Lembaga Bantuan Hukum Adat, hingga organisasi kepemudaan masyarakat adat.
Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Sarmi, Ronaldy Irfak, mengatakan pendataan ini difokuskan pada penguatan basis data berdasarkan suku dan marga dar
Jika sesi pertama lebih banyak menceritakan tentang kisah Miki yang pernah kedukaan hingga harus memotong telinganya, pada edisi terakhir ini menjelaskan tentang proses dan pesan apa saja dari tahapan Warekma. Miki menje
Dimintai tanggapanannya sehubungan dengan sorotan dari Tokoh Adat Marind Merauke tersebut, Wabup Fauzun Nihayah mengatakan bahwa pro kontra sudah pasti dan itu hal biasa. Namun yang paling penting adalah dengan hadirnya
Menariknya, meskipun hanya diikuti internal karyawan dan karyawati, suasana berlangsung penuh antusias dan meriah. Bahkan, kebinekaan tampak nyata ketika para peserta maupun tamu undangan hadir mengenakan pakaian adat da
Dialog ini membahas peran masyarakat adat dalam menjaga lingkungan sebagai sumber kehidupan, terutama melindungi tanah, hutan, dan sumber daya alam dari praktik jual-beli bebas.
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menyampaikan bahwa konsep ini diambil untuk menghadirkan suasana perayaan kemerdekaan yang tidak hanya khidmat, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya Nusantara.
Ia mengatakan bahwa Pemkab bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Sarmi telah mencapai kesepakatan dengan masyarakat adat untuk mendukung rencana pengembangan pelabuhan. Namun demikian, masyarakat adat mengajukan sejumlah per
Laurens yang baru saja menerima SK Ketua DAK Kabupaten Keerom itu menyebutkan bahwa selama ini, masyarakat adat masih dibingungkan terkait batas wilayah mereka.
Sehingga sebagai Ketua DAK Keerom yang baru, ia akan berusa
“Ketika Wamena butuh Kerapu, kita bisa suplai dari Supiori. Kalau butuh Kakap dan Kurisi, kita siapkan dari Yapen. Kepiting dan udang bisa dari Waropen. Biak sendiri punya semuanya—Cakalang, Kurisi, Ekor Kuning, Kakap. T
Mbitoro adalah ekspresi budaya berupa seni ukiran patung yang merupakan bagian dari tradisi suku Kamoro di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Patung-patung ini memiliki makna penting sebagai rumah bagi leluhur dan
Terkait dengan penolakan tersebut, Bupati Mappi Kristosimus Yohanes Agawemu mengatakan berkaitan dengan investasi di bidang perkebunan pada prinsipnya sebagai penanggung jawab pemerintahan di Mappi menghargai apa yang me
Tiba di Kampung Yoka, Wali Kota, Abisai Roll disambut meriah oleh masyarakat yang diiringi tarian adat khas wilayah tersebut. Ondofollo Kampung Yoka, David Onsa P. Mebri menyampaikan apresiasi kepada Abisai Rollo selaku
Kepala Dinas DPMK Kota Jayapura, Makzi Lazarus Atanay menjelaskan bahwa maksud daripada kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para tokoh adat mengenai keberadaan dan fungsi peradilan adat d
Untuk menindaklanjuti hal ini, kata Abisai Rollo, memang perlu ada ruang khusus. "Nanti kita buat pertemuan khusus dengan para Ondoafi dan kepala suku, berbicara dari hati ke hati untuk menyelesaikan batas wilayah adat i
‘’Kita akan bentuk tim dengan komisi yang membidangi masalah perkebunan kelapa sawit ini untuk turun melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan masalah apa yang disampaikan oleh masyarakat adat dan perusa
"Bukan soal persiapan, namun yang perlu diapresiasi adalah antusias warga menyambut saya dan rombongan untuk menjalankan Turkam di kampung ini selama tiga hari ke depan," ujar Abisai Rollo usai membuka rangkaian Turkam.
