- Advertisement -spot_img

TAG

ADAT

Masyarakat Adat di Hutan Kini Dapat Hidup Lebih Tenang

Dalam putusannya, Majelis Hakim MK menyatakan bahwa Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 110B ayat (1) UU Pencegahan dan Pengrusakan Hutan Dalam UU Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi UU dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, t

Keondoafian Tobati – Injros Angkat Bicara soal Pengakuan Ondoafi Lain

Gerson Hasor menegaskan, pelantikan terhadap Petrus Yahe Hamadi itu cacat baik secara hukum adat dan positif. Kenapa demikian karena Ondoafi itu sudah ada yakni, Johan Yanti Hamadi yang merupakan anak kandung tertua dari

Temui Gubernur, Max Ohee: Jangan Manfaatkan Situasi Ini

"Ke depan, saya minta MRP duduk bersama masyarakat adat membahas tatanan adat yang dituangkan dalam suatu aturan. siapa pun yang datang di tanah Papua, termasuk aparatur pemerintah yang di bawahnya harus menghormati buda

Minta Kepala BBKSDA Dicopot

Dalam keterangan perwakilan Masyarakat adat Tabi-Saereri, Ismael Mebri mengatakan hal ini dilakukan oleh pihaknya sebagai bentuk keperihatinan pihaknya terhadap situasi dan kondisi yang terjadi belakangan ini ditengah ma

PSN Dapat Dukungan dari Dewan Adat

Menurutnya, Dewan Adat memiliki peran penting dalam menjaga kesatuan dan kedamaian di tengah masyarakat. Ia mengingatkan agar semua pihak menghindari konflik, karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang harus dijaga. “Tidak

Dorong Pelestarian Budaya Lewat Atribut Adat di Ritel Modern

Menurut Rustan, atribut adat yang dimaksud meliputi topi mahkota berbahan bulu dan dihiasi manik-manik kerang kecil untuk laki-laki, serta tusuk konde kayu bagi perempuan yang dapat dikenakan di rambut atau jilbab.

Menkumham Puji Inisiatif Mubes Adat Waropen

Pigai menilai langkah Pemda Waropen mendorong Mubes sebagai bentuk keberpihakan pada pembangunan yang berakar pada kearifan lokal. “Nilai-nilai budaya dalam pembangunan daerah adalah langkah penting untuk menjadikan adat

Dorong Perda Untuk Perkuat Pernyataan Sikap Masyarakat Adat

Pernyataan sikap dari masyarakat adat ini telah diserahkan kepada Wali Kota Jayapura pada giat Turun Kampung di 14 Kampung di Kota Jayapura. "Sebagai Wali Kota saya berterima kasih kepada masyarakat adat di 14 kampung ya

Baleg DPR Bahas RUU Masyarakat Hukum Adat

"Masalahnya, akhirnya kemudian ada ego sektoral yang terjadi. Contoh dari Kementerian Kehutanan, tentu fokusnya adalah hutan adat yang berada dalam kawasan hutan negara. Lalu ATR/BPN fokusnya adalah tanah ulayat dan pros

Bupati Waropen Tekankan Pentingnya Musyawarah Berjenjang

Ia menegaskan bahwa pelaksanaan musyawarah besar yang direncankaan digelar pada Oktober 2026 mendatang harus didahului dengan pembahasan yang matang di tingkat paling dasar, yaitu di keret (kelompok kekerabatan) dan marg

Suara Dewan Adat Keerom Jangan Diperalat Untuk “Kepentingan”

Ketua DAK Keerom yang sah, Laurens Borotian, menegaskan bahwa sikap Jack Mekawa tersebut sangat keliru. Ia menilai, tindakan itu telah mencederai marwah Dewan Adat karena Jack Mekawa secara resmi sudah tidak lagi menjadi

Wagub: Pesan Wapres Tiga Kantor Utama Dipasang Ornamen Adat Papua Selatan

Wakil Gubernur Papua Selatan Paskalis Imadawa mengungkapkan, dari peninjauan tersebut Wapres Gibran berpesan agar ketiga gedung kantor utama Pemerintahan Provinsi Papua Selatan itu dipasang ornament-ornamen adat Papua Se

LMA Jayawijaya Minta jangan Ada Yang Bawa Masalah dari Luar ke Wamena

Ketua LMA Kabupaten Jayawijaya Herman Doga mengimbau bahwa saat ini baru dilakukan pemekaran Provinsi Papua Pegunungan sehingga harus dibangun dengan budaya damai, oleh karena itu, ia meminta masalah yang terjadi di kabu

