Motif Menolak Blog Wabu dan Aksi Balas Dendam
JAYAPURA- Sikap Komnas HAM terhadap tindakan di Beoga tewasnya 8 karyawan PTT adalah tindakan yang tidak berprikemanusiaan, tindakan ini akan mendapat kecaman oleh semua mekanisme HAM. Ini tindakan yang tidak manusiawi dan harus dikecam oleh semua pihak.
“Komnas HAM secara tegas menolak cara cara tidak berprikemanusiaan yang mengakibatkan warga sipil meninggal dunia dengan cara yang sangat sadis, tindakan ini sangat bertentangan dengan prinsip Kemanusiaan. Ini harus ditentang oleh semua pihak, Komnas HAM menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya 8 orang tersebut,” ungkapnya.
Menurut Frits, siklus kekerasan ini akan terus terjadi. Sehingga itu, membutuhkan sebuah mekanisme kemanusiaan. Komnas HAM kata Frits, sejak tahun lalu mengusung tema dialog kemanusiaan yang lebih bermartabat menghadirkan para pihak untuk berjumpa dan bicara secara baik untuk mendengarkan dan segera dicarikan solusinya.
“Jika pertentangan ini tentang Blog Wabu dan sudah menelan begitu banyak korban jiwa, mestinya ada pernyataan bahwa pengoperasian Blog Wabu ditiadakan. Mestinya pernyataan stop pengoperasian Blog Wabu sudah harus keluar dari pemerintah, sehingga tidak menjadi satu alasan yang terus mengakibatkan banyak korban,” ucapnya.
Pendekatan yang paling efektif untuk kasus ini kata Frits, pendekatan yang dilakukan otoritas sipil yang ada di daerah berkonflik. Pemda setempat bisa mengambil peran lebih, dalam rangka mengkomunikasikan semua kebijakan dengan pemerintah pusat
“Komnas sangat prihatin dengan tindakan yang tidak berprikemanusiaan ini, sehingga itu Pemda harus lebih proaktif. Kita berharap para bupati, ketua DPR harus selalu ada di Kabupaten jangan terlalu banyak berada di luar Kabupaten. Terutama di daerah yang masih ada potensi KSB yang terus melakukan aksinya,” tuturnya.
Komnas menyerukan semua pihak harus melawan kekerasan, Frits juga mendesak kelompok sipil bersenjata harus menghormati hak hidup warga sipil yang sedang bekerja di berbagai daerah pedalaman di papua untuk kepentingan pemenuhan hak atas hak hak ekonomi Pendidikan dan kesehatan.
“Secara tegas kami menyerukan hentikan cara cara kekerasan, jika Polri sudah merubah pendekatan dengan pendekatan damai. Meskinya kelompok sipil bersenjata juga menghentikan cara cara kekerasan dan brutalisme seperti yang terjadi atas tewasnya 8 orang karyawan PTT,” pungkasnya. (fia)