Deklarasi yang berlangsung dalam suasana penuh kekeluargaan itu dihadiri oleh para Ondoafi, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga dari enam distrik pesisir utara yang tergabung dalam Dewan Adat Suku Moi dan DAS lainnya
"Kita berharap apa yang dilihat dan didengar bapa Wali Kota selama Turkam, khususnya di Kampung Tobati ini harap ditindaklanjuti, dan kami percaya itu akan menjadi perhatian Pemkot kedepannya," ujar Hans Hamadi saat diko
Kata Abisai Rollo bahwa, perjuangannya menjadi Wali Kota Jayapura sangat panjang dan berat. "Saya maju jadi Wali Kota baru yang ketiga kalinya saya menang. Dua kali maju sebelumnya saya kalah yakni di Pilkada 2010 dan 20
Satu persatu menyampaikan pemikirannya dengan tujuan ada poin yang bisa digunakan untuk menyelesaikan satu persatu persoalan di Papua. Adat memang tak bisa dikesampingkan jika berbicara pembangunan di Papua dan moment in
Aries mengatakan pengelolaan hutan lestari memiliki tiga prinsip utama. Pertama, kelestarian ekologis meliputi bagaimana menjaga fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan. Kedua, prinsip keadilan sosial, bagaimana mengaku
Oleh karena itu, di lingkungan Gereja Katolik, perayaan Pentakosta ini sering digelar dengan nuansa etnik. Dimana budaya dan bahasa dari umat yang berlatar belakang suku yang ada di Indonesia ini, ditampilkan dalam mi
Abisai Rollo menjelaskan bahwa, Kampung Nafri yang dijuluki daerah Texas menyisakan persepsi negatif di tengah masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri Walikota dalam menjalankan Program Turkam di daerah terseb
Seperti di Kampung Nafri, menurut Abisai Rollo sektor perikanan dan perkebunan bisa menjadi komoditi handal jika digarap dengan maksimal. "Di Kampung Nafri ini punya pesisir pantai yang bisa manfaatkan untuk budidaya i
"Sebagai tokoh adat Papua juga, bapa walikota paham betul konsep pembangunan di tanah Papua ini, khususnya Kota Jayapura, maka dari itu sebagai masyarakat Kota Jayapura kita harus bangga telah memilih beliau untuk memb
Program-program yang dihadirkan lewat Turkam ini harus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. "Selain bantuan rumah layak huni tipe 45, kita juga bangun koperasi Merah Putih untuk mendorong pertu
Adapun keluhan masyarakat terkait, transparansi anggaran, pelaksanaan program kegiatan yang tidak tepat sasaran, kurangnya perhatian terhadap pemberdayaan masyarakat khususnya para janda, dan beberapa hal lainnya.
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo menyampaikan, rencana pemekaran kampung adat Nafri ada dua hal yang menjadi perhatian yakni memiliki keondoafian dua dan juga jumlah masyarakat yang semakin bertambah.
"Dari pemimpin ganti pemimpin, kali ini bapa Abisai Rollo memiliki trobosan yang sangat strategis, lewat program Turkam, bapa walikota bersedia tinggal di kampung-kampung selama tiga hari untuk mendengar aspirasi masya
Plt Sekda Kota Jayapura, Evert N Merauje menjelaskan bahwa ini merupakan suatu terobosan yang strategis yang dilakukan oleh wali kota, karena selama ini hal tersebut masih jadi PR besar Pemkot, khususnya Dinas Pariwisata
Menanggapi hal itu, bupati Merauke Yoseph Bladib Gebze mengatakan bahwa kita harus melihat jauh kedepan. Sebab setiap perubahan pasti ada dinamika. Tapi yang harus dilihat tentu dinamika positif untuk pembangunan da
Kepada wartawan seusai dilantik, Dominikus Cambu menegaskan bahwa pihaknya dipilih dan diangkat sebagai anggota DPRK Merauke tersebut berdasarkan UU Otsus. Karena itu, salah satu program prioritas pertama yang akan di
