Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri dan Sarana Perdagangan Dinas Perindag Provinsi Papua, Baji Idrus menjelaskan, untuk harga komoditi pertanian masih stabil, bahkan harga cabai rawit yang sering naik dan turun, kini terpantau normal.
Selain itu dengan kembali disajikan pangan lokal, katanya, hal itu dapat membantu para petani yang berkebun dan menanam tanaman jenis umbi-umbian. Jenis pangan itu, katanya, sebelumnya memang dijadikan masyarakat setempat sebagai pengganti beras.
Menurut Marthen, TNI-Polri akan masuk ke lingkungan ASN dengan batasan batasan tertentu atau implementasinya tidak terlalu signifikan. Disesuaikan dengan kebutuhan di daerah, dimana jabatan yang bisa ditempati TNI-Polri ini, contohnya Kepala Badan Kesbangpol, Satpol PP dan Linmas
Ia sendiri telah memasuki masa purna tugas sebagai ASN yang telah mengabdi selama kurang lebih 30 tahun. Di hadapan pegawai Dishut maupun BBKSDA ia menyampaikan kepada seluruh rimbawan di Papua untuk berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
“Hasil evaluasi kinerja dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara, setelah itu KASN merekomendasikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja tersebut apakah pejabat yang bersangkutan tetap bertahan atau digeser ke organisasi perangkat daerah lain,” jelasnya.
Mengantisipasi lonjakan harga dan peredaran barang kedaluwarsa di pasaran, Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan lakukan sidak di pasara tradisional maupun supermarket.
Mereka diminta untuk mencermati dan perhatikan dengan saksama regulasi dan kebijakan yang berlaku termasuk kearifan lokal yang mendukung tugas dan fungsi di masing-masing perangkat daerah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.
Gerakan pangan murah ini dikatakan menandakan bahwa pemerintah hadir ke tengah tengah masyasrakat guna memberikan kemudahan bagi umat saat memasuki hari hari besar keagamaan.
upati Merauke Drs Romanus Mbaraka, MT, menjelaskan bahwa status jalan dan jembatan menuju Distrik Naukenjerai merupakan provinsi sehingga jalan dan jembatan tersebut menjadi tanggungjawab provinsi.
Menurutnya, penting untuk menjelaskan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, nilai buku, lokasi, luas, panjang, serta nilai aset yang diserahkan. Tak hanya itu kata Anggiat, perlunya diselesaikan juga masalah narasi terkait penyerahan aset, termasuk pembuatan peraturan gubernur dan kebijakan akuntansi khusus.
“Masyarakat saat berbelanja di toko toko ritel memperhatikan barang yang dibeli, jika misalkan ditemui masa berlaku dari barang tersebut sudah kadaluwarsa maka segera melaporkannya,” ucap Jeri.
“Dari hasil peninjauan kami di lapangan, ada sebagian warga di Kota Jayapura yang tidak memiliki kamar mandi atau toilet. Ada juga yang memiliki itu, namun sudah rusak, sehingga perlu dibuatkan,” kata Sekretaris Dinas Kesehatan Papua, dr Aaron Rumainum, saat dikonfirmasi, Selasa (12/3) kemarin.
Bagi Jeri, sejarah bagian yang tak terpisahkan atas kemajuan suatu daerah. Bahkan melalui instansi teknis pengampu, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan setempat, turut mengelola situs situs budaya yang dikelola langsung dan yang dikelola bersama Pemda kabupaten/kota.
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan siap mendukung penunjukan Papua sebagai tuan rumah Piala AFF U-16 tahun 2024. Ini menjadi kebanggaan bersama mengingat setelah 3 tahun lalu sukses menggelar event nasional akhirnya saat ini ada event berkelas internasional yang kembali dimainkan di Stadion Lukas Enembe.
Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi Papua segera meminta penjelasan pihak distributor. Terutama distributor minyakita, karena ada temuan penjualan Minyakita di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Dimana HET Minyakita yang ditetapkan pemerintah sebelumnya sebesar Rp 14.000 per liter.
