Anggota Dewan Gereja, Gembala Dr. Socratas S Yoman mengatakan mendasari ayat dari Injil Matius 5:8 dan Injil Lukas 8:16 pihaknya kembali mengalami bersama situasi nyata, suka dan duka yang dialami jemaat yang digembalakan di tanah Papua.
Menurut bupati Merauke 2 periode ini (1999-2010) bahwa jika ada yang menolak pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat itu merupakan hak dari masing-masing daerah dan hak ulayat di tanah Papua. Karena menurutnya, Papua sudah dibagi dalam 7 wilayah Adat dimana untuk Provinsi Papua ada 5 wilayah adat.
“Hanya melalui dialoglah kekerasan bisa diakhiri di tanah ini, namun membutuhkan kesepakatan antara kedua bela pihak yang bermasalah,” kata Theo kepada Cenderawasih Pos, Senin (21/3).
Dua kandidat kuat yang diusung oleh sejumlah dewan pimpinan cabang (DPC) Partai Demokrat di 29 kota dan kabupaten di Provinsi Papua merekomendasikan nama Ricky Ham Pagawak (RHP) dan Lukas Enembe (LE).
“Hal itu harus dicatat oleh pemerintah pusat dan para elit di Papua. Pemekaran yang didesak itu kesalahannya ada di para elit politik Orang Asli Papua. Kalau orang Jakarta itu pihak kedua . Menurut pandangan MRP, itu salah para elit politik, para Bupati,” kata Timotius Murib di Kota Jayapura, Kamis, (17/3).
Sekedar diketahui, bahasa Inanwatan sendiri dituturkan di Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat, bahasa Mor dituturkan di teluk Cenderawasih dekat Waropen dan dekat Teluk Wondama. Sementara bahasa Namla dituturkan oleh masyarakat di Kabupaten Keerom.
Prof Batlazar Kambuaya, pimpinan senat Universitas Cenderawasih yang juga sempat menjadi Rektor dan Menteri di masa Presiden SBY ini menyampaikan jika ada pemikiran mengenai pemekaran, meski dikaji dengan baik.
Sekda Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun menjelaskan, adapun kegiatan tersebut dapat disampaikan beberapa catatan yakni kegiatan tersebut merupakan pertemuan tahunan GCF Task Force (Governors’ Climate and Forest Task Force – Satuan Tugas Gubernur untuk Hutan dan Perubahan Iklim).
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan C Warinussy menyampaikan, pihaknya memperoleh informasi dari warga masyarakat adat Mee Pago bahwa berbagai bentuk kekerasan yang terjadi tidak semua diakibatkan oleh tindakan dari kelompok yang senantiasa disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN PB).
Penyidik sebelumnya mengamankan tiga orang namun saat ini baru L yang ditetapkan sebagai tersangka. Kamal menyebut bahwa pendalaman terhadap para saksi dan tersangka masih dilakukan untuk memastikan apakah ada tersangka lainnya yang terlibat termasuk mengamankan barang bukti dari kerusuhan tersebut.
Postingan ini discreenshot kemudian dibagikan ke sana kemari sehingga tak sedikit yang bertanya apakah betul kekosongan kursi wagub ini sudah diisi. Tak sedikit pula yang terpancing dengan memprotes postingan tersebut karena merasa semua belum final.
Tujuan pembangunan, kata Yonas, adalah untuk masyarakat sehingga sudah sepatutnya mereka dilibatkan untuk didengarkan apa yang menjadi keinginan. Dari aspirasi tersebut apakah mendukung DOB atau menolak DOB barulah dilakukan penyusunan kebijakan.
Gubernur Papua melalui Sekertaris Provinsi Papua, Ridwan Rumasukun mengatakan Pada pertemuan berikutnya yaitu pada tahun 2023 Papua menyatakan siap sebagai tuan rumah pertemuan GCF Task Force.