Komitmen ketiga kampung adat ini telah dimuat dalam satu kesepakatan Komitmen bersama antara Pemerintah Kota Jayapura dan Para Ondoafi juga kepala suku dalam rangkaian kegiatan Turkam yang berlangsung sejak 19 - 28 Mei d
Kunjungan lewat Turkam ini berlangsung selama tiga hari disetiap kampung dengan sejumlah rangkaian kegiatan yang diselenggarakan. Setiap hari, kegiatan diawali dengan jalan sehat dan senam pagi bersama masyarakat kampu
Kepada wartawan di lokasi, Ondofollo Kampung Yoka, Ricky David Mebri mengatakan pemalangan tersebut dilakukan oleh pihaknya dengan tujuan agar pihak Uiversitas Cenderawasih selaku penanggungjawab pembangunan tersebut
“Program ini dalam rangka tindak lanjut visi-misi bapa Wali Kota dengan pemantapan pelayanan publik di semua aspek, mulai dari tingkat atas hingga ke kampung-kampung dengan pemanfaatan digitalisasi pelayanan," ujar Su
Adapun ke-8 anggota DPRK Merauke yang dilantik tersebut adalah Matias Walbunga, Frederikus Mahuze, Godefridus Inagijai, Ferdinandus Tadu Mahuze, Tarsisius Awi, Dominikus Cambu, Hendrika Cabui dan Milka Balagaize. Dua da
Kepala Dinas Sosial Sarmi, Yance Ramandei, menyatakan bahwa pendampingan ini bertujuan mendorong masyarakat adat untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki di wilayah masing-masing.
Evert N Merauje menambahkan, Turkam ini juga merupakan suatu kerinduan sangat mendalam bagi para pemilik negeri Port Numbay (masyarakat adat). "Kita bisa lihat, masyarakat adat sangat antusias menyambut kunjungan Wal
Kata Abisai Rollo, dalam pertemuan tersebut ada kesepakatan yang telah ditetapkan kedua pihak untuk memastikan komitmen dalam membangun sektor pariwisata khususnya pantai di wilayah tersebut. "Untuk pembagian, Pemkot 1
Menanggapi aspirasi warga dalam Turkam tersebut, Abisai Rollo menjelaskan bahwa pihak Pemkot siap mengakomodir apa yang diusulkan oleh warga lewat Badan Pertanahan Kota Jayapura.
Christian mengaku berkomitmen untuk memperjuangkan identitas budaya dan tradisi. Tak hanya itu ia juga berkomitmen akan memperjuangkan hukum adat, lembaga adat dan hak asasi masyarakat adat.
Komitmen masyarakat adat untuk pasangan BTM-CK, tidak hanya sebatas lisan, tetapi juga diwujudkan dalam satu prosesi adat Fi Helai Mbai Nembainye atau Papeda Satu Sempe (makan bersama dari satu wadah).
Ritual adat belah kayu doli merupakan suatu adat dari Suku Dani yang menandakan kedua kubu yang selama ini bertikai telah sepakat berdamai dan tidak lagi berkonflik. Dengan memasang kayu doli dari kedua belah pihak serta
“Terima kasih untuk pemuda Manirem yang telah menjadi inspirasi bagi pemuda-pemuda lain. Saya berharap langkah baik ini bisa diikuti oleh pemuda dari suku-suku lain. Kalian inilah yang akan melanjutkan pembangunan di Kab
Melalui kuasa hukumnya, Gustaf Rudolf Kawer, S.H., M.Si pihak FPKPMATS mengapresiasi kinerja Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Papua yang telah mengusut dugaan penyimpangan dalam proses seleksi calon anggo
Tujuh bulan dipalang, kondisi Kantor Satpol PP terlihat gelap dan kotor. Sebagian pintu di ruangan kantor rusak. Begitu juga dengan aliran listrik yang rusak dan air PDAM yang tidak mengalir. Pemalangan kantor ini dila
Dugaan tersebut membuat masyarakat dari dua wilayah adat Papua yang tergabung dalam FPKP Tabi-Saireri menempuh jalur hukum, guna membongkar dugaan pelanggaran tersebut. Ketua FPKP sekaligus ketua adat Tabi Daniel Toto, d
DKLH sendiri kata Aries ikut melakukan pengawasan terkait hutan adat dengan memanfaatkan pihak adat dan pemilik hak ulayat. Sebab, mereka adalah kunci. “Dinas Kehutanan kolaborasi dengan pemilik hak ulayat untuk sama-
