Harus Samakan Persepsi dan Dengarkan Aspirasi Rakyat
JAYAPURA- Mengenai adanya usulan dan sedang dibahasnya sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua mendapatkan tanggapan keras dari salah satu anggota DPR Papua yakni Laurensius Kadepa.
Ia menilai pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan daerah Bupati/Wali Kota di Papua tidak menghargai lembaga Pemprov Papua, DPR Papua dan juga Majelis Rakyat Papua yang seharusnya terlibat untuk sama-sama menyatukan persepsi mengenai DOB tersebut. Sehingga semua intansi atau lembaga di Provinsi Papua satu suara mengenai DOP Papua dan dapat menjelaskannya kepada masyarakat Papua mengenai DOB tersebut.
“Yang saya kritisi itu penyamaan persepsi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, MRP dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota inilah hal yang utama,”Ungkap Lauren kepada Cenderawasih Pos melalui selulernya, Selasa (8/3)
Menurutnya persamaan persepsi ini sangat penting karena bila nantinya meski keputusan itu terwujud meski dengan tujuan baik. Namun nantinya tidak akan berjalan baik karena ada pihak yang seharusnya terlibat langsung namun tidak dilibatkan dan kesannya dilangkahi.
“Utamanya adalah harus ada penyamaan persepsi, khusus untuk DOP ini saya lihat para bupati ini langsung bicara menentukan sikap padahal ada provinsi dalam hal ini Gubernur, DPRP dan MRP,”katanya.
Politikus Nasdem ini juga mempertanyakan saat ini para Bupati dan juga Pemerintah Pusat dalam pembahasan DOB Papua melihat Pemprov, DPRP dan MRP itu seperti apa?, Menurut Kadepa mengapa pemerintah Pusat langsung komunikasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sebaliknya. Tidak pernah berkomunikasi dengan Pemprov Papua, DPRP dan MRP.
“Ini yang harus diluruskan. Ini topiknya. Makanya saya minta Bupati/Wali Kota harus menghargai keberadaan Gubernur, DPRP dan Majelis Rakyat Papua. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten harus sadar juga ini semua ada karena rakyat jadi aspirasi rakyat harus didengarkan juga,”Pungkasnya.(gin)
Harus Samakan Persepsi dan Dengarkan Aspirasi Rakyat
JAYAPURA- Mengenai adanya usulan dan sedang dibahasnya sejumlah Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua mendapatkan tanggapan keras dari salah satu anggota DPR Papua yakni Laurensius Kadepa.
Ia menilai pemerintah pusat yakni Kementerian Dalam Negeri dan pimpinan daerah Bupati/Wali Kota di Papua tidak menghargai lembaga Pemprov Papua, DPR Papua dan juga Majelis Rakyat Papua yang seharusnya terlibat untuk sama-sama menyatukan persepsi mengenai DOB tersebut. Sehingga semua intansi atau lembaga di Provinsi Papua satu suara mengenai DOP Papua dan dapat menjelaskannya kepada masyarakat Papua mengenai DOB tersebut.
“Yang saya kritisi itu penyamaan persepsi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua, MRP dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota inilah hal yang utama,”Ungkap Lauren kepada Cenderawasih Pos melalui selulernya, Selasa (8/3)
Menurutnya persamaan persepsi ini sangat penting karena bila nantinya meski keputusan itu terwujud meski dengan tujuan baik. Namun nantinya tidak akan berjalan baik karena ada pihak yang seharusnya terlibat langsung namun tidak dilibatkan dan kesannya dilangkahi.
“Utamanya adalah harus ada penyamaan persepsi, khusus untuk DOP ini saya lihat para bupati ini langsung bicara menentukan sikap padahal ada provinsi dalam hal ini Gubernur, DPRP dan MRP,”katanya.
Politikus Nasdem ini juga mempertanyakan saat ini para Bupati dan juga Pemerintah Pusat dalam pembahasan DOB Papua melihat Pemprov, DPRP dan MRP itu seperti apa?, Menurut Kadepa mengapa pemerintah Pusat langsung komunikasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sebaliknya. Tidak pernah berkomunikasi dengan Pemprov Papua, DPRP dan MRP.
“Ini yang harus diluruskan. Ini topiknya. Makanya saya minta Bupati/Wali Kota harus menghargai keberadaan Gubernur, DPRP dan Majelis Rakyat Papua. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten harus sadar juga ini semua ada karena rakyat jadi aspirasi rakyat harus didengarkan juga,”Pungkasnya.(gin)