Pebasket kelahiran Sentani 25 November 1990 ini sebelumnya mengidap penyakit paru-paru yang cukup lama. Kepergian Jacklien Ibo untuk selama tidak hanya menjadi duka Basket Indonesia tapi tentunya seluruh masyarakat Indonesia, khususnya para atlet tanah air.
Ricky Ham Pagawak (RHP) yang saat ini menjabat sebagai Bupati Mamberamo Tengah menyampaikan turut berdukacita atas jatuhnya korban jiwa dalam aksi demo penolakan pembentukan DOB Pegunungan Tengah Papua di Dekai.
Kepala Komnas HAM Papua Frits Ramandey menyampaikan, kedua jenazah telah dimakamkan di Kalibonto Baru, Distrik Dekai Kota. Dua jenazah diantar oleh ribuan massa ke lokasi pemakaman untuk memberi perhomatan.
Kepada Cenderawasih Pos, Agus Kossay menyampaikan bahwa aksi spontanitas warga menolak pemekaran merupakan aspirasi masyarakat Papua secara nurani melihat pemekaran provinsi saat ini tidak dibutuhkan di Papua dan jelas membawa persoalan tersendiri sehingga masyarakat memilih turun jalan secara sadar.
“Pegawai dan kepala bandara tidak ada di tempat, begitu juga dengan pegawai AirNav. Saat ini kondisi runway atau landasan pacu ada kerusakan yang bisa mengakibatkan terjadinya laka di bandara,” terang Kapolres, Selasa (15/3).
Aksi pembakaran ini dikatakan membutuhkan tindakan cepat dari aparat keamanan termasuk bagaimana mengamankan pedagang di sekitar lokasi. Namun dampaknya juga kepada kepolisian terjadi dimana aksi massa melakukan pembakaran di beberapa titik dan ada yang tertembak.
Dua warga yang tewas adalah Yakob Del (30) dan Erson Weipsa (22). Sedangkan dua pendemo lainnya yang terkena luka tembak adalah Itos Itlay dan Lucky Kobak. Kapolda Papua, Irjend Pol Mathius Fakhiri kepada wartawan membenarkan kejadian tersebut.
Pelantikan tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro. Acara juga dihadiri oleh sejumlah petinggi lembaga negara, seperti Ketua DPR RI, perwakilan Polri, TNI, Kejagung dan sebagainya.
Penyerahan itu dilakukan langsung oleh Tokoh Adat, Yosef Korwa, SH kepada salah satu anggota Komisi II DPR RI yang juga adalah anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Kamarudin Watubun, SH,MH, di Paray, Sabtu (12/3).
Penjabat Bupati Yalimo, Dr. Ribka Haluk, S.Sos, M.Si., dengan ditetapkannya bupati dan wakil bupati terpilih oleh KPU Yalimo, maka pemerintahan yang baru akan segera terbentuk di Kabupaten Yalimo.
Yan Warinussy mengatakan, dalam pasal 1 dari Keppres tersebut dikatakan : "Dalam rangka pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya dalam Keppres ini disebut Komisi Nasional.
“Dialog atau perundingan digunakan dalam berbagai mekanisme formal antara masyarakat dengan pemerintah, antara negara dengan negara di berbagai mekanisme,” jelas Frits kepada Cenderawasih Pos, Senin (14/3).
Dari pantauan Cenderawasih Pos, aksi demo damai ini diawali dari kantor Sekretariat PPS di Jalan Ahmad Yani. Masyarakat adat Animha dengan tertib melakukan long march menuju gedung DPRD Merauke. Dalam aksinya, massa terlihat membawa dua spanduk yang bertuliskan “Masyarakat Adat Animha Mendukung Sepenuhnya Pemekaran Provinsi Papua Selatan”.
Presiden Sementara ULMWP, Benny Wenda dalam sambutannya yang dibacakan Iche Murib selaku menteri perempuan dan anak mengklaim bahwa bangsa Papua terus berjuang melalui ULMWP.