Iapun berpendapat bahwa anggota DPR yang melakukan kegiatan atau mengambil kebijakan yang berkaitan dengan anggaran maupun legislasi patut dipertanyakan sebab belum bisa disebut lembaga DPRP. Pasalnya nomenklatur dalam o
Catue, juga menyampaikan apresiasinya secara khusus kepada para tokoh adat dan ondoafi yang telah membuka ruang bagi program transmigrasi di masa lalu, serta kepada 14 kepala keluarga perintis yang memilih Irian Jaya ki
Tradisi memakai kebaya sepertinya sudah sangat melekat pada perayaan Hari Kartini sejak era presiden pertama RI Soekarno. Dialah yang secara resmi menetapkan 21 April, yang adalah tanggal lahir Raden Ajeng Kartini (1879-
Banyaknya deforestasi hutan di Tanah Papua secara keseluruhan telah menimbulkan berbagai polemik ditengah masyarakat. Kondisi ini pun menuai kecaman dari berbagai pihak tak terkecuali Wahana lingkungan hidup (Walhi) Papu
Ketua Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua Provinsi Papua Pegunungan Bernart Simon Maalangen S.Pd, MM mengimbau kepada seluruh masyarakat kawanua Sulawesi Utara yang berada dan merantau di wilayah Provinsi Papua Peg
Hal itu ia sampaikan karena produk hukum terkait dengan pemetaan pembatasan wilayah di tingkat provinsi sudah cukup banyak. Hasbullah mengatakan pihaknya bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bertemu dengan
Tak hanya itu kata Nerlince, beberapa tugas lain yang harus di jalankan MRP yakni Memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan
Dukungan ini merupakan kelanjutan dari konsistensi mereka yang sebelumnya telah memenangkan pasangan BTM–Yermias Bisai dalam Pilgub 2024. Kini, dukungan mereka semakin solid untuk pasangan BTM-CK yang dinilai sebagai f
Lantunan musik khas Maluku mulai mengalun di jeda waktu yang menunjukkan pukul 16.00 WIT. Disini dari kejauhan terlihat banyak sosok pemuda yang berdiri menggunakan kostum dominan merah. Baik kaos, tutup kepala, maupun c
Selain itu, banyak rekomendasi dari masyarakat adat yang diakomodasi dalam seleksi tanpa memenuhi aturan yang berlaku. Pasal 5 ayat 5 Perpansel 2 Tahun 2024 mensyaratkan bahwa pengusulan calon harus disertai dengan keputusan masyarakat adat yang diketahui oleh pemerintah setempat. Namun, aturan ini diabaikan di delapan kabupaten.
"Moment ini sekaligus menjadi gambaran atas kerja Kantor Wilayah Badan Registrasi Wilayah Adat Tanah Papua bersama Foker dan mitra CSo maupun pemerintah daerah dalam mendorong pengakuan wilayah adat di Tanah Papua," kata Hasbullah dalam keterangan tertulisnya kepada Cenderawasih Pos
Hanya saja, hingga saat ini hampir semua objek wisata di Kota Jayapura masih dikelola oleh masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat. "Saat Turkam nanti, salah satu agenda yang kita bicarakan adalah soal pengelolaan objek wisata khususnya pantai yang di Kota Jayapura," ujar Abisai Rollo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di kantor walikota
“Tadi saya lihat masyarakat kita memilih mengelola MBG sendiri, begitu juga dengan LMA yang ada di sembilan kabupaten/kota. Mereka menyatakan sikap menyerahkan pengelolaannya ke gereja dan sekolah, lalu LMA akan mengawalnya,” ungkap Lenis kepada wartawan.
“Ini adalah momen yang jarang dilakukan, mudah-mudahan nantinya orang tua bisa memiliki kalender adat. Tahun ini kita lakukan, dan tahun depan kita akan melanjutkannya. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah kita sudah melaksanakan pesta adat dengan baik, dan jika ada kekurangan, kita harus memperbaikinya,"katanya.