Mubes Adat IV Waropen Siap Digelar

Andre Wonatorei, Ketua Panitia Mubes Adat Waropen, mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan pemerintah daerah yang memberikan kesempatan bagi masyarakat adat untuk berperan aktif dalam pembangunan. "Berbicara soal adat

Pemkab Waropen Agendakan Mubes Adat 2025

Mubes Adat ini dirancang sebagai ruang khusus bagi masyarakat adat untuk menyampaikan pandangan, aspirasi, serta pokok pikiran mereka demi kemajuan Waropen. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah untuk memastikan pemba

Pendataan OAP di Sarmi Libatkan Lima Suku Besar

Lembaga Bantuan Hukum Adat, hingga organisasi kepemudaan masyarakat adat. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sarmi, Ronaldy Irfak, mengatakan pendataan ini difokuskan pada penguatan basis data berdasarkan suku dan marga dar

Dibalur Gunakan Lemak Babi, Arah Asap Menceritakan Kelakuan Saat Masih Hidup

Jika sesi pertama lebih banyak menceritakan tentang kisah Miki yang pernah kedukaan hingga harus memotong telinganya, pada edisi terakhir ini menjelaskan tentang proses dan pesan apa saja dari tahapan Warekma. Miki menje

Hak-Hak Masyarakat Adat Harus Dihargai

Dimintai tanggapanannya sehubungan dengan sorotan dari Tokoh Adat Marind Merauke tersebut, Wabup Fauzun Nihayah mengatakan bahwa pro kontra sudah pasti dan itu hal biasa. Namun yang paling penting adalah dengan hadirnya

Meriahkan HUT RI dengan Upacara dan Fashion Show

Menariknya, meskipun hanya diikuti internal karyawan dan karyawati, suasana berlangsung penuh antusias dan meriah. Bahkan, kebinekaan tampak nyata ketika para peserta maupun tamu undangan hadir mengenakan pakaian adat da

Pokja Adat MRP Dorong Perda Pemetaan Wilayah Adat

Dialog ini membahas peran masyarakat adat dalam menjaga lingkungan sebagai sumber kehidupan, terutama melindungi tanah, hutan, dan sumber daya alam dari praktik jual-beli bebas.

Puncak HUT RI di Lapangan Trikora, Peserta Wajib Pakaian Adat

Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menyampaikan bahwa konsep ini diambil untuk menghadirkan suasana perayaan kemerdekaan yang tidak hanya khidmat, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya Nusantara.

Pemda Temui Pemilik Ulayat, Bahas Pembangunan Pelabuhan

Ia mengatakan bahwa Pemkab bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sarmi telah mencapai kesepakatan dengan masyarakat adat untuk mendukung rencana pengembangan pelabuhan. Namun demikian, masyarakat adat mengajukan sejumlah per

DAK Keerom Siap Petakan Batas Wilayah Adat

Laurens yang baru saja menerima SK Ketua DAK Kabupaten Keerom itu menyebutkan bahwa selama ini, masyarakat adat masih dibingungkan terkait batas wilayah mereka. Sehingga sebagai Ketua DAK Keerom yang baru, ia akan berusa

Wilayah Adat Saireri Siap Jadi Lumbung Ikan Papua

“Ketika Wamena butuh Kerapu, kita bisa suplai dari Supiori. Kalau butuh Kakap dan Kurisi, kita siapkan dari Yapen. Kepiting dan udang bisa dari Waropen. Biak sendiri punya semuanya—Cakalang, Kurisi, Ekor Kuning, Kakap. T

Gunakan Pohon Khusus yang Nantinya Disisipkan Roh Leluhur Menjaga Tiap Rumah

Mbitoro adalah ekspresi budaya berupa seni ukiran patung yang merupakan bagian dari tradisi suku Kamoro di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Patung-patung ini memiliki makna penting sebagai rumah bagi leluhur dan

Bicara Investasi dan Hak Masyarakat Adat Harus Berkeadilan

Terkait dengan penolakan tersebut, Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu mengatakan berkaitan dengan investasi di bidang perkebunan pada prinsipnya sebagai penanggung jawab pemerintahan di Mappi menghargai apa yang me

Turkam Walikota, Perhatian pada Masyarakat Adat Makin Jelas

Tiba di Kampung Yoka, Wali Kota, Abisai Roll disambut meriah oleh masyarakat yang diiringi tarian adat khas wilayah tersebut. Ondofollo Kampung Yoka, David Onsa P. Mebri menyampaikan apresiasi kepada Abisai Rollo selaku

