Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan, Soleman Jambormias mengungkapkan bahwa modal usaha bagi para pengusaha kecil orang asli Papua ini akan mulai diturunkan sekitar bulan Juni dan Juli 2024.
Nerlince menyampaikan, sesuai dengan undangan MRP tertera, Selasa (23/4) membahas berbagai macam agenda seperti, yang pertama mengenai isu-isu yang berkembang di Papua dan di kota Jayapura, kemudian yang kedua tentang keuangan MRP, dan yang ke tiga tentang kerja siklis. Nerlince menegaskan ASN harus kerja sesuai dengan aturan atau mekanisme yang ada dalam MRP.
Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) Damianus Katayu ditemui media ini disela-sela launching Pekan Olahraga Pel;ajar Provinsi Papua Selatan mengungkapkan bahwa soal keaslian calon gubernur dan wakil gubernur tersebut ada 9 point yang telah dihasilkan Majelis Rakyat Papua se-Tanah Papua baru-baru ini.
Menurut Sibi, nelayan asli Papua sekitar seribu lebih di mana data tersebut dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura yang selalu dipakai pihaknya untuk melakukan pelatihan dan pembinaan serta pemberian bantuan.
Dimana masyarakat adat Tabi-Saireri meminta agar pemimpin di Papua Induk harus diisi oleh orang asli Papua berwilayah adat Tabi Saireri. Pun demikian diberbagai wilayah adat lain di tanah Papua juga menuntut hak yang sama, bahwa pemimpin dserah harus diisi oleh anak asli dari wilayah adat setempat.
Menurut Nerlince, bahwa MRP Papua telah membentuk tim kerja, Dia menjelaskan dengan adanya tim kerja ini setiap aspirasi yang masuk di lembaga ini akan ditindak lanjuti oleh MRP dan dikerjakan oleh tim kerja.
Dalam aksi tersebut para pendemo membawa empat buah spanduk putih berukuran 1x3 meter yang berisi tuntuan mereka. Dalam aksi demo ini mereka meminta Presiden RI menerbitkan Perpu tentang calon kepada daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus Orang Asli Papua (OAP).
Pemerintah Provinsi Papua mengharapkan setiap wilayah adat di Provinsi Papua bisa memiliki data akurat tentang Orang Asli Papua (OAP). Data tersebut bisa langsung diberikan oleh tokoh adat (Todat), tokoh masyarakat (Tomas) di wilayah adat itu, sehingga data bisa akurat dan valid untuk pemberdayaan OAP.
Sembilan poin tersebut adalah pertama, mendorong proteksi hak politik dalam rekrutmen dan seleksi partai politik, OAP sebanyak 80 persen dari jumlah kursi DPRP, DPR Kabupaten/Kota melalui partai politik. Kedua, Mendorong harmonisasi ketentuan pasal 28 ayat 3 dan 4 undang – undang Nomor 21 tahun 2001 dalam UU Partai Politik, Undang – undang Pemilu, UU MD3, UU Pilkada dan PKPU.
Mereka menyampaikan hasil tes calon perwira yang ternyata belum sesuai harapan. Dikatakan Aipda Charles Ansaka bahwa dari tes ini ada kuota OAP berjumlah 186 orang yang disiapkan namun dari hasil ternyata kuota 100 orang diisi OAP dan 86 adalah non OAP.
‘’Training center ini sangat penting dihadirkan di setiap perusahaan yang beroperasi di Papua Selatan untuk mempersiapkan anak-anak kita terjun ke dunia kerja nyata,’’ kata Yoseph Yolmen, saat melakukan pertemuan dengan 3 perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan di Papua Selatan yakni PT. Korindo Group, PT BIA dan PT Medco Group baru-baru ini.
Ketua PKMPB, Krisman Dedi Fonataba menjelaskan bahwa pihaknya juga membahas soal regulasi kursi pengangkatan DPRP dan DPRK diseluruh tanah Papua. Regulasi ini dikatakan merujuk nomor perkara yang pernah diajukan ke MP dan kemudian diadopsi oleh Pansus DPR RI pada 15 Juli 2001 ke dalam UU Nomor 2 tahun 2001 perubahan kedua atas UU Nomor 21 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
Terkait dengan pelantikan eselon 2, Marthen menyebut sementara masih berproses. Sebab, para Pj Gubernur maupun Pj Walikota dan Pj Bupati tidak bisa melantik secara langsung. Melainkan ada mekanisme yang harus diikuti dan atas seizin dari Mendagri.