Pemilik hak ulayat hendaknya membuka diri, bekerjasama dan mau mendorong potensi sumberdaya alam yang sebagian besar ada di dalam wilayah adat milik masyarakat setempat. Hal ini disampaikan oleh Ketua DPRK Kabupaten Sarmi, Mohammad Asari Tiris dalam sesi perbincangan dengan redaksi CeposTV di Jayapura beberapa waktu lalu.
"Kami telah berkoordinasi dan melakukan simulasi penjemputan secara adat di bandara. Setelah itu, rombongan akan menuju Gereja Eben Haezer Biak untuk mengikuti ibadah pengucapan syukur yang dihadiri masyarakat, Forkopimda, ASN, pejabat vertikal, yang istimewa nya seluruh rangkaian di Biak ini juga diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati Supiori periode 2025-2030 Heronimus Mansoben dan Hasanuddin Nunsi" ujar Sekda Biak Zakarias L Mailoa kepada Cenderawasih Pos.
Walikota Jayapura, Abisai Rollo menjelaskan dalam memasuki 100 hari kerja, dirinya bersama Wakil Walikota, H. Rustan Saru akan berbagi tugas. “Visi misi kita sudah disampaikan kepada masyarakat, untuk itu saya akan turun ke kampung-kampung,” ungkapnya kepada wartawan seusai dilantik
Kata Ramses, masalah tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat karena kompleksitas masalah yang melibatkan hak ulayat dan aturan hukum formal. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara fakta di lapangan dan aturan hukum agar tercipta solusi yang dapat diterima semua pihak.
Ketua bidang X DPD HIPMI Papua Edward Irfan menyatakan saat ini dirinya ditunjuk sebagai koordinator wilayah untuk mempersiapkan mucab di 8 DPC se wilayah adat lapago dalam hal ini Provinsi Papua Pegunungan yang akan menjadi bakal calon DPD HIPMI Papua Pegunungan.
Hutan ini ditetapkan sebagai hutan adat oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2022. Namun, wilayah hutan adat ini juga termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) PT. Permata Nusa Mandiri seluas 10.370 hektar sejak 2018. Hingga Agustus 2024, HGU tersebut masih tercatat aktif menurut ATR/BPN, dengan pembukaan lahan yang terus berlangsung di area sekitar hutan adat.
"Pada 17 Januari 2025, Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua, khusus Provinsi Papua induk, kami sudah mulai menangani peradilan adat, yang mana diatur dalam UU Otsus dan peraturan Gubernur, yang menjelaskan bahwa Kejaksaan, pengadilan, Kepolisian, dan masyarakat lembaga adat dapat menyelesaikan masalah mengenai masalah sosial, atau hak-hak ulayat atau masalah-masalah yang terjadi dilapangan, " terangnya.
Mereka yang terpilih masing-masing 1. Bapak Adolof A. Wersemetawar perwakilan dari Suku Sobey, 2. Bapak Yance Onimeri Perwakilan dari suku Armati. 3. Bapak Julkifli D. Yambai perwakilan dari suku Rumbuai, 4. bapak Onesias F. Tiris perwakilan dari suku Manirem dan 5. Ibu Salomina Cawem perwakilan dari suku Isirawa, sekaligus perwakilan perempuan .
Ketua YLBHI LBH Papua Pos Merauke, Teddy Wakum menyampaikan 8 Desember, belasan marga dari Suku Wambon menyatakan sikap menolak perusahaan sawit Papua berkah pangan yang berencana operasi dengan luas 34.092,18 Ha yang meliputi Distrik Mandobo, Distrik Jair dan Distrik Arimop.
Terkait dengan itu, Ketua Sementara DPR Provinsi Papua Selatan Heribertus Silubun saat dihubungi media ini lewat telpon selulernya, mengatakan, pihaknya sampai saat ini belum berpikir ke arah sana untuk memastikan bahwa apakah program strategis nasional ini ketika nanti berjalan.
