“Dari nama-nama tersebut, nantinya kita teruskan keputusannya dari menteri dalam hal ini pemerintah pusat,” kata Ramses. Sebelumnya, Kemendagri melantik 42 anggota Pansel DPRP di Provinsi Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Diapun mengatakan program transmigrasi di Papua ini sudah dilakukan sejak lama, akan tetapi sampai saat ini masih menimbulkan beebagai persoalan. Persoalan utamanya antara lain belum tepat sasarannya program pastoral, strategis, kebijakan dan sosial budaya untuk memperkuat proses integrasi sosial, interaksi sosial dan keakraban jaringan sosial lintas ras, suku dan etnis dalam masyarakat yang majemuk ini.
Dia mengatakan apabila pemerintah pusat saat ini menjalankan program transmigrasi ke Papua untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja food estate di Merauke, maka sebaiknya bisa diambil tenaga kerja lokal. Untuk itu dia meminta supaya Dinas Tenaga Kerja supaya perlu melihat peluang-peluang ini.
Dia mengatakan pendataan itu akan dilakukan dari tanggal 1 November sampai dengan 30 November 2024. Pendataan ini dilakukan melalui data kuisioner atau angket yang sudah dibagikan kepada masyarakat orang asli Papua yang berdomisili atau tinggal di Kota Jayapura.
Alasan Debora mengangkat isu sistem kinerja OAP tak terlepas dari implementasi sejak tahun 2021 dan Pergub terbaru, agar orang Papua benar-benar terakomodir. Alasan lainnya, selama ini pelaku usaha OAP belum memiliki data. Akibatnya mereka harus bersaing lebih keras, belum lagi apakah kualifikasi perusahaan mereka sudah tercatat atau memiliki NPWP dan sebagainya.
Nenu Tabuni Tabuni juga berharap Pansel DPRK jalur pengangkatan, harus menggelar segala tahapan seleksi di Kabupaten Puncak dan tidak boleh dilakukan di luar Kabupaten Puncak. Karena yang direkrut adalah masyarakat asal Kabupaten Puncak, yang ada di 25 distrik di Kabupaten Puncak.
Menangapi terkait dengan hal itu, Ketua MAjelis Rakyat Papua (MRP), Nerlince Wamuar Rollo, mengaku bangga dan senang, serta menyampaikan ucapan terimakasih kepada presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan untuk orang Papua terlibat dalam sistem.
Ini adalah tindak lanjut pernyataan Penjabat (Pj) Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito dalam sambutannya saat penutupan paripurna penetapan APBD Perubahan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika beberapa waktu lalu yang mengatakan akan merombak sistem pendidikan di Sentra Pendidikan.
"Berharap dengan adanya kegiatan ini, mereka akan memperoleh sertifikat atau dengan kata lain mereka sudah profesional dalam melaksanakan usahanya sebagai barista di kota Jayapura," katanya.
Max Abner mengatakan dalam proses perekrutan DPRK ditemukan banyak kejanggalan, namun ia tidak menyebutkan namanya secara detail. Seharusnya kata Max Abner dalam perekrutan DPRK itu harus melibatkan MRP sebagai lembaga representasi kultural dan keaslian orang asli Papua (OAP).
Malam itu, pembeli sedang ramai-ramainya di Rot-Bar Kompak (Ko Makan Pasti Kembali) yang mana penjualnya adalah anak-anak muda Papua. Menggunakan sarung tangan plastik di kedua tangannya, Emison fokus memanggang setiap sisi roti.
Nerlince menjelaskan bahwa sebagai lembaga representasi kultural orang asli Papua, MRP memiliki tugas dan wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup umat beragama.
Dalam menjalankan program pembelajaran bahasa Inggris ini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika bekerja sama dengan sebuah lembaga sebagai pihak ketiga. Mereka akan mengajar di 3 Sekolah Dasar (SD).
