Musa’ad menjelaskan, dalam UU pembentukan sudah jelas disebutkan bahwa dikarenakan belum ada DPR di tiga wilayah DOB sehingga masih di bawah pembinaan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri.
Kajian ini telah memasuki tahap akhir. Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka seusai membuka laporan akhir kajian tersebut menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi untuk mempersiapkan kajian infrastruktur wilayah Papua Selatan tersebut.
Ini menyangkut siapa yang dianggap tepat memimpin dengan melihat isu kedaerahan dan kearifan lokal. Poksus meminta dengan adanya 3 provinsi yang baru dibentuk dimana pengawasan dilakukan oleh Mendagri, maka Poksus berpendapat agar pemerintah dan DPRP perlu mengusulkan dan membicarakan dalam rapat resmi adanya Perpu yang isinya menambahkan 1 (ayat) baru yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari UU DOB.
“Memang kehadiran wapres di Jayapura atau Papua ini tidak lama. Dari Jayapura beliau langsung ke beberapa provinsi yang baru dimekarkan namun ini bukan soal lama atau cepatnya pak Wapres di Jayapura
Pj Gubernur Apolo Safanpo mengungkapkan bahwa 10 pejabat eselon II yang ditunjuk sebagai Plt ini akan melaksnaakan tugas 1-3 bulan sampai menungu seleksi jabatan defenitif. ‘’Kita angkat mereka supaya pemerintahan in bisa jalan.
"Hari ini, 1 Desember 2022, dari Lapangan Cenderawasih, saya mengucapkan selamat menyambut Hari Natal 2022 kepada semua umat Kristiani di tanah Papua maupun di pelosok Tanah Air," kata Wapres Ma'ruf Amin di lapangan Cendrawasih, Biak, kabupaten Biak Numfor, Papua Kamis (1/12) kemarin.
Dengan telah diundangkannya 3 DOB melalui Undang-undang No 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-undang No. 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah dan Undang-undang No. 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan pada 25 Juli 2022.
“Sebab, secara administratif sudah beda Provinsi. Untuk tahun 2022 masih bisa kami anggarkan, namun tahun 2023 mendatang tidak ada lagi penganggaran,” kata Yohanes, Rabu (30/11).
Sekda Papua M Ridwan Rumasukun menyampaikan, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
Dalam suasana diskusi antara pemerintah Kabupaten Jayapura dengan Wapres Ma'ruf Amin , menurut Bupati Mathius, Wapres mengapresiasi implementasi penerapan otonomi khusus di Papua, secara khusus di Kabupaten Jayapura.
Wapres juga meresmikan Kantor Sekertariat Badan Pengarah Papua (BPP) di lantai 5 Kantor GKN, bertemu dengan tokoh agama, memberikan pengarahan kepada Pejabat di lingkungan Provinsi Papua, Ketua DPR, Ketua MRP, Pangdam dan Kapolda serta Perbankan yang dipusatkan di GKN, Selasa (29/11).
“Tetapi tetap penagakan hukum pada siapa saja yang melanggar, menegakan keadilan menjadi sesuatu yang niscaya sehingga masyarakat merasa aman dan tidak ada diskriminasi dalam penegakan hukum,” kata Ma’ruf Amin saat memberikan arahannya di GKN Jayapura, Selasa (29/11).
“Prediksi kami seperti itu, akan terjadi hijrah ASN dari luar Papua masuk ke tiga wilayah DOB. Ini rasanya sulit untuk ditolak,” kata Yunus Wonda di ruang kerjanya, Senin (28/11). Iapun beranggapan bahwa jika itu terjadi maka sulit mengatakan jika Papua masih “menganut” Otsus. Apalagi ada banyak hal yang memang tidak lagi memandang bahwa Otsus ada di Papua.
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi mengatakan, dalam kunjungan kerja ini, Ma'ruf Amin ingin memastikan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khsusus Papua, termasuk soal pemekaran wilayah.
Menanggapi informasi tersebut, Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memastikan bahwa sampai sekarang Sugiarto masih menjabat sebagai Pj Sekda Provinsi Papua Selatan.
