Ketua Komisi V DPR Papua, Dina L. Rumbiak, mengatakan pihaknya bersama Dinas Pendidikan Provinsi Papua terus memperjuangkan keberlanjutan program tersebut agar para mahasiswa dapat menyelesaikan studi, baik di dalam maupun luar negeri.
Pertama, Pemerintah Inggris akan menyediakan beasiswa untuk jenjang Strata 1 (S-1) dan Magister (S-2) bagi mahasiswa asal Papua Selatan. Proses seleksi beasiswa dijadwalkan berlangsung pada 10–24 Agustus 2026. "Seleksi beasiswa akan dilaks
Berdasarkan informasi, aksi ini dipicu oleh adanya tuntutan terkait transparansi akomodasi kebijakan daerah, khususnya pemenuhan kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan beasiswa bagi anak-anak adat di wilayah Heram.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan mencatat lebih dari 100 pendaftar untuk program studi Kebidanan di Akademi Kebidanan (Akbid) Yaleka Maro Merauke. Sementara kuota yang disediakan hanya sekitar 20-25 orang.
Langkah strategis ini diambil sebagai respons langsung atas temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, yang menuntut adanya transparansi serta akuntabilitas yang lebih jelas dalam penggunaan anggaran negara.
Komitmen Pemerintah Kabupaten Puncak dalam membangun sumber daya manusia melalui sektor pendidikan mendapat apresiasi dari Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa. Menurutnya, Program Beasiswa Unggulan Puncak Cerdas Tahun 2026 yang diinisiasi Bu
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menargetkan 1.000 mahasiswa menerima bantuan pendidikan melalui program Mahasiswa Cerdas (Mace) sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah setempat. Gubernur Papua Mathius D Fakhiri
Pemerintah Kabupaten Tolikara melalui Dinas Pendidikan dan Perpustakaan terus menunjukkan komitmennya dalam membangun sumber daya manusia unggul di era digital. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa b
Dikatakan sejak 2025 Uncen telah menerapkan empat periodisasi wisuda dalam setahun sebagai bagian dari reformasi tata kelola akademik. “Penataan sistem akademik ini bertujuan menjaga mutu, mempercepat layanan akademik, s
Sedangkan 36 orang lainnya masih dalam proses. Plt. Direktur Utama LPDP, Sudarto, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut didapat setelah pihaknya melakukan penelitian terhadap lebih dari 600 awardee.
Program ini menyasar siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa terkendala biaya. Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada BAZNAS Provins
Cecilia Mehue menjadi salah satu contoh penerima manfaat program tersebut. Ia berhasil menempuh pendidikan sarjana hingga pascasarjana di Amerika Serikat melalui beasiswa Otsus Papua. Usai menyelesaikan pendidikan Strata
Menurut Yunus Wonda, Pemkab Jayapura akan mengoptimalkan program beasiswa daerah yang telah berjalan serta mengintegrasikannya dengan berbagai program beasiswa nasional.
Ketiga dokter tersebut adalah dr. Thalia Thomas Karupukaro sebagai dokter perempuan pertama dari suku Kamoro; dr. Christanto Beanal, dokter pria pertama dari suku Amungme; dan dr. Sephia Jangkup merupakan dokter perempua
Kegiatan dibuka dengan sambutan Danrindam XVII/Cenderawasih, Brigadir Jenderal TNI Endra Saputra Kusuma Z.R., S.E., M.Si., M.Han., dan Kepala Implementasi KEKDA BI Papua, Sasongko Agung Nugroho. Selanjutnya, para peserta
Gubernur Papua Selatan melalui Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan Agustinus Joko Guritno mengaku bangga dan bahagia, karena LPDP bukan hanya program beasiswa tapi merupakan investasi negara dalam mencetak generasi un
Para penerima berasal dari berbagai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, yang tersebar di Jayapura hingga luar Papua. Sejumlah mahasiswa penerima juga diketahui tengah menempuh pendidikan di Manokwari, Sulawesi,
Menurut masyarakat, di kota ini sudah banyak sekali perguruan tinggi, ada juga teknik sipil, pertanian, perikanan dan yang lainnya. Dinilai lebih maksimal jika anak-anak Port Numbay yang menerima beasiswa melanjutkan pen
Besarnya beasiswa yang diberikan kepada setiap mahasiswa di Amerika ini disampaikan gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo kepada Lembaga Indonesia Thepassion Partnership bersama BPKSDM Papua.