Dimana Hak-hak perempuan itu antara lain, hak politik, hak perempuan dalam birokrasi, ekonomi , pendidikan dan kesehatan serta berbagai hal lainnya agar perempuan juga setera dengan laki – laki dalam pengambilan keputusan apapun.
PJ Bupati Jayawijaya Dr. Sumule Tumbo, SE, MM menyatakan Program kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Jayawijaya saat ini sebenarnya bukan program baru, ini Program yang sudah dianggarkan dalam tahun ini kususnya untuk pelayanan dasar kepada masyarakat, namunsedikit ditingkatkan volumenya.
Dete mengapresiasi langkah-langkah demonstran yang berupaya mengangkat Marwah demokrasi itu tanpa melakukan tindakan-tindakan anarkis. Dete mengatakan, akan menindaklanjuti aspirasi dari para pendukung caleg Partai Demokrat Nomor Urut 3 itu di KPU Provinsi Papua Tengah.
Kegiatan yang dilaksanakan di Polres Jayawijaya tersebut diikuti oleh personel dari Subdenpom Wamena, Kodim 1702 JWY, Brimob BKO, Polres Jayawijaya serta dari Damkar Kabupaten Jayawijaya yang selama ini telah disiagakan guna mengamankan stabilitas pelaksanaan Pleno yang dipusatkan di Kabupaten jayawijaya.
Devisi Parmas dan SDM KPU Provinsi Papua Selatan, Alson Kambu membenarkan jika pihaknya telah melakukan fit and proper test kepada 10 calon komisoner KPU Kabupaten Boven Digoel tersebut 2 hari lalu di Merauke.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan Papua, Debora Salosa, mengatakan kebijakan mengatur jumlah pasokan telur dari luar daerah ke Papua bertujuan melindungi peternak (telur ayam) lokal agar dapat meningkat pendapatan maupun kesejahteraannya.
PSSI mengirim dua wakilnya dalam melakukan inspeksi yang berlangsung sejak 6 Maret sampai 9 Maret. Di Papua, PSSI hanya melakukan inspeksi di Kota dan Kabupaten Jayapura sebagai dua kluster penyelenggara.
Kepala KPKNL Jayapura Dadang Eko Darminto mengatakan, pihaknya bersama Dinas Kehutanan dan lingkungan hidup Provinsi Papua sudah membangun kerjasama sejak lama terutama terkait dengan piutang dana reboisasi.
Pasar Pangan Murah di halaman Kantor Gubernur itu dipadati warga yang mayoritas ibu-ibu. Dengan komoditas pangan lokal yang disediakan di antaranya, beras SPHP lima kilogram, cabai, bawang merah, telur ayam dan lainnya.
“Dari laporan para distributor, dipastikan stok bahan pokok di Papua aman. Meski tidak menutup kemungkinan akibat tingginya permintaan barang berpotensi menyebabkan kenaikan harga dari produsen maupun pemasok,” ucap Susi kepada wartawan.
Diakuinya, harga telur Anpu dan telur lokal sedikit berbeda, telur Anpu dijual Rp 2.200 - Rp 2.500 per butir. Sementara telur lokal Rp 2.500 - Rp 3000 per butir. "Memang ada perbedaan karena telur lokal soal tahan lama, lebih tahan lama, sementara telur Anpu tidak bisa lebih dari sebulan, " terangnya.
“Redistribusi ini merupakan dampak diberlakukannya Perda No. 18 tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah,” ucap Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri Agus Yudianto.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, Marthen Kogoya, menegaskan bahwa meski tidak menjalankan tugas sebagai ASN selama menjalani vonis hukuman selama 6 bulan, namun status Gilbert tetap sebagai aparatur sipil negara (ASN).
Setidaknya ada 191 CPNS di lingkup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua yang dinyatakan lulus. Dari jumlah itu ada 14 CPNS sudah didistribusikan ke beberapa OPD, dan tersisa 177 orang yang terdata sebagai CPNS Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.