Dosen Fisip Uncen ini membedah cukup luas terkait sanggahan Benny Wenda atas niatan Komnas HAM, termasuk hitung – hitungan soal kekuatan Benny Wenda yang saat ini berjuang untuk Papua merdeka dari luar negeri.
Pemerintah Provinsi Papua, sangat mendukung pembangunan Ibu Kota Negara yang dibangun di Kalimatan. Gubernur Papua yang diwakili oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Papua, Y. Derek Hagemur, saat menghadiri pembangunan Ibu Kota Negara, membawa Tanah dari Bumi Cendrawasih (Papua) merupakan simbol dari 29 Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Papua.
"Selama ini berulang kali Joko Widodo datang ke Papua tidak pernah datang dan bertemu kami Majelis rakyat Papua untuk menanyakan persoalan Papua seperti apa dan duduk diskusi. MRP adalah honai dan para-para adat dari masyarakat Papua jadi presiden harus menghargai hal itu untuk duduk dan berbicara bersama MRP terkait persoalan Papua," katanya.
Bupati RHP mengatakan, memberikan bantuan kepada gereja, sudah menjadi kewajiban bagi Pemda Mamberamo Tengah. Pasalnya, gereja punya peranan penting berdirinya Kabupaten Mamberamo Tengah.
Namun muncul pertanyaan di kalangan publik dalam hal ini orang Papua, yang mempertanyakan inisiasi dialog dari Komnas HAM muncul ketika PBB sedang ingin berkunjung ke Indonesia ?
Permintaan Kapolda Mathius Fakhiri ini pasca pembantaian yang menewaskan delapan karyawan PT Palapa Timur Telematika (PTT) di Kampung Jenggereng, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak saat melaksanakan perbaikan Tower BTS 3 Telkomsel pada Rabu (2/3) lalu.
Wakil Ketua Umum II PB Lemkari, Ikhlas Bahar mengatakan, bahwa Musprov seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020 lalu. Namun saat itu bertepatan dengan Pandemi Covid-19 dan baru bisa terlaksana di tahun 2022.
Dan baru-baru ini, tim asuhan Eduard Ivakdalam kembali mendapatkan kucuran bonus dari PT Freeport Indonesia senilai Rp 1 miliar. Tentu sebuah angka yang sangat fantastis bagi tim sepak bola Papua.
Menariknya setelah beberapa kali sidang dan dilakukan proses penuntutan ternyata terdakwa hanya dituntut pidana 5 bulan. Uang tersebut menurut penggugat diberikan ke terdakwa untuk pembayaran lokasi tanah. Ini membuat korban kaget karena menurut penggugat Toni, ada nominal yang jauh lebih kecil, namun dituntut 4 tahun pidana.
“Jika OPM menuding Bebi adalah kaki tangannya TNI-Polri, maka OPM harus membuktikan dengan fakta yang kuat. Misalkan dengan foto mungkin saat Bebi menerima uang atau lainnya dari aparat, atau mungkin menerima komunikasi dengan aparat,” jelas Theo.
Komnas HAM Papua beranggapan bahwa tudingan tersebut bisa saja menjadi pembenaran atas tindakan yang dilakukan kelompok ini (OPM-red). Namun dari aspek kemanusiaan, tindakan itu tidak dibenarkan apapun alasannya.
Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE., M.Si., selaku ketua Forum Kepala Daerah se-Tanah Tabi menegaskan, pemekaran daerah otonomi baru merupakan satu kebijakan pemerintah sebagai upaya untuk menjawab persoalan dasar Papua, mulai dari keterlambatan dalam pembangunan, ekonomi, pendidikan dan kesehatan.
Anggota DPRD Jayawijaya, Yustinus Asso, S.Sos., menyatakan setelah mendapat aspirasi dari masyarakat Lapago yang melakukan aksi demo, anggota dewan yang menerima massa telah menyusun dan sudah menyurati Kementerian Dalam Negeri. Sebab aksi yang dilakukan kemarin adalah jeritan dan harapan rakyat.