Peradilan Adat Harus Selaras dengan Hukum Formal

Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan bahwa maksud daripada kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para tokoh adat mengenai keberadaan dan fungsi peradilan adat d

Cegah Konflik, Batas Wilayah Adat Harus Diperjelas

Untuk menindaklanjuti hal ini, kata Abisai Rollo, memang perlu ada ruang khusus. "Nanti kita buat pertemuan khusus dengan para Ondoafi dan kepala suku, berbicara dari hati ke hati untuk menyelesaikan batas wilayah adat i

DPRP Papua Selatan Bentuk Tim Pengecekan Sengketa Batas Tanah Adat

‘’Kita akan bentuk tim dengan komisi yang membidangi masalah perkebunan kelapa sawit ini untuk turun melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan masalah apa yang disampaikan oleh masyarakat adat dan perusa

Bahasa Ibu Hampir Punah, Perlu Ada Ahli Bahasa di Kampung Adat

Tampak suasana tanya jawab masyarakat dengan Walikota di Kampung Kayo Pulau, Kamis (19/6).

Turkam di Kayo Pulau, Walikota Siap Dengar Keluh Kesah Masyarakat Adat

"Bukan soal persiapan, namun yang perlu diapresiasi adalah antusias warga menyambut saya dan rombongan untuk menjalankan Turkam di kampung ini selama tiga hari ke depan," ujar Abisai Rollo usai membuka rangkaian Turkam.

Lima Wilayah Adat Moi-Tanah Merah Komitment Dukung BTM-CK

Deklarasi yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan itu dihadiri oleh para Ondoafi, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga dari enam distrik pesisir utara yang tergabung dalam Dewan Adat Suku Moi dan DAS lainnya

Apa yang Dilihat dan Didengar Wali Kota, Warga Harapkan Ada Tindak Lanjut

"Kita berharap apa yang dilihat dan didengar bapa Wali Kota selama Turkam, khususnya di Kampung Tobati ini harap ditindaklanjuti, dan kami percaya itu akan menjadi perhatian Pemkot kedepannya," ujar Hans Hamadi saat diko

Walikota Jayapura Harus dari Port Numbay

Kata Abisai Rollo bahwa, perjuangannya menjadi Wali Kota Jayapura sangat panjang dan berat. "Saya maju jadi Wali Kota baru yang ketiga kalinya saya menang. Dua kali maju sebelumnya saya kalah yakni di Pilkada 2010 dan 20

Bangun Papua dengan Penghormatan, Nama Gusdur dan Acub Zainal Sempat Disebut

Satu persatu menyampaikan pemikirannya dengan tujuan ada poin yang bisa digunakan untuk menyelesaikan satu persatu persoalan di Papua. Adat memang tak bisa dikesampingkan jika berbicara pembangunan di Papua dan moment in

Pengelolaan Hutan Papua Harus Hormati Adat dan Budaya Lokal

Aries mengatakan pengelolaan hutan lestari memiliki tiga prinsip utama. Pertama, kelestarian ekologis meliputi bagaimana menjaga fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Kedua, prinsip keadilan sosial, bagaimana mengaku

Roh Kudus Persatukan Semua Suku Bangsa, Jadi Kekuatan Bagi yang Menghayati Iman

   Oleh karena itu, di lingkungan Gereja Katolik, perayaan Pentakosta ini sering digelar dengan nuansa etnik. Dimana budaya dan bahasa dari umat yang berlatar belakang suku yang ada di Indonesia ini, ditampilkan dalam mi

Meski Dijuluki Daerah Texas, Wali Kota Apresiasi Masyarakat Adat Nafri

  Abisai Rollo menjelaskan bahwa, Kampung Nafri yang dijuluki daerah Texas menyisakan persepsi negatif di tengah masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri Walikota dalam menjalankan Program Turkam di daerah terseb

Wali Kota: Potensi Kampung Jangan Dibiarkan Tidur!