Ditemui media ini, mantan Kepsek SMKN 3 Merauke ini mengungkapkan bahwa untuk beasiswa yang diberikan oleh Pemprov Papua Selatan tersediri pertama pelimpahan mahasiswa dari Pemerintah Provinsi Papua, kemudian mahasi
Dia mengatakan, pihak BCA sendiri juga telah melakukan pendampingan terhadap sejumlah mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu. Mereka akan mendapatkan beasiswa sampai menyelesaikan kuliah dan tentunya mereka juga harus berprestasi.
Karena itu, untuk mendapatkan beasiswa tersebut setiap mahasiswa dituntut untuk memiliki nilai akademik yang memenuhi standar persyaratannya. Dengan kata lain untuk mendapatkan beasiswa itu setiap mahasiswa harus memiliki nilai akademik yang baik.
Berhubung di sekolah olahraga ini merupakan salah satu mitranya, dan seratus persen siswanya merupakan orang asli Papua. Maka pihaknya mendorong siswa siswi lulusan SKO Buper itu, bisa melanjutkan pendidikan tinggi di kampus tersebut dengan memilih Fakultas Keolahragaan Uncen.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Biak Numfor, Gunadi, mengungkapkan bahwa beasiswa SUP Papua merupakan program strategis yang akan berakhir pada tahun 2026. Program ini masih berjalan selama dua tahun ke depan dan menjadi salah satu fokus utama dalam kebijakan anggaran daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Walilo mengungkapkan bahwa beberapa alumni dari Pemerintah Provinsi Papua telah mengikuti program ini. Beasiswa ini juga pernah diikuti oleh masyarakat umum, hanya saja ia tak tahu pasti jumlahnya.
Menurut Elias, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa terkait isu pendidikan seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah daerah proaktif dalam menangani permasalahan pendidikan. Apalagi, hal tersebut menyangkut masa depan anak-anak OAP di Kabupaten Mimika.
Dikatakan untuk program beasiswa sesungguhnya telah digagas ketika dirinya menjabat sebagai Walikota Jayapura. Dimana sebagian anak anak Port Numbay dikirim studi di luar daerah, dan juga luar negeri. Program ini dilaksanakan menggunakan dana otsus maupun APBD Kota Jayapura. "Saya ingin program yang baik ini kita bawa ke tingkat provinsi," tuturnya.
"Bantuan ini kita ambil dari dana Otsus Tahun Anggaran 2024 ini," ujarnya. Adapun mahasiswa yang terima bantuan beasiswa sebanyak 405 orang jumlah ini terdiri dari mahasiswa semester 4 hingga semester 10.
Dia mengatakan pengiriman itu bisa saja dilanjutkan sambil menunggu kebijakan baru yang akan diterapkan oleh Walikota definitif kota Jayapura. Biasanya program itu dijalankan berdasarkan program strategis dari Walikota yang terpilih.
PJ Bupati Jayawijaya Thony M Mayor, S.pd, MM menyatakan ditahun lalu pemda Jayawijaya sudah merekut 18 siswa yang saat ini sedang mengeyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Uncen di Jayapura, untuk tahun 2024 ini pemda Jayawijaya kembali melakukan seleksi untuk 10 orang bagi siswa SMA yang baru lulus kemarin di beberapa sekolah yang ada di Wamena.
Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, pemerintah kota Jayapura sudah mendapatkan pembagian untuk alokasi anggaran setiap tahun mengenai pembiayaan mahasiswa mahasiswi unggul Papua yang saat ini sedang mengenyam pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Diapun menjelaskan untuk beasiswa KIP ini diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi ketentuan yang berlaku. Saat ini sudah ada mahasiwa yang sedang mengikuti berbagai tahapan yang salah satunya tahap wawancara.
Seperti yang disampaikan Kepala Bagian Kemahasiswaan di STIPER, Erick Ruamba dan juga dipercayakan sebagai pengelola beasiswa pemerintah Provinsi Papua (Papua Induk), Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, menjelaskan bahwa mengingat hampir sebagian besar mahasiswa di Tanah Papua, tidak semua anak memiliki orang tua yang mampu menyekolahkan mereka, maka adanya beasiswa dari pemerintah ini sangat penting.
Anggota Kelompok Khusus DPR Papua, Yonas Nusi menyampaikan bahwa dari rapat – rapat yang dilakukan, diketahui ternyata dana beasiswa ini tidak hanya diberikan bagi mereka yang tidak mampu dan layak dibiayai, namun ternyata ada juga anak sejumlah pejabat yang menerima aliran dana tersebut.