Pelaksana Tugas Asisten Bidang Pemerintahan Setda Papua Yohanis Walilo mengatakan tahun ini merupakan masa transisi Pemprov Papua pasca pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) dan di tambah adanya pelaksanaan Pemilihan Umum ( Pemilu) 2024.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan Pemerintah Provinsi Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menandatangani Nota Kesepahaman Tentang Kerjasama Pemanfaatan Anjungan Papua di TMII dalam pengelolaan budaya Papua Pegunungan.
Hal ini disampaikan Plt. Asisten I Setda Papua, Yohanis Walilo kepada wartawan belum lama ini. Menurutnya, kondisi fiskal pemerintah yang minim menuntut pengaturan yang efisien terhadap pengunaan dana yang tersedia di setiap perangkat daerah.
Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri Dan Sarana Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua, Baji mengatakan selain itu juga dilakukan guna memastikan kestabilan harga bahan pokok maupun komoditi pertanian yang sering menjadi penyumbang inflasi.
Hal ini seiring dengan anggaran yang menurun pasca adanya daerah otonomi baru (DOB) di tanah Papua. Seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura yang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 sebesar Rp 22 miliar. Jumlah ini menurun dari tahun sebelumnya.
Suzana menyebut, apa yang dilakukan tersebut seiring dengan maraknya perkembangan virus ASF. Terlebih di daerah tetangga seperti Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, ada 142 ekor babi mati setiap harinya.
Maleaki Ahayon, merupakan bayi laki-laki berusia 1 tahun 3 bulan berasal dari Distrik Ubahak, Kabupaten Yahukimo. Sejak 12 Februari 2024 lalu menjalani perawatan intensif di RSUD Abepura, Ia divonis gizi buruk.
Rumasukun mengatakan, Provinsi Papua merupakan bagian integral dari Republik Indonesia yang perlu mendapat perhatian lebih, khususnya dalam hal mencapai kesejahteraan dan kemajuan dalam pembangunan SDM Papua agar bisa setara dengan Provinsi lain di Indonesia.
Menurutnya, dalam aspek Papua Sehat, angka umur harapan hidup yang mencapai 66,23 tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sementara upaya mengurangi prevalensi stunting juga berhasil, dengan penurunan dari 29% pada Tahun 2021 menjadi 26,9% pada tahun 2022.
Hal ini bukanlah rahasia bagi warga khususnya untuk Distrik Wamena kota dan Hubikiak sebab apa yang diperlihatkan kepada masyarakat sangat nyata dan tidak dilakukan secara sembunyi –sembuyi, mulai dari keterlambatan pendistribusian logistic seperti yang terjadi di wilayah Distrik atau Kecamatan Wamena kota yang memiliki 3 Kelurahan hingga mengakibatkan molornya waktu pelaksanaan pencoblosan dan perhitungan suara.
"Sidak tersebut sebagai upaya pemerintah memastikan stabilitas harga bahan pokok. Termasuk ketersediaannya jelang ramadan. Kami mengecek harga bapok di pasar tradisional dan retail modern pasca pemilu dan jelang ramadan. Harganya terpantau stabil," kata Ridwan kepada wartawan.
Ridwan mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata kerja Baznas Papua yang perlu diapresiasi. Bahkan bantuan tersebut tidak hanya diperuntukkan kepada muslim melainkan seluruh masyarakat yang tidak mampu terutama anak anak yang punya minat sekolah.
Ketua TP-PKK Provinsi Papua Pegunungan, Ny. Herwin Meiliantina Wanggai mengatakan Posyandu tersebut merupakan binaan dari TP-PKK provinsi. Selain untuk memberikan pelayanan, juga memberikan dukungan dalam upaya penanganan penurunan stunting bagi warga masyarakat yang ada di sekitar Posyandu.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai,S.IP, M.A.P mengakui jika apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita yang hidup di Wilayah Pegunungan oleh karena itu usaha ternak lebah madu merupakan usaha yang mulia karena dari sisi agama baik dalam Alkitab Maupun Alquran madu disebutkan secara khusus yang berarti bahwa madu merupakan pemberihan Tuhan yang bermakna bagi manusia.