’Saya sebagai pimpinan yang mengelola hotel tersebut belum ada pembicaraan dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam hal ini Pj Gubernur Papua Selatan, maupun dengan pemerintah kabupaten terkait dengan kontrak.
Danrem 172/PWY selaku Komandan Satgas Pengamanan Wilayah Kunjungan Wapres kepada awak media menuturkan sebanyak 3.000 personel gabungan TNI-Polri diturunkan untuk mengamankan kunjungan tamu VVIP ini.
“Sampai dengan hari ini, agenda kita tetap yakni peresmiannya tanggal 27 Desember sesuai dengan yang sudah disampaikan pimpinan (Gubernur Papua Lukas Enembe-red),” kata Derek kepada Cenderawasih Pos, Jumat (25/11) kemarin.
Kepala BKD Provinsi Papua Marthen Kogoya menyebut, tidak ada ketentuan atau dipaksa, melainkan kerelaan dari ASN sendiri yang mau berkarir di Provinsi Baru. Sebagaimana ASN sudah bersumpah dimana saja akan mengabdi.
Kepala Dinkes Provinsi Papua, dr. Robby Kayame, mengatakan Raker Kesda membahas penyiapan dan pemenuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan, khususnya di tiga provinsi baru.
Penjabat Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Dr. Sumule Tumbo, SE, MM mengatakan, untuk memulai pemerintahan, maka ada 4 OPD prioritas yang akan dibentuk, diantaranya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bppeda), Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), 4 OPD ini memiliki peran penting mengawali pemerintahan ini.
Pada momen Hari Otsus, Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk menilai, Otsus telah memberikan dampak besar bagi Papua. “Otsus ini kita sudah rasakan, ada Otsus yang sudah berhasil, ada yang masih dalam tahapan perbaikan dan seterusnya, jadi harus kita akui itu,” ujar Ribka ketika ditemui di Timika, Senin (21/11).
Dikatakannya dengan tiga program provinsi baru ini, tanah orang - orang asli Papua diambil atas nama pemerataan pembangunan nasional dan diserahkan kepada orang - orang yang bukan asli Papua dan ini mengakibatkan orang Papua kehilangan ahli waris tanah dan negeri ini akan kehilangan tanahnya.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Muhammad Musa'ad menyampaikan, peringatan hari Otsus bukan sekedar pemberian haru libur semata. Melainkan menjadi perenungan bagi masyarakat Papua.
Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menjelaskan bahwa moment 21 tahun lalu ini hingga kini terlihat ada perubahan yang nyata. Ia menjelaskan bahwa soal apa yang terjadi setelah Otsus. Pertama ada Otsus maka hadirlah MRP, dari Otsus juga lahir kursi pengangkatan .
“Kalau mau ke Provinsi Baru boleh saja, tidak dilarang bahkan baik yang non job mau pun pejabat aktif bisa ditempatkan di DOB selama yang bersangkutan mau,”Ucap Marthen saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Sabtu (20/11).
Pj Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo didampingi istri dan Pj Sekda Papua Selatan, Sugiarto. Penjemputan ini dimulai dari sekitar apron Bandara Mopah Merauke dengan taria-tarian adat dari 4 suku besar yang ada di wilayah Provinsi Papua Selatan.
Dalam acara syukuran penyambutan Pj Gubernur dan Pj Sekda tersebut, dipotong sebanyak 400 ekor babi. Sementara sepanjang jalan, pelajar memegang spanduk yang bertuliskan selamat datang Pj Gubernur Papua Tengah Dr. Ribka Haluk, S.Sos, MM.
“Pada kesempatan itu, baru ibu akan menyampaikan 100 hari kerja kedepan setelah dilantik menjadi Pj Gubernur Papua Tengah, perihal apa yang akan kami lakukan,” ucap Ribka kepada Cenderawasih Pos, Kamis (17/11).
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, dari hasil rapat 8 bupati se-Lapago dengan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Pegunungan di Jakarta kemarin, direncanakan 22 November akan dijemput oleh 8 bupati di Bandara Wamena.
Dalam amanatnya, Ribka Haluk menyampaikan, pengangkatan Valentinus Sudarjanto Sumito sebagai penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah, berdasarkan surat keputusan Penjabat Gubernur Papua Tengah, dengan nomor: 821:/001/2022 tertanggal 15 November tahun 2022.