Terlebih lanjut Suzana, fokus pemerintah saat ini adalah membangun bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian disamping sektor pendukung lainnya. Termasuk menggambarkan potensi Papua pasca DOB yang juga terfokus dipotensi kelautan dan pertanian.
Menurutnya, tahun 2024 ini Pemerintah Kota Jayapura fokus untuk melanjutkan untuk membiayai program beasiswa Otsus yang sudah berjalan dalam beberapa tahun terakhir ini. "Jadi tidak ada seleksi siswa baru lagi ataupun mengirimkan siswa pelajar keluar tahun ini,"terangnya.
Ridwan mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata kerja Baznas Papua yang perlu diapresiasi. Bahkan bantuan tersebut tidak hanya diperuntukkan kepada muslim melainkan seluruh masyarakat yang tidak mampu terutama anak anak yang punya minat sekolah.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Papua atas upaya baik yang telah dilakukan sehingga 14 anak kami batal dipulangkan dan sudah diijinkan oleh pihak Corban University untuk mengikuti kegiatan perkuliahan semester Spring 2024, dan 1 anak kami di George Fox University boleh melanjutkan perkuliahan semester Spring 2024,” ucap Ketua FKOM-BOP, John Reba, dalam keterangan persnya kepada wartawan, Rabu (31/1).
Menurut Walilo, pembayaran biaya beasiswa 16 mahasiswa untuk 2024 ini dilakukan berdasarkan kebijakan Penjabat Gubernur Papua. Sekalipun pembiayaan beasiswa secara kesuluruhan untuk program BUP 2024 belum dibicarakan.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua meminta semua pihak bisa menahan diri. Terlebih, kewajiban Pemprov Papua sudah dilakukan. Sebelumnya juga telah dilakukan korespondesi pada pihak kampus.
“Perintah Pj. Gubernur Papua melalui rapat dengan pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemprov Papua bahwa tunggakan 17 mahasiswa yang akan wisuda Mei 2024 dibayarkan hari ini Kamis (25/1), dan dipastikan mereka tidak akan dipulangkan,” tegas Walilo, Kamis (25/1)
Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba, mengatakan belasan mahasiswa tersebut dipulangkan lantaran pemerintah tidak menepati janji terhadap batas waktu pembayaran biaya besasiswa yang bersumber dari dana Otsus tersebut.
Pj Sekda Papua, Derek Hegemur, menyampaikan anggaran tersebut dibantu oleh 9 kabupaten/kota termasuk dukungan dari Pj Gubernur pada tiga DOB (Daerah Otonomi Baru), yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Beruntung anak-anak Sarmi yang menempuh studi di luar negeri tak mengalami kendala apapun, artinya Pemkab Sarmi memastikan 30-an mahasiswa Sarmi yang kuliah di luar negeri tak berimbas.
“Tadi dalam rapat kami dan pihak eksekutif dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sepakat untuk merubah Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dalam rangka menjawab masalah progam beasiswa mahasiswa unggul Papua,” jelasnya usai memimpin rapat tersebut.
“Terkait ada pejabat kita yang berangkat ke Amerika, itu saya yang tugaskan mereka untuk bertemu dengan Kedutaan Besar RI yang ada di sana (Amerika-red) guna membahas persoalan beasiswa ini,” tegas Derek, saat menyampaikan hal itu di hadapan para orang tua penerima beasiswa SUP.
Pasalnya dulunya persoalan ini bisa diselesaikan ketika sistem penganggaran masih dikelola di pemerintah provinsi namun karena langsung terbagi ke provinsi daerah otonomi baru akhirnya muncul masalah baru. Meski demikian kata Jhony pihaknya tak menampik jika ada sistem yang salah di BPSDM Provinsi Papua.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan Pemerintah Provinsi Papua pegunungan sebagai pemerintahan transisi dari Provinsi Papua akan pihaknya mengelola 677 mahasiswa Asal Papua pegunungan yang berada di dalam negeri ada 588 dan luar Negeri 89 mahasiswa yang mayoritas berada di Amerika dan Australia.
Adapun rapat tersebut digelar selama dua hari (16-17/1) di Kantor Gubernur Papua, dengan melibatkan para bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Papua, termasuk Mendagri dan perwakilan dari tiga Daerah Otonomi Baru (DOB).
