Momen Perbaiki Sistem Hukum Pemilu

JAYAPURA – pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dinilai dapat menjadi jalan terbaik untuk mengakhiri polemik kebangsaan yang terus berkembang di tengah masyarakat. Kondisi inipun memicu beragam analisis dari kalangan akademisi.

Kepada Cenderawasih Pos, dua pakar dari Universitas Cenderawasih (Uncen) menyoroti fenomena ini dari dua kacamata berbeda. Pertama kalkulasi politik menuju kontestasi 2029 dan urgensi penegakan aturan ketatanegaraan agar stabilitas nasional tetap terjaga.

Peristiwa ini dinilai bukan sekadar persoalan administratif tentang seorang pejabat negara yang melepaskan jabatannya, melainkan sebuah simpul rumit yang menyangkut arah masa depan pemerintahan, stabilitas politik nasional, kepastian hukum, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.

Untuk memahami arah pergerakan situasi ini secara jernih, para pengamat melihatnya melalui dua kacamata keilmuan yang saling melengkapi, yakni perspektif sosiologi politik dan hukum tata negara. ​Dari sudut pandang sosiologi politik, langkah pengunduran diri yang diwacanakan atau disuarakan oleh Gibran dapat dibaca sebagai sebuah strategi kalkulasi kekuatan jangka panjang.

Pakar Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih, Prof. Dr. Drs. Avelinus Lefaan, BA, MS, mengemukakan pandangannya bahwa secara politis langkah tersebut dapat diibaratkan seperti pepatah yang menyatakan “mundur untuk maju”.

Posisi ini menempatkan Gibran sebagai figur yang sangat diperhitungkan, atau sering diistilahkan sebagai “kuda hitam” dalam percaturan politik nasional masa depan. Prof. Ave menegaskan bahwa, “Gibran mundur untuk mengatakan ‘saya maju’, hal ini menurutnya yang harus diperhitungkan.”

Artinya, manuver tersebut dilakukan Gibran adalah sebuah deklarasi terselubung bahwa ia tidak akan berhenti di tengah jalan, melainkan sedang bersiap untuk kembali bertarung di panggung kontestasi tertinggi negara, baik sebagai penantang bagi petahana maupun sebagai magnet bagi kekuatan politik lain yang ingin membentuk koalisi baru.

Persiapan menuju 2029 ini diyakini tidak hanya ditujukan untuk mengantisipasi kekuatan politik Presiden Prabowo Subianto apabila kembali maju, melainkan juga untuk menghadapi seluruh faksi dan rival politik lain yang sama-sama tengah memburu kekuasaan. ​Dinamika ini tentu saja menciptakan turbulensi tersendiri di tingkat akar rumput secara sosiologis.

Kuatnya pertarungan dan kalkulasi kepentingan para elite di tingkat pusat membuat masyarakat bawah kerap kali merasa kebingungan dalam membaca arah angin politik.Kondisi ini menyebabkan peta sosiologis di tengah masyarakat sangat sulit untuk diramalkan secara akurat karena permainan politik sepenuhnya digerakkan oleh para elite, bukan tumbuh dari kesadaran sosial yang murni.

​Kendati demikian, potensi Gibran sebagai “kuda hitam” tetap memiliki daya tarik tersendiri di mata sebagian masyarakat yang melihatnya secara tertutup maupun terbuka. Ketokohan dan basis dukungan yang pernah mengantarkannya ke kursi kekuasaan tidak serta-merta luntur hanya karena perubahan posisi di pemerintahan.

Baca Juga :  TSE Group Siap Terima Mahasiswa Magang Uncen

Justru, dengan keluar dari lingkaran eksekutif formal lebih awal, ia memiliki keleluasaan gerak untuk membangun narasi politik sebagai tokoh pembaharu atau representasi kekuatan alternatif di luar arus utama koalisi pemerintah yang sedang berkuasa.

Hal inilah yang membuat para kelompok penekan dan kekuatan politik lain mulai memperhitungkan kalkulasi jangka panjang terhadap langkah-langkah politik Gibran berikutnya. “​Pada akhirnya, proyeksi Gibran sebagai kuda hitam menuju tahun 2029 menandai babak baru yang sarat kompetisi dalam sejarah politik modern Indonesia,” ujar Prof Ave.

Kata Ave, konstelasi politik nasional saat ini sudah mulai terpecah ke dalam kubu-kubu dengan kepentingan yang beragam, baik dalam posisinya sebagai kekuatan politik yang berseberangan maupun sebagai figur alternatif yang sedang mempersiapkan diri secara matang.

“Di tengah berbagai isu yang berkembang, termasuk dinamika yang mengiringi posisi keluarga mantan Presiden Joko Widodo, Gibran dipandang berpotensi memosisikan dirinya sebagai kekuatan baru atau kuda hitam yang patut diperhitungkan dalam percaturan politik nasional untuk menghadapi figur-figur lain, termasuk Presiden Prabowo Subianto apabila kembali maju dalam kontestasi berikutnya,” bebernya.

