Untuk mendukung operasional pengangkutan sampah tersebut, pemerintah menetapkan biaya retribusi. Pares menekankan bahwa nilai nominal yang ditetapkan sebenarnya sangat terjangkau dan fleksibel demi meringankan beban masyarakat.
rea Manager Communication Relations and CSR Papua Maluku Ispiani Abbas mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengawasan dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia minta warga melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan
Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Abepura, Kota Jayapura, kecolongan. Enam orang tahanan kasus pidana umum dilaporkan berhasil melarikan diri dari sel tahanan mereka. Aksi nekat ini memicu kepanikan dan memaksa petugas
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya untuk terus mendukung dan menyukseskan berbagai program prioritas yang dicanangkan Pemerintah Pusat. Komitmen tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo sebagai be
Propam Polresta Jayapura Kota, Papua, dalam menyambut Hari Bhayangkara Ke-80 menggelar kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin (gaktiblin) untuk meningkatkan profesionalisme dan kedisiplinan personel. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Fred
Kegiatan strategis ini dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Papua, serta para pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Pemerintah Kota Jayapura diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kota Jayapura,
Kegiatan yang dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Kota Jayapura, Evert Nicolas Merauje, S.Sos., M.Si, ini diikuti oleh perwakilan lembaga kemasyarakatan dari 14 kampung di Kota Jayapura, termasuk RT/RW, Posyandu, Kader Malaria,
Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 7 Jayapura merupakan salah satu sekolah yang menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan proses SPMB tahun ajaran 2026/2027. Adapun proses penerimaan ini dipastikan akan berjalan sesuai dengan petunjuk tekni
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Frederickus W. A. Maclarimboen, melalui Kasat Resnarkoba Polresta Jayapura Kota, AKP Febry V. Pardede, mengatakan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan bentuk transparansi penanganan perkara serta bukti
Pemerintah Kota Jayapura didesak untuk segera mendorong peningkatan kemandirian fiskal daerah. Hal ini dinilai penting agar proses pembangunan di Kota Jayapura tidak terhambat oleh tingkat ketergantungan yang tinggi dari dana transfer pemer