  Seperti di Kampung Nafri, menurut Abisai Rollo sektor perikanan dan perkebunan bisa menjadi komoditi handal jika digarap dengan maksimal. "Di Kampung Nafri ini punya pesisir pantai yang bisa manfaatkan untuk budidaya i

Turkam Wujud Nyata Walikota Hadir Bangun Kampung Adat

  "Sebagai tokoh adat Papua juga, bapa walikota paham betul konsep pembangunan di tanah Papua ini, khususnya Kota Jayapura, maka dari itu sebagai masyarakat Kota Jayapura kita harus bangga telah memilih beliau untuk memb

Program Turkam Sentuh Kebutuhan Masyarakat

  Program-program yang dihadirkan lewat Turkam ini harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. "Selain bantuan rumah layak huni tipe 45,  kita juga bangun koperasi Merah Putih untuk mendorong pertu

Keluhkan Kinerja KPK, Warga Nafri Mengadu ke Wali Kota

  Adapun keluhan masyarakat terkait, transparansi anggaran, pelaksanaan program kegiatan yang tidak tepat sasaran, kurangnya perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat khususnya para janda, dan beberapa hal lainnya.

Ada Dua Keondoafiaan, Walikota Dukung Nafri Dimekarkan

  Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menyampaikan, rencana pemekaran kampung adat Nafri ada dua hal yang menjadi perhatian yakni memiliki keondoafian dua dan juga jumlah masyarakat yang semakin bertambah.

Tiga Hari Turkam Jadi Penentu Arah Perkembangan Kampung Nafri

  "Dari pemimpin ganti pemimpin, kali ini bapa Abisai Rollo memiliki trobosan yang sangat strategis, lewat program Turkam, bapa walikota bersedia tinggal di kampung-kampung selama tiga hari untuk mendengar aspirasi masya

Dinas Pariwisata Harus Bisa Terjemahkan Kebijakan Wali Kota

Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan bahwa ini merupakan suatu terobosan yang strategis yang dilakukan oleh wali kota, karena selama ini hal tersebut masih jadi PR besar Pemkot, khususnya Dinas Pariwisata

Bupati Merauke Sebut Sebuah Dinamika Positif

   Menanggapi hal itu, bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan bahwa kita harus melihat jauh kedepan. Sebab setiap  perubahan pasti ada dinamika. Tapi yang harus dilihat tentu  dinamika positif untuk pembangunan da

Program Pertama Akan Perbaiki Struktur Adat 

   Kepada wartawan seusai dilantik, Dominikus Cambu menegaskan bahwa pihaknya dipilih dan diangkat sebagai anggota DPRK Merauke tersebut berdasarkan UU Otsus. Karena itu, salah satu program prioritas pertama yang akan di

Kelola Sektor Wisata, Adat Dorong Adanya Peraturan Kampung

Komitmen ketiga kampung adat ini telah dimuat dalam satu kesepakatan Komitmen bersama antara Pemerintah Kota Jayapura dan Para Ondoafi juga kepala suku dalam rangkaian kegiatan Turkam yang berlangsung sejak 19 - 28 Mei d

Robohkan “Tembok Pemisah” Pemerintah Kampung dengan Adat dan Agama

  Kunjungan lewat Turkam ini berlangsung selama tiga hari disetiap kampung dengan sejumlah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan. Setiap hari, kegiatan diawali dengan jalan sehat dan senam pagi bersama masyarakat kampu

Jelang Peresmian, RSUP Jayapura Dipalang

  Kepada wartawan di lokasi,  Ondofollo Kampung Yoka, Ricky David Mebri  mengatakan pemalangan tersebut dilakukan oleh pihaknya dengan tujuan agar pihak Uiversitas Cenderawasih selaku penanggungjawab pembangunan tersebut

Permudah Layanan Publik, Wali Kota Launching Kampung Digital 

  “Program  ini dalam rangka tindak lanjut visi-misi bapa Wali Kota dengan pemantapan pelayanan publik di semua aspek, mulai dari tingkat atas hingga ke kampung-kampung dengan pemanfaatan digitalisasi pelayanan," ujar Su

Pelantikan DPRK Merauke sebagai Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Pemerintahan

Adapun ke-8 anggota DPRK Merauke yang dilantik  tersebut adalah Matias Walbunga, Frederikus Mahuze, Godefridus Inagijai, Ferdinandus Tadu Mahuze, Tarsisius Awi, Dominikus Cambu, Hendrika Cabui dan Milka Balagaize. Dua da

Dinsos Sarmi Fokus Berdayakan Masyarakat Adat

  Kepala Dinas Sosial Sarmi, Yance Ramandei, menyatakan bahwa pendampingan ini bertujuan mendorong masyarakat adat untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki di wilayah masing-masing.