Sangat kecil dan kalah dari masyarakat di luar Papua. Ini menjadi catatan khusus bagi Kelompok Khusus DPR Papua yang mulai menggodok draf terkait regulasi yang berkaitan dengan proteksi hak politik OAP dalam Pemilu.
Naiknya dana Otsus tersebut dikarenakan Pemkab Jayapura melalui OPD yang mengelola dana Otsus melakukannya dengan baik, sehingga sebagai bentuk apresiasi dan dukung pemerintah pusat ke Pemkab Jayapura tahun ini dana Otsus dinaikkan .
Dikatakan Debora, pihaknya mendistribusikan nama pengelola pengadaan ke seluruh perangkat daerah yang akan mengelola pengadaan pengadaan langsung. Dimana suratnya sementara di Sekda.
Aksi demo ini dimulai dengan melakukan longmarch dari Lapangan Monumen Kapsul Waktu menuju Kantor MRPS dengan membawa sebuah spanduk bertuliskan Ikatan Pedagang mama-mama asli Papua, pemerintah tidak boleh serampangan terkait pasar untuk mama asli Papua.
Bentuk korupsi lainnya suap menyuap dimana lebih banyak ditangani oleh KPK lewat tangkap tangan (OTT), penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang kemudian benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.
‘’Kedepan anak-anak asli Papua, harus siap bersaing. Tapi mau tidak mau harus ada kebijakan yang berpihak kepada orang asli Papua. Nah, kebijakan ini harus dikawal dari awal. Bukan sesudah Pemilu selesia baru kita melakukan protes, melakukan ini dan itu. Tapi harus dari awal diatur,’’ kata Romanus Mbaraka yang juga sebagai Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Papua Selatan itu.
Sejumlah spanduk yang berisi aspirasi dibawa dan dibentangkan dalam aksi tersebut, diantaranya kembalikan hak politik kami OAP, OAP stop jual harga diri OAP, DKPP Ketua, Komisioner Bawaslu di 4 kabupaten Papua Selatan, Partai Politik harus prioritaskan OAP dan sebagainya.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Yapis Papua Dr. Najamuddin Gani, SH., M. Si. Dekan FH, menyampaikan hal mendasar minimnya OAP lolos menjadi anggota legislatif, terjadi karena berbagai faktor.
“RSUD Jayapura sementara belum bisa melayani pasien Otsus Port Numbay hingga ada kesepakatan atau komitmen pembayaran tunggakan sekitar 5 bulan dari Dinkes Kota kepada rumah sakit,” ucap Aloysius.
Sejumlah spanduk yang berisi aspirasi dibawa dan dibentangkan dalam aksi tersebut, diantaranya kembalikan hak politik kami OAP, OAP stop jual harga diri OAP, DKPP Ketua, Komisioner Bawaslu di 4 kabupaten Papua Selatan, Partai Politik harus prioritaskan OAP dan sebagainya.
Setiap momen akan dilibatkan pelaku UMKM asli Papua masing-masing 10 pelaku usaha. Tujuannya, untuk membuka pasar bagi pelaku-pelaku UMKM khusus OAP yang ada di Kabupaten Merauke, sehingga diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan UMKM OAP tersebut.
Kelima anggota MRP tersebut yaitu ketua Pokja Adat, Raimond May sebagai ketua tim, Benny Sweny dari Pokja Agama, Olivia Pikindu dari Pokja Agama, Naomi Romi Sumel Pokja Perempuan dan Ustad Payage dari Pokja Agama.
“Untuk Pemilu kali ini, biarkan anak anak negeri ini memenuhi parlemen parlemen di seluruh tanah Papua, biarkanlah mereka menentukan nasib orang Papua di atas tanah ini,” tandasnya.
Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Pegunungan mendeklarasikan Pemilu damai yang berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP), hal ini dilakukan Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18 huruf b serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
Herald menjelaskan, pendataan warga OAP Kabupaten Jayapura sangatlah penting untuk membantu pemerintah memiliki data yang valid, sehingga dalam membuat program kegiatan bisa lebih mudah dan menyangkut penganggaran juga mudah karena sudah ada data.
Dikatakan, hingga saat ini belum diketahui dengan pasti apa alasan Pemerintah Provinsi Papua sebagai provinsi induk dan provinsi hasil DOB di atas tanah Papua belum memikirkan masalah serius di sektor pendidikan yang menunjukan fakta Otsus gagal.
Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT menjelaskan bahwa meski pendidikan SD sampai SMA-SMK menjadi kewenangan kabupaten namun pihaknya telah mengalokasikan bantuan kepada setiap pelajar dan mahasiswa OAP di 4 kabupaten cakupan provinsi Papua Selatan.
“ ini yang harus kita klirkan di dalam pelaksanaannya, sehingga dibutuhkan pengawasan, oleh sebab itu di dalam penanganan-penanganan ini seperti kesehatan berbagai factor yang mempengaruhi misalnya buruknya sanitasi yang ada ini mempengaruhi kesehatan, kemudian kota kita ini harus benahi kebersihannya.”ungkapnya Sabtu (6/1) kemarin
Kondisi atau keadaan tersebut kata dia perlu ada perhatian serius dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten / kota di seluruh Tanah Papua agar ada keutamaan bagi orang asli Papua sehingga otonomi khusus Papua jilid dua tidak di nyatakan gagal lagi seperti otonomi khusus jilid satu.
Erick Rumlus menjelaskan, besarnya hibah yang diberikan antara Rp 10-40 juta sesuai dengan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi saat turun ke lapangan apa yang dibutuhkan oleh kelompok usaha OAP tersebut. Hibah yang diberikan ini bersumber dari dana Otsus Kabupaten Merauke tahun 2023. Besarnya dana yang disiapkan untuk 100-an kelompok usaha tersebut, lanjut Erick Rumlus sebesar Rp 1,7 miliar.
Wadansatgas Pamtas Kewilayahan Yonif 125/SI’MBISA Kapten Inf Danil Supriatama yang ikut menyaksikan penyerahan modal usaha ini mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk cinta terhadap masyarakat di bidang ekonomi dan uang yang diberikan oleh pemerintah dapat di manfaatkan dengan baik untuk modal usaha.
Yohanes menyebut, penyusunan dokumen perencanaan tersebut akan berfokus mewujudkan pembangunan daerah yang adil dan merata bagi kesejahteraan masyarakat, secara khusus Orang Asli Papua (OAP).
Aspek fisik berkaitan dengan lokasi pemindahan atau penyaluran produk, sementara aspek non fisik berkaitan dengan pengetahuan penjual mengenai apa yang diinginkan oleh konsumen.
Ia memninta agar apabila Pj Gubernur Papua Pegunungan kembali ke Wamena agar bertemu dengan Pengusaha asli Papua, sebab apa yang beliau sampaikan dalam audiensi kemarin itu bisa diterima dalam waktu dekat ini,
"Saya juga minta Kadis PUPR serta pejabat lainnya dan para pengusaha, agar bekerja dengan benar dan tidak main-main. Karena melakukan hal yang tidak benar akan bersentuhan dengan aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian, Kejaksanaan dan KPK," tegasnya.
Di Kota Jayapura untuk tata orang asli Papua yang sudah terdata secara baik baru orang asli Papua Port numbay. Menurutnya berdasarkan data yang ada di dinas kependudukan dan catatan sipil kota Jayapura data orang Papua portnombai sampai saat ini lebih dari 14.000 orang.
Mewakili pejabat Walikota Jayapura, Asisten I Setda Kota Jayapura, Evert Meraudje, mengapresiasi atas perhatian Pemerintah Provinsi Papua bekerja sama dengan Pemerintah Kota Jayapura yang memberikan perhatian terhadap pertumbuhan para pelaku usaha pemula yang merupakan anak-anak muda orang asli Papua di Kota Jayapura.