Menurut Ribka Haluk, semua menjadi prirotas saat ini. Pertama pembentukan pemerintahan, bahkan dalam minggu depan pihaknya akan melantik Sekda menyusul perangkat perangkat penting lainnya sesuai prosedur yang ada. “Pj gubernur tidak mungkin kerja sendiri, jadi pasti kita siapkan kelembagaannya,” kata Ribka Haluk.
“Saya ingatkan jangan melakukan korupsi atau mendiamkan isu isu kekeresan yang dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri-red). Sebab, fondasi pemekaran adalah masyarakat,” tegas Theo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Sabtu (12/11).
Dalam pelantikan tersebut, beredar nama nama dari Pejabat Provinsi Papua yang diangkat sebagai Sekda yakni Doren Wakerkwa sebagai Sekda Papua Tengah, Yahanes Walilo Sekda Papua Pegunungan serta Muhammad Musa’ad Sekda di Papua Selatan.
‘’Untuk undangan yang akan melakukan penjemputan pj gubernur Papua Selatan, akan kita lakukan secara terbuka melalui medis sosial. Karena tidak mungkin kita bisa jangkau satu persatu,’’kata Tokoh Selatan Papua Drs. Johanes Gluba Gebze di Merauke, Kamis (10/11) kemarin.
Peresmian dimulai dengan pembacaan sejarah terbentuknya Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Dalam sejarahnya disebutkan bila pembentukan tiga provinsi baru ini berdasarkan permintaan dari masyarakat demi kesejahteraan Papua.
Ketiga Pj Gubernur yang dilantik adalah Apolo Safanpo sebagai Pj Gubernur Papua Selatan, Ribka Haluk sebagai Pj Gubernur Papua Tengah dan Nikolaus Kondomo sebagai Pj Gubernur Papua Pegunungan. Dalam keputusan presiden (Keppres) yang dibacakan, mereka menjadi penjabat sebagai gubernur selama satu tahun.
Salah satu nama tersebut adalah Rektor Uncen Dr. Ir. Apollo Safanpo, ST, MT, yang akan diangkat menjadi penjabat Gubernur Papua Selatan. Politisi Partai PDI-Perjuangan asal Selatan Papua ini menilai bahwa sangat tepat jika Rektor Uncen Apollo Safanpo diangkat sebagai penjabat Gubernur Papua Selatan.
Dari tiga nama tersebut, Ribka Haluk sendiri merupakan mantan Kepala Dinas Sosial di Provinsi Papua, Apolo Safanpo merupakan Rektor Universitas Cenderawasih sementara Velix Wanggai saat ini menjabat sebagai Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan wawasan Kebangsaan (Setwapres).
Adapun masing masing wilayah DOB nantinya mendapatkan alokasi 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN). Sekretaris BPSDM Kemendagri Mohammad Rizal, SE, MSi mengatakan, data BPSDM Kemendagri terdapat 3.000-an ASN, masing masing DOB mendapat alokasi 1.053 ASN, termasuk Sekda, Kepala OPD, Eselon III, IV dan ASN.
Hal ini dikatakan, ketua Senat Universitas Cenderawasih Prof. Dr. Balthasar Kambuaya, M.B.A, menurutnya dengan adanya provinsi baru maka akan menjadi peluang bagi putra-putri daerah untuk mengisi pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Politisi PDIP ini menegaskan bahwa keberpihakan dan pemberdayaan OAP adalah roh dan amanat Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. “Harus ada langkah-langkah terobosan memberikan kesempatan dan ruang kepada orang asli Papua.
Sekertaris Daerah Kabupaten Merauke Ruslan Ramli, SE, M.Si yang telah mengikuti pertemuan dengan Wamendagri di Bali baru-baru ini ditemui media ini, Jumat (4/11) mengungkapkan bahwa informasi yang pihaknya terima saat melakukan pertemuan dengan Mendagri di Bali bahwa pelantikan penjabat gubernur 3 DOB tersebut akan dilakukan sebelum tanggal 10 November 2022.