Sejatinya bukan kali ini saja sikap keberatan dari masyarakat ditunjukkan. beberapa diantaranya bahkan meggandeng NGO lingkungan internasional untuk membantu menyuarakan. Apalagi disinyalir untuk lahan di Papua Selatan ini nantinya terjdi konflik kepentingan antara dua perusahaan besar yang mengklaim merupakan penugasan atau utusan negara.
Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Jayapura Abdul Majid menjelaskan, Bantuan Operasional Sekolah dari Pemkot Jayapura itu diberikan dalam rangka untuk menunjang dan mengawal angka partisipasi sekolah dari masyarakat asli Papua terutama di jenjang TK Paud SD SMP SMA dan SMK di mana lokasi anggaran itu didanai melalui dana otonomi khusus.
Jack menjelaskan, bertempat di Kantor Distrik Sentani, antusias masyarakat OAP asal wilayah adat Kabupaten Jayapura yang mendaftar sangat cukup antusias . Dia berharap dari 8 anggota yang diangkat lewat jalur Otsus bisa dipenuhi dengan baik, tanpa ada kendala apapun.
Sekda Hana mengakui, keterwakilan perempuan di dunia politik maupun birokrasi sangatlah penting. Karena adanya emansipasi perempuan maka perempuan bisa berkarir dan menduduki jabatan tertentu di dunia politik dan birokrasi pemerintahan. Itu sudah hal biasa dan tidak boleh ada yang melarang karena sudah dijamin dalam aturan.
Dia menjelaskan rumah layak huni itu dibangun secara utuh oleh pemerintah melalui dana otonomi khusus Papua dan diperuntukkan bagi orang-orang asli Papua. Pemkot Jayapura sebelumnya telah melakukan verifikasi validasi terkait dengan data-data warga asli Papua yang berhak untuk mendapatkan bantuan rumah layak huni tersebut.
Berdasarkan laporan KPU Papua terkait pendaftaran pasangan bakal calon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati serta wali kota dan wakil walikota se-Provinsi Papua tahun 2024, terdapat 34 pasangan calon yang bertarung di Pilkada November mendatang.
“Jangan seperti macan ompong yang terlihat sibuk pada moment tertentu. MRP harus menjadi leading sektor dalam menjembatani aspirasi suksesnya kepemimpinan di tanah Papua. Mendorong lahirnya produk-produk regulasi yang berpihak kepada OAP,” kata Yakobus
Berkas hasil pertimbangan dan persetujuan syarat calon kepala daerah tersebut diserahkan oleh Ketua MRP, Nerlince Wamuar Rollo, didampingi, Wakil Ketua I Pdt. Robert Josias Horik, Wakil Ketua II, Max Abner Ferdinan Ohee, dan Ketua Pansus Pilkada 2024, Izak R Hikoyabi. Para pimpinan juga didampingi sejumlah anggota MRP lainnya.
Rencana tersebut memerlukan dukungan multi pihak, termasuk masyarakat dengan seluruh perangkat di kampung. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2018 tentang pelaksanaan deteksi dini dan pemberian obat anti malaria oleh kader malaria pada daerah dengan situasi khusus, memberikan ruang bagi masyarakat untuk menjadi kader malaria, guna melaksanakan fungsi-fungsi deteksi dini dan pemberian obat anti malaria.
Ketua KPU Provinsi Papua Pegunungan Daniel Jingga menyatakan jika melihat kembali regulasi undang -undang nomor 10 tahun 2016 tentang pilkada penanganan KPU dalam setiap substansi tidak mengatur kewenangan KPU untuk menguji, yang mengatur keaslian orang Papua diatur dalam undang -undang otonomi khusus nonor 21 tahun 2001 berubah menjadi nomo 22 tahun 2021
"Kami turun sesuai data dari Kota Jatapura, Biak Numfor, Kepualuan Yapen dan Mappi," kata Nerlince. MRP telah melakukan ferivikasi vaktual dari kedua bacalon dengan berbagai pertimbangan. Untuk itu berharap, apa yang nantinya dilakukan diperuntukan untuk bersama-sama menjaga dan melindungi hak kesulungan orang asli Papua.