Kabag Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kabupaten Merauke Fransiskus X. Acanema. S.Pd. ditemui media ini di ruang kerjanya mengungkapkan, bahwa dari 1.919 mahasiswa itu terdiri dari beasiswa Papua, beasiswa non Papua, bantuan studi Papua dan bantuan studi non Papua.
Pj Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan dalam pembicaraan tersebut akan melibatkan empat Pj Gubernur di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) serta 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua.
"Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan warning secara tegas. Bahwa provinsi yang tidak membayarkan tunggakan itu akan dipotong DAU nya langsung oleh Kementerian Keuangan. Itu yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri dan suratnya sudah ditandatangani,"ujar Frans Pekey, Jumat (12/1).
Ada 8 hasil kesepakatan dari rapat yang digelar di Ruang Rapat Gedung A Lantai 3 Kemendagri itu yakni 1, Pemerintah Provinsi Papua (Induk) diberikan waktu dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya dalam rangka penyelesaian pembayaran tunggakan beasiswa SUP TA 2023 untuk pembayaran Juli s.d. Desember 2023 paling lambat 1 minggu yaitu tanggal 18 Januari 2024.
“Hingga kini, belum ada satu pun pejabat Pemprov Papua yang menemui kami untuk mengkomunikasikan persoalan yang sedang terjadi,” ucap Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba, kepada Cenderawasih Pos, Kamis (11/1).
Dikatakan, hingga saat ini belum diketahui dengan pasti apa alasan Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk dan provinsi hasil DOB di atas tanah Papua belum memikirkan masalah serius di sektor pendidikan yang menunjukan fakta Otsus gagal.
Bahkan, para orang tua ini pernah menginap selama berhari hari di pelataran Kantor Gubernur. Termasuk merayakan Natal di kantor yang berlokasi di Dok II itu, namun tak juga ditanggapi Pemprov.
Ignasius Babaga menjelaskan bahwa ke-18 mahasiswa yang kuliah diluar negeri tersebut untuk saat ini dianggap masih bermasalah, sehingga harus dicarikan solusi agar kuliah mereka diluar negeri bisa lanjut dan tuntas.
Kepala Kantor Cabang PT ASABRI (Persero) Jayapura Kartono, SM., MM. menyampaikan bahwa program GENERASI untuk Indonesia ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Juang Kartika ke 78th. Pelaksanaan kegiatan ini juga sebagai komitmen PT ASABRI (Persero) untuk turut serta mensukseskan program SDGs atau pembangunan berkelanjutan dibidang pendidikan.
Demi memperjuangkan anak-anaknya untk mendapat kepastian pembayaran tunggakan bea siswa, para orang tua ini merayakan Natal di Kantor Gubernur Papua. Ini merupakan kali kedua, mereka duduki kantor gubernur, setelah sebelumnya pada 15 Juni- 4 Juli 2023, mereka juga bermalam selama 21 hari dengan persoalan yang sama.
“Harusnya, ketidak sanggupan Pemprov maupun kabupaten/kota dilaporkan kepada Pemerintah Pusat secara resmi. Dengan begitu, pusat menjadi tahu kendala yang terjadi,” ucap John kepada Cenderawasih Pos, Jumat (22/12) kemarin.
“Kalau Pemprov saja tidak bisa apalagi kami yang banyak keterbatasan anggaran,” kata Pj Wali Kota, Frans Pekei disela – sela pemusnahan miras di Jayapura, Kamis (21/12). Disini kata Pekei Pemkot juga mengalami hal serupa yakni keterbatasan anggaran.
Karena Pemkot Jayapura juga saat ini sedang mengalami kekurangan anggaran. Apalagi dana Otsus untuk membiayai pendidikan di Kota Jayapura itu, justru belum cukup untuk menanggung beban beasiswa papua dari port Numbai itu.
Terkait dengan hal itu, Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba menyampaikan, harusnya ketidaksanggupan Pemprov itu harus dilaporkan kepada Pemerintah Pusat secara resmi. Dengan begitu, pusat menjadi tahu kendala yang terjadi.
“Ya kami harus katakan untuk adik – adik mahasiswa agar lebih hemat sebab kami sudah tidak mampu untuk membiayai lagi. Kami sudah kembalikan ke kabupaten kota termasuk ke provinsi pemekaran dan tetap saja ada beban yang tak bisa diselesaikan,” beber Jhony di kantor DPR Papua, Senin (18/12).