Walilo mencontohkan, di sektor pendidikan, pembangunan jangka panjang difokuskan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Dengan demikian, anak-anak Papua kedepannya tidak perlu lagi kuliah di luar daerah atau bahkan di luar negeri.
Kepala Dinas Kominfo, Jeri Agus Yudianto, mengatakan momentum ini harus menjadikan kita berbenah ke arah yang lebih baik untuk kesejahtraan di Provinsi Papua untuk Indonesia yang maju.
Menurut Jeri, pembangunan infrastruktur ini fokus pada pembangunan VSAT yang tidak dibangun oleh penyedia lain yang ada di lokasi. Dengan tujuan untuk mendorong percepatan penetrasi digital Provinsi Papua.
Tujuan membeli hasil jualan mama-mama di pusat pasar Yokatapa pada Jumat (2/2/2024) adalah demi memberikan kenyamanan pasca kontak tembak sejak tanggal 19 - 24 Janurari lalu.
Ketua PHRI Papua, Abdul Rajab mengatakan, penurunan okupansi hotel di Provinsi Papua mengalami penurunan semenjak adanya DOB, meski disisi lain bagus untuk pengembangan daerah lainnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua, Jeri Agus Yudianto, menyebut bunyi surat edarannya antara lain, “dalam rangka menegakkan disiplin dan meningkatkan kinerja ASN, maka Kepala Perangkat Daerah dan seluruh pegawai agar mengikuti apel pagi.”
“Masyarakat di kampung tersebut dapat mengakses internet gratis dalam jangkauan Wi-Fi dengan memanfaatkan bandwith yang disediakan Pemprov Papua. Namun penggunaan bandwith ini akan diatur waktu distribusinya agar bisa dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat,” ucap Jeri, Kamis (1/2).
Tidak hanya itu, Gereja juga diharapkan menjadi tempat untuk mensosialisaiskan program kerja pemerintah, dengan mengajak masyarakat berpartispasi membangun tanah Papua ke depan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua, Yohanis Walilo menyebutkan, tiga sektor tersebut meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. “Berbicara soal manusia pasti arahnya ke tiga sektor itu, sementara sektor lain menjadi pelengkap ketiga sektor tersebut,” ucap Walilo, kepada wartawan.
“Masyarakat di kampung tersebut dapat mengakses internet gratis dalam jangkauan Wi-Fi dengan memanfaatkan bandwith yang disediakan Pemprov Papua. Namun penggunaan bandwith ini akan diatur waktu distribusinya agar bisa dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat,” ucap Jeri, Kamis (1/2).
Menurut Jeri, Pemerintah melalui organisasi perangkat daerah pengampu urusan ekonomi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi dan kabupaten/kota, Bulog dan stakeholder lainnya terus melakukan monitoring pergerakan stok, harga dan rantai distribusi.
“Pemprov di Tanah Papua perlu memberikan ruang kepada kami atas putusan MK 41 PU/XVII/2019 untuk memberikan ruang seluas-luasnya kepada LKMPB agar diikutsertakan terlibat mengikuti tes,” kata Kris saat ditemui di Sekretariatnya di Polimak, Tasangka, Selasa (30/1).
Kepala Dinas Kominfo Jeri Agus Yudianto, menyampaikan hal ini seiring dengan dana otonomi khusus (Otsus) yang sudah langsung ditransfer ke kabupaten/kota dan provinsi dari pusat.
Kepala Bappeda Provinsi Papua, Yohanes Walilo, menyebut evaluasi RPJPD menjadi momentum strategis dan komitmen Pemerintah Provinsi Papua, menunjukkan bukti transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi perencanaan pembangunan jangka panjang.
Menurut Walilo, pembayaran biaya beasiswa 16 mahasiswa untuk 2024 ini dilakukan berdasarkan kebijakan Penjabat Gubernur Papua. Sekalipun pembiayaan beasiswa secara kesuluruhan untuk program BUP 2024 belum dibicarakan.
