JAYAPURA– Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, pada tahun 2024 mendatang pihaknya akan membangun kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun data orang asli Papua.
“Tahun 2024 Pemerintah Kota Jayapura akan membangun kerjasama dengan BPS, membangun sistem informasi database orang asli Papua di kota Jayapura. Tentu dengan gambaran awal, menggunakan data-data Regsosek yang sudah ada di Bappenas,” kata Frans Pekey, Rabu (15/11).
Apabila database orang asli Papua di Kota Jayapura sudah terbangun, maka sudah dipastikan sentuhan pemerintah melalui kebijakan dana Otsus itu keberpihakan pemberdayaan bagi orang asli Papua itu akan lebih baik. Tentunya juga lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan orang asli Papua yang ada di kota Jayapura.
Karena itu, sebagai langkah awal pihaknya telah melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) yang dilakukan oleh BPS Tahun 2022. Data tersebut saat ini dari BPS pusat sudah diserahkan ke Bappenas untuk bisa digunakan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan.
“Rencana Pemkot Jayapura data itu akan menjadi data dasar, untuk membangun aplikasi sistem data orang asli Papua termasuk di dalamnya orang asli Port Numbay, di Kota Jayapura,” ujarnya.
Lanjut dia, penting sekali Pemkot Jayapura memiliki dan membangun database orang asli Papua. Supaya dengan data yang ada, menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan untuk kebijakan pembangunan bagi orang asli Papua, secara khusus yang ada di Kota Jayapura.
JAYAPURA– Penjabat Walikota Jayapura, Dr. Frans Pekey mengatakan, pada tahun 2024 mendatang pihaknya akan membangun kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk membangun data orang asli Papua.
“Tahun 2024 Pemerintah Kota Jayapura akan membangun kerjasama dengan BPS, membangun sistem informasi database orang asli Papua di kota Jayapura. Tentu dengan gambaran awal, menggunakan data-data Regsosek yang sudah ada di Bappenas,” kata Frans Pekey, Rabu (15/11).
Apabila database orang asli Papua di Kota Jayapura sudah terbangun, maka sudah dipastikan sentuhan pemerintah melalui kebijakan dana Otsus itu keberpihakan pemberdayaan bagi orang asli Papua itu akan lebih baik. Tentunya juga lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan orang asli Papua yang ada di kota Jayapura.
Karena itu, sebagai langkah awal pihaknya telah melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi (Regsosek) yang dilakukan oleh BPS Tahun 2022. Data tersebut saat ini dari BPS pusat sudah diserahkan ke Bappenas untuk bisa digunakan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan.
“Rencana Pemkot Jayapura data itu akan menjadi data dasar, untuk membangun aplikasi sistem data orang asli Papua termasuk di dalamnya orang asli Port Numbay, di Kota Jayapura,” ujarnya.
Lanjut dia, penting sekali Pemkot Jayapura memiliki dan membangun database orang asli Papua. Supaya dengan data yang ada, menjadi dasar untuk perencanaan pembangunan untuk kebijakan pembangunan bagi orang asli Papua, secara khusus yang ada di Kota Jayapura.
