JAYAPURA-Pasca pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), saat ini sejumlah kursi lembaga kultur tersebut mulai terisi. Meski masih menyisakan protes bagi mereka yang tidak dilantik, namun disini Kapolda Papua mengingatkan agar MRP harus kembali kepada marwahnya.
Lembaga yang memperjuangkan kultur, budaya serta kesulungan orang asli Papua. Jangan menyimpang dari marwah tersebut mengingat pastinya aka nada catatan yang diberikan. Kapolda Papua Irjend Pol Mathius Fakhiri juga meminta untuk siapapun bisa menghormati apa yang diputus pemerintah.
“Saya di berbagai tempat selalu mengatakan apa yang telah disepakati dimasing – masing bagian itu baik dari sisi agama, perempuan dan adat ya kita hormati saja. Setelah dilantik ya langsung bekerja sesuai tupoksinya,” bebernya.
Ia berharap MRP kembali pada rohnya diawal yang menyuarakan soal kultur dan adat. Kalau menyuarakan soal isu merdeka diyakini tidak akan digunakan di republik ini. “Dan tidak ada ruang bagi mereka yang memanfaatkan jabatan atau kedudukan untuk menyuarakan ideologi merdeka dan saya memang setuju untuk dilantik lebih dulu,” imbuhnya.
Kalau akhirnya ada yang mau maju dan tersandung maka ia menyatakan persoalan itu ada di Polri mengingat Polri pastinya memiliki data dan data itu kami teruskan ke kementerian. “Jadi kalau menyimpang ya kami juga punya datanya,” tutup Fakhiri. (ade/tri)
JAYAPURA-Pasca pelantikan anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), saat ini sejumlah kursi lembaga kultur tersebut mulai terisi. Meski masih menyisakan protes bagi mereka yang tidak dilantik, namun disini Kapolda Papua mengingatkan agar MRP harus kembali kepada marwahnya.
Lembaga yang memperjuangkan kultur, budaya serta kesulungan orang asli Papua. Jangan menyimpang dari marwah tersebut mengingat pastinya aka nada catatan yang diberikan. Kapolda Papua Irjend Pol Mathius Fakhiri juga meminta untuk siapapun bisa menghormati apa yang diputus pemerintah.
“Saya di berbagai tempat selalu mengatakan apa yang telah disepakati dimasing – masing bagian itu baik dari sisi agama, perempuan dan adat ya kita hormati saja. Setelah dilantik ya langsung bekerja sesuai tupoksinya,” bebernya.
Ia berharap MRP kembali pada rohnya diawal yang menyuarakan soal kultur dan adat. Kalau menyuarakan soal isu merdeka diyakini tidak akan digunakan di republik ini. “Dan tidak ada ruang bagi mereka yang memanfaatkan jabatan atau kedudukan untuk menyuarakan ideologi merdeka dan saya memang setuju untuk dilantik lebih dulu,” imbuhnya.
Kalau akhirnya ada yang mau maju dan tersandung maka ia menyatakan persoalan itu ada di Polri mengingat Polri pastinya memiliki data dan data itu kami teruskan ke kementerian. “Jadi kalau menyimpang ya kami juga punya datanya,” tutup Fakhiri. (ade/tri)