Perlu satu kebijakan yang memang berpihak untuk segera menuntaskan masalah beasiswa tersebut. Pansus untuk beasiswa mahasiswa sendiri sudah beberapa kali memanggil pihak terkait dan dikatakan ada dampak positif dimana tunggakan dari Januari hingga Juni akhirnya bisa dibayarkan. Hanya untuk Juli hinga Desember ini yang masih menggantung.
Ketua Tim Pansus Fauzun Nihayah menjelaskan bahwa terkait dengan desakan orang tua penerima beasiswa tersebutm sehingga dibentuklah Pansus Beasiswa ini. Dimana selama 3 tahun berturut-turut, pengelolaan beasiswa ini menjadi temuan BPK.
“PT Freeport Indonesia terus berkomitmen untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia Papua, khususnya melalui sektor pendidikan,” kata Group Leader Monev (Monitoring & Evaluation) and Support PTFI, Lita Karubaba dalam release yang diterima Ceposonline.com dari Corcom PTFI, Jumat (20/10/2023).
Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Laorens Wantik menyatakan, program ADIK ini tidak terkaver dengan baik. Entah dalam pemberangkatan misalnya pendampingan dan hal hal lainnya.
"Untuk tahun 2024, Pemkot Jayapura sudah menghitungnya dari jumlah mahasiswa 650-an, kami membutuhkan dana sekitar Rp 145 miliar, dan dana sebesar itu kami tidak mampu," tegas Pekey, Sabtu (12/8).
Karena itu, pejabat pimpinan tinggi pratama harus siap dan memiliki strategi yang semakin baik agar tidak tertindas dan tertinggal dengan kemajuan zaman dalam menjawab tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.
“Untuk pembayaran tunggakan tersebut, Pemprov Papua sudah mengajukan permohonan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk diambil dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Otsus,” ucap Ridwan kepada wartawan, Rabu (2/8).
Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan Arisp Daerah (DPPAD) Papua Christian Sohilait menyatakan, pihaknya telah melakukan pelepasan bagi 110 siswa yang lulus program Adem pada Sabtu (8/7).
“Soal beasiswa, problem utamanya adalah data yang dari Provinsi Papua ada yang tidak akurat. Informasi yang saya terima seperti itu,” kata Mendagri Tito Karnavian kepada wartawan saat mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya di Papua beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua, Christian Sohilait berharap, para peserta didik tersebut bersekolah di lembaga pendidikan terbaik di Indonesia, sehingga menjadi lulusan yang cerdas dan berkualitas.
“Tidak ada rencana aksi dari orang tua, karena kami sekarang beraksi nyata dengan data,” tegas Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba, kepada Cenderawasih Pos, Kamis (6/7)
‘Hal ini harus dipikirkan bersama, termasuk oleh pemerintah pusat, supaya mahasiswa yang diberikan beasiswa, baik yang kuliah dalam negeri maupun luar negeri tetap dipikirkan dengan serius, jangan sampai mereka di DO atau putus kuliah,’’ungkapnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (3/7).
Penjabat Wali Kota Jayapura, Dr. Frans Pekey, M.Si., mengatakan, tahun ini Pemerintah Kota Jayapura mendapatkan alokasi dana otonomi khusus sebesar Rp 126 miliar. Dimana dana itu menurutnya, pemanfaatannya sudah dibagi-bagi ke beberapa bidang baik bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi serta infrastruktur.
Ada yang membawa makanan, kue. Namun, ada juga yang sekedar datang untuk nongkrong maupun tidur di pelataran gedung kantor Gubernur Papua dengan tikar yang sudah digelar.
“Saya agak bingung juga kalau sampai sekarang ada yang belum dibayarkan sebab sebelum pemerintah pusat membangun tentunya ada kesepatakan dengan Pemprov soal gono gini,” jelas Jansen kepada Cenderawasih Pos di ruang banggar DPRP, Senin (26/6).
Dimana dari data yang ada, sekitar 500an mahasiswa asal kota Jayapura yang saat ini sedang terlantar akibat terhentinya biaya pendidikan dari pemerintah provinsi Papua yang bersumber dari dana otonomi khusus.
Sekedar diketahui, para orang tua dan mahasiswa mulai berada di Kantor Gubernur sejak kamis (15/6) demi menunggu kejelasan anggaran beasiswa yang sudah menunggak sejak Januari tahun 2023 lalu.