Penandatanganan kerjasama tersebut dihadiri langsung oleh Pj Gubernur Papua Pegunungan, Veix V. Wanggai, dengan Rektor Uncen Oscar Oswald O. Wambrauw. Turut dihadiri Jajaran Pemprov Papua Pegunungan, juga Civitas Uncen, di Aula Rektorat Uncen, Selasa (30/1).
Kepala Bappenda Provinsi Papua Setiyo Wahyudi, mengatakan struktur pajak daerah yang hilang diantaranya objek bea balik nama (BBNKB) kedua tidak lagi menjadi objek BBNKB, objek BBNKB hanya penyerahan kendaraan baru dan tarif pajak progresif tidak lagi berlaku di Papua.
Kepala Dinas Kominfo, Jeri Agus Yudianto, menyebut dalam pengawasan tersebut pihaknya berkolaborasi dengan stakeholder terkait. Misalnya pihak Kepolisian, komunitas masyarakat dan pihak terkait.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Papua meminta semua pihak bisa menahan diri. Terlebih, kewajiban Pemprov Papua sudah dilakukan. Sebelumnya juga telah dilakukan korespondesi pada pihak kampus.
Bas Suebu menyebut, kerusakan kawasan penyangga gunung siklop saat ini sudah sangat nyata dan itu sangat mengancam ekosistem termasuk manusia yang tinggal di bawah kaki gunung siklop. Dia pun mengingatkan kembali bencana alam dahsyat yang pernah terjadi pada tahun 2019 lalu telah memakan banyak korban hingga ratusan nyawa hilang dan tidak ditemukan sampai hari ini.
“PMI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Intan Jaya, segera membangun posko pengungsian dan penuhi kebutuhan pokok ratusan pegungsi akibat konflik bersenjata di Intan Jaya,” ucap Direktur LBH Papua, Emanuel Gobay, Jumat (26/1).
Pertemuan tersebut dilakukan di ruang rapat Gubernur Papua Pegunungan yang dipimpin Asisten I Setda Provinsi Papua Pegunungan,Drs. Wasuok Demianus Siep dan diikuti Kepala Bulog Cabang Wamena bersama dengan 28 Perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bahkan, Pj Gubernur langsung memberikan pengarahan kepada Pj Sekda, para Asisten Sekda, Staf Ahli, Kepala SKPD, Pejabat Fungsional AK dan Widyaswara di lingkungan Pemprov Papua.
“Perintah Pj. Gubernur Papua melalui rapat dengan pimpinan perangkat daerah di lingkup Pemprov Papua bahwa tunggakan 17 mahasiswa yang akan wisuda Mei 2024 dibayarkan hari ini Kamis (25/1), dan dipastikan mereka tidak akan dipulangkan,” tegas Walilo, Kamis (25/1)
Pj. Gubernur Papua Tengah, Ribka haluk membeberkan rasa kebanggaan itu saat menerima kedatangan tamu istimewa, yakni Letkol Laut (P) Irianto Kurniawan yang merupakan Kapten Kapal Perang Indonesia (KRI) Panah-626.
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM mengungkapkan diketahui bersama bahwa perkembangan dinamika sosial politik belakangan ini telah memberi dampak secara signifikan kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pj Gubernur Papua Pegunungan menilai jika pembangunan Rumah Sakit Pratama ini melalui DAKyang telah dialokasikan pemerintah Kabupaten Jayawijaya, sehingga Pemprov Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya berniat untuk menata dan melakukan langkah-langkah sehingga terjadi pelayanan dasar di RS yang telah dibangun ini.
‘’Jika ada yang masih mengalami pungutan liar baik dalam pengurusan izin maupun saat melakukan aktivitas sebagai nelayan untuk segera laporkan kepada kami. Kami akan memberantas pungli-pungli yang ada di Papua Selatan ini. Kami masih mendapatkan laporan bahwa masih ada pungli-pungli sehingga nelayan merasa di rugikan.
Elsya menuturkan, program harga spesial ini diharapkan ke depan bisa diberlakukan juga untuk masyarakat umum. Terutama saat pergerakan penumpang pesawat yang meningkat dimomen libur lebaran atau natal.
