DPRD

Sebagai daerah otonomi baru yang  dimekarkan, Provinsi Papua Selatan masih sangat tergantung pada dana transfer daerah.  Sementara penggalian potensi daerah  belum dilakukan secara optimal karena DPRP Papua Selatan baru terbentu, sehingga berbagai peraturan daerah sebagai payung hukum untuk menarik berbagai potensi tersebut sesuai dengan perundang-undangan belum dapat dilakukan. Kecuali yang  sudah berjalan selama ini sejak DOB Papua Selatan terbentuk adalah pajak kendaraan bermotor. 

   Hal itu diungkapkan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kota Jayapura Evert Merauje, setelah pihaknya memastikan tidak adanya gugatan yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang merasa keberatan dengan hasil seleksi yang sudah dijalankan oleh Panitia Seleksi Kota Jayapura. Gugatan itu  jika dilakukan harus dilaporkan ke PTUN  Manado

   Ketua sementara DPR Kota Jayapura, Yuli Rahman mengatakan, internal partai politik berlambang   partai beringin itu telah mengusulkan tiga nama yakni Yuli Rahman, Ahnad Sujana dan Refalino Ayomi.

Pares menjelaskan bahwa tahapan yang harus dilakukan yakni setelah membentuk fraksi kemudian dilanjutkan dengan membahas tata tertib kemudian menetapkan pimpinan definitif. Setelah itu barulah pembentukan alat kelengkapan dewan dan komisi - komisi. "Kami menunggu sampai saat ini sudah 1 bulan 5 hari dan hanya Golkar yang belum mengirimkan nama," bebernya.

Penjabat Bupati Puncak, Nenu Tabuni dalam pidato penutupan sidang paripurna DPRK Puncak, menyampaikan bahwa RAPBD Tahun 2025 terdiri dari pendapatan yang bersumber PAD, hibah, DBH, DAK dan Otsus.

Para anggota DPR Keerom telah mengambil sumpah jabatan di gedung pramuka Keerom, Selasa (5/11) siang kemarin. Adapun 6 kader Golkar yang ikut dilantik diantaranya Kanisus Kango, Yahya Sauri, Antonius Psebo, Munaji, Dominika Tafor dan Nathan Bonay. Bahkan Kanisus Kango yang meraih suara terbanyak didapuk sebagai Ketua DPR sementara.

  SK pengesahan Wakil-Wakil Ketua ini diajukan masing masing Partai Politik, sejak awal November 2024. "Sebenarnya pembentukan Pimpinan Defenitif diadakan 4 November, tapi karena masih tunggu Golkar jadi molor sampai sekarang," bebernya.

  Terlepas daripada itu, Ia mengaku bahwa kondisi pasar di Kota Jayapura membutuhkan perhatian serius Pemerintah Kota Jayapura, termasuk dari DPR Kota Jayapura. Sebab penataan pasar akhir akhir ini sungguh sangat prihatin, dimana sebagian pedagang khususnya pasar Otonom justru menempati areal yang sama sekali bukan areal pasar.

Pj Sekda Provinsi Papua Selatan Maddaremmeng, M.Si berharap, dengan dilantiknya  para anggota DPR Provinsi Papua Selatan ini maka pemerintahan di Papua Selatan semakin lengkap.  Karena  pemerintahan  daerah  itu terdiri  dari eksekutif dan legeslatif.

Koordinator Honorer K II Yermias Kosay menyatakan, apa yang disampaikan kemarin saat ini sedang diperjuangkan DPRD Kabupaten Jayawijaya dimana dilakukan kroscek data bersama dengan OPD, dimana sangat diharapkan hasilnya nanti dapat mengakomodir teman -teman yang benar -benar honorer dan mengapdi untuk Pemkab Jayawijaya.