Tak hanya itu rencananya ada tiga pos nge-camp yang akan dibuat. Pertama di kantor gubernur, kedua di kantor DPRP dan ketiga di istana negara. Ketua DPRP, Jhony Banua Rouw didamping Wakil Ketua III DPRP, Yulianus Rumboirussi menyampaikan banyak keanehan dari persoalan beasiswa afirmasi tersebut.
Tak sedikit orang tua yang meneteskan air mata mendengar satu persatu testimoni tersebut bahkan salah satu mahasiswa, Yanes Fakdawer menyampaikan bahwa sejatinya di tahun kedua masa kuliah di Western Michigan University ia justru sengsara. Kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa.
Dana tak lagi mampir ke provinsi tetapi langsung ke DOB sementara masih banyak penganggaran yang sudah direncanakan. Akhirnya salah satu aspek yang ikut terdampak adalah sektor pendidikan termasuk yang masih menempuh studi di luar negeri.
Billy kepada Cenderawasih Pos, melalui pesan Whats Appnya, Selasa, (20/6). mengatakan bahwa pihaknya telah berupayah bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Dirjen Keuangan Daerah dan meminta agar uang anak-anak tersebut ditransfer.
Menurut John, jika mereka (Mahasiswa-red) dipulangkan, berarti pemerintah dan negara harus tanggungjawab persoalan ini. Sehingga itu, pemerintah harus serius, kami sudah mengambil peran dan bahkan sampai tidur di pelataran Kantor Gubernur hanya karena keseriusan demi nasib anak anak kami.
Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba mengatakan, berdasarkan analisis data yang dilakukan sejak 16-17 Juni terhadap 610 data. Ditemukan ada banyak data yang tidak sesuai.
Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba menyampaikan, Selasa kemarin, merupakan pertemuan kedua untuk verifikasi data yang sudah dimulai sejak Senin (19/6).
Billy kepada Cenderawasih Pos, melalui pesan Whats Appnya, Selasa, (20/6). mengatakan bahwa pihaknya telah berupaya bertemu dengan Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini sekretaris Ditjen Keuangan Daerah Dr. Horas Maurits Panjaitan dan meminta agar uang anak-anak tersebut ditransfer.
“Kami juga berharap anak anak bisa menyampaikan persoalan mereka langsung kepada pemerintah melalui perwakilan mahasiswa yang saat ini sudah berada di Papua,” ungkapnya.
Poin pertama, menyangkut data mahasiswa penerima beasiswa Otsus perlu diverifikasi kembali. Kedua, tentang pembayaran tunggakan tahun 2022. Perlu dilaporkan, supaya orang tua dan masyarakat bisa tahu. Untuk memenuhi unsur akuntabilitas dari penggunaan keuangan oleh pemerintah.
Dari 24 siswa yang dipulangkan tersebut, 11 siswa berasal dari Kabupaten Asmat, 11 siswa dari Kabupaten Boven Digoel dan 2 siswa berasal dari Kabupaten Merauke. Sedangkan Kabupaten Mappi tidak ada.
Tidur di teras kantor beralaskan tikar, ada juga yang memilih nongkron semalaman di halaman Kantor Gubernur demi kejelasan anggaran dana beasiswa untuk putra putri mereka yang sedang menempuh pendidikan di dalam maupun luar negeri.
“Kami minta BPSDM fasilitasi proses verifikasi data dan validasi sebelum data itu diverifikasi kembali jangan dulu disebarkan kemana mana, termasuk ke pemerintah kabupaten/kota di Papua,” ucapnya.
Para orang tua dan mahasiswa datang sambil membawa spanduk dan pamflet bertuliskan “Pendidikan bermartabat adalah hak konstitusional warga negara dan merupakan hak asasi manusia” ada juga tulisan “Kami adalah dampak dari adanya siluman keuangan” “pemerintah lalai pendidikan terbengkalai”
Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus Provinsi Papua, Laurens Wantik mengatakan program Adim dan Adik ini hanya dikhususnya bagi orang asli papua (OAP). Penerima Beasiswa Adim dan Adik lanjut dia akan disekolahkan di Sekolah maupun Perguruan Tinggi yang berkualitas yang tesebar di Enam Provinsi di Indonesia.
‘’Untuk tahun pertama ini, kuota yang kita siapkan sebanyak 305 orang. Semua yang kita seleksi adalah anak-anak asli Papua Selatan karena dana yang akan kita gunakan bersumber dari dana Otsus Papua,’’ tandas Timotius Ndiken.