Anggaran tersebut untuk verifikasi atau pengecekan secara langsung tentang apakah benar para calon gubernur dan wakil gubernur tersebut merupakan orang asli Papua (OAP). Menyikapi itu, Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong mengatakan penganggaran sesuai dengan mekanisme yang ada.
Terkait dengan pleno verifikasi semua dokumen dari para calon, Steve mengatakan akan dilakukan dalam waktu dekat. Termasuk pengumuman hasil kesehatan yang sudah diterima KPU dari pihak RSUD Jayapura empat hari lalu.
“Banyak hal yang sering terjadi, yang pertama banyak titipan pejabat yang tidak pernah melamar, tidak pernah tes, tidak pernah mengumpulkan berkas, tidak pernah datang ke kantor BKD untuk mendaftarkan diri tiba-tiba muncul saat prajabatan,” kata Joni.
Pertimbangan dan persetujuan terkait keaslian orang asli Papua (OAP), dari Majelis Rakyat Papua (MRP) menjadi penting bagi bakal calon kepala daerah Gubernur Papua yang akan betarung di Pilkada November mendatang.
Majelis Rakyat Papua Papua Selatan (Papsel) telah membentuk Panitia khusus (Pansus) untuk melakukan verifikasi faktual terhadap para bakal pasangan calon gubernur dan wkail gubernur Papua Selatan terkait dengan surat pernyataan keaslian Papua dan surat pengakuan.
“Jika MRP tidak berikan rekomendasi itu yang jadi masalah, dan dengan waktu yang singkat rekomendasi MRP tersebut apakah bisa kita abaikan atau harus ganti pasangan,” kata Steve.
‘’Kita masih tetap membuka pendaftaran sampai tanggal 6 September besok,’’ jelasnya. Dengan jumlah yang sudah mendaftar lebih dari 8.000 orang tersebut, Alberth Rapami memperkirakan, pendaftar bisa mencapai 10.000 orang. ‘’Tapi nanti kita lihat dalam waktu sisa 3 hari ke depan ini,’’ jelasnya.
“Dokumen yang kami serahkan ke MRP bagian dari tindak lanjut pendaftaran kemarin, kita serahkan ke MRP untuk kemudian diverifikasi faktual di lapangan,” kata Ketua KPU Papua, Steve Dumbon kepada wartawan usai penyerahan dokumen di Kantor MRP, Jumat (30/8).
Penyerahan dokumen ini dilakukan Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze diterima Ketua MRP Papua Selatan Damianus Katayu disaksikan Pansus MRP Papua selatan yang akan melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Penyerahan dokumen ke MRP ini setelah KPU Provinsi Papua Selatan menutup pendaftaran Bapaslon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan.
Pertama, sekira pukul 15:30 WIT pasangan Mathius Fakhiri - Aryoko Rumaropen yang datang menyerahkan dokumen berupa syarat pencalonan dan syarat calon. Kemudian sekira pukul 20.00 WIT, dokumen berhasil di upload dan syarat calon maupun pencalonan dari pasangan bakal calon Fakhiri-Rumaropen dinyakan lengkap dan diterima dokumennya.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan 4 poin tuntutan yang diantaranya adalah; yang pertama, mereka meminta agar kuota calon pegawai negeri sipil (CPNS) 100 persen diisi oleh Orang Asli Papua (OAP).
Adapun hari belanja pasar mama-mama ini, ditetapkan setiap hari Selasa dan Jumat. Hari belanja ini ditetapkan untuk pejabat, ASN dan anggota TNI-Polri di Kabupaten Puncak, terhitung mulai 27 Agustus 2024.
Ketua MRP Provinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak menjelaskan, mengingat sistem penerimaan CPNS kini berlaku secara online maka pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah harus ada perlakuan khusus terhadap OAP terkait sistem penerimaan tersebut.
