JAYAPURA– Kementerian Dalam Negeri mengancam akan memotong langsung anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) milik Pemerintah Provinsi Papua, apabila tidak segera menyelesaikan pembayaran tunggakan beasiswa Papua yang sementara ini sedang berpolemik.
Hal ini diungkapkan oleh pejabat Walikota Jayapura, Frans Pekey, setelah mengikuti rapat koordinasi dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada, Kamis (11/1) kemarin.
“Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan warning secara tegas. Bahwa provinsi yang tidak membayarkan tunggakan itu akan dipotong DAU nya langsung oleh Kementerian Keuangan. Itu yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri dan suratnya sudah ditandatangani,”ujar Frans Pekey, Jumat (12/1).
Namun demikian antara Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Papua akan kembali melakukan pertemuan pada tanggal 18 Januari mendatang untuk membahas lebih lanjut mengenai skema pembayaran tunggakan beasiswa mahasiswa tersebut.
“Kita juga kemarin sepakat akan ada pertemuan lagi, pada tanggal 18 Januari yang akan datang, antara Gubernur Papua dengan para bupati dan walikota se Provinsi Papua. Untuk membicarakan tentang skema pembiayaan, modelnya sharing. Provinsi tanggung berapa persen anggaran, kabupaten dan kota menanggung berapa persen. Sehingga kalau sudah ada kejelasan, maka itu akan dibayarkan setelah keputusan itu. Baik tunggakan 2023 maupun untuk pembiayaan di tahun 2024, 2025 dan 2026 sampai selesai,”ujarnya.
Lanjut dia, persoalan mengenai beasiswa mahasiswa itu hanya terjadi di wilayah Pemprov Papua. Sedangkan di wilayah DOB lainya tidak bermasalah, karena sudah ditangani oleh masing-masing DOB. Sementara Papua, karena jumlahnya yang paling banyak, yaitu lebih dari 1000 mahasiswa masih kesulitan untuk menyelesaikan pembayaran tersebut.
“Jadi masalahnya hanya di provinsi induk, karena jumlahnya banyak dan anggaran yang dibutuhkan sangat besar. Beasiswa unggul Papua memang masih menjadi polemic, artinya bahwa belum tuntas mengenai keberlanjutannya,” ujarnya.
Sementara dari hasil evaluasi itu, keberlanjutan dari program beasiswa tersebut untuk kewenangannya ada di Pemerintah Provinsi Papua, bukan di kabupaten/kota. Karena itu sesuai dengan kesepakatan tanggal 23 juli 2023.
“Untuk provinsi induk Papua, yang sudah diselesaikan itu sejak bulan Januari sampai dengan Juli sedangkan untuk tunggakan dari Juli sampai Desember 2023 belum diselesaikan.
Jumlahnya cukup besar, jumlah mahasiswa sekitar kurang lebih 1076 itu di Provinsi Papua yang tersebar di kabupaten dan 1 kota,” pungkasnya.(roy/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