Gagasan keberpihakan terhadap orang asli Papua melalui pendekatan kebudayaan bukan berarti mengesampingkan kepentingan dan hak dari masyarakat nusantara di Papua. Namun, bicara keberpihakan ini lebih kepada bagaimana orang asli Papua itu bisa diberdayakan.
Terkait dengan peresmian tiga wilayah DOB tersebut, Wamen mengaku jika pada tanggal 26 Oktober kemarin dilakukan pra peresmian. Dimana ia juga meminta laporan dari 3 Pokja yakni Pokja Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan untuk melaporkan semua persiapan.
‘’Nah, kita tunggu dalam satu dua minggu ke depan di awal bulan November ini. kemarin dengan pak Mendagri sudah diberi informasi resmi dan nanti surat resmi akan menyusul untuk para bupati yang ada di Selatan Papua ini akan diundang mengikuti pelantikan di Jakarta,’’ tandasnya.
Terkait dengan peresmian tiga wilayah DOB tersebut, Wamen mengaku jika pada tanggal 26 Oktober kemarin dilakukan pra peresmian. Dimana ia juga meminta laporan dari 3 Pokja yakni Pokja Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan untuk melaporkan semua persiapan.
Nah persoalan jalannya Daerah Otonomi Baru (DOB) tentu tak lepas dari penganggaran yang cukup. Pemerintah provinsi memiliki kewajiban untuk mendampingi setidaknya dalam kurun waktu 2 tahun terakhir.
Untuk itu, bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jayapura yang menerima DAK dan Otsus juga harus bisa realisasi kegiatan fisik dan keuangan secara baik dan bisa mempertanggung jawabkan laporan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) harus bisa tepat waktu.
Kepala Bappeda Jayawijaya, Ludya Logo, STTP, MSi menyatakan, penyerapan dana Otsus masih di bawah 75 persen, sedangkan kalau mengacu pada petunjuk teknis (Juknis) dari pusat, penyaluran tahap berikut itu progres fisik minimal harus 75 persen atau di atas itu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Orang Asli Papua (DPMK dan OAP) Yopi Murib mengatakan bahwa tahun depan pihaknya telah mengangarkan dana Otsus untuk 9 Kabupaten dan sudah tidak lagi 29 Kabupaten Kota.
Dalam kesempatan itu dengan dipimpin oleh Kepala Dinas setiap peserta yang hadir dari Kabupaten Keerom maupun Boven Digoel diberikan pelatihan dan peserta sangat antusias.
Anggota Pansus Otsus Laode Muhitu S.H, secara tegas mengusulkan kepada Bappeda Kota Jayapura agar penggunaan dana Otsus jillid II, difokuskan pada peningkatan mutu pendidkan bagi anak anak Port Numbay.
‘’Kami dari Forum Intelektual Papua Selatan meminta agar pengisian Sekda Provinsi Papua Selatan nanti adalah orang asli Papua dari Selatan Papua, apakah itu anak-anak dari wilayah Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi atau Kabupaten Asmat tidak masalah. Yang penting bukan orang dari luar Selatan Papua,’’ kata Damianus Katayu kepada wartawan di Merauke, Jumat (7/10).
RDPU dipimpin langsung oleh, Mukri M. Hamadi selaku Ketua Pansus Otsus 2022, dan Fajar Risky Wanggai, SH, selaku Wakil ketua Pansus Otsus 2022, serta dihadiri seluruh anggota Pansus Otsus 2022.
Menurut Tito Karnavian, setelah DOB Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan disahkan maka yang harus dikerjakan adalah merealisasikannya. Sebab undang-undang, sudah memberikan perintah secara jelas.
Bahkan niatan ini menurut Wakil Ketua III DPR Papua, Yulianus Rumboirussy telah dibicarakan secara internal terkait dukungan apa yang harus diberikan oleh Papua untuk tiga provinsi baru tersebut.
Frans Pekey, juga meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jayapura agar tahun ini dalam penyusunan APBD Induk TA 2023 bisa dimasukkan berapa dana yang dibutuhkan. Supaya sudah ada persiapan yang matang dan pada saat pembahasan APBD Induk TA 2023 bisa dilakukan dengan maksimal.
