Saturday, April 18, 2026
25.7 C
Jayapura
- Advertisement -spot_img

TAG

ADAT

DPR Papua Dorong 14 Kampung Adat Dikembalikan ke Status Kampung Pemerintahan

Usulan tersebut disampaikan menyusul adanya temuan di lapangan terkait sistem laporan pertanggungjawaban (LPJ) dari 14 kampung adat yang dinilai belum berjalan maksimal. Frangklin menjelaskan, persoalan tata kelola kampu

Sertifikasi Tanah Adat di Papua Butuh Kerjasama Lintas Sektor

Menurut Roy, jika pemerintah telah mengeluarkan regulasi namun tidak ada sinkronisasi lintas departemen bersama lembaga adat, maka sertifikasi tanah ulayat milik masyarakat adat tidak bisa diselesaikan.

Empat Bupati Desak Percepatan Provinsi Papua Utara

Menariknya, rapat ini juga terhubung secara virtual dengan Anggota DPR RI Dapil Papua, Yan P. Mandenas, guna mensinkronkan langkah daerah dengan kebijakan di tingkat pusat. Bupati Kepulauan Yapen, Benyamin Arisoi, usai p

Tradisi Manggeuw Fafa, Pesta Adat Pemersatu Anak Peranakan Kampung Ifale

Tradisi ini rutin dilaksanakan setiap tahun dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi di Kampung Ifale. Dalam adat tersebut, seluruh anak peranakan diwajibkan kembali dan merayakan pesta adat di kampu

Mappalette Bola, Tradisi Unik Suku Bugis Pindahkan Rumah Utuh

Rumah yang dipindahkan umumnya berupa rumah panggung berbahan kayu. Bangunan ini dirancang tanpa menggunakan paku, melainkan memanfaatkan sistem balok dan tiang. Konstruksi tersebut memungkinkan rumah dipindahkan tanpa h

Pengawasan Hukum Lebih Ketat, Polisi Tak Bisa Arogan dan Lakukan Kriminalisasi

Pengesahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru oleh DPR RI pada 2 Januari 2026 memantik perdebatan luas di tengah masyarakat. Bukan sekadar soal hukum, tetapi menyentuh ruang paling personal dalam kehidupan warg

Lahan SPBU Putra Baliem Mandiri Bukan Lagi Aset Pemerintah

Pengelola APMS Putra Baliem Mandiri Magi Pasaribu menegaskan putusan hukum tertinggi itu bersifat final dan mengikat, sehingga secara hukum lahan SPBU tidak lagi berada dalam penguasaan pemerintah daerah maupun pihak lai

Fraksi Poksus Rancang Dua Produk Hukum

Wilem menjelaskan, salah satu agenda utama Fraksi Poksus saat ini adalah merancang produk hukum daerah yang bertujuan memperkuat peran lembaga adat serta memberikan perlindungan dan keberpihakan bagi Orang Asli Papua (OA

MRP Dinilai Belum Memaksimalkan Peran

Dalil kurangnya informasi masuk ke lembaga representasi masyarakat adat Papua itu, yang mengakibatkan para investor bebas masuk ke Papua. Karena itu, Nerlince Wamuar, selaku pimpinan tertinggi MRP menegaskan pemerintah P

MRP Dorong Peningkatan Kapasitas Masyarakat Adat di Papua

Ketua MRP, Nerlince Wamuar, mengatakan kegiatan tersebut dilatarbelakangi oleh masukan dan saran masyarakat adat yang disampaikan secara langsung kepada MRP belum lama ini di Kantor MRP Papua.

Latest news

- Advertisement -spot_img