Pertama, mereka berharap formasi CPNS Kabupaten Puncak tahun 2024 100 persen OAP. Kedua, Pencaker berharap ada penambahan kuota formasi CPNS Kabupaten Puncak dari 469 formasi menjadi 1.000 formasi.
Agustinus meminta kepada seluruh masyarakat agar menjadikan Pilkada ini sebagai momentum yang tepat untuk memilih kepala daerah yang jujur, amanah dan bisa dipercaya, serta dapat membangun Papua menjadi lebih baik.
Untuk mendukung hak-hak OAP dalam penerimaan CPNS, MRP mengambil komitmen memberikan surat rekomendasi kepada OAP dengan harapan, kuota 80 persen untuk OAP benar-benar terwujud.
Usulan penganggaran itu kata Izak bisa direspon Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong yang mendatangi langsung kantor MRP. Dan menurut Ramses ini dianggap penting, sebab jika tidak melakukan tugas tersebut bisa bertentangan.
Ia mengatakan dari usulan tersebut, MRP terlebih dahulu akan melakukan klarifikasi keaslian atau faktual terhadap dokumen keaslian orang asli Papua (OAP) dari para calon kepala daerah nantinya. Kemudian kata Izak, dilanjutkan dengan pasal 20 ayat (2), juga diatur dalam Perdasi dan Perdasus.
Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura mendapatkan alokasi dana otonomi khusus senilai Rp 36 miliar. Menurut Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdy J. Rampi, dari anggaran tersebut pihaknya telah membangun sejumlah infrastruktur bagi masyarakat orang asli Papua di beberapa wilayah di Kota Jayapura.
Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo sebelumnya memberi kebijakan untuk formasi 1.000 CPNS yang akan diterima tersebut dimana 80 persenya adalah Orang Asli Papua dan 20 persen non asli Papua. Apakah kebijakan ini diteruskan oleh Pj Gubernur Papua Selatan yang baru Komjen (Purn.) Rudy Sufahriadi ?
Dalam kunjungan ini, Ketua DPRP Jhony Banua bersama rombongan sekaligus mengikuti ibadah bersama dengan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Turut hadir pula Penjabat Gubernur Papua, Mayjen (purn) Ramses Limbong, Penjabat Walikota Jayapura Lukas Christian Sohilait, dan beberapa anggota DPR Papua dan penjabat lainnya.
“Memang kita harus terus berbenah dalam meningkatkan kemampuan para ASN, untuk menyaingi kemampuan birokrasi para ASN di kementerian atau lembaga di Indonesia. Sehingga kami melakukan terobosan, salah satunya magang para ASN khusus OAP menjadi sangat penting dilakukan,” jelasnya.
Pada kunjungannya kali ini, Paus diagendakan mengikuti sejumlah kegiatan, mulai dari acara kenegaraan bersama Presiden Joko Widodo, lawatan ke Masjid Istiqlal Jakarta, pertemuan dengan perwakilan Gereja Katedral Jakarta, hingga ibadah akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).
Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Papua, Debora Salosa di Jayapura, Kamis, mengatakan terutama pada pelaku usaha orang asli Papua (OAP) dengan begitu dapat memenuhi standar.
Menurut Robby, pihaknya akan memanfaatkan yang lokal. Sebab banyak tenaga kesehatan (Nakes) di Papua. “Kita punya tenaga dokter banyak di Papua, ada dari Uncen juga kabupaten. Hanya saja belum ada petunjuk dari kementerian. Namun keinginan kami memprioritaskan anak anak Papua,” kata Robby.
Ramses Limbong merupakan seorang pensiunan TNI dengan pangkat terakhir Mayor Jenderal (Mayjen). Usai pensiun dari kedinasan TNI, Ranses dipercayakan Mendagri sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan, BNPP.