Hal ini dikatakannya karena menurutnya tujuan dari PRP bukan untuk memulangkan masyarakat dari Papua tetapi mengajak mereka untuk sadar akan situasi Papua. Sehingga bersama-sama melawan sistem pemerintahan Indonesia yang menindas orang Papua dan juga masyarakat non Papua di Papua.
“Jika melihat dari sisi aturan maka harus eselon 1 tapi jika didata kembali berapa sih orang Papua yang punya jabatan eselon satu? Yang kami tahu hanya Dr. Felix Wanggai karena selebihnya adalah eselon II,” katanya saat ditemui di DPRP, Selasa (2/8) siang kemarin.
“Kita juga harus memperhatikan semua yang terjadi, bahwa ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam rangka memperbaiki tata kelola,” kata Musa’ad kepada Cenderawasih Pos, Senin (1/8).
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jayawijaya, Senius Hilapok menyatakan, Kabupaten Jayawijaya sebagai kabupaten induk di wilayah Lapago tentu memiliki masyarakat dari berbagai daerah. Tak hanya dari kabupaten pemekaran lainnya, tetapi juga dari wilayah lain di luar Papua dan selama ini sudah hidup dengan damai serta tidak ikut campur dengan politik
Anggota DPR RI Dapil Papua, Komarudin Watubun, SH., MH., (sweter hitam) bersama Wamendagri Jhon Wempi Wetipo, SH, MH., meninjau Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang ada di Kampung Ivimahad, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, Jumat (29/7) lalu. (FOTO:Sulo/Cepos)
Apabila sampai akhir September syarat minimum realisasi belum terpenuhi maka dana Otsus tahap 3 akan disalurkan di akhir November dan akan berpotensi menjadi Silpa dana Otsus. Oleh karena, itu Diminta kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola dana Otsus agar segera memacu kegiatannya dan segera melakukan penagihan apabila kegiatannya sudah selesai
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Burhani A.S menyampaikan, sesuai data pada aplikasi SIMTRADA dan OMSPAN, telah ada pencairan di bulan Juli 2022 dari 16 Pemda sebesar Rp 696,07 miliar.
Koordinator Bersama PRP Lapago, Namene Elopere mengatakan, pejabat negera di Jakarta telah memaksakan masyarakat Papua khususnya di Wilayah Lapago, maka beberapa bulan ke depan masyarakat bersama PRP akan memaksakan rakyat Indonesia yang ada di Lapago untuk pulang ke kampung mereka masing-masing.
Ia mengatakan, beberapa kali dalam pengalaman pihak kepolisian kadang datang ke kantor DPR Papua untuk berkoordinasi untuk memastikan apakah DPR bersedia menerima aspirasi masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasinya, apakah itu di kantor ataukah di luar kantor.
Pasalnya jika diawal, juru bicara PRP, Jefry Wenda menyampaikan akan mengerahkan massa sekitar 2.000 orang namun nyatanya yang turun ke lapangan hanya sekira 60 orang. Ini tak lepas dari diamankannya Jefry Wenda Jumat (29/7) dini hari sekira pukul 15.00 WIT di Pasar Mama – mama Papua.
“Mereka mewakili siapa. Kalau mewakili orang asli Papua, saya kira yang saya datangi dan saya lihat sendiri, semua orang antusias menyiapkan lahan. Yang menolak siapa? Jadi yang demo hari ini adalah orang yang gagal fokus,” tegasnya.
“Ketiga UU DOB itu sudah ditandatangani oleh Presiden. Tadi saya sudah tunjukan buktinya, kalau sudah ditandatangani oleh Presiden. Berarti kita akan segera eksekusi,” kata Wamendagri Jhon Wempi Watipo menjawab pertanyaan media ini usai melakukan pertemuan di Auditorium Kantor Bupati Merauke, Jumat (29/7).
Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, kunjungan Wamendagri sebenarnya untuk melihat kesiapan dari 8 kabupaten di Wilayah Lapago dalam menyambut Provinsi Papua Pegunungan, di mana Jayawijaya sebagai ibukota provinsi, diberikan tugas menyediakan kantor sementara untuk penjabat gubernur.
