian menyampaikan apa yang menjadi keberatannya,” kata Yulianus.
Menurut Yulianus, kehadiran masyarakat adat di Mendagri semakin memperjelas mereka yang hari ini terpilih.
“Tadi Gubernur sudah sampaikan bahwa ranah dalam tataran perundang-undangan di Pemprov sudah selesai termasuk Pansel dan lainnya. Sehingga dengan perwakilan 15 orang bertemu Mendagri maka Mendagrilah yang akan melakukan proses selanjutnya,” terangnya.
Kata Yulianus, Plh Gubernur sangat menghormati kehadiran masyarakat adat. Bahkan, dalam pertemuan tersebut Rumasukun mengiginkan kedepannya Provinsi Papua Tabi-Saireri harus dalam keadaan aman dan damai.
“Kami berharap pemerintah di semua tingkatan bisa menindaklanjuti harapan masyarakat, karena ini penting. Apa yang disampaikan masyarakat sebagai bentuk harapan, sehingga mereka yang diutus benar benar duduk di MRP dari adat, dari komunitas yang jelas. Dengan begitu mereka akan bicara tentang kesejahteraan dan proteksi masyarakat adat yang ada di Tabi-Saireri,” harapnya.
Ia juga berharap setelah Gubernur sudah membuka diri, maka Mendagri juga memiliki visi yang sama.
“Intinya tadi kami tutup pertemuan dengan ketegasan bahwa jika apa yang kami minta tidak diproses, maka kemarin ondo-ondo yang turun, besok mungkin semua orang dari kampung kampung akan kita turunkan sampai apa yang kami inginkan bisa terlaksana. Karena ini menyangkut harkat dan martabat kami di Tabi-Saireri,” tegasnya.
Sementara itu, Kadis Kominfo Papua Jeri Agus Yudianto menyatakan, bahwa Pemerintah Provinsi Papua menfasilitasi sebanyak 15 orang untuk bertemu dengan Mendagri di Jakarta.
“Dalam pertemuan tadi mereka sudah mengeluarkan keluhan masing masing, mekanisme ini ada ketentuan yang berlaku. Berikutnya akan diajukan ke Kemendagri, sehingga mereka meminta proses pertemuan dengan Mendagri,” pungkasnya. (fia/wen)