Oleh karena itu, ia mengatakan keputusan mundur diri dari Gibran tidak selalu dimaknai sebagai sebuah bentuk kekalahan, melainkan sebuah sinyal politik terbuka untuk mengawali langkah barunya dengan kekuatan yang berbeda. “Dalam politik pasti ada dinamika, politk yang pasang surut. Itulah dinamika politik,” lanjut Ave.

Liliy bauw 2
Lily Bauw (foto:Jimi/Cepos)

​Sementara itu, dari sudut pandang hukum tata negara, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Cenderawasih, Dr. Lily Bauw, SH., MH, menegaskan bahwa setiap diskursus mengenai pengunduran diri seorang pejabat tinggi negara harus dikembalikan secara ketat pada koridor konstitusi yang berlaku.

Ia mengingatkan agar persoalan ini disikapi secara objektif berdasarkan aturan hukum, terlepas dari sentimen subjektif suka atau tidak suka terhadap figur politik tertentu.

“Hal pertama yang harus dipastikan adalah kejelasan status hukum dari kabar yang beredar, mengingat pengunduran diri seorang kepala negara atau wakil kepala negara tidak bisa disamakan dengan pernyataan personal biasa, melainkan harus tunduk pada mekanisme tata negara yang sah,” jelas Lily.

Lanjut Lily menjelaskan bahwa ​dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan mendapatkan mandat langsung dari rakyat sebagai satu pasangan tunggal. Oleh sebab itu, ia sampaikan apabila terjadi kekosongan pada posisi Wakil Presiden akibat pengunduran diri yang sah secara hukum, penyelesaiannya telah diatur secara tegas di dalam konstitusi.

Baca Juga :  Gagal ke Posisi Kedua

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat diwajibkan untuk menyelenggarakan sidang guna memilih wakil presiden pengganti yang berasal dari dua nama calon yang diusulkan oleh Presiden.

Mekanisme ini kata Lily menunjukkan bahwa Presiden tidak memiliki kewenangan prerogatif untuk menunjuk langsung penggantinya tanpa melalui proses pemilihan di lembaga legislatif tertinggi tersebut. ​Lily juga menekankan pentingnya memisahkan antara mekanisme pengunduran diri secara sukarela dengan proses pemakzulan atau dinamika politik seperti penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.

“Keduanya memiliki jalur hukum, konsekuensi, dan instrumen konstitusional yang berbeda. Jangan sampai dinamika penegakan aturan hukum dan konstitusi bergeser menjadi sekadar ajang pertarungan kepentingan politik antar-elite yang berpotensi mengaburkan substansi persoalan hukum itu sendiri,” terang Lily.

​Lebih lanjut, dosen hukum tata negara Uncen itu menjelaskan bahwa peristiwa dinamika hukum yang terjadi belakangan ini termasuk rangkaian polemik dokumen persyaratan pencalonan yang berujung pada putusan lembaga-lembaga yudisial seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung harus dijadikan momentum refleksi yang sangat berharga untuk memperbaiki sistem hukum pemilu di Indonesia.

Tak sampai disitu, Lily menyoroti pentingnya pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama pemerintah, untuk segera menindaklanjuti setiap putusan hukum yang bersifat final dan mengikat melalui penyesuaian norma di dalam undang-undang secara cepat.

Hal ini menurutnya sangat krusial agar tidak terjadi kekosongan norma, multitafsir hukum, ataupun ketidakpastian tatkala tahapan pemilihan umum telah berjalan. Peraturan teknis penyelenggara pemilu seperti Peraturan KPU tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk meralat atau mengubah substansi persyaratan yang seharusnya menjadi materi muatan undang-undang.

​Pada akhirnya, para akademisi sepakat bahwa dinamika pengunduran diri maupun gejolak politik di tingkat nasional tidak boleh dibiarkan mengarah pada krisis kenegaraan. Republik ini memiliki instrumen konstitusi yang mapan untuk menyelesaikan berbagai persoalan kelembagaan secara tertib.

Menurutnya, yang paling esensial untuk dijaga saat ini adalah bagaimana para pemimpin dan elite politik mampu menunjukkan kedewasaan bernegara, mengedepankan konsistensi penegakan hukum yang berkeadilan, serta memastikan bahwa roda pemerintahan tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Energi besar bangsa Indonesia sudah seharusnya dicurahkan untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi rakyat banyak, seperti pemulihan ekonomi, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pendidikan, serta jaminan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang merata,” pungkasnya. (jim/ade)

JAYAPURA – pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden dinilai dapat menjadi jalan terbaik untuk mengakhiri polemik kebangsaan yang terus berkembang di tengah masyarakat. Kondisi inipun memicu beragam analisis dari kalangan akademisi.