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Jhon Wempi Wetipo, SH, MH menyatakan, pda pemekaran Papua ini banyak kekhususan yang diberikan, salah satunya adalah penerimaan ASN, di mana kalau normalnya untuk pendidikan SI itu sampai 35 tahun, tapi ini bisa di usia 48 tahun, ini keistimewaan yang luar biasa.
Ketua Tim Sekretariat DOB Provinsi Papua Pegunungan, Briyur Wenda, SPd., MPd., menyebutkan rencana kantor sementara Penjabat Gubernur Papua Pegunungan akan menggunakan Mall Wamena atau nanti di gedung Aithosa milik GKI Betlehem Wamena.
Tim DOB Provinsi Papua Pegunungan, Briyur Wenda, SPd, MPd menyatakan, pendirian sekretariat ini untuk menjadi pusat informasi pembangunan Provinsi Papua Pegunungan.
"Tidak benar apa yang Bupati Merauke, Romanus Mbaraka sampaikan. Semua bohong. Dia tidak pernah bertemu dengan saya dan Yan Mandenas seperti yang dia sampaikan melalui video yang beredar," ujar Watubun dalam rilisnya kepada Cenderawasih Pos, Selasa (19/7).
Meski Romanus sendiri telah memberikan klarifikasinya namun pernyataan tersebut masih memantik sejumlah persoalan. Terkait ini kembali anggota Komisi I DPR RI dari Partai Gerindra, Yan Mandenas meminta Romanus untuk memberikan klarifikasi secara terbuka.
“Saya minta maaf tidak bisa langsung menerima karena saya sudah dijadwalkan harus menemani kunjungan DPR RI,” kata Johny Banua menjawab pertanyaan Cenderawasih Pos di Arso Kota, Kabupaten Keerom, Jumat (15/7).
Kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (14/7) Bupati Romanus atas nama pribadi dan Pemkab Merauke menyampaikan permohonan maaf kepada anggota DPR RI, Komaruddin Watubun dan Yan P. Mandenas lantaran dirinya menyebutkan nama kedua anggota DPR RI tersebut saat memberikan sambutan.
Kelompok pertama yang masuk dari USTJ Padang Bulan. Kemudian disusul kelompok dari Perumnas III Waena dan Abepura. Ini sempat membuat pihak keamanan kesal karena sejak awal niatan untuk sampai ke DPRP ini siap difasilitasi oleh Polresta Jayapura Kota dengan menyiapkan kendaraan namun nyatanya tidak dimanfaatkan dan justru muncul satu persatu.
Koordinator Bersama PRP Lapago, Nemane menyatakan, PRP se-Lapago mengimbau terkait aksi damai secara nasional, regional maupun internasional tetap mendukung aksi demo damai pencabutan Otsus jilid II dan DOB serta dukungan menggelar referendum di West Papua.
Dalam orasinya mahasiswa masih menyampaikan aspirasi yang sama terkait penolakan DOB dan juga otonomi khusus serta meminta solusi demokrasi yaitu referendum bagi orang asli Papua.
Mandenas secara tegas mengatakan Bupati Merauke, Romanus Mbaraka untuk memberikan penjelasannya kepada publik terhadap pernyataan dalam videonya yang beredar di media sosial. Karena apa yang sudah dilakukan telah maksimal sebagai wujud pertangungjawaban pihaknya terhadap rakyat Papua baik lewat revisi UU Otsus Papua dan RUU pembentukan DOB menjadi UU.
"Kita dukung apa yang menjadi keputusan pemerintah lewat aspirasi masyarakat dalam pemekaran 3 DOB di Papua. Karena DPR RI mengesahkan tiga rancangan undang-undang tentang daerah otonomi baru atau RUU DOB Papua dalam pengambilan keputusan tingkat II di rapat paripurna," katanya, Kamis (7/7) kemarin.
“Berkaitan dengan DOB, sampai hari ini kita belum menerima UU pembentukannya. Sepengetahuan kita, prosesnya masih di DPR RI sehingga kita sendiri belum menerima UU yang baru tentang DOB,” jelas Derek Hegemur kepada Cenderawasih Pos, Kamis (7/7).