Pj Sekda Papua, Derek Hegemur, menyampaikan anggaran tersebut dibantu oleh 9 kabupaten/kota termasuk dukungan dari Pj Gubernur pada tiga DOB (Daerah Otonomi Baru), yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.
Kungker yang dilakukan sangat penting sebagai ajang silahturahmi bersama antara pemerintah Pemprov dan kabupaten, disisi lain keberadaan Kabupaten Jayawijaya sangat unik karena posisinya berada di ibu kota provinsi Papua Pegunungan.
“Itu angin segar untuk para pencari kerja kita, hanya saja secara resmi Provinsi Papua belum mendapatkan informasi tentang berapa kuota atau formasi yang diberikan kepada Papua termasuk nanti prosesnya seperti apa,” ucap Marthen kepada Cenderawasih Pos, Jumat (19/1) kemarin.
Hal ini disampaikan Ketua LVRI Papua, Muznibi, pada peringatan HUT ke-67 LVRI yang digelar di Kantor Veteran, di Jayapura Jumat (19/1) kemarin. Dimana peringatan HUT LVRI sendiri jatuh pada tanggal 2 Januari.
“Terkait ada pejabat kita yang berangkat ke Amerika, itu saya yang tugaskan mereka untuk bertemu dengan Kedutaan Besar RI yang ada di sana (Amerika-red) guna membahas persoalan beasiswa ini,” tegas Derek, saat menyampaikan hal itu di hadapan para orang tua penerima beasiswa SUP.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto mengatakan dukungan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan yang mana pihaknya memfasilitasi khusus pendanaan pada Pemilukada.
Ketua DPC Peradi Suara Advokat Indonesia Kota Jayapura dan juga Dosen Pascasarjana STIH Biak, Anthon Raharusun, mengatakan berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah maupun TNI-Polri, hanya saja belum membuahkan hasil bahkan belum ada suatu kemajuan yang berarti.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP, M.P.A menyatakan Pemerintah Provinsi Papua pegunungan sebagai pemerintahan transisi dari Provinsi Papua akan pihaknya mengelola 677 mahasiswa Asal Papua pegunungan yang berada di dalam negeri ada 588 dan luar Negeri 89 mahasiswa yang mayoritas berada di Amerika dan Australia.
PJ Gubernur Papua pegunungan Dr. Velix Vernando Wanggai, S,IP, M.P.A mengakui jika pihaknya telah melakukan pertemuan khusus dengan Direktur interprize PT Telkom Indonesia sebab pemerintah ingin ada peningkatan jaringan telekomunikasi baik itu internet dan jaringan mobile Phone yang berguna untuk meningkatkan pelayanan.
Christian berkeyakinan bahwa dengan dibentuknya tim gabungan ini, maka masalah tersebut akan selesai. Pasalnya, selama ini masalah tersebut tidak selesai lantaran belum melibatkan berbagai pihak
Adapun rapat tersebut digelar selama dua hari (16-17/1) di Kantor Gubernur Papua, dengan melibatkan para bupati dan wali kota yang ada di Provinsi Papua, termasuk Mendagri dan perwakilan dari tiga Daerah Otonomi Baru (DOB).
Pengosongan rekening di setiap bendahara pengeluaran OPD tersebut, jelas Sucahyo, untuk bisa melakukan perhitungan berapa dana sisa atau Silpa di tahun 2023. Karena itu, jika masih ada dana yang tidak terpakai sampai tanggal 30 Desember 2023 maka harus segera disetorkan kembali ke kas daerah kembali.
Tetap menghargai berbagai proses dan tahapan yang telah dilakukan Pj. Gubernur sebelumnnya, Nikolaus Kondomo tentang lokasi penempatan kantor Gubernur di Wilayah Walesi dan Wouma.
Penjabat Sekda Provinsi Papua Derek Hegemur di Jayapura, mengatakan OPD yang baru terbentuk itu merupakan pemekaran dari instansi sebelumnya sehingga diperlukan staf dan perangkat lainnya.