“Mulai Senin depan, kami mulai masuk dalam masa sidang ketiga periode 2022 ini. Kita akan membahas, mudah-mudahan selesai di bulan Mei dan Juni. Dimana, sudah ada undang-undang yang menjadi dasar pembentukan 3 provinsi di sini (Papua, red) termasuk Papua Selatan,” jelas Doli Tandjung kepada awak media di Merauke, Kamis (10/3).
Menanggapi itu Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa menjelaskan, Pemerintah Provinsi Papua saat ini tengah menunggu hasil keputusan yang ditetapkan dalam rapat KPU.
Pada sidang yang dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, tim Kuasa Hukum MRP sebagai pihak pemohon menghadirkan empat orang saksi yaitu Nursahri, Benny Sweny, Helena Hubi dan Whenslaus Fatubun.
Ribuan warga dari 8 kabupaten di wilayah Lapago turun ke jalan meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri untuk menghentikan pertemuan dengan bupati se-Pegunungan Tengah Papua untuk membahas pembentukan DOB di wilayah Lapago.
Panglima Tertinggi TPN-OPM Demianus Magai Yogi mengaku, dialog dianggap tak menjadi jaminan untuk mengatasi masalah konfilk di Papua. Dimana anak-anak dan mama-mama kerap menjadi korban dari penganiayaan dan penembakan aparat.
Dengan modal kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, NFRPB memastikan tak pusing lagi untuk melangkah jauh. Bahkan Indonesia diminta untuk bersiap-siap jika sewaktu-waktu keduanya harus berpisah.
Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Papua, Doren Wakerkwa mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua berharap agar masyarakat harus tenang dan bisa menjaga diri.
"Untuk kesiapan guru dan kepala sekolah juga siap yang paling penting adalah anak-anak kita yang di daerah pinggiran yang mana anak-anak sekolah susah dicari untuk masuk sekolah ini juga kita harus pahami dan ada kebijakan-kebijakan dalam ujian nasional ini,"Ungkapnya.
Penyerahan tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Umum PB PON XX Papua Elia Loupatty, kepada pelatih Sepak bola putra Papua, Eduard Ivakdalam, disaksikan PTFI perwakilan Jayapura, Denni J. Rumayomi, Wakil Sekretaris II KONI Papua, George Weyasu, pengurus PB PON XX serta pengurus KONI Papua.
Yaung yang memantau perkembangan Pilgub ini melihat bahwa satu persoalan saat ini adalah berkaitan di di internal DPD Golkar Papua. Nama Paulus Waterpauw (PW) yang bukan kader Golkar ditetapkan pengurus DPP Partai Golkar untuk menduduki kursi Wagub dan ini ternyata tidak sepenuhnya didukung kader Golkar di DPR Papua.
Kali ini Ngopi Bareng Redaksi Cenderawasih Pos dipandu oleh Redaktur Halaman Utama Yonathan Rabungan. Diskusi menarik ini dapat disaksikan di akun Youtube Cepos TV. Dalam diskusi kali ini tim Cepos TV merangkum sedikit hasil diskusi tersebut.
"Hari ini saya dengan beberapa bupati asosiasi terutama bupati Yahukimo, kami ketemu baleg DPR RI perihal menanyakan legislasi atau perkembangan Rancangan UU Pemekaran Provinsi, terutama Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Dari hasil pantauan kami bahwa tidak lama lagi akan disahkan.
Alhasil, Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP., didampingi oleh Sekretaris Daerah Keerom, Trisiswanda Indra, SPT., berhasil meyakinkan para pemilik hak ulayat untuk mendukung sepenuhnya proses belajar mengajar di dua sekolah tersebut.