Turkam Walikota Momen Kebangkitan Masyarakat Adat

   Evert N Merauje menambahkan, Turkam ini juga merupakan suatu kerinduan sangat mendalam bagi  para pemilik negeri Port Numbay (masyarakat adat). "Kita bisa lihat, masyarakat adat sangat antusias menyambut kunjungan Wal

Sepakat Dengan Adat, Pantai Skouw Sae Dikelola Pemkot

  Kata Abisai Rollo, dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan yang telah ditetapkan kedua pihak untuk memastikan komitmen dalam membangun sektor pariwisata khususnya pantai di wilayah tersebut. "Untuk pembagian, Pemkot 1

Wali Kota: Jangan “Sekolahkan” Sertifikat Tanah Adat!

  Menanggapi aspirasi warga dalam Turkam tersebut, Abisai Rollo menjelaskan bahwa pihak Pemkot siap mengakomodir apa yang diusulkan oleh warga lewat Badan Pertanahan Kota Jayapura.

Siap Perjuangan Hak Masyarakat Adat

  Christian mengaku berkomitmen untuk  memperjuangkan identitas budaya dan tradisi. Tak hanya itu ia juga berkomitmen akan memperjuangkan hukum adat, lembaga adat dan hak asasi masyarakat adat.

Prosesi Adat “Papeda Satu Sempe” Wujud Dukungan ke BTM-CK 

   Komitmen masyarakat adat untuk pasangan BTM-CK, tidak hanya sebatas lisan, tetapi juga diwujudkan dalam satu prosesi adat Fi Helai Mbai Nembainye atau Papeda Satu Sempe (makan bersama dari satu wadah).

Konflik 7 Bulan, Dua Kubu Sepakat Belah Kayu Doli

Ritual adat belah kayu doli merupakan suatu adat dari Suku Dani yang menandakan kedua kubu yang selama ini bertikai telah sepakat berdamai dan tidak lagi berkonflik. Dengan memasang kayu doli dari kedua belah pihak serta

Pemuda Adat Suku Manirem Dikukuhkan

“Terima kasih untuk pemuda Manirem yang telah menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda lain. Saya berharap langkah baik ini bisa diikuti oleh pemuda dari suku-suku lain. Kalian inilah yang akan melanjutkan pembangunan di Kab

Di Atas Angin, Pansel dan Pj Gubernur Papua Dianggap Melanggar Prosedur

Melalui kuasa hukumnya, Gustaf Rudolf Kawer, S.H., M.Si pihak FPKPMATS mengapresiasi kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua yang telah mengusut dugaan penyimpangan dalam proses seleksi calon anggo

Tujuh Bulan Dipalang, Gembok Pintu Kantor Satpol PP Papua Dibuka

  Tujuh bulan dipalang, kondisi Kantor Satpol PP terlihat gelap dan kotor. Sebagian pintu di ruangan kantor rusak. Begitu juga dengan aliran listrik yang rusak dan air PDAM yang tidak mengalir. Pemalangan kantor ini dila

Disinyalir Ada Indikasi Suap dalam Seleksi DPRK

Dugaan tersebut membuat masyarakat dari dua wilayah adat Papua yang tergabung dalam FPKP Tabi-Saireri menempuh jalur hukum, guna membongkar dugaan pelanggaran tersebut. Ketua FPKP sekaligus ketua adat Tabi Daniel Toto, d

Tak Ada Pengerusakan Hutan Tanpa Sepengetahuan Pemilik Ulayat

  DKLH sendiri kata Aries ikut melakukan pengawasan terkait hutan adat dengan  memanfaatkan pihak adat dan pemilik hak ulayat. Sebab, mereka adalah kunci. “Dinas Kehutanan kolaborasi dengan pemilik hak ulayat untuk sama-

Tak Kunjung Dilantik, Adat Sebut Kebijakan DPRP Ilegal

Iapun berpendapat bahwa anggota DPR yang melakukan kegiatan atau mengambil kebijakan yang berkaitan dengan anggaran maupun legislasi patut dipertanyakan sebab belum bisa disebut lembaga DPRP. Pasalnya nomenklatur dalam o

Bupati Catue Apresiasi Keterbukaan Masyarakat Adat Dukung Program Nasional

Catue, juga menyampaikan apresiasinya  secara khusus kepada para tokoh adat dan ondoafi yang telah membuka ruang bagi program transmigrasi di masa lalu, serta kepada 14 kepala keluarga perintis yang memilih Irian Jaya ki

Beragam Baju Adat Berbagai Suku Digunakan Saat Berkantor Sehari Penuh

Tradisi memakai kebaya sepertinya sudah sangat melekat pada perayaan Hari Kartini sejak era presiden pertama RI Soekarno. Dialah yang secara resmi menetapkan 21 April, yang adalah tanggal lahir Raden Ajeng Kartini (1879-

