alexametrics
26.7 C
Jayapura
Thursday, May 19, 2022

Tetap Demo, Mahasiswa Minta Polisi Tidak Batasi Hak Demokrasi

JAYAPURA-Meskipun tidak mendapat izin dari pihak kepolisian, mahasiswa menyatakan tetap akan menggelar aksi demo, Selasa (8/3) hari ini. Tidak dikeluarkannya izin oleh pihak Kepolisian, dianggap mahasiswa merupakan upaya pembungkaman demokrasi dan membatasi kreativitas mahasiswa dengan alasan yang menurut mahasiswa tidak masuk akal. Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Apniel Doo menyampaikan bahwa Senin (7/3) pagi sekira pukul 07.00 WIT, sebelum melakukan apel dan sweeping, aparat Kepolisian sudah menduduki depan kampus Uncen mengunakan 1 unit mobil dalmas polisi, 1 mobil patroli merek Strada Hilux, 3 mobil merek Avanza dan beberapa motor dengan jumlah personel sekira 20 sampai 30-an lebih. “Lalu sekira pukul 8.30 WIT, saat polisi masih lakukan sweepingf, saya dan ketua BEM Uncen bersama beberapa mahasiswa lain dari kantor Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Kabesma Uncen), kami keluar temui untuk lakukan negosiasi untuk menanyakan tentang tindakan mereka itu,” ungkap Apniel Doo, kemarin (7/3). Apniel Doo menyebutkan, negosiasi yang dilakukan dengan parat keamanan  tidak berhasil. Pasalnya  aparat kepolisian tudingnya mengunakan alasan-alasan rasional yang tidak berlogik. “Dengar alasan mereka yang kami rasa tidak berlogika, kami mundur dan tinggalkan tempat polisi sweeping menuju kantor Kabesma Uncen,” ujarnya. Dikatakan, sekitar pukul 09.20 WIT aparat Kepolisian menghentikan sweeping namun mereka tidak beranjak dan tetap menduduki depan kampus Uncen. Tindakan kepolisian itu, Apniel Doo mengaku tidak keberatan dan wajar. Pasalnya sweeping kendaraan yang dilakukan secara hukum sudah diatur dalam konstitusi negara.
Baca Juga :  Dewan Gereja Sebut Pemekaran Senjata Ampuh Penguasaan dan Pendudukan Indonesia 
“Hanya kenapa sweeping bisa dilakukan depan kampus. Karena itu sudah jelas akan menghalangi dan membatasi hak orang untuk beraktivitas khususnya bagi mahasiswa Uncen yang mau ke kampus. Apalagi ini awal pekan dan di pagi hari. Dan swipingnya depan kampus, tepat di tempat yang mahasiswa selalu ramai beraktivitas,” sesalnya. Untuk itu, pihaknya dari kantor Kabesma Uncen mengindikasikan tindakan sweeping yang dilakukan merupakan tindakan mengganggu hak orang lain beraktivitas, seperti halnya mahasiswa dalam melakukan aktivitas perkuliahan. “Karena banyak motor milik mahasiswa yang ditahan. Itu sudah menghambat perjalanan mereka menuju kampus. Jadi jelas bahwa aksi itu sengaja dilakukan untuk mau mengganggu mahasiswa supaya tidak mengikuti aktivitas akademik di kampus Uncen dengan baik. Kami berharap, polisi tidak boleh terus melakukan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang terhadap semua warga negara. Pihak kepolisian Republika Indonesia perlu memperhatikan baik dalam hal hak dan kewajiban warga negara, Dan jangan selalu mengedepankan dan beranggapan bahwa tindakan kepolisian selalu benar dan suci,” tutupnya. Sementara itu Ketua BEM Uncen, Salmon Wantik mengatakan isu pemekaran yang sedang diwacana di Jakarta itu sudah menjadi bahan diskusi di semua kalangan. Untuk itu, mahasiswa Uncen melihat ini banyak sekali dampak buruk di Papua. “Dampak negatif adalah akan mengganggu eksistensi orang Papua dari berbagai segi kehidupan. Kami melihat itu sebagai masalah yang serius, sehingga perlu ada suara dari mahasiswa dan rakyat Papua sebagai jadi sasaran dan target wacanna DOB ini. Maka kami minta dukungan dari tulang-belulang, leluhur, dan alam Papua kalau besok tanggal, 08 Maret 2022 kami tetap turun jalan tanpa ada alasan apapun,” katanya.
Baca Juga :  PNG Masih Tutup Pintu Perbatasan di Skouw
Dikatakan, demo damai ini juga dilakukan untuk mahasiswa dan rakyat Papua yang ikut berpartisipasi dalam berdemokrasi yang sudah diatur dalam hukum di negara yaitu UU no.9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. ‘Berdasarkan itu kami BEM Uncen menyuarakan aspirasi ini kepada DPR Papua, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan UU di republik ini. Kami kami berharap besok (hari ini, red) pihak Kepolisian tidak menghalangi kami. Kami minta untuk tetap memandu dan mengarahkan kami selama aksi berlangsung, agar aspirasi ini tersampaikan. Jika polisi menghalangi berarti polisi memang benar-benar berniat untuk memundurkan demokrasi ini. Karena kami tahu bahwa suatu negara demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Maka rakyat punya hak untuk menentukan arah demokrasi di republik ini. Salah satu cara untuk mengimplementasikan demokrasi adalah menyampaikan pendapat di muka umum,” bebernya. Ia menambahkan, demo damai ini tidak ditunggangi oleh siapapun. “Kami ditunggangi namun ditunggangi oleh kepentingan rakyat Papua bukan kepentingan elit politik Papua. Hari Selasa besok (hari ini, red) kami mohon untuk memberikan kami ruang untuk berpandapat dan menyampaikan aspirasi,” pungkasnya. (oel/ade/fia/roy/nat)
JAYAPURA-Meskipun tidak mendapat izin dari pihak kepolisian, mahasiswa menyatakan tetap akan menggelar aksi demo, Selasa (8/3) hari ini. Tidak dikeluarkannya izin oleh pihak Kepolisian, dianggap mahasiswa merupakan upaya pembungkaman demokrasi dan membatasi kreativitas mahasiswa dengan alasan yang menurut mahasiswa tidak masuk akal. Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Apniel Doo menyampaikan bahwa Senin (7/3) pagi sekira pukul 07.00 WIT, sebelum melakukan apel dan sweeping, aparat Kepolisian sudah menduduki depan kampus Uncen mengunakan 1 unit mobil dalmas polisi, 1 mobil patroli merek Strada Hilux, 3 mobil merek Avanza dan beberapa motor dengan jumlah personel sekira 20 sampai 30-an lebih. “Lalu sekira pukul 8.30 WIT, saat polisi masih lakukan sweepingf, saya dan ketua BEM Uncen bersama beberapa mahasiswa lain dari kantor Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Cenderawasih (Kabesma Uncen), kami keluar temui untuk lakukan negosiasi untuk menanyakan tentang tindakan mereka itu,” ungkap Apniel Doo, kemarin (7/3). Apniel Doo menyebutkan, negosiasi yang dilakukan dengan parat keamanan  tidak berhasil. Pasalnya  aparat kepolisian tudingnya mengunakan alasan-alasan rasional yang tidak berlogik. “Dengar alasan mereka yang kami rasa tidak berlogika, kami mundur dan tinggalkan tempat polisi sweeping menuju kantor Kabesma Uncen,” ujarnya. Dikatakan, sekitar pukul 09.20 WIT aparat Kepolisian menghentikan sweeping namun mereka tidak beranjak dan tetap menduduki depan kampus Uncen. Tindakan kepolisian itu, Apniel Doo mengaku tidak keberatan dan wajar. Pasalnya sweeping kendaraan yang dilakukan secara hukum sudah diatur dalam konstitusi negara.