Surat dukungan dari 19 DPC Partai Demokrat Provinsi Papua diserahkan oleh ketua DPC Partai Demokrat Kabuaten Mamberamo Raya, Karel J Thanem kepada RHP di sekretariat DPD Partai Demokrat Provinsi Papua di Kotaraja, Distrik Abepura, Rabu (9/3).
"Pokoknya tindakan yang menghilangkan nyawa seseorang apalagi ini warga sipil ini tindakan biadab, tindakan tidak manusiawi. Itu akan dikutuk oleh Tuhan," ungkap Befa yang juga merupakan Bupati Lanny Jaya, Rabu (9/3).
Untungnya ia berhasil melarikan diri, keluar dari mobil kemudian menyeberang kali, kemudian diselamatkan dan dilarikan ke RS Dian Harapan Waena. Hanya saja mobil patroli yang digunakan akhirnya menjadi bulan-bulanan. Kaca bagian depan hancur dilempar dengan batu berukuran besar.
Di wilayah Abepura hingga Heram, massa berkumpul di beberapa titik. Di Tanah Hitam terdapat dua titik di Jalan Garuda, kemudian di gapura kampus Uncen Bawah, di Expo, Perumnas II dan Perumnas III.
Kabag Ops Polres Mimika, Komisaris Polisi Dionisius VD Paron Helan, di Timika, Selasa, mengatakan, sejak pagi hingga petang situasi keamanan di Timika dan sekitarnya terpantau aman terkendali dan aktivitas masyarakat di wilayah itu berlangsung normal.
Asisten Bidang Pemerintah Provinsi Papua Doren Wakerkwa, saat membuka kegiatan , Musyawarah Kerja dan Musyawarah Provinsi PMI Papua di hotel Relat , mengharapkan dalam pelaksanaan rapat kerja daerah sekaligus musyawarah diharapkan bisa lebih baik kedepannya.
"Yang saya kritisi itu penyamaan persepsi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, MRP dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota inilah hal yang utama,"Ungkap Lauren kepada Cenderawasih Pos melalui selulernya, Selasa (8/3)
Bebi Tabuni merupakan karyawan Palapa Timur Telematika (PTT) yang tewas bersama 7 karyawan lainnya akibat dibantai KKB di Kampung Jenggereng, Distrik Beoga Barat, Kabupaten Puncak saat sedang melaksanakan perbaikan Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel, Rabu (2/3) lalu.
Sepanjang tahun 2021 hingga 2022, beberapa kejadian kekerasaan yang dilakukan KKB di Distrik Beoga. Polsek Beoga mencatat ada sebanyak 11 kejadian di wilayah hukum Polsek Beoga.
Lagi – lagi cuaca yang tak menentu menjadi kendala untuk pesawat tiba di lokasi kejadian. Apalagi jika melihat dari foto yang dishare aparat keamanan, lokasi camp pekerja yang dibantai ini berada di ketinggian. Lokasinya dikelilingi jurang dan tebing terjal sehingga butuh perhitungan yang matang untuk mendarat.
Para mahasiswa ini datang satu per satu ke Kampus Uncen, setelah jumlah mereka mencapai puluhan orang. Mereka langsung melakukan orasi "Tolak DOB, Tolak DOB. Hidup mahasiswa, hidup rakyat" begitu teriakan para mahasiswa dalam orasi mereka di Gapura Kampus Uncen.
“Kami tidak melarang dilakukannya penyampaian apirasi namun caranya yang tidak tepat dan situasinya sedang tidak pas,” kata Kapolresta Gustav di ruang kerjanya, Senin (7/3).
Tidak dikeluarkannya izin oleh pihak Kepolisian, dianggap mahasiswa merupakan upaya pembungkaman demokrasi dan membatasi kreativitas mahasiswa dengan alasan yang menurut mahasiswa tidak masuk akal.