Kepada Cenderawasih Pos, dua pakar dari Universitas Cenderawasih (Uncen) menyoroti fenomena ini dari dua kacamata berbeda. Pertama kalkulasi politik menuju kontestasi 2029 dan urgensi penegakan aturan ketatanegaraan agar stabilitas nasional tetap terjaga.

Peristiwa ini dinilai bukan sekadar persoalan administratif tentang seorang pejabat negara yang melepaskan jabatannya, melainkan sebuah simpul rumit yang menyangkut arah masa depan pemerintahan, stabilitas politik nasional, kepastian hukum, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara.

Untuk memahami arah pergerakan situasi ini secara jernih, para pengamat melihatnya melalui dua kacamata keilmuan yang saling melengkapi, yakni perspektif sosiologi politik dan hukum tata negara. ​Dari sudut pandang sosiologi politik, langkah pengunduran diri yang diwacanakan atau disuarakan oleh Gibran dapat dibaca sebagai sebuah strategi kalkulasi kekuatan jangka panjang.

Pakar Sosiologi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Cenderawasih, Prof. Dr. Drs. Avelinus Lefaan, BA, MS, mengemukakan pandangannya bahwa secara politis langkah tersebut dapat diibaratkan seperti pepatah yang menyatakan “mundur untuk maju”.

Posisi ini menempatkan Gibran sebagai figur yang sangat diperhitungkan, atau sering diistilahkan sebagai “kuda hitam” dalam percaturan politik nasional masa depan. Prof. Ave menegaskan bahwa, “Gibran mundur untuk mengatakan ‘saya maju’, hal ini menurutnya yang harus diperhitungkan.”

Artinya, manuver tersebut dilakukan Gibran adalah sebuah deklarasi terselubung bahwa ia tidak akan berhenti di tengah jalan, melainkan sedang bersiap untuk kembali bertarung di panggung kontestasi tertinggi negara, baik sebagai penantang bagi petahana maupun sebagai magnet bagi kekuatan politik lain yang ingin membentuk koalisi baru.

Persiapan menuju 2029 ini diyakini tidak hanya ditujukan untuk mengantisipasi kekuatan politik Presiden Prabowo Subianto apabila kembali maju, melainkan juga untuk menghadapi seluruh faksi dan rival politik lain yang sama-sama tengah memburu kekuasaan. ​Dinamika ini tentu saja menciptakan turbulensi tersendiri di tingkat akar rumput secara sosiologis.

Kuatnya pertarungan dan kalkulasi kepentingan para elite di tingkat pusat membuat masyarakat bawah kerap kali merasa kebingungan dalam membaca arah angin politik.Kondisi ini menyebabkan peta sosiologis di tengah masyarakat sangat sulit untuk diramalkan secara akurat karena permainan politik sepenuhnya digerakkan oleh para elite, bukan tumbuh dari kesadaran sosial yang murni.

​Kendati demikian, potensi Gibran sebagai “kuda hitam” tetap memiliki daya tarik tersendiri di mata sebagian masyarakat yang melihatnya secara tertutup maupun terbuka. Ketokohan dan basis dukungan yang pernah mengantarkannya ke kursi kekuasaan tidak serta-merta luntur hanya karena perubahan posisi di pemerintahan.

Baca Juga :  Selundupkan 4 Pucuk Senpi dari PNG, Dua KKB Diringkus di Boven Digoel

Justru, dengan keluar dari lingkaran eksekutif formal lebih awal, ia memiliki keleluasaan gerak untuk membangun narasi politik sebagai tokoh pembaharu atau representasi kekuatan alternatif di luar arus utama koalisi pemerintah yang sedang berkuasa.

Hal inilah yang membuat para kelompok penekan dan kekuatan politik lain mulai memperhitungkan kalkulasi jangka panjang terhadap langkah-langkah politik Gibran berikutnya. “​Pada akhirnya, proyeksi Gibran sebagai kuda hitam menuju tahun 2029 menandai babak baru yang sarat kompetisi dalam sejarah politik modern Indonesia,” ujar Prof Ave.

Kata Ave, konstelasi politik nasional saat ini sudah mulai terpecah ke dalam kubu-kubu dengan kepentingan yang beragam, baik dalam posisinya sebagai kekuatan politik yang berseberangan maupun sebagai figur alternatif yang sedang mempersiapkan diri secara matang.

“Di tengah berbagai isu yang berkembang, termasuk dinamika yang mengiringi posisi keluarga mantan Presiden Joko Widodo, Gibran dipandang berpotensi memosisikan dirinya sebagai kekuatan baru atau kuda hitam yang patut diperhitungkan dalam percaturan politik nasional untuk menghadapi figur-figur lain, termasuk Presiden Prabowo Subianto apabila kembali maju dalam kontestasi berikutnya,” bebernya.