Kepala BPBJ Provinsi Papua, Debora Solossa, mengatakan dengan begitu bisa diikut sertakan pada pekerjaaan pekerjaan dalam katalog lokal. Terutama pekerjaan dengan dana yang bersumber dari dana Otsus sebaiknya ditujukan kepada pelaku usaha OAP.
"Dapat kami sampaikan bahwa APBD, didasarkan pada prinsip-prinsip : ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, berkeadilan, kepatutan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Papua khususnya Orang Asli Papua," jelas Hegemur.
Dijelaskan, alokasi dana Otsus Rp 2,5 miliar untuk biaya pengobatan OAP, pelayanan kesehatan di RSUD Yowari dan untuk pembiayaan perawatan medis bagi OAP dan tentu mereka harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kabupaten Jayapura, jika belum ada maka akan dibantu fasilitasi.
Meski diakui tidak mudah untuk merubah undang – undang, namun menurut Yunus Wonda, apa yang dilakukan MRP saat ini akan menjadi pembahasan pada 5 atau 10 tahun mendatang. Yunus berpendapat meski agak sulit diterapkan tahun ini namun tetap harus disuarakan.
MRP-BD seyogyanya memperhatikan syarat pada Pasal 12 huruf a, yang menyebutkan bahwa calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua (juga Papua Barat Daya) adalah Orang Asli Papua (OAP).
‘’Sementara ini pembangunannya sedang jalan dengan masa kerja sesuai dengan kontrak selama 4 bulan kedepan. Kalau dilihat dengan waktu yang ada, bisa selesai sebelum akhir tahun dan rumah yang dibangun adalah rumah semi permanen dengan ukuran tipe 36,’’ katanya.
"Kami harus mendukung dengan mengalokasikan dana otonomi khusus untuk program rekrutmen yang dilakukan Polda Papua, karena perekrutan akan dilakukan hingga tahun 2028 hingga seluruhnya berjumlah 10.000 personel bintara," harap Izak Hikoyabi.
Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Papua Selatan, Soleman Jambormias kepada wartawan disela-sela seleksi tersebut, mengungkapkan, seleksi PPLP yang dilakukan ini khusus untuk sepak bola.
Datang bersama dengan orang tua mereka, anak--anak tersebut diberi pengarahan langsung oleh Asisten I Setda Provinsi Papua Selatan Drs. Agustinus Joko Guritno dan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan Alberth Rapami.
Rektor Uncen, Oscar Oswald O. Wambrauw, mengatakan jumlah peneriman JMSB melengkapi jumlah keseluruhan PMB yang ditargetkan sesuai daya tampung Uncen. Adapun daya tampung Uncen tahun akademik 2024 sebanyak 5.190 mahasiswa.
Untuk itu, bagi OAP di Kabupaten Jayapura tidak perlu takut dan ragu jika ada kesempatan untuk mandiri dalam berkarir tentu bisa dioptimalkan, yang penting dapat membagi waktu saat sudah berada di rumah bisa menjadi ibu rumah tangga yang melayani keluarga.
Sekda Kota Jayapura Frans Pekey mengatakan peserta tersebut merupakan guru guru SD yang ada di Kota Jayapura, seluruhnya Orang Asli Papua (OAP). Kerjasama ini dimulai semasa Pekey menjabat sebagai PJ Walikota Jayapura pada tahun 2022. Tujuan dari kerjasama tersebut untuk mendorong peningkatkan kualitas sumber daya tenaga pendidik di Kota Jayapura.
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Selatan Soleman Jambormias saat membuka pelatihan itu tersebut mengharapkan, para peserta setelah pelatihan ini terus mendapatkan pendampingan bahkan bisa mendapatkan dana pembinaan untuk mengembangkan usaha yang digelutinya.
Selain itu pemimpin yang mampu berpihak kepada kepentingan masyarakat Papua, dan paling penting pemimpin harus mampu menghargai masyarakat adat, hutan adat serta hal lain yang berkaitan dengan kesejahteraan orang asli Papua (OAP)
Kegiatan ini berlangsung di Mako Brimob Kotaraja, Kota Jayapura dan dihadiri Karo SDM Polda Papua, Kombespol Sugandi, Kabid Dokkes Polda Papua, Dr. Bambang Pitoyo Nugroho, Kabid Humas Polda Papua, Kombespol Ignatius Benny Adi Prabowo serta Kepala Perwakilan Komnas Ham, Frits Ramandey.
Sekda Kabupaten Jayapura Hana S. Hikoyabi mengaku senang dan bangga, karena pelatihan ini kali pertama dilakukan Pemkab Jayapura melalui Disnakertrans Kabupaten Jayapura.
Perempuan bergelar Sarjana Ekonomi itu mengatakan meski PPDB ini mengacu pada tiga persyaratan, seperti jalur prestasi, zonasi, dan mutasi, akan tetapi pada setiap persyaratan ini harus diutamakan putra putri papua terlebih khusus port numbay. Sehingga kemudian tidak menimbulkan perosalan, bahkan hingga pada pemalangan sekolah.
Menjawab hal tersebut, Plh Sekda Biak Numfor Aner Rumakito, yang membacakan sambutan Pj Bupati dan Gubernur Papua memberikan masukan, agar dalam pembahasan yang dilakukan gabungan pengusaha Papua di Tanah Papua, yang tergabung dalam Kamar Adat Pengusaha Papua harus lebih menjadikan pasar sebagai prioritas utama, dan mampu menampilkan dan menawarkan produk-produk usaha yang lebih kompetitif.
Nerlince menyampaikan bahwa Presiden Jokowi adalah presiden yang paling banyak berkunjung ke Papua dan tak sedikit yang bertanya kenapa presiden sering ke Papua. Dari catatan ini akhirnya Nerlince sampaikan biarlah di akhir perjalanan sebagai kepala negara ada satu kebijakan yang menjadi kado bagi semua yakni kepala daerah dan wakilnya berstatus OAP.
Gubernur Papua, M Ridwan Rumasukun, mengatakan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2001 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otsus Provinsi Papua yang mengatur mengenai jaminan terhadap hak politik Orang Asli Papua (OAP).
“Sekarang bukan lagi kuota Polda melainkan kuota Polres, sehingga kuota Polres ini yang kami awasi. Jadi kalau ada 2 ribu yang diterima jadi anggota Polri, maka 1700 harus OAP sedangkan 300 silahkan diperebutkan orang non Papua,” sambung Frits.
Menurut dia, hal pertama terjadi saat diawali anak-anak Papua secara internal sudah diganti. Kedua menyangkut Perpres 17 tahun 2019 dan Perpres 84 yang berbicara tentang keberpihakan kepada kontraktor orang asli Papua. Dimana untuk nilai proyek dibawah Rp 1 miliar untuk OAP.
Diketahui, selama 3 tahun kepemimpinan Bupati Gusbager, secara terbuka dirinya menyalurkan anggaran Otsus bagi masyarakat OAP, diantaranya kepada lembaga agama, lembaga adat, bantuan UMKM, pendidikan, infrastruktur, jalan dan lain sebagainya.
Kapolres Merauke AKBP I Ketut Suaryana, SH, SIK saat membuka pelatihan ini mengungkapkan, pelatihan yang dilaksanakan dengan kolaborasi dengan RKD Merauke ini dalam rangka HUT Bhayangkara ke-78 tahun 2024.
Sekda Yalimo Dr. Isak Yandop,SE.M.Si mengatakan bahwa sesuai dengan pemgembangan industri di Kabupaten Yalimo, komoditi yang akan dikembangkan adalah komoditi yang berbasis pada hasil pertanian umumnya seperti pisang, singkong , keladi , nenas dan ubi jalar.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia Badan POM RI Dr. Irwansyah, mengatakan tujuan dari sosilisasi tersebut, memberikan informasi kepada para lulusan sarjana, baik dari bidang kesehatan maupun bidang lainnya.
Ketua Pengusahaan OAP Jhon Matuan Menyatakan pihaknya sama sekali tidak mencurigai jika ketua dan sekretaris HP OAPP melakukan tindakan premanisme seperti itu karena dua organisasi ini sama menyurakan kepentingan pengusaha OAP, namun sangat disayangkan karena yang melakukan aksi pengeroyokan oleh masyarakat umum yang disiapkan dan bukan pengusaha yang diminta untuk menjaga kantor tersebut.
Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan Damianus Katayu menjelaskan bahwa MRP Papua Selatan telah melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Selatan untuk menyamakan presepsi terkait dengan penerimaan CPNS Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Selatan tersebut.
Parson mengatakan, dana Otsus dicairkan dalam tiga tahap. Setelah dicairkan tahap satu sebesar 30 persen, nanti di tahap dua 45 persen dan tahap tiga 25 persen. Diharapkan semua dana Otsus yang sudah dicairkan dapat dibuat dengan baik sistem pelaporan surat pertanggung jawabannya, karena bisa membantu Pemkab Jayapura dalam pemberian dana Otsus ke depan.
Untuk diketahui Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dijadwalkan akan berkunjung ke Sorong Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka kunjungan kerja peluncuran Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 dan Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP).
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Kadisperindag) Kabupaten Mimika, Petrus Pali Ambaa menjelaskan, usulan dari masyarakat setempat dan pemerintah distrik pada tahun lalu mengusulkan untuk dilakukan rehab.
Ketua Himpunan pengusaha OAP 8 Kabupaten Jhon Matuan menyatakan paket yang dijanjikan oleh PJ Gubernur untuk tahun ini itu terlalu banyak kepentingan elit yang bermain dalam pembagian paket itu, sehingga realisasi pekerjaan itu simpang siur sehingga sebagian teman -teman sudah masuk dalam tender pekerjaan itu dan masih ada sebagian yang belum.
Pemberian dana bantuan operasional Sekolah daerah Kota Jayapura sejauh ini sangat membantu untuk meringankan beban biaya pendidikan bagi anak-anak orang asli Papua mulai dari tingkat SD SMP hingga SMA.
Dalam rilis yang diterima koran ini, Tujuan MRP Se-Wilayah Papua menemui ketua MPR RI yakni meminta dukungan agar ada perubahan dan penambahan pada pasal 20 UU Otsus Nomor 2 Tahun 2021.
Aspirasi tersebut disampaikan saat bertemu Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti dan Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono di Ruang Delegasi DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (27/5). Pertemuan ini dihadiri Koordinator Asosiasi MRP Se-Wilayah Papua Agustinus Anggaibak, Damianus Katayu (Ketua MRP Papua Selatan), Nerlince Wamuar (Ketua MRP), Agus Nikilik Hubi (Ketua MRP Papua Pegunungan) dan anggota lainnya.
Komandan Kodim 1707/Merauke Letkol Inf Bayu Kriswandito, melalui Danramil 1707-04/Kimaam Kapten Inf Nurmadi mengatakan kegiatan membantu memanen padi yang dilakukan oleh Babinsa Serka Suryani kepada Bapak Oktovius Rambe merupakan upaya membantu meringankan beban petani dalam mengambil hasil panen.
Salah satu pengusaha OAP asal Jayawijaya Benny Wetipo menyatakan baru ditahun ini APBD Kabupaten Jayawijaya belum direalisasi sampai dengan bulan Mei, sehingga mempengaruhi pelelangan barang dan jasa pada setiap OPD, bahkan hak -hak ASN juga belum terealisasi oleh karena itu pihaknya meminta penjelasan dari pimpinan daerah terkait dengan masalah ini.