Ini dibuktikan oleh kelompok yang menamakan diri Petisi Rakyat Papua (PRP) yang berencana kembali menggelar aksi demo pada 14 Juli mendatang yang isinya masih sama yakni menolak pemekaran. Demo ini nampaknya tidak hanya dilakukan di Jayapura tetapi juga beberapa provinsi lain di Indonesia.
“Penyerapan dana Otsus di semester petama dari 22 OPD pengguna dana Otsus, rata -rata pekerjaan fisik belum berjalan, hanya digunakan untuk administrasi sehingga pencapaiannya baru 20-30 persen,”ungkapnya, Selasa (5/7) kemarin.
Juru Bicara PRP Jefry Wenda dalam siaran zoom, Selasa (5/7) kemarin mengatakan, aksi turun jalan itu sebagai tindakan protes terhadap pengesahan tiga UU Daerah Otonom baru (DOB) tiga provinsi di Papua yang sepihak, tidak demokratis dan penuh kepentingan ekonomi serta mileteristik tanpa pertimbangan kondisi orang Papua.
Dikatakan Yan, Jaringan Damai Papua secara konsisten telah mendorong gagasan dialog sebagai solusi penyelesaian masalah Papua. Hal ini dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja JDP.
Terkait dengan syukuran atas pengesahan DOB Provinsi Papua Selatan tersebut, Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Merauke Ruslan Ramli mengungkapkan bahwa masih menunggu arahan dan petunjuk dari bupati Merauke setelah kembali dari Jakarta.
Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Merauke menyatakan dukungannya kepada Nikolas Kondomo, SH yang saat ini menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua sebagai penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan.
Salah Satu Tokoh Pemuda yang ditemui Cenderawasih Pos, Ozzi Hisage menyatakan, sejak awal DOB ini sudah ditolak oleh masyarakat Lapago yang ada di Wamena lewat aksi demo yang dilakukan, namun tetap dipaksakan sehingga memang warga tidak melakukan penyambutan terhadap DOB Provinsi Papua Pegunungan.
Ia mengatakan, pengesahan RUU Pemekaran tanpa mendengar aspirasi dan persetujuan rakyat Papua, MRP, DPR P dan Pemerintah Provinsi bukti Komisi II DPR RI dan Pemerintah mempertotntonkan pengelolaan birokrasi yang buruk dan tidak demokratis.
Tiga provinsi yang disahkan oleh DPR RI yaitu Papua Selatan dengan ibukota Kabupaten Merauke, Papua Tengah dengan ibukota Nabire dan Papua Pegunungan dengan ibukota Kabupaten Jayawijaya.
Pembentangan Bendera Merah Putih ini sebagai ucapan terima kasih kepada negara dan pemerintah yang telah memberikan dan mengesahkan RUU pembentukan Provinsi Papua Selatan yang sudah dinantikan selama 20 tahun.
“Memang banyak yang tidak terima DOB Provinsi, khawatir banyak pedatang yang masuk, orang Papua susah, tapi pemerintah pusat sudah ada kebijakan untuk menghindari itu dengan tetap memberikan prioritas dan peluang bagi Orang Asli Papua,”ungkap Sekda Herman Kayame kepada Cenderawasih Pos, di ruang kerjanya, Rabu (29/6).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengapresiasi kerja panja. Dia menilai komitmen yang ditunjukkan DPR membuat pembahasan jadi efektif. Tito berharap kebijakan itu bisa diterima oleh semua pihak.
Kapolres Jayawijaya, AKBP. Muh Safei AB, SE menyatakan, pihaknya sudah melakukan apel gabungan untuk mengantisipasi penetapan DOB ini, sehingga sebagian masyarakat sudah mendengar, kemudian pemerintah juga membantu turun ke distrik dan kampung untuk memberikan pencerahan dan edukasi kepada masyarakat.
“Langkah-langkah itu belum bisa kita sebut setelah nanti kita lihat kalau sudah ada UU pembentukannya. Kalau dalam UU pembentukannya pasti ada pedoman petunjuknya,” kata Plt. Asisten III Sekretariat Daerah Papua, Derek Hegemur menyikapi soal aset Pemerintah Provinsi Papua yang ada di kabupaten yang nantinya masuk dalam tiga DOB, Kamis (30/6).