Jutaan Hektar Hutan Rusak Ancam Kehidupan Masyarakat Adat

Banyaknya deforestasi hutan di Tanah Papua secara keseluruhan telah menimbulkan berbagai polemik ditengah masyarakat. Kondisi ini pun menuai kecaman dari berbagai pihak tak terkecuali Wahana lingkungan hidup (Walhi) Papu

Dewan Pengurus KKK Papua Pegunungan Keluarkan 6 Imbauwan bagi Warganya

Ketua Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Papua Pegunungan Bernart Simon Maalangen S.Pd, MM mengimbau kepada seluruh masyarakat kawanua Sulawesi Utara yang berada dan merantau di wilayah Provinsi Papua Peg

Pemetaan Wilayah Adat Port Numbay Berhenti

  Hal itu ia sampaikan karena produk hukum terkait dengan pemetaan pembatasan wilayah di tingkat provinsi sudah cukup banyak. Hasbullah mengatakan pihaknya bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bertemu dengan

Batas Wilayah Adat Masih Jadi Polemik, Respon MRP Ditunggu

Tak hanya itu kata Nerlince, beberapa tugas lain yang harus di jalankan MRP yakni Memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan

Masyarakat Lapago di Papua Nilai BTM Layak Teruskan Kerja Mendiang LE

  Dukungan ini merupakan kelanjutan dari konsistensi mereka yang sebelumnya telah memenangkan pasangan BTM–Yermias Bisai dalam Pilgub 2024. Kini, dukungan mereka semakin solid untuk pasangan BTM-CK yang dinilai sebagai f

Banyak yang Mengernyitkan Kening Lihat Ratusan Guratan Kulit yang Penuh Luka

Lantunan musik khas Maluku mulai mengalun di jeda waktu yang menunjukkan pukul 16.00 WIT. Disini dari kejauhan terlihat banyak sosok pemuda yang berdiri menggunakan kostum dominan merah. Baik kaos, tutup kepala, maupun c

Forum Peduli DPRP Kursi Pengangkatan Lapor ke Ombudsman

   Selain itu, banyak rekomendasi dari masyarakat adat yang diakomodasi dalam seleksi tanpa memenuhi aturan yang berlaku. Pasal 5 ayat 5 Perpansel 2 Tahun 2024 mensyaratkan bahwa pengusulan calon harus disertai dengan keputusan masyarakat adat yang diketahui oleh pemerintah setempat. Namun, aturan ini diabaikan di delapan kabupaten.

Tercatat 291 Wilayah Adat, Minimnya Pengakuan Berpotensi Konflik

  "Moment ini sekaligus menjadi gambaran atas kerja Kantor Wilayah Badan Registrasi Wilayah Adat Tanah Papua bersama Foker dan mitra CSo maupun pemerintah daerah dalam mendorong pengakuan wilayah adat di Tanah Papua," kata Hasbullah dalam keterangan tertulisnya kepada Cenderawasih Pos

Garap Objek Wisata Bersama Masyarakat Adat

  Hanya saja, hingga saat ini hampir semua objek wisata di Kota Jayapura   masih dikelola oleh masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat. "Saat Turkam nanti, salah satu agenda yang kita bicarakan adalah soal pengelolaan objek wisata khususnya pantai yang di Kota Jayapura," ujar Abisai Rollo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di kantor walikota

Masyarakat dan LMA Memilih Kelola MBG Sendiri

  “Tadi saya lihat masyarakat kita memilih mengelola MBG sendiri, begitu juga dengan LMA yang ada di sembilan kabupaten/kota. Mereka menyatakan sikap menyerahkan pengelolaannya ke gereja dan sekolah, lalu LMA akan mengawalnya,” ungkap Lenis kepada wartawan.

Wagub Papua Selatan Ajak Masyarakat Jaga dan Lestarikan Adat

“Ini adalah momen yang jarang dilakukan, mudah-mudahan nantinya orang tua bisa memiliki kalender adat. Tahun ini kita lakukan, dan tahun depan kita akan melanjutkannya.  Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah kita sudah melaksanakan pesta adat dengan baik, dan jika ada kekurangan, kita harus memperbaikinya,"katanya.

Ketua DPRK Sarmi: Potensi SDA di Sarmi Banyak, Perlu Dukungan Masyarakat Adat

Pemilik hak ulayat hendaknya membuka diri, bekerjasama dan mau mendorong potensi sumberdaya alam yang sebagian besar ada di dalam wilayah adat milik masyarakat setempat.   Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRK Kabupaten Sarmi, Mohammad Asari Tiris dalam sesi perbincangan dengan redaksi CeposTV di  Jayapura beberapa waktu lalu.

