Nur Aulya dilaporkan hilang dari kediaman orang tuanya pada Minggu, 30 Maret 2025. Upaya pencarian yang dilakukan keluarga dan aparat kepolisian akhirnya berujung duka. Empat hari kemudian, tepatnya 2 April 2025, tubuh b
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus W. A. Maclarimboen melalui Kapolsek Jayapura Selatan AKP Muh. Lalang menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari informasi melalui jaringan serta laporan masyarakat ter
Kondisi ini mendorong Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, bersama Wakil Wali Kota, Rustan Saru, mengambil langkah tegas. Pemerintah Kota Jayapura secara terbuka menyatakan “perang” terhadap ASN indisipliner—sebuah komitmen
Kedua pelaku yang diamankan masing-masing berinisial DI (38) dan A (28). Penangkapan ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Polisi (LP) tertanggal 6 Januari 2026 yang dilayangkan oleh seorang pensiunan Aparatur Sipil N
Menurut Asep, tahapan awal yang menjadi fokus utama saat ini adalah perhitungan harga lahan di lokasi yang telah direncanakan. Setelah proses tersebut rampung, pemerintah akan menyampaikan hasilnya kepada para pemilik la
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindakop Kota Jayapura, Berto F. Itaar menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Wali Kota Jayapura yang menekankan pentingnya ketertiban ko
Mereka menegaskan bahwa saat ini seluruh elemen pemuda telah berada dalam satu barisan di bawah kepemimpinan Caretaker Ketua KNPI Kota Jayapura, Burman Waromi, bersama Sekretaris Putra Adriano Feri Satrianto.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura, J. Sitorus, menjelaskan bahwa sebelum dilakukan penertiban, pihaknya telah lebih dulu membangun komunikasi dengan pemilik hak ulayat, yakni Mama Rode Youwe dan Bapak Daniel Youwe,
Menurut Muchlis Karim, selama ini Pemerintah Kota Jayapura telah melaksanakan pelaporan LHKPN dengan baik dan sebagian besar telah tuntas. "Tahun 2026 seluruh pejabat dan ASN yang wajib lapor dapat menyelesaikan pelapora
Plt. Sekda menyoroti rendahnya tingkat kehadiran ASN pada apel wilayah tersebut. Berdasarkan laporan dari masing-masing instansi, masih ditemukan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tingkat ketidakhadirannya