Komandan Kodim 1702/Jayawijaya, Letkol Inf Arif Budi Situmeang, SIP., menjelaskan bahwa informasi kehilangan senjata sebenarnya bukan kehilangan atau pencurian. Tetapi hanya kelalaian dari anggota yang memegang senjata, dimana senjata itu bukan hilang dicuri di rumah melainkan terjatuh dan tercecer di jalan.
"Terlihat jelas dalam 3 kasus HAM di Papua yang masih mengendap di Papua dan juga vonis vonis kasus HAM yang terlalu rendah yang tidak membawa keadilan bagi korban dan keluarga korban, serta regulasi yang lemah," kata Jhon Gobai di Abepura, Minggu, (6/3).
"Kita sudah memulai dengan merekrut anak-anak SMA untuk menjadi dokter WHO, komunikasi sedang kami lakukan, untuk bagaimana mereka bisa menempuh pendidikan dokter, persyaratan sudah diberikan yakni ke Kuba," katanya kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (5/3) kemarin.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Aryoko AF Rumaropen, SP, M.Eng membenarkan bahwa mahasiswa Papua yang melanjutkan study di negara Rusia cukup banyak.
Adanya informasi yang disampaikan oleh pengurus maupun kader Partai Amanat Nasional (PAN) terkait dukungan terhadap Usman Genongga Wanimbo untuk maju dalam bursa Pilgub tahun 2024 mendatang mendapat klarifikasi dari Ketua DPW Papua, Sinut Busup.
Kondisi cuaca di Distrik Beoga Kabupaten Puncak benar – benar menjadi kendala dalam melakukan evakuasi 8 jenasah yang dibantai oleh kelompok criminal bersenjata. Ercatat baru 1 orang yang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat.
Aksi ini untuk menyampaikan aspirasi menolak rencana pembentukan daerah otonomi baru (DOB) dan mendapat respon dari pihak kepolisian. Polisi menyatakan akan menindak tegas aksi ini jika dipaksakan, sebab tidak mempunyai izin.
"Meningkatnya kasus Covid- 19 Saat ini, kedua negara telah menutup akses perbatasan meski angka kasus saat ini menurun namun belum ada pembahasan lebih lanjut antar kedua negara, untuk membuka akses perbatasan," katanya kepada Cenderawasih Pos, Sabtu (5/3) kemarin.
“ Selaku kader dari kabupaten, mewakili 29 DPD PAN dari kabupaten kota di Provinsi Papua, kami menyampaikan ucapan terima kasih atas terpilihnya saudara terkasih , Sinut Busup SE, M,.Si sebagai ketua formatur yang nanti akan dalam waktu dekat akan menyusun struktur kepengurusan DPW PAN Provinsi Papua,” ujarnya dalam jumpa pers usai Muswillub, kemarin.
Partai Amanat Nasional (PAN) Papua akhirnya memiliki ketua baru. Setelah Abock Busup mangkat pada Oktober 2021 posisi ketua PAN lowong. Namun dari Musyawarah Wilayah Luar Biasa (Muswillub) yang dilakukan Jumat (4/3) kemarin, posisi ini akhirnya diisi oleh sosok enerjik, Sinut Busup. Pria yang menjabat sebagai anggota DPR Papua ini terpilih secara aklamasi setelah empat kandidat lainnya menyatakan sepakat untuk Sinut memimpin PAN pada periode 2020-2025.
dunia dengan cara yang sangat sadis, tindakan ini sangat bertentangan dengan prinsip Kemanusiaan. Ini harus ditentang oleh semua pihak, Komnas HAM menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya 8 orang tersebut,” ungkapnya.
“Tregedi Beoga adalah kejahatan kemanusiaan, sebab setiap nyawa orang tidak bisa dicabut oleh siapapun. Mereka punya hak hidup, hak kebebasan, hak untuk bekerja dan punya hak mau tinggal dimana saja. Tidak bisa hak mereka dicabut oleh siapapun kecuali Tuhan,” tegas Theo saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos melalui telepon selulernya, Jumat (4/3).