Hanya digunakan ketika ada harinya atau momennya. Selebihnya cukup dipajang dan mengatakan diri peduli. Harusnya semua asesoris budaya tersebut dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pertama, kebijakan PSN Merauke diterbitkan tanpa ada kesepakatan luas masyarakat berdasarkan prinsip free prior informed consent (FPIC) yakni persetujuan masyarakat berdasarkan informasi sejak awal proyek dan tanpa ada paksaan, manipulasi dan rayuan melainkan secara sadar dan bebas. Kedua, kebijakan dan proyek PSN Merauke diterbitkan tanpa disertai kajian sosial dan lingkungan hidup yang memadai serta melibatkan masyarakat adat terdampak langsung dan tidak langsung.
Dukungan Pilkada aman dan damai turut disuarakan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Pemuda Adat Papua, Jan Christian Arebo. Ia mengimbau seluruh elemen masyarakat di seluruh penjuru Papua turut menyukseskan penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024.
“Jika kemudian ini menjadi masalah administrasi, maka Bawaslu akan meneruskan ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan ke Pemprov. Nantinya, secara resmi saya laporkan ke Mendagri selaku penanggungjawab pembuat kebijakan terhadap penunjukan penjabat-penjabat yang ada saat ini,” kata Ramses.
Dia menjelaskan proses seleksi anggota DPRK jalur adat atau pengangkatan dimana ketika terpilih sesuai kuota masing-masing daerah akan dilaporkan ke bupati/wali kota kemudian akan ditinjau kembali atau me-review.
Usai menjalani pelatihan ini, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua juga memberikan bantuan peralatan kepada para peserta, agar bisa mengembangkan ketrampilan yang diperoleh untuk membuat mebeler. Termasuk untuk melatih masyarakat adat lain dalam mengolah hasil hutan kayu, menjadi beraneka macam jenis mebeler. Diharapkan bekal ketrampilan ini bisa meningkatan ekonomi masyarakat adat.
Ya, sejak pukul 08.00 WIT satu persatu anak anak dari berbagai kalangan di Kota Jayapura mulai memenuhi halaman Kantor Cendrawasih pos. Ada yang didampingi orang tua, dan juga sanak saudaranya masing-masing. Peminat khitan massa ini, ternyata tidak hanya anak-anak, tapi juga ada orang yang sudah masuk usia dewasa.
LMA cukup menyayangkan lantaran ada hal - hal yang seharusnya dilakukan bersama oleh DPRK jalur pengangkatan dan DPRK jalur politik. "Kami pertanyakan saja, mengapa tidak dilakukan bersamaan. Padahal dari aturan yang kami baca seharusnya dilantik sama - sama," kata Ketua LMA Port Numbay, George Awi
Dia mengatakan alasan penundaan pelantikan anggota DPRK itu sebenarnya bukan karena adanya tekanan atau permintaan dari beberapa pihak. Namun hal itu lebih disebabkan karena adanya kekurangan pada administrasi persyaratan yang harus dipenuhi untuk di-SK-kan oleh Gubernur Papua.
Dalam pelatihan yang digelar selama 10 hari kedepan ini, DKLH mengundang instruktur dari luar daerah untuk melatih para peserta yang didominasi pria. Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Aristoteles Ap mengatakan pentingnya pelatihan mebel bagi masyarakat adat Papua.
"Artinya pengakuan itu dari dulu atau yang lebih dikenal dengan konfederasi perang atau aliansi itu yang kita kembali melakukan penataan lalu bagaimana kita dorong kepada pemerintah untuk mengakui keberadaan batas wilayah adat,"ungkapnya
Adanya tuntutan ini, karena melihat fenomena politik saat ini, dimana LMA tanah Papua sebagai pencetus lahirnya Pasal 6A UU Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) sama sekali tidak diakomodir sebagai bagian dari panitia seleksi ataupun tim pengangkatan DPRP dan DPRK.
Pj. Bupati Jayawijaya, Tonny M. Mayor, S.Pd , MM mengatakan, pemetaan wilayah adat memang penting dan perlu dilakukan agar peta wilayah adat bisa terdokumentasikan dengan baik secara tertulis. Sehingga generasi muda ini harus mengetahui batas-batas wilayah adat, batas-batas hak ulayat, karena sebagian besar ini sekolah keluar dari Kabupaten Jayawijaya.
