NABIRE– Pemerintah Provinsi Papua Pemerintah Provinsi Papua Tengah menggelar apel kesiapsiagaan dalam mewujudkan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024 yang aman, damai, tertib dan berintegritas di Wilayah Provinsi Papua Tengah.
Apel Kesiapsiagaan ini diwali dengan pengecekan siap siaga penyelenggera pemilu, peserta pemilu, TNI/POLRI dan stake Holder di lapangan Sapta Marga Kodim 1705 Nabire, Rabu, (23/1).
Apel kesiapsiagaan pemilu ini turut melibatkan TNI-Polri, ASN dan penyelenggara Pemilu dan Bupati Se-Provinsi Papua Tengah.
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., MM mengungkapkan diketahui bersama bahwa perkembangan dinamika sosial politik belakangan ini telah memberi dampak secara signifikan kepada seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Beberapa gejala yang nampak kepermukaan, seperti munculnya berbagai bentuk peristiwa konflik, masuknya paham dan ideologi yang bertentangan dengan ideologi pancasila, aksi separatis dan aksi terorisme, permasalahan kerukunan umat beragama, tantangan ekonomi serta dinamika sosial masyarakat lainnya yang dapat berdampak pada terjadinya gangguan yang cenderung mengarah kepada instabilitas NKRI,” ungkap Ribka Haluk dalam apel gabungan kesiapsiagaan pemilu damai.
Haluk juga mengatakan, salah satu hal penting yang perlu menjadi atensi atau perhatian bersama adalah agenda nasional yakni pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak tahun 2024. Pemerintah pusat bersama DPR RI dan penyelenggara Pemilu telah sepakat menetapkan pelaksanaan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pemilukada serentak pada tanggal 27 November 2024.
“Pada Pemilu 14 Februari 2024 akan diikuti oleh Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Provinsi Papua tengah sebanyak 1.128.844 pemilih, yang tersebar di 4.484 TPS di seluruh wilayah Provinsi Papua Tengah,” Kata Haluk.
Ribka Haluk menjelaskan, Provinsi Papua Tengah sebagai salah satu provinsi baru di Indonesia, ini merupakan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan. Tentunya hal ini merupakan sejarah dan hajaan besar yang akan menentukan masa depan Provinsi Papua Tengah dalam lima tahun kedepan, sehingga menjadi tanggung jawab bersama dalam rangka menyukseskannya.
Ribka Haluk menjelaskan dalam dinamikanya, terdapat berbagai tantangan terkait pelaksanaan pemilu dan pemilukada 2024. Dimana tantangan tersebut antara lain politik identitas, money politik, ujaran kebencian dan hoax, netralitas ASN, potensi konflik pendukung antar paslon, sengketa hasil pemilu serta situasi lainnya yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada serentak 2024.