“Ia sampai saat ini korban belum berhasil dievakuasi,” jelas Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal melalui ponselnya, Jumat (4/1). Sebelumnya disebutkan bahwa untuk sampai ke lokasi perlu menggunakan pesawat seperti heli namun ini juga tergantung pada cuaca. Pernah dicoba namun gagal karena cuaca tidak mendukung.
Kepada BPSDM Provinsi Papua, Aryoko AF Rumaropen,SP,M.Eng mengatakan Pemerintah Provinsi Papua melalui kebijakan khusus yang diatur dengan regulasi khusus, sesuai dengan amanat undang-undang Otonomi Khusus sejak tahun 2009 sampai dengan hari ini Pemerintah provinsi Papua menyelenggarakan Beasiswa bagi putra-putri Papua.
“Presiden NFRPB menyatakan bahwa West Papua telah dimasukkan melalui hukum dan dikeluarkan dari NKRI melalui hukum Internasional. Diklaim sepihak telah bergabung dengan NKRI lewat New York Agreement pada 15 Oktober tahun 1962 namun ini diclearkan lewat deklarasi bangsa Papua pada Kongres Rakyat Papua III, 19 Oktober 2011 lalu,” kata Onesimus kepada wartawan di Abepura, Kamis (3/3) kemarin.
Praktisi Hukum.dan Pemerhati Perdamaian Gustaf R Kawer mengatakan dampak Perang dapat meningkatkan kekacauan, kemiskinan,dan sakit penyakit , "wabah" perang ini ada dimana-mana termasuk paling banyak di negara dunia ketiga seperti Indonesia yang juga menjajar Papua.
Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari Yan C Warinussy, memberi hormat dan apresiasi tinggi atas cuitan Presiden Joko Widodo tersebut. Hanya saja, kenapa cuitan seperti itu tidak berlaku saat kontak senjata yang terjadi di Papua.
Sebanyak delapan warga sipil termasuk karyawan Palaparing Timur Telematika (PTT) dilaporkan tewas tertembak. Para korban diduga ditembak oleh orang tak dikenal (OTK) di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua pada Selasa (1/3).
Kasat Polair Polresta Jayapura Kota AKP Francis JP. Wardjukur ketika dikonfirmasi membenarkan bahwa korban tenggelam di Pantai Holtekam telah ditemukan oleh tim SAR gabungan. "Jasad korban pertama kali ditemukan oleh masyarakat yang turut membantu pencarian pada pukul 23.15 WIT dimana korban terdampar tidak jauh dari pesisiran pantai Holtekam, " ujar Francis dalam rilis Polresta, Senin (28/2).
Dimana sebuah pesawat jenis Pilatus Smart PK – SNB dengan kapten pilot David Alonso dan Kapten Febrian Sahetapi terbang dari dari Nabire membawa 4 penumpang juga sembako. Nah, saat landing ban pesawat tergelincir akibat kondisi Lapter yang licin, tidak rata dan posisi menanjak dan akhirnya sempat menghantam rumah warga.
Dihadapan Gubernur Papua, Bupati Didimus menjelaskan, asrama mahasiswa Yahukimo Condet, merupakan asset milik Pemda Kabupaten Yahukimo yang dibeli sejak kepemimpinan Bupati Onesh Pahabol. Pembangunan asrama tersebut memakan waktu 5 bulan, pasca dirinya menerima foto kondisi bangunan yang sudah tidak layak huni.
Ia awalnya ingin menyelamatkan seorang rekannya bernama Roccipi Prawar namun justru tergulung ombak. Hingga tadi malam, korban Andika masih dalam pencarian sedangkan rekannya berhasil diselamatkan dan langsung dilarikan ke RUD Jayapura untuk dilakukan penanganan medis.
Juru Bicara Gubernur Papua, Muhamad Rifai Darus menyebutkan bahwa Gubernur Papua Lukas Enembe baru saja membentuk tim dalam rangka melakukan advokasi hukum. Tim tersebut bernama Tim Hukum dan Advokasi untuk Keadilan, Demokrasi, dan HAM di Tanah Papua.
