alexametrics
30.7 C
Jayapura
Friday, June 24, 2022

Ketua DPRD Minta Anggota Jangan Cari Panggung

SENTANI-Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo mengecam keras tindakan yang diambil Ketua Fraksi Bhineka Tunggal Ika, Sihar Lumban Tobing yang menyampaikan ke media soal LHP BPK yang belum diserahkan ke anggota DPR. Menurut Hamo, langkah itu dianggap tidak mencerminkan etika dari seorang anggota terhadap lembaga terhormat itu.

“Soal LHP itu staf yang fotocopy dan kasih, bukan kami, ngapain kami yang bagi. Saya mau kasih tahu Sihar Tobing  itu tidak pernah ada komunikasi dengan Ketua DPR,  dia kerjanya itu banyak di medsos dan   media. Dia harusnya tanya bukan di media dan medsos, itu orang-orang yang cari panggung,” tegas Klemens Hamo saat di konfirmasi media ini, Kamis (23/6).

Baca Juga :  Berlaku Adil bagi Semua Korban Bencana

Hamo juga menampik, pernyataan Sihar Tobing, yang menyebutkan  pernah menanyakan LHP itu pada rapat paripurna beberapa waktu lalu. “Sebagai anggota etikanya datang dan ketemu ketua,” ungkapnya.

Soal LHP yang diributkan oleh Sihar Tobing ini, menurut Hamo, itu merupakan hal yang tidak terlalu  penting untuk dibahas, karena ada banyak persoalan besar yang perlu diperhatikan oleh DPR Kabupaten Jayapura, termasuk beberapa agenda besar yang akan dilaksanakan ke depan.

“Pentingnya apa itu LHP,  temuan tidak ada yang menjurus ke pidana. DPR a hanya pelajari, ada staf ahli, bukan dia yang harus menganalisis. Kita punya tanggung jawab hanya rekomendasi dan memberikan ke pemda, itu saja,” ujarnya.

Baca Juga :  Pelantikan Kepala Kampung Hobong Tunggu Hasil Penyidikan Polisi

Namun ketika ditanya lebih jauh mengenai apa saja yang menjadi catatan LHP  BPK Papua itu, Hamo masih enggan menyebutkan secara detail.

Hamo juga mempertanyakan pernyataan Sihar Tobing yang akan menyurati BPK  melalui jalur fraksi. Menurut Hamo, langkah itu sangat keliru karena tanpa dasar aturan yang jelas, termasuk tidak termuat di dalam tata tertib DPR. “Itu sudah salah jalur, baca aturan dengan baik dan ditatib juga sudah jelas,”tandasnya.(roy/ary)

SENTANI-Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo mengecam keras tindakan yang diambil Ketua Fraksi Bhineka Tunggal Ika, Sihar Lumban Tobing yang menyampaikan ke media soal LHP BPK yang belum diserahkan ke anggota DPR. Menurut Hamo, langkah itu dianggap tidak mencerminkan etika dari seorang anggota terhadap lembaga terhormat itu.

“Soal LHP itu staf yang fotocopy dan kasih, bukan kami, ngapain kami yang bagi. Saya mau kasih tahu Sihar Tobing  itu tidak pernah ada komunikasi dengan Ketua DPR,  dia kerjanya itu banyak di medsos dan   media. Dia harusnya tanya bukan di media dan medsos, itu orang-orang yang cari panggung,” tegas Klemens Hamo saat di konfirmasi media ini, Kamis (23/6).

Baca Juga :  Pejabat Wajib Kembalikan Aset Negara

Hamo juga menampik, pernyataan Sihar Tobing, yang menyebutkan  pernah menanyakan LHP itu pada rapat paripurna beberapa waktu lalu. “Sebagai anggota etikanya datang dan ketemu ketua,” ungkapnya.

Soal LHP yang diributkan oleh Sihar Tobing ini, menurut Hamo, itu merupakan hal yang tidak terlalu  penting untuk dibahas, karena ada banyak persoalan besar yang perlu diperhatikan oleh DPR Kabupaten Jayapura, termasuk beberapa agenda besar yang akan dilaksanakan ke depan.

“Pentingnya apa itu LHP,  temuan tidak ada yang menjurus ke pidana. DPR a hanya pelajari, ada staf ahli, bukan dia yang harus menganalisis. Kita punya tanggung jawab hanya rekomendasi dan memberikan ke pemda, itu saja,” ujarnya.

Baca Juga :  Masih Banyak Pengendara Motor Langgar lalu Lintas

Namun ketika ditanya lebih jauh mengenai apa saja yang menjadi catatan LHP  BPK Papua itu, Hamo masih enggan menyebutkan secara detail.

Hamo juga mempertanyakan pernyataan Sihar Tobing yang akan menyurati BPK  melalui jalur fraksi. Menurut Hamo, langkah itu sangat keliru karena tanpa dasar aturan yang jelas, termasuk tidak termuat di dalam tata tertib DPR. “Itu sudah salah jalur, baca aturan dengan baik dan ditatib juga sudah jelas,”tandasnya.(roy/ary)

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

/