Oleh karena itu, ia mengatakan keputusan mundur diri dari Gibran tidak selalu dimaknai sebagai sebuah bentuk kekalahan, melainkan sebuah sinyal politik terbuka untuk mengawali langkah barunya dengan kekuatan yang berbeda. “Dalam politik pasti ada dinamika, politk yang pasang surut. Itulah dinamika politik,” lanjut Ave.

Liliy bauw 2
Lily Bauw (foto:Jimi/Cepos)

​Sementara itu, dari sudut pandang hukum tata negara, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Cenderawasih, Dr. Lily Bauw, SH., MH, menegaskan bahwa setiap diskursus mengenai pengunduran diri seorang pejabat tinggi negara harus dikembalikan secara ketat pada koridor konstitusi yang berlaku.

Ia mengingatkan agar persoalan ini disikapi secara objektif berdasarkan aturan hukum, terlepas dari sentimen subjektif suka atau tidak suka terhadap figur politik tertentu.

“Hal pertama yang harus dipastikan adalah kejelasan status hukum dari kabar yang beredar, mengingat pengunduran diri seorang kepala negara atau wakil kepala negara tidak bisa disamakan dengan pernyataan personal biasa, melainkan harus tunduk pada mekanisme tata negara yang sah,” jelas Lily.

Lanjut Lily menjelaskan bahwa ​dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden dipilih dan mendapatkan mandat langsung dari rakyat sebagai satu pasangan tunggal. Oleh sebab itu, ia sampaikan apabila terjadi kekosongan pada posisi Wakil Presiden akibat pengunduran diri yang sah secara hukum, penyelesaiannya telah diatur secara tegas di dalam konstitusi.

Baca Juga :  Gagal ke Posisi Kedua

Merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat diwajibkan untuk menyelenggarakan sidang guna memilih wakil presiden pengganti yang berasal dari dua nama calon yang diusulkan oleh Presiden.

Mekanisme ini kata Lily menunjukkan bahwa Presiden tidak memiliki kewenangan prerogatif untuk menunjuk langsung penggantinya tanpa melalui proses pemilihan di lembaga legislatif tertinggi tersebut. ​Lily juga menekankan pentingnya memisahkan antara mekanisme pengunduran diri secara sukarela dengan proses pemakzulan atau dinamika politik seperti penggunaan Hak Menyatakan Pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.

“Keduanya memiliki jalur hukum, konsekuensi, dan instrumen konstitusional yang berbeda. Jangan sampai dinamika penegakan aturan hukum dan konstitusi bergeser menjadi sekadar ajang pertarungan kepentingan politik antar-elite yang berpotensi mengaburkan substansi persoalan hukum itu sendiri,” terang Lily.

​Lebih lanjut, dosen hukum tata negara Uncen itu menjelaskan bahwa peristiwa dinamika hukum yang terjadi belakangan ini termasuk rangkaian polemik dokumen persyaratan pencalonan yang berujung pada putusan lembaga-lembaga yudisial seperti Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung harus dijadikan momentum refleksi yang sangat berharga untuk memperbaiki sistem hukum pemilu di Indonesia.

Tak sampai disitu, Lily menyoroti pentingnya pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama pemerintah, untuk segera menindaklanjuti setiap putusan hukum yang bersifat final dan mengikat melalui penyesuaian norma di dalam undang-undang secara cepat.

Hal ini menurutnya sangat krusial agar tidak terjadi kekosongan norma, multitafsir hukum, ataupun ketidakpastian tatkala tahapan pemilihan umum telah berjalan. Peraturan teknis penyelenggara pemilu seperti Peraturan KPU tidak boleh dijadikan jalan pintas untuk meralat atau mengubah substansi persyaratan yang seharusnya menjadi materi muatan undang-undang.

​Pada akhirnya, para akademisi sepakat bahwa dinamika pengunduran diri maupun gejolak politik di tingkat nasional tidak boleh dibiarkan mengarah pada krisis kenegaraan. Republik ini memiliki instrumen konstitusi yang mapan untuk menyelesaikan berbagai persoalan kelembagaan secara tertib.

Menurutnya, yang paling esensial untuk dijaga saat ini adalah bagaimana para pemimpin dan elite politik mampu menunjukkan kedewasaan bernegara, mengedepankan konsistensi penegakan hukum yang berkeadilan, serta memastikan bahwa roda pemerintahan tetap fokus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Energi besar bangsa Indonesia sudah seharusnya dicurahkan untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi rakyat banyak, seperti pemulihan ekonomi, perluasan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pendidikan, serta jaminan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang merata,” pungkasnya. (jim/ade)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya