Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo, menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada pihak sekolah yang terbukti melakukan pungutan kepada orang tua murid, khususnya terkait biaya seragam dan perlengkapan sekolah yang telah diatur dalam eda
  Wali Kota juga meminta Dinas Sosial Kota Jayapura untuk terus melakukan pemantauan terhadap seluruh bantuan yang telah disalurkan. Menurutnya, pengawasan sangat penting agar program bantuan pemerintah benar-benar tepat sasaran, bermanfaa
  Menurut Abisai, kekayaan budaya, adat istiadat, serta tradisi masyarakat adat yang masih terjaga hingga saat ini merupakan aset penting yang dapat menjadi identitas pariwisata Kota Jayapura. Oleh karena itu, setiap program pengembangan d
  Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa kawasan Dok IX Tanjung Ria masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Dari hasil peninjauan, ia menemukan sejumlah persoalan. "Kita melihat masih banyak sampah, belum tersedia drainase
 Bima Arya menilai penanganan kawasan Sungai Anafre tidak cukup hanya melalui kegiatan pembersihan rutin. Menurutnya, diperlukan langkah lanjutan berupa normalisasi sungai melalui pengerukan sedimentasi agar fungsi saluran air tetap optima
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa proses penerimaan murid baru di seluruh sekolah negeri di Kota Jayapura harus dilaksanakan secara gratis tanpa adanya pungutan tambahan y
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Rocky Bebena, menjelaskan bahwa penerimaan peserta didik baru (PPDB) untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) tetap mengacu pada ketentuan usia yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, anak yang belum genap be
Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pekan Panutan diawali dengan pembayaran PBB-P2 oleh Wali Kota Ja
Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, Rocky Bebena, menanggapi wacana Pemerintah Provinsi Papua yang berencana mengembalikan pengelolaan Sekolah Menengah Atas (SMA) dari pemerintah kabupaten/kota.
Untuk mendukung operasional pengangkutan sampah tersebut, pemerintah menetapkan biaya retribusi. Pares menekankan bahwa nilai nominal yang ditetapkan sebenarnya sangat terjangkau dan fleksibel demi meringankan beban masyarakat.