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindusteian dan Perdagangan Provinsi Papua Selatan Laurensius Waimu melaporkan, dengan penyerahan mesin jahit kulit dan mesin seset kulit buaya ini sekaligus pelatihan bagi penerima bantuan tersebut selama 2 hari sebanyak 30 orang.
"Tahun 2024 Pemerintah Kota Jayapura akan membangun kerjasama dengan BPS, membangun sistem informasi database orang asli Papua di kota Jayapura. Tentu dengan gambaran awal, menggunakan data-data Regsosek yang sudah ada di Bappenas," kata Frans Pekey, Rabu (15/11).
Lembaga yang memperjuangkan kultur, budaya serta kesulungan orang asli Papua. Jangan menyimpang dari marwah tersebut mengingat pastinya aka nada catatan yang diberikan. Kapolda Papua Irjend Pol Mathius Fakhiri juga meminta untuk siapapun bisa menghormati apa yang diputus pemerintah.
Komitmen anggota MRP sebagai representasi kultur masyarakat Papua, baik dari adat, perempuan dan perwakilan kelompok agama, untuk menjaring aspirasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Papua diragukan.
"Sudah ambil sumpah dan janji, jadi tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik praktis," kata Wempi Wetipo setelah melakukan pelantikan 29 anggota MRPB di Manokwari, Papua Barat, Kamis.
Asisten 1 Setda Provinsi Papua Pegunungan Drs. Wasuok Demianus Siep mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata dan pasal 14 tentang usaha pariwisata, menjadi dasar kuat bagi Pemprov Papua Pegunungan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan, khususnya pada sektor kepariwisataan dan usaha-usaha pariwisata.
Dalam Aksi tersebut para pengusaha AOP ini sebenarnya hanya ingin melakukan Audiensi dengan Pj Gubernur Papua Pegunungan bersama dengan Kepala Dinas PUPR, namun karena tak berada di tempat sehingga pemalanganpun dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka
‘’Saya diundang dalam kapasitas sebagai penggagas atau konseptor lembaga pendidikan alternatif peradaban Papua dalam hal ini satu atap terintegradi berpola asrama di Wasur Kabupaten Merauke,’’ katanya. .
Bupati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT, mengingatkan seluruh kepala kampung yang ada di Merauke agar memperhatikan masalah pendidikan di setiap wilayah kerja mereka. Sebab menurutnya, pendidikan ini sangat penting dalam merubah dan membangun karakter serta budaya masyarakat terutama untuk kampung-kampung lokal.
Penjabat Bupati Tolikara Marthen Kogoya, SH; M.AP diwakili Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Johanis Mantong Palumpung, SE mengatakan Rancangan Peraturan Bupati tentang penguatan UMKM ini program sangat bagus yang di angkat oleh Kepala Dinas Perindakop Tery Yikwa, SE dalam PKN II ini sangat membantu pelaku usaha khusus Orang Asli Papua.“Kedepan Proyek perubahan Pak Tery Yikwa dijadikan Peraturan Bupati (Perbup)”. Ujarnya.
Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Jayapura melalui Sekretaris Kesbangpol Papua Daniel Yaroseray mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah dalam Pemilu 2024 nanti akan diberikan kewenangan kepada kabupaten/kota untuk mengisi kursi DPRK. Kewenangan untuk lembaga adat karena ada kekhususan, sehingga nanti akan ada seleksi dan penetapan kursi legislatif untuk DPRK Jayapura dalam Pemilu 2024.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robby Kayame menyampaikan secara prinsip penyerapan tenaga kerja untuk RS Vertikal Provinsi Papua tersebut akan dilakukan oleh Kementrian Kesehatan sendiri. Namun pihaknya telah mengusulkan agar sistem penyerapan tenaga kerja harus didominasi oleh masyarakat Papua.
“Saya prihatin terjadinya krisis kemanusiaan di Kabupaten Yahukimo. Padahal, tak seorang pun memiliki hak mencabut nyawa manusia. Kita harus hidup saling mengasihi satu sama yang lain tanpa menghilangkan nyawa orang yang merupakan sebagai karya ciptaan Tuhan yang sangat mulia,” ucap Theo kepada Cenderawasih Pos, Minggu (28/10).
Kepada wartawan seusai memberikan arahan, bupati Romanus Mbaraka mengungkapkan bahwa pertemuan yang dilakukan ini dalam rangka evaluasi dana Otsus secara berjenjang sekaligus untuk giat dari dari dana Otsus Papua yang akan diterima tahun 2024.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Provinsi Papua Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM. Dimana BTM sapaan Ketua Bapilu DPD PDIP Papua itu menyampaikan segenap keluarga besar PDI Perjuangan di seluruh Indonesia, terlebih khusus di Provinsi Papua, menyambut baik dan siap memenangkan pasangan Ganjar-Mafud di Provinsi Papua.
“Yang menjadi spesial seleksi pengadaan CPNS Kejaksaan RI tahun 2023 ini, dari jumlah total pegawai yang diterima sebanyak 7.846 orang seluruh Indonesia. 2 persen diantaranya Badan Kepegawaian Nasional memberikan jatah khusus untuk Papua dan Papua Barat,” terang Aguwani kepada Cenderawasih Pos, Rabu (18/10).
Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Tadeus Warayaan dalam laporannya meenjelaskan untuk bantuan tahun 2023 ada kategori 5 paket, yang pertama untuk kuliner mendapat bantuan motor roda tiga, kedua berupa pembangunan galeri di UMKM Madu Pokos Yanggandur, ketiga di Kampung Poo menerima bantuan motor tempel.
Kepala Dinas Dukcapil dan Pemberdayaan masyarakat Kampung Dr. Margaretha Rumbekwan, S.Sos, MSi menyatakan data marga dari masyarakat ini bisa membantu dan kalau sudah didapatkan, pihaknya bisa mengetahui secara pasti, ada juga langkah inovasi lain yang sudah dilakukan di Kabupaten mamberamo tengah.
Pelantikan Komisaris Utama Hana S.Hikoyabi, kemudian Robby Kepas Awi dan Adolf Z. Siahay berlangsung di aula lantai II Pemkab Jayapura Gunung Merah Sentani, Jumat (6/10)kemarin.
Pejabat Walikota Jayapura, Frans Pekey, dalam sambutannya meminta kepada seluruh nelayan lokal orang asli Papua yang sudah menerima bantuan tersebut supaya betul-betul memanfaatkan bantuan peralatan tersebut sesuai dengan peruntukannya.
Untuk itu, Dukcapil Kabupaten Jayapura menurunkan tim pendataan warga OAP Kabupaten Jayapura ke kampong- kampung dengan sistem jemput bola by name by address. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Jayapura, Herald J. Berhitu, S.Pd., M.M. saat ditemui di Sentani, Rabu (4/10) kemarin.
Jika dihitung waktu masa jabatan terakhir hingga kini maka hampir satu tahun setelah pada 27 November 2022 lalu seluruh keanggotaan MRP dinyatakan berakhir. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena akan berdampak pada tingkat koordinasi antar lembaga baik MRP – DPR Papua maupun MRP dan eksekutif.
"Kami setiap tahun selalu menyalurkan bantuan kepada 80 persen masyarakat OAP Kabupaten Jayapura, yang kami diberikan tidak secara tunai atau uang namun dalam bentuk barang, baik dari dana bersumber dari dana Otsus maupun dana APBD dan lainnya,"ungkapnya kepada wartawan Cenderawasih Pos, di Sentani, Jumat (15/9)kemarin.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua, SE, MSi menyatakan, pihaknya telah menandatangani MoU dengan uncen untuk penerimaan mahasiswa Kedokteran, yang di biayai oleh dana otsus yang dikelola pemerintah, sehingga prioritas dari Program ini juga hanya untuk anak –anak Asli Papua yang ada di Jayawijaya.
Program ini merupakan hasil desain bersama (co-creation) dengan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri yang didanai oleh United States Agency for International Development (USAID) dan diimplementasikan selama tahun 2022 - 2027 oleh Wahana Visi Indonesia (WVI) bersama mitra.
Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, pendataan dilakukan dengan rinci, termasuk jumlah Orang Asli Papua (OAP) asli Keerom dan OAP dari kabupaten lainnya yang ada di Kabupaten Keerom.
"Untuk tahapan kita mulai pertengahan bulan September ini, rapat kordinasi, forum diskusi, dan pemilihan panitia untuk memilih panitia seleksi," ujar Elchi Meho ke ceposonline.com saat ditemui di ruangan kerjanya di Arso Swakarsa kantor Kesbangpol Keerom, Selasa (05/09).
Valentinus yang saat ini ditugaskan menjadi Pj Bupati Mimika pada Rabu (30/8) mengungkapkan, kebijakan ini merupakan amanat Undang Undang Otonomi Khusus yang telah mengalami perubahan dengan mengakomodir aspirasi dari masyarakat Papua.
Pasalnya menurut Thomas jika merujuk pada aturan main maka yang memenuhi syarat hanyalah Muhammad Ridwan Rumasukun yang kini menjabat sebagai Plh Gubernur Papua. Sementara dua nama lainnya yakni Dr. Juliana Waromi maupun Anthonius Ayorbaba sama – sama belum memenuhi syarat.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Jayapura, Delila Giay mengatakan, Pengusaha Asli Papua Khenambai Umbai, Kabupaten Jayapura setelah dideklarasikan tentu harus bisa bangkit dan menjalankan tugas membantu pembangunan di Kabupaten Jayapura.
Guru Besar Universitas Cenderawasih, Prof. Dr. Avelinus Lefaan mengatakan, ketika pemerintah melalui Presiden dan Menteri Dalam Negeri memberikan kepercayaan kepada orang Papua menjadi pemimpin di daerahnya, hal itu menunjukkan bahwa pemerintah pusat masih mempercayai orang Papua untuk menjadi pemimpin di daerahnya sendiri.
Keberpihakan terhadap pengusaha OAP dimulai dengan kegiatan pelatihan dan uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua Pegunungan (HPOAPP) oleh Dinas PUPR bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura.
Walaupun kondisi ini cukup pahit dan sangat memprihatinkan, tapi apalah daya demi menghidupkan keluarga, mereka tetap setia dengan kokoh duduk dengan bealaskan terpal untuk berjualan. Sebagian besar pedagang OAP di pasar Youtefa Abepura berjualan hasil taninya. Seperti sayur maupun buah buahan.
“Kita dari pengojek yang ada di Wamena meminta lapangan pekerjaan ini diberikan bagi OAP, memang ada aturan lain, namun kita ada Undang –undang Otsus, sehingga khusus untuk ojek di Kota Wamena, harus putra daerah,”ungkapnya, Rabu (21/6) kemarin.
Aksi ini digelar bertujuan meminta pihak kampus memberikan kuota 100% untuk calon mahasiswa baru (Maba) OAP yang masuk di kampus itu , selain itu mereka juga meminta agar adanya penurunan SPP yang menurut mereka semakin mahal.
Kepala BLKI Provinsi Papua Yahya Itlay menyampaikan, peserta program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi pencari kerja Tahun Anggaran 2023.
Kepala DPMK Kota Jayapura, Makzi L. Atanay, mengatakan, program ini dikhususkan bagi kaum milenial. Mengapa ada pilihan semacam ini, karena pemkot Jayapura sudah mengevaluasi pelaksanaan setiap program bantuan yang diturunkan dari pemerintah.
Pengurus KNPI Papua Pegunungan Unas Ikinia menilai jika soal honorer ini pernah dibicarakan tapi tidak ada respon. Ia merupakan mantan ketua BEM Uncen yang salah satunya menolak kehadiran DOB Papua pegunungan namun selalu dipaksakan negara dengan iming-iming mensejahterakan masyarakat Papua.
Puluhan tukang ojek dan sopir angkutan umum yang ada di Pasar Jibama menuntut agar Dinas Perhubungan Darat Kabupaten Jayawijaya agar memberdayakan warga pribumi. Koordinator aksi, Athen Asso menegaskan, tuntutan ini untuk memperkuat aspirasi yang disampaikan di Lapangan Pendidikan beberpa waktu lalu.