Baca Juga :  PAD Papua 2021 Terealisasi Rp2.134 T
“Hanya kenapa sweeping bisa dilakukan depan kampus. Karena itu sudah jelas akan menghalangi dan membatasi hak orang untuk beraktivitas khususnya bagi mahasiswa Uncen yang mau ke kampus. Apalagi ini awal pekan dan di pagi hari. Dan swipingnya depan kampus, tepat di tempat yang mahasiswa selalu ramai beraktivitas,” sesalnya. Untuk itu, pihaknya dari kantor Kabesma Uncen mengindikasikan tindakan sweeping yang dilakukan merupakan tindakan mengganggu hak orang lain beraktivitas, seperti halnya mahasiswa dalam melakukan aktivitas perkuliahan. “Karena banyak motor milik mahasiswa yang ditahan. Itu sudah menghambat perjalanan mereka menuju kampus. Jadi jelas bahwa aksi itu sengaja dilakukan untuk mau mengganggu mahasiswa supaya tidak mengikuti aktivitas akademik di kampus Uncen dengan baik. Kami berharap, polisi tidak boleh terus melakukan tindakan-tindakan yang sewenang-wenang terhadap semua warga negara. Pihak kepolisian Republika Indonesia perlu memperhatikan baik dalam hal hak dan kewajiban warga negara, Dan jangan selalu mengedepankan dan beranggapan bahwa tindakan kepolisian selalu benar dan suci,” tutupnya. Sementara itu Ketua BEM Uncen, Salmon Wantik mengatakan isu pemekaran yang sedang diwacana di Jakarta itu sudah menjadi bahan diskusi di semua kalangan. Untuk itu, mahasiswa Uncen melihat ini banyak sekali dampak buruk di Papua. “Dampak negatif adalah akan mengganggu eksistensi orang Papua dari berbagai segi kehidupan. Kami melihat itu sebagai masalah yang serius, sehingga perlu ada suara dari mahasiswa dan rakyat Papua sebagai jadi sasaran dan target wacanna DOB ini. Maka kami minta dukungan dari tulang-belulang, leluhur, dan alam Papua kalau besok tanggal, 08 Maret 2022 kami tetap turun jalan tanpa ada alasan apapun,” katanya.
Baca Juga :  PB-IDI Kecam Dugaan Kekerasan Yang Dialami Dokter Onkologi Di Papua
Dikatakan, demo damai ini juga dilakukan untuk mahasiswa dan rakyat Papua yang ikut berpartisipasi dalam berdemokrasi yang sudah diatur dalam hukum di negara yaitu UU no.9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum. ‘Berdasarkan itu kami BEM Uncen menyuarakan aspirasi ini kepada DPR Papua, untuk ditindaklanjuti sesuai dengan UU di republik ini. Kami kami berharap besok (hari ini, red) pihak Kepolisian tidak menghalangi kami. Kami minta untuk tetap memandu dan mengarahkan kami selama aksi berlangsung, agar aspirasi ini tersampaikan. Jika polisi menghalangi berarti polisi memang benar-benar berniat untuk memundurkan demokrasi ini. Karena kami tahu bahwa suatu negara demokrasi itu kedaulatan ada di tangan rakyat. Maka rakyat punya hak untuk menentukan arah demokrasi di republik ini. Salah satu cara untuk mengimplementasikan demokrasi adalah menyampaikan pendapat di muka umum,” bebernya. Ia menambahkan, demo damai ini tidak ditunggangi oleh siapapun. “Kami ditunggangi namun ditunggangi oleh kepentingan rakyat Papua bukan kepentingan elit politik Papua. Hari Selasa besok (hari ini, red) kami mohon untuk memberikan kami ruang untuk berpandapat dan menyampaikan aspirasi,” pungkasnya. (oel/ade/fia/roy/nat)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/