Pertemuan ini dilakukan dalam rangka mencari titik temu terkait polemik adanya indikasi sejumlah oknum anggota DPRD Kabupaten Jayapura, yang disebut pihak pengusaha OAP ikut berperan dalam menentukan pihak ketiga dari sebuah kegiatan di sejumlah organisasi perangkat daerah di Kabupaten Jayapura.
Adanya instruksi Gubernur Papua Lukas Enembe agar para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Provinsi Papua gencar menangkal berita hoaks atau bohong, ditanggapi Ketua Komisi Informasi Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai. Ia melihat ada kelemahan koordinasi dan sinergitas antar OPD di lingkup Pemda Provinsi Papua, khusus dalam sistem pengelolaan informasi publik.
Kepala Seksi Operasi dan Siaga sar Timika Syahril, SE, selaku pelaksana harian Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika, menjelaskan, speed boat dengan 2 orang bermuatan karaka yang sempat dinyatakan hilang kontak tersebut berhasil ditemukan oleh keluarga yang ikut melakukan pencarian Kamis (24/2) sekitar pukul 10:30 WIT.
Anggota Pokja Masyarakat Papua, Minggus Madai mengatakan, pemekaran yang disiapkan pemerintah pusat tidak merepresentasikan keinginan orang asli Papua. Melainkan lebih memperlihatkan ambisi pusat. Hal itu terlihat dari perubahan norma dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (UU Otsus), yang memberikan kewenangan pusat melakukan pemekaran.
Namun faktanya, kabar tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Bahkan Bupati Keerom, Piter Gusbager, S.Hut., MUP., menegaskan bahwa Pemerintah Keerom dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak memiliki utang dengan pihak distributor obat, serta tidak ada kejadian soal penarikan obat dari gudang farmasi Keerom.
Dikatakan Wenda bahwa rakyat selama ini telah menangis untuk kunjungan ini selama 20 tahun terakhir. Namun berkat pertanyaan yang diajukan oleh Wakil Ketua IPWP untuk Parlemen Eropa, Presiden Carles Puigdemont MEP, menurut Benny Wenda sekarang dapat diketahui berapa banyak uang yang Uni Eropa telah dikirim ke Indonesia untuk dibelanjakan di West Papua.
Dari kronologisnya disebutkan bahwa kejadian tersebut pada Rabu (23/2) sore sekitar 16.45 WIT. Saat itu kelima korban datang untuk berekreasi ke pantai Holtekamp dan berenang di pinggir pantai. Nah saat asyik berenang tiba-tiba kelima korban terseret ombak.
"Pencanangan pembangunan gedung tersebut juga sudah direstui dan diakui oleh masyarakat adat Chaay Saiba Kampung Kayo Pulo dengan ditandai oleh prosesi adat," katanya kepada Cenderawasih Pos, Kamis (24/2) kemarin.
Terkait dengan adanya sekelompok elit politik yang mendorong agar ibu kota Provinsi Papua Tengah ditempatkan di Kabupaten Nabire, membuat koordinator kajian akademik Provinsi Papua Tengah, Willem Wandik, SE., M.Si, angkat bicara.
Bank Papua terus menunjukkan peningkatan kinerja dan pertumbuhan usaha sejak tahun 2017 hingga saat ini. Bahkan, dari peningkatan kinerja, pelayanan dan capaian usaha yang diraih Bank Papua ini, juga sudah banyak mendapatkan apresiasi dari sejumlah pihak di tingkat nasional, dengan sejumlah penghargaan prestisius di tahun 2021 lalu.
Gedung MRP yang akan dibangun 14 lantai tersebut menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Provinsi Papua, Gerius One Yoman menyebutkan, gedung MRP ini dibangun sesuai dengan budaya masyarakat asli Papua.