Sebab persoalan pembangunan di Papua sampai saat ini masih butuh perhatian serius. Dan untuk menyelesaikan segala perosalan yang ini, maka perlu OAP sendiri yang terlibat didalamnya. Karena mereka yang akan lebih paham akar dari setiap permasalahan yang ada di Papua.
Ketua MRP Papua, Nerlince Wamuar Rollo, mengungkapkan bahwa bahwa calon kepala daerah, Kabupaten/Kota harus harus Orang Asli Papua. Khusus untuk Kota Jayapura, pencalonan Walikota dan Wakil Walikota harus orang Port Numbay asli.
Ketua Kelompok Khusus DPR Papua, John Gobay menyampaikan bahwa aspirasi bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota di Tanah Papua semua dijabat oleh OAP sejatinya bukan aspirasi baru karenanya Poksus mendukung apa yang sedang diperjuangkan MRP se Tanah Papua.
Menanggapi hal ini Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Papua Pdt. Liypiyus Biniluk, mengatakan wilayah adat hanya berbicara administrasi. Sementara hak politik tidak ada aturan mengatur terkait itu.
Danramil 1707-04/Kimaam Kapten inf Nurmadi mengatakan pendampingan sekaligus membantu petani menanam bibit padi yang dilakukan oleh Serda Abdul Azis kepada keluarga Bapak Martinus itu bertujuan untuk mempercepat proses tanam dan sebagai wujud nyata keseriusan TNI AD dalam membantu meningkatkan hasil panen bagi para petani.
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey, menilai operasi tidak identik dengan operasi militer atau operasi keamanan. Namun ada juga operasi sipil dengan proyek pembangunan atau pendekatan partisipatoris yang menjadi pendekatan alternatif.
Koordinator Asosiasi MRP Propinsi Papua Tengah, Agustinus Anggaibak mengatakan, Pihaknya mewakili masyarakat Papua berterima kasih pada pemerintah pusat seandainya dapat menjawab otonomi khusus jilid 2 bila berhasil dilaksanakannya, dan jangan sampai otonomi khusus mengalami kemunduran seperti 20 tahun yang lalu.
Diskusi ini dilakukan di Jakarta karena menurut John seluruh keputusan negara diambil dan diputuskan di Jakarta sehingga ia mencoba mendengatkan isu ini langsung ke Jakarta. Ini sekaligus membangun koordinasi dengan para pihak di Jakarta untuk sama – sama mengawal aspirasi tersebut.
Karena itu, pihaknya berharap dengan dukungan peralatan yang diberikan itu dapat memotivasi para pelaku usaha pemula tersebut. Selain itu dapat meningkatkan nilai jual usaha para pelaku ekonomi OAP itu. Pihaknya juga akan melakukan pendampingan sehingga bisa dilihat proses perkembangan usaha mereka kedepannya.
Dikatakan Steve, KPU RI memberikan atensi terhadap daerah khusus, seperti Aceh, Yogyakarta, Jakarta dan Papua. Khusus Papua, mengenai salah satu syarat calon adalah OAP, hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus).
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Jayapura Robert Awi, mengatakan kegiatan ini dilakukan sebagai upaya Pemkot Jayapura melalui pihaknya agar memiliki lebih banyak buah tangan atau 'oleh-oleh' khas Papua yang diproduksi oleh orang asli Papua yang selanjutnya disiapkan sebagai oleh oleh bagi para pengunjung yang mengunjungi kota Jayapura.
Christian menyebut, bentuk kepedulian seperti ini patut dicontoh dan teladani para pihak di dalam negeri yang memiliki tujuan mulia untuk mengangkat harkat dan martabat anak anak Papua lewat bidang pendidikan. Saat ini ada 75 mahasiswa asal Papua yang mengambil studi di luar negeri.
Kepala Disparbudpora Kabupaten Mimika, Jacob Jopi Toisuta mengatakan, untuk lokasinya dibangun di Distrik Mimika Timur (Mapurujaya), Distrik Wania dan Distrik Kwamki Narama.
