JAYAPURA–Masyarakat adat Kampung Nafri berencana melakukan pemalangan total jalan Holtekamp pada Rabu (21/10) pekan depan. Ancaman ini muncul menyusul kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Papua yang dinilai tidak merespons dua kali undangan mediasi terkait penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan Hamadi–Holtekamp.
Perwakilan masyarakat adat Kampung Nafri, Kristison Hanuebi, mengatakan, pihaknya telah dua kali mengikuti upaya fasilitasi pertemuan yang dilakukan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kantor MRP. Pertemuan tersebut bertujuan mempertemukan pemerintah dengan masyarakat pemilik hak ulayat untuk membahas penyelesaian persoalan pembayaran tanah secara terbuka.
Namun, menurut Kristison, pemerintah tidak menghadiri kedua pertemuan yang dijadwalkan pada 9 Oktober dan Kamis (15/10) di Kantor MRP, sehingga masyarakat menilai tidak ada keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
JAYAPURA–Masyarakat adat Kampung Nafri berencana melakukan pemalangan total jalan Holtekamp pada Rabu (21/10) pekan depan. Ancaman ini muncul menyusul kekecewaan masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Papua yang dinilai tidak merespons dua kali undangan mediasi terkait penyelesaian pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan Hamadi–Holtekamp.
Perwakilan masyarakat adat Kampung Nafri, Kristison Hanuebi, mengatakan, pihaknya telah dua kali mengikuti upaya fasilitasi pertemuan yang dilakukan Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kantor MRP. Pertemuan tersebut bertujuan mempertemukan pemerintah dengan masyarakat pemilik hak ulayat untuk membahas penyelesaian persoalan pembayaran tanah secara terbuka.
Namun, menurut Kristison, pemerintah tidak menghadiri kedua pertemuan yang dijadwalkan pada 9 Oktober dan Kamis (15/10) di Kantor MRP, sehingga masyarakat menilai tidak ada keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