Pj. Gubernur, Dr. Velix Vernando Wanggai , S.IP, M.P.A mengaku jika Pemilihan Papua Pegunungan sebagai percontohan bersama 2 provinsi lain di Indonesia yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Kepulauan Riau sebab memiliki ciri khas sebagai daerah pegunungan di Indonesia
Penjabat Sekda Papua, Derek Hegemur mengakui adanya pemekaran OPD di Pemprov Papua. Hal ini menyusul telah ditetapkan dan diundangkannya Perdasi Nomor 18 Tahun 2023 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Hanya saja, Derek enggan menyebutkan dimana keberadaan Pj Gubernur Papua itu sekarang. Yang pasti kata Derek, sedang dalam masa pemulihan. “Bapak gubernur menyampaikan salam hormat kepada seluruh ASN di Provinsi Papua, beliau belum sempat hadir pada kesempatan ini (apel perdana-red), sebab masih dalam proses pemulihan,” kata Derek.
Pj Sekda Papua, Derek Hegemur, mengatakan dalam pembicaraan tersebut akan melibatkan empat Pj Gubernur di wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) serta 9 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Papua.
Dimana untuk pemilihan presiden dan DPD RI, logistik sudah siap. Bahkan, secara resmi logistic khususnya surat suara ini telah dibuka segelnya di gudang logistik Pemilu di Entrop, Sabtu (13/1), untuk selanjutnya dilakukan pelipatan dan penyortiran. Termasuk surat suara yang lain juga sudah tiba di Jayapura.
"Kementerian Dalam Negeri sudah memberikan warning secara tegas. Bahwa provinsi yang tidak membayarkan tunggakan itu akan dipotong DAU nya langsung oleh Kementerian Keuangan. Itu yang disampaikan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri dan suratnya sudah ditandatangani,"ujar Frans Pekey, Jumat (12/1).
Ada 8 hasil kesepakatan dari rapat yang digelar di Ruang Rapat Gedung A Lantai 3 Kemendagri itu yakni 1, Pemerintah Provinsi Papua (Induk) diberikan waktu dalam melakukan pembahasan dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya dalam rangka penyelesaian pembayaran tunggakan beasiswa SUP TA 2023 untuk pembayaran Juli s.d. Desember 2023 paling lambat 1 minggu yaitu tanggal 18 Januari 2024.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto mengatakan, pemerintah pusat sudah melakukan intervensi khususnya di daerah pedalaman, melalui beberapa program, salah satunya pemberian akses internet.
Sementara itu lanjut Jeri, untuk proses dana hibah penyelenggaraan Pemilukada sudah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) beberapa waktu lalu antara Pemprov Papua dan penyelenggara KPU termasuk Bawaslu serta TNI-Polri.
“Hingga kini, belum ada satu pun pejabat Pemprov Papua yang menemui kami untuk mengkomunikasikan persoalan yang sedang terjadi,” ucap Ketua Forum Komunikasi Orang Tua Mahasiswa Penerima Beasiswa Otsus Papua, John Reba, kepada Cenderawasih Pos, Kamis (11/1).
Asisten II Setda Provinsi Papua pegunungan Ellay Giban, mengakui jika pihaknya baru selesai melakukan evaluasi terhadap Rancangan APBD TA 2024 untuk Kabupaten Jayawijaya, dimana ada beberapa catatan yang diberikan terkait mandatoris Spending dan beberapa catatan dari kemendagri dalam jangka waktu 7 hari untuk dapat mengeluarkan SK Gubernur APBD TA 2024
Dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, akan memberi harapan pembangunan yang merata di Papua. Kebijakan pemekaran Provinsi Papua merupakan amanat dan implementasi atas Pasal 76 UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
Pj Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, ST, MT menjelaskan bahwa meski pendidikan SD sampai SMA-SMK menjadi kewenangan kabupaten namun pihaknya telah mengalokasikan bantuan kepada setiap pelajar dan mahasiswa OAP di 4 kabupaten cakupan provinsi Papua Selatan.