Suku-suku ini masih konsisten dan tegas menolak kehadiran program pemerintah tersebut hadir di atas tanah adat mereka. Dalam pertemuan itu, masyarakat adat menilai tindakan pembongkaran hutan yang telah dilakukan pemerintah lewat PT. Jonlin Group di Ilwayab jelas-jelas melanggar hak-hak masyarakat adat.
Max Abner mengatakan dalam proses perekrutan DPRK ditemukan banyak kejanggalan, namun ia tidak menyebutkan namanya secara detail. Seharusnya kata Max Abner dalam perekrutan DPRK itu harus melibatkan MRP sebagai lembaga representasi kultural dan keaslian orang asli Papua (OAP).
Plt. Kepala DKLH Provinsi Papua, Aristoteles Ap mengatakan, program pelatihan budidaya jamur dilakukan dengan melihat potensi-potensi yang ada di dalam kawasan hutan terutama terkait dengan pemanfaatan hasil limbah yang telah dibuang atau tidak digunakan lagi, namun bisa dimanfaatkan salah satunya dengan budidaya jamur ini.
Daniel menjelaskan, dalam Pilkada Kabupaten Jayapura ia juga berharap adat harus ikut mensukseskan Pilkada Kabupaten Jayapura. Dimana seluruh masyarakat adat di seluruh tanah Papua harus terlibat aktif dalam mensukseskan Pilkada yang merupakan agenda negara untuk menentukan pemimpin lima tahun ke depan.
Peraturan ini dibentuk untuk memberikan perlindungan dan proteksi dan juga memberikan jaminan hukum terhadap hak ulayat milik masyarakat hukum adat. Khusus di Papua implementasi dari peraturan tersebut belum berjalan maksimal.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mimika, Petrus Yumte mengatakan bahwa persoalan tapal batas di Kampung Wakia, Distrik Mimika Barat Tengah kini telah selesai dan wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengatakan dasar dari kegiatan tersebut karena adanya pengaduan masyarakat adat terkait substansi dari perdasus tersebut yang dianggap melemahkan hak hukum masyarakat adat dalam mengambil tanah adat yang dikuasai secara sepihak oleh pihak kedua misalnya koorporasi, atau pemerintah dan lainnya.
Disampaikan bahwa Hutan Papua adalah salah satu hutan hujan tropis terakhir yang masih utuh di Indonesia. Selama ratusan tahun telah berfungsi sebagai rumah bagi keanekaragaman hayati serta memainkan peran penting dalam pengaturan iklim global. Namun, ancaman terhadap hutan Papua telah meningkat pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Dijelaskan oleh Ketua LBH Papua Pos Merauke, Teddy Wakum bahwa Jumat (13/9) lalu, Marga Moiwend dan Gebze selaku pemilik hak ulayat tanah dan hutan adat di Distrik Ilawayab, Kabupaten Merauke mendatangi Keuskupan Agung Merauke untuk menyerahkan surat yang di dalamnya berisi permohonan kepada Uskup Agung agar ikut bersuara atas penderitaan warga yang tanah dan hutannya sedang diserobot dan digusur paksa oleh pemerintah atas nama PSN.
Menurutnya, itu menjadi isu krusial dalam era otonomi khusus. Pihaknya kemudian mencoba melihat isu itu dan ini kemudian bisa menjadi latar belakang pemikiran pemerintah kota membuat perlindungan secara khusus kepada masyarakat adat dengan afirmasi positif.
George Awi menegaskan sebagai orang adat, dirinya mendukung seluruh pasangan calon, baik Walikota maupun Gubernur. Khusus BMD-Dipo, George Awi menilai figur Boy Markus Dawir sebagai anak adat Port Numbay tidak perlu diragukan, karena saat ini terpilih kembali menjadi anggota DPR Papua .
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Komunikasi dan Informatika setempat menyebut revisi tata ruang Provinsi Papua, sementara berproses dan cukup panjang setelah dilakukan sinkronisasi dengan Provinsi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 30 Maret 2023.
Pj Bupati Jayapura Semuel Siriwa mengatakan, pertemuan ini sifatnya hanya audiens saja, sekaligus silahturahmi antara Samuel Siriwa sebagai Pj Bupati Jayapura yang baru saja dilantik.
