JAYAPURA-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian menyebut, akar persoalan dana beasiswa Otsus Papua adalah data yang tidak akurat. Bahkan diduga ada data fiktif.
“Soal beasiswa, problem utamanya adalah data yang dari Provinsi Papua ada yang tidak akurat. Informasi yang saya terima seperti itu,” kata Mendagri Tito Karnavian kepada wartawan saat mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerjanya di Papua beberapa waktu lalu.
Untuk itu lanjut Tito, hal ini harus diclearkan. sementara yang sudah klir langsung dibayarkan. “Untuk yang tahun 2022 dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua, namun selanjutnya tahun 2023 hingga seterusnya akan dibayarkan oleh Pemprov masing-masing Daerah Otonomi Baru (DOB),” tutup Tito.
Sementara itu, Plh. Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun menyatakan, terkait dengan persolan data beasiswa, pihak dari Pemprov Papua bersama anggota DPRP dan diikuti salah satu orang tua telah berangkat ke Jakarta.
“Mudah-mudahan datanya hari ini diserahkan,” ucap Ridwan.
Menurut Ridwan, data tersebut akan diserahkan ke Kemendagri dan selanjutnya Kemendagri langsung mengambil jalan untuk menyelesaikan terkait dengan beasiswa ini.“Kalau harus diambil dari uangnya kabupaten/kota itu menjadi kebijakan pemerintah pusat,” tegasnya.
Secara terpisah, Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba menyatakan, penyusunan data terbilang mudah jika mau duduk bersama antara pihak BPSDM, orang tua dan stakeholder terkait.
“Jika kerja bersama hal hal seperti ini tidak susah, tetapi pihak BPSDM sebagai pihak pengelola beasiswa tidak memikirkan itu,” kata John, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos.
Dikatakan, tentunya ada keinginan berbenah diri untuk sesuatu yang lebih baik. Hanya saja masih berada di lingkaran persoalan terkait dengan data. Di lain sisi, ancaman dari kampus-kampus untuk anak-anak Papua yang kuliah di dalam maupun luar negeri semakin kuat.
“Ancamannya di minggu-minggu yang sudah kritis, ada yang sudah mulai masuk kuliah. Misalkan di Singapura sudah mau masuk kuliah, namun anak anak belum melakukan pembayaran dan lain sebagainya,” terangnya.
Untuk itu, pihaknya akan melakukan upaya di Kemendagri agar data yang sudah bisa terkonfirmasi segera dilayani terlebih dahulu. Sehingga ada proses pembayaran yang dilakukan, sementara data data mahasiswa yang mungkin belum terverifikasi belum terkonfirmasi itu perlu dilakukan lagi.
“Jangan sampai data menjadi alasan untuk proses itu jadi terlambat, kita akan menggunakan skala prioritas,” pungkasnya. (fia/nat)