Bupati dan Wabup Biak Numfor Disambut Akan Disambut dengan Prosesi Adat

"Kami telah berkoordinasi dan melakukan simulasi penjemputan secara adat di bandara. Setelah itu, rombongan akan menuju Gereja Eben Haezer Biak untuk mengikuti ibadah pengucapan syukur yang dihadiri masyarakat, Forkopimda, ASN, pejabat vertikal, yang  istimewa nya seluruh rangkaian di Biak ini juga diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati Supiori periode 2025-2030 Heronimus Mansoben dan Hasanuddin Nunsi" ujar Sekda Biak Zakarias L Mailoa kepada Cenderawasih Pos.

Dengar Aspirasi Warga, Walikota ABR Siap  Berkemah di 10 Kampung Adat

   Walikota Jayapura, Abisai Rollo menjelaskan dalam memasuki 100 hari kerja, dirinya bersama Wakil Walikota, H. Rustan Saru akan berbagi tugas. “Visi misi kita sudah disampaikan kepada masyarakat, untuk itu saya akan turun ke kampung-kampung,” ungkapnya kepada wartawan seusai dilantik

Urai Masalah Tanah, Butuh Pemetaan dan Dialog dengan Pemilik Ulayat 

   Kata Ramses, masalah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena kompleksitas masalah yang melibatkan hak ulayat dan aturan hukum formal. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara fakta di lapangan dan aturan hukum agar tercipta solusi yang dapat diterima semua pihak.

DPD HIPMI Papua Persiapkan Muscab DPC 8 Wilayah Adat Lapago

Ketua bidang X DPD HIPMI Papua Edward Irfan menyatakan saat ini dirinya ditunjuk sebagai koordinator wilayah untuk mempersiapkan mucab di 8 DPC se wilayah adat lapago dalam hal ini Provinsi Papua Pegunungan yang akan menjadi bakal calon DPD HIPMI Papua Pegunungan.

Ketergantungan Masyarakat Adat Terhadap Hutan Terancam Akibat Perubahan Iklim

Hutan ini ditetapkan sebagai hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022. Namun, wilayah hutan adat ini juga termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. Permata Nusa Mandiri seluas 10.370 hektar sejak 2018. Hingga Agustus 2024, HGU tersebut masih tercatat aktif menurut ATR/BPN, dengan pembukaan lahan yang terus berlangsung di area sekitar hutan adat. 

LMA Bantu Masyarakat Selesaikan Permasalahan Tanah Adat

"Pada 17 Januari 2025, Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua, khusus Provinsi Papua induk, kami sudah mulai menangani peradilan adat, yang mana diatur dalam UU Otsus dan peraturan Gubernur, yang menjelaskan bahwa Kejaksaan, pengadilan, Kepolisian, dan masyarakat lembaga adat dapat menyelesaikan masalah mengenai masalah sosial, atau hak-hak  ulayat atau masalah-masalah yang terjadi dilapangan, " terangnya.

Prosesi Adat Pemilihan Wakil Ketua III dan Kelompok Khusus DPRK Sarmi

Mereka yang terpilih masing-masing 1. Bapak Adolof A. Wersemetawar perwakilan dari Suku Sobey,  2. Bapak Yance Onimeri Perwakilan dari suku Armati. 3. Bapak Julkifli D. Yambai  perwakilan dari suku Rumbuai, 4. bapak Onesias F. Tiris perwakilan dari suku Manirem dan 5. Ibu Salomina Cawem perwakilan dari suku Isirawa, sekaligus  perwakilan perempuan .

Hutan Dirampas, 18 Marga di Boven Tolak Kebijakan Pemerintah

Ketua YLBHI LBH Papua Pos Merauke, Teddy Wakum menyampaikan 8 Desember, belasan marga dari Suku Wambon menyatakan sikap menolak perusahaan sawit Papua berkah pangan yang berencana operasi dengan luas 34.092,18 Ha yang meliputi Distrik Mandobo, Distrik Jair dan Distrik Arimop.

DPRP Papua Selatan Akan Perjuangkan Aspirasi Mahasiswa dan Masyarakat Adat 

Terkait dengan itu, Ketua Sementara DPR Provinsi Papua Selatan Heribertus Silubun saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya, mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum berpikir ke arah sana  untuk memastikan bahwa apakah program strategis  nasional ini ketika nanti berjalan.

Harus Ada Regulasi Khusus Lestarikan Warisan Budaya

Hanya digunakan ketika ada harinya atau momennya. Selebihnya cukup dipajang dan mengatakan diri peduli. Harusnya semua asesoris budaya tersebut dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Masyarakat Adat Tegas Tolak PSN dan Investasi

Pertama, kebijakan PSN Merauke diterbitkan tanpa ada kesepakatan luas masyarakat berdasarkan prinsip free prior informed consent (FPIC) yakni persetujuan masyarakat berdasarkan informasi sejak awal proyek dan tanpa ada paksaan, manipulasi dan rayuan melainkan secara sadar dan bebas. Kedua, kebijakan dan proyek PSN Merauke diterbitkan tanpa disertai kajian sosial dan lingkungan hidup yang memadai serta melibatkan masyarakat adat terdampak langsung dan tidak langsung.

Kawal Pilkada Hingga Terpilih Pemimpin Pilihan Rakyat

   Dukungan Pilkada aman dan damai turut disuarakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo. Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat di seluruh penjuru Papua turut menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024.

Ada Ritual Adat, Massa Minta Pj Walikota Mundur

“Jika kemudian ini menjadi masalah administrasi, maka Bawaslu akan meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan ke Pemprov. Nantinya, secara resmi saya laporkan ke Mendagri selaku penanggungjawab pembuat kebijakan terhadap penunjukan penjabat-penjabat yang ada saat ini,” kata Ramses.

Hasil Seleksi DPRK Jalur Adat Belum Ada di Meja Pj. Gubernur

  Dia menjelaskan proses seleksi anggota DPRK jalur adat atau pengangkatan dimana ketika terpilih sesuai kuota masing-masing daerah akan dilaporkan ke bupati/wali kota kemudian akan ditinjau kembali atau me-review.

Usai Latih Mebeler Masyarakat Adat, DKLH Papua Beri Bantuan Peralatan

   Usai menjalani pelatihan ini, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua  juga memberikan bantuan peralatan kepada para peserta, agar bisa mengembangkan ketrampilan yang diperoleh untuk membuat mebeler. Termasuk untuk melatih masyarakat adat lain dalam mengolah hasil hutan kayu, menjadi beraneka macam jenis mebeler. Diharapkan bekal ketrampilan ini bisa meningkatan ekonomi masyarakat adat.

Tak Hanya Ajaran Agama, Ada Adat juga yang Anjurkan Sunat Sebelum Nikah

   Ya, sejak pukul 08.00 WIT satu persatu anak anak dari berbagai kalangan di Kota Jayapura mulai memenuhi halaman Kantor Cendrawasih pos. Ada yang didampingi orang tua, dan juga sanak saudaranya masing-masing. Peminat khitan massa ini, ternyata tidak hanya anak-anak, tapi juga ada orang yang sudah masuk usia dewasa.

LMA Soroti Pelantikan DPRK yang Tidak Bersamaan

   LMA cukup menyayangkan lantaran ada hal - hal yang seharusnya dilakukan bersama oleh DPRK jalur pengangkatan dan DPRK jalur politik. "Kami pertanyakan saja, mengapa tidak dilakukan bersamaan. Padahal dari aturan yang kami baca seharusnya dilantik sama - sama," kata Ketua LMA Port Numbay, George Awi

Pelantikan Anggota DPRK Jalur Adat  Ditunda

   Dia mengatakan alasan penundaan pelantikan anggota DPRK itu sebenarnya bukan karena adanya tekanan atau permintaan dari beberapa pihak.  Namun hal itu lebih disebabkan karena adanya kekurangan pada administrasi  persyaratan yang harus dipenuhi untuk di-SK-kan oleh Gubernur Papua.

DKLH Papua Beri Pelatihan Mebeler Bagi Masyarakat Adat di Papua

   Dalam pelatihan yang digelar selama 10 hari kedepan ini, DKLH mengundang instruktur dari luar daerah untuk melatih para peserta yang didominasi pria. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Aristoteles Ap  mengatakan pentingnya pelatihan mebel bagi masyarakat adat Papua.

Perlu Dilakukan Agar Ada Pengakuan dari Pemerintah

"Artinya pengakuan itu dari dulu atau yang lebih dikenal dengan konfederasi perang atau aliansi itu yang kita kembali melakukan penataan lalu bagaimana kita dorong kepada pemerintah untuk mengakui keberadaan batas wilayah adat,"ungkapnya

Latest news

- Advertisement -